Jakarta (PARADE.ID)- Bicara partisipasi dalam kelas pekerja. Saya mau memulai tentang bagaimana mendorong partisipasi politik di kelas pekerja.
Sedikiti menarik ke belakang. Dahulu, salah satu cira-cita reformasi yang dikumandangkan oleh gerakan reformasi tahun 98 adalah multi partai. Bagaimana mendorong agar pemerintah pada waktu itu membuka ruang demokrasi dengan salah satunya dengan hak partai politik.
Hal itu bisa terjadi. Reformasi terus bergulir. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat perkembangan dari multi partai tersebut mendapat berbagai macam tantangan-tantangan, karena setelah reformasi, setelah Pemilu pertama tahun 99 memasuki Pemilu selanjutnya itu mulai lahir aturan kepartaian dan aturan-aturan Pemilu yang memang mempersulit munculnya satu kekuatan politik atau bagaimana mendorong partisipasi politik dari rakyat itu tadi.
Di dalam situasi ini kita bisa lihat mengapa itu terjadi? Kita menyimpulkan bahwa reformasi itu sudah dibajak oleh reformis gadungan, reformasi dibajak oleh oligarki yang bermain dalam partai-partai politik yang ada sehingga aturan UU yang dibuat terkhusus untuk Pemilu membuat sulit bagi partai yang lahir dari kalangan gerakan.
Sehingga partai-partai yang muncul pada tahun 2004 itu bisa kita kita katakan partai yang ditopang oleh kekuatan modal yang besar. Sehingga partai-partai yang lahir memang pada umumnya disokong dengan kekuatan modal.
Dari situasi politik dan partai politik yang menghasilkan pejabat-pejabat publik yang membuat aturan tentu kita bisa melihat bagaimana produk hukum yang mereka lahirkan.
Realitanya kita melihat ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat semakin hari semakin jauh. Misalkan pada tahun 2017 kekayaan empat orang kaya di Indonesia jumlahnya kekayaannya itu sama dengan 100 juta orang miskin.
Anda bisa bayangkan, hanya empat orang. Kekayaannya sama seperti 100 juta rakyat yang miskin. Itulah yang terjadi pada hari ini: ketimpangan sosial yang begitu tajam di Indonesia.
Selain ketimpangan sosial, di mana ruang demokrasi didominasi oleh elite atau reformis gadungan dan oligarki, itu juga melahirkan polarisasi-polarisasi dalam isu-isu yang sifatnya rasis. Kita bisa melihat yang terjadi di Ambon, Kalimantan, berbagai macam wilayah, dilempar isu-isu suku, agama, itu membuat rakyat saling membunuh.
Konflik-konflik ini semakin tajam dengan pertarungan politik yang ada pada hari ini. Itulah produk bagaimana reformasi semu, dimana aspirasi rakyat tidak terakomodir di dalam partai-partai politik sebagai alat politik, yang tidak mampu mengekspresikan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Sehingga rakyat mencari jalan keluarnya dengan caranya sendiri: isu gampang diombang-ambing.
Di tengah situasi ini, kita, kekuatan dari rakyat yang dimotori oleh kelas pekerja, yang dimotori oleh kaum tani, mencoba menjawab tantangan dari rezim yang ada pada hari ini. Sebab kalau kita meminta, menuntut, mengemis, untuk merevisi terlebih dahulu UU Parpol, Pemilu, saya gak yakin.
Justru mereka dari tahun ke tahun berupaya semakin mempersempit dimana agar ruang-ruang kekuatan rakyat tidak bisa terlibat. Berpartisipasi dalam rangka mengambil kebijakan. Sehingga dominasi tetap pada mereka. Seperti dahulu wacana parlementary threshold untuk dinaikan. Itu akan terus terjadi.
Kita menyadari dan meyakini kita akan sanggup melawan batasan-batasan persyaratan yang mereka buat kalau seandainya kekuatan gerakan rakyat bisa bersatu.
Kalau seandainya kekuatan gerakan buruh, gerakan petani, masyarakat adat, kelompok lingkungan, pekerja rumah tangga, pemuda-mahasiswa maka bagi kita tidak sulit untuk memenuhi tantangan/persyaratan aturan yang dibuat oleh KPU. Itulah yang kita lakukan pada hari ini.
Tidak hanya sekadar menjawab tantangan dalam artiam bagaimana partai buruh ini sebagai partai yang merupakan ekspresi dari kepentingan kelas pekerja. Berbeda kepentingan partai lain yang jika bicara kesejahteraan tanpa sadar dengan kita, karena kita lahir dari gerakan.
Kita bicara kesejahteraan, kesehatan, itu sudah menjadi urat nadi, keseharian kita. Sebab organisasi ini didirikan oleh organisasi-organisasi yang selama berjuang (untuk buruh), yang selama ini sudah berjuang (untuk pekerja rumah tangga), yang selama ini sudah berjuang (untuk kaum petani), yang selama ini sudah berjuang (untuk rakyat kecil).
Inilah yang menjadi modal utama bagi partai buruh pada hari ini untuk mempersatukan. Itulah yang mempersatukak kita pada hari ini, dalam makna kelas tadi.
Jadi, makna kelas itu tinjauan secara ekonomi kita secara pengelompokan kelas pekerja adalah orang-orang miskin yang mendapat kekuatan dari yang tadi saya bicarakan (kekuatan 100 juta orang miskin yang punya kepentingan sama). Itulah pengelompokan masyarakat pada hari ini.
Segmen yang akan kita ambil dalam partai ini adalah rakyat mayoritas (miskin) tadi. Sehingga kita sebagai partai kelas pekerja berupaya mengkonsolidasikan semua kekuatan.
Kendati kita sudah didukung oleh banyak konfederasi, tapi ini tidak berhenti. Kita akan terus meyerukan, mengimbau, kepada seluruh gerakan rakyat itu (adat, lingkungan, NGO, pemuda, mahasiswa) untuk bergabung ke partai ini.
Ini adalah partai gerakan. Isinya adalah orang-orang yang selama ini berjuang untuk rakyat. Kita mengajak seluruh spektrum gerakan rakyat menjadikan partai ini sebagai alat politik kita. Alat politik untuk merebut kekuasaan. Kita selama ini berjuang di organisasi. Misalnya serikat buruh, petani, mahasiswa punya keterbatasan dalam perjuangan politik.
Sehingga agar sinergi perjuangan ekonomi dan politik, organisasi-organisasi rakyat ini membentuk sayap politik, yaitu partai buruh sebagai alat politiknya. Dan ini jelas, adalah partainya gerakan. Partai gerakan. Partai yang dibangun oleh kekuatan gerakan rakyat.
Dan kita menghimpun, mengimbau seluruh kekuatan gerakan rakyat ayo kita bangun, ayo kita besarkan, ayo kita bersatu di dalam Partai Buruh pada hari ini.
*Ilhamsyah alias Boing
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)