Site icon Parade.id

KSPI Mengecam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Ini Isinya

Foto: logo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengecam keras sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sudah mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam Permenaker ini diatur, pembayaran jaminan hari tua bagi buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) baru bisa diambil apabila buruh di-PHK pada usia 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” kata Iqbal, kemarin, dalam siaran persnya.

Menurut Said Iqbal, semua ini berpangkal dari sikap pemerintah yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dimana UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkontitusional bersyarat oleh MK.

Untuk itu, KSPI mendesak Menaker mencabut Permenaker No 2 tahun 2022. Sebab dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter PHK dapat diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) setelah satu bulan di-PHK.

“Dengan demikian, Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang ter-PHK yang kehilangan pendapatannya agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK,” kata Said Iqbal.

“Sedangkan dalam aturan baru, buruh yang ter-PHK harus menunggu puluhan tahun untuk mencairkan JHT-nya. Padahal buruh tersebut sudah tidak lagi memiliki pendapatan,” sambungnya.

Iqbal menegaskan bahwa Permenaker itu peraturan baru yang sangat kejam bagi buruh dan keluarganya. KSPI pun mengancam akan merencanakan aksi unjuk rasa ke Kemnaker dalam waktu dekat ini.

Berikut isi lengkap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pasal 2
Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:
– mencapai usia pensiun;
– mengalami cacat total tetap; atau
– meninggal dunia

Pasal 3
Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 4
(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga
Peserta yang berhenti bekerja.
(2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
– Peserta mengundurkan diri;
– Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan
– Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 5
Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 6
(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Peserta yang merupakan warga negara asing.
(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 7

(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
(2) Hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.
(3) Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8
(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta.
(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
– janda;
– duda; atau
– anak.
(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
– keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus
ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
– saudara kandung;
– mertua; dan
– pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh
Peserta.
(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai
usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan melampirkan:
– Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
– kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya.
(2) Persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang
mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta yang mengundurkan diri dan Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(3) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan melampirkan:
– Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
– surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
dan
– paspor.

Pasal 10
Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan melampirkan:
– Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
– surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat; dan
– kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya.

Pasal 11
(1) Pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris bagi Peserta
yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan melampirkan:
– Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
– surat keterangan kematian dari dokter atau
pejabat yang berwenang;
– surat keterangan ahli waris dari pejabat yang
berwenang atau surat penetapan ahli waris dari
pengadilan;
– kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya dari ahli waris; dan
– kartu keluarga.
(2) Dalam hal Peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris Peserta dengan melampirkan:
– Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
– surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
– surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat Peserta berasal; dan
– paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris.

Pasal 12
(1) Lampiran persyaratan pengajuan manfaat JHT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 13
Manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta atau ahli warisnya jika Peserta meninggal dunia.

Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

(Verry/PARADE.ID)

Exit mobile version