Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa partainya akan membawa perubahan dalam memperjuangkan kelas. Setidaknya hal ini yang ia yakini karena melihat ada negara yang cukup berhasil dipimpin buruh.
Hal pertama yang menurut Iqbal menuju itu ialah strategi untuk lolos verifikasi KPU dan Parlementary Threshold (PT).
“Sampai hari ini kesiapan partai buruh disebut oleh Iqbal adalah, provinsi 100 persen kepengurusan. 104 untuk Kabupaten/kota, dengan kata lain 80 persen dari jumlah kabupaten/kota,” ujarnya, dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2021), di gedung FSPMI yang dijadikan markas Partai Buruh, Jakarta.
Namun, kata Iqbal, masih ada tiga provinsi yang belum memenuhi 75 persen. Tapi rata-rata, kata dia, 80 persen, yakni ada 1.650 kepengurusan kecamatan.
“Anggota masing-masing 1.000 orang. Ada yang 100.000-200.000,” katanya.
Pada akhir Desember puk Iqbal menargetkan senua harus terpenuhi. Di antaranya tinggal kecamatan.
“Desember 2021 kelar syaratnya KPU. Insyaallah 11 Agustus 2022 kita lolos, partai buruh siapa berlaga di Pemilu 2024. Target lolos PT. 15-20 kursi di DPR. Basis-basis buruh di DPRD kami berharap bisa menempatkan 10-15 persen anggota,” terangnya.
“Ada beberapa daerah yang kami yakin lolos menjadi Wali Kota/Bupati: Bekasi, Depok, Batam, Pasuruan,” sambungnya.
Iqbal menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat ini, bersama badan pendiri partai akan ada isu-isu perjuangan kerakyatan. Bersama partai buruh memperjuangkan cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sedang diperjuangkan.
Impor pun tak ketinggalan. Iqbal mengatakan akan menjadi isu utama. Pun dengan guru-guru honor yang sampai saat ini belum jelas nasibnya menjadi hal yang sama. ART pun menjadi bagian kerja-kerja buruh.
Mendaftarkan Partai Menjadi Anggota Buruh Sedunia
Untuk memperluas pengaruhnya, partai buruh, kata Iqbal akan mendaftarkan diri menjadi asosiasi partai buruh dunia. Alasannya, karena partai buruh memiliki aplikasi yang sama.
“Sehingga bisa menjadi anggota partai buruh. Kami mengajak ke partai buruh. Kalau di pabrik, mungkin sudah jutaan data sebagai anggota partai buruh. Petani dan nelayan, juga antusias,” kata Presiden KSPI itu.
Sebagai Anggota ILO, Iqbal mengaku akan menggunakan jaringan itu sebagai salah satu strategi perjuangan.
“Saya punya hubungan baik dengan partai buruh (di Amerika Latin, Norwegia). Kita Asosiasi Presiden Selandia Baru, anggotanya partai buruh,” akunya.
Partai Buruh Saat Ini Berbeda dengan Partai Buruh Dahulu
Iqbal tak jarang menegaskan bahwa partai buruh saat ini dengan partai buruh dahulu adalah berbeda. Partai dahulu, kata dia, hanya satu konstituen saja.
Sedangkan partai buruh saat ini, banyak konstituennya. Di antaranya selain buruh, petani, nelayan, ojol, yang kesemuanya teroganisir. Partai dahulu tidak teroganisir.
Total konstituen partai buruh diklaim Iqbal bisa mencapai 10 juta.
Selain itu, Iqbal mengatakan bahwa partai buruh saat ini lebih terbuka, khususnya untuk kaum milenial. Sehingga siapa pun, kata dia, bisa mendaftar sebagai anggota buruh.
“Kawan-kawan milenial, petani, nelayan, guru, bidan, perawat, buruh migran, ibu-ibu jamu gendong, ojol, supir angkot, dll semua bisa mendaftarkan sebagai anggota partai buruh,” ia menjelaskan.
Pengurus Partai Buruh
Penguruh partai buruh, disebutkan oleh Iqbal ada 25 bidang. Dan 25 bidang itu dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Namanya Deputi Bidang.
Untuk Wakil Sekjen ada 7 orang, wakil bendahara ada 5 orang, dll, di antaranya Dewan Pembina, Dewan Pakar. Untuk Dewan Pakar, Iqbal mengajak dan memberi kesempatan kepada para profesor bergabung ke partai buruh.
“Susunan pengurus ini, AD ART partai buruh ini akan dilaporkan ke Kemenkum HAM dalam bentuk akta notaris (ada dua) berisi susunan kepengurusan dan kedua AD ART partai buruh hasil kongres,” sampainya.
Langkah kedua dari susunan kepengurusan, partai buruh diharapkan Iqbal bisa selesai dua minggu. Dia berharap sah, keluar SK Menkum HAM, ditandatangani oleh Menkum HAM, Yasonna.
Kemudian itu, pengurus, akan melanjutkan verifikasi ke (oleh) KPU. Verifikasi faktual akan dilakukan di Sipol KPU pada tanggal 11 Agustus 2022.
“Nanti kalau diverifikasi susunan kepengurusan dan AD ART maka Kemenkum HAM akan menandatangani partai buruh tanggal 4-5 Oktober kemarin. Tidak perlu verifikasi lagi karena melanjutkan partai buruh dengan ketua terakhit Pudji Sasono. Diperiksa secara administrasi saja,” jelasnya.
Dan itu, kata dia, sudah harus mendaftarkan ikut peserta pemilu. Partai buruh akan mendaftarkan diri lewat Sipol.
Menuju 10 bulan segala administrasi untuk kelolosan KPU. Yakni 100 persen kepengurusan provinsi, kabupaten, 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota, anggota 1.000 dalam satu kabupaten/kota.
Berikut Susunan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026
1. Presiden : Said Iqbal
2. Wakil Presiden : Agus Supriyadi
3. Sekretaris Jenderal : Ferri Nuzarli
4. Bendahara Umum : Luthano H. Budyanto
5. Ketua Badan Pendiri/Majelis Rakyat : Sonny Pudjisasono
Sekretaris Badan Pendiri/Majelis Rakyat : Ismail Komarudin Umar
6. Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah
Sekretaris Majelis Nasional : Damar Panca Mulya
7. Ketua Mahkamah Partai : Riden Hatam Aziz
Sekretaris Mahkamah Partai : Ali Fahmi
II. Ketua Bidang meliputi :
1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) : Ilhamsyah
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu : Abdul Bais
2. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Mirah Sumirat
Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Yasin
3. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Adityo Fajar
Sekretaris Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Didi Suprijadi
4. Ketua Bidang Program dan Diklat : Mudjahit Widian
Sekretaris Bidang Program dan Diklat : Hasan
5. Ketua Bidang Litbang, IT dan Database : Andi Harnoko
Sekretaris Bidang Litbang, IT dan Database : Fajar Angga
6. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Prihanani
Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri : Mimin Ida Nurjanah
7. Ketua Bidang Buruh, Upah dan Jamsos, Perumahan Rakyat : Nani Kusmaeni
Sekretaris Bidang Buruh, Upah dan Jamsos, Perumahan Rakyat : Sukamto
8. Ketua Bidang Tani, Nelayan, Agraria, Perikanan dan Desa : Angga Hermanda
Sekretaris Bidang Tani, Nelayan, Agraria, Perikanan dan Desa : Agus Ali Thomas
9. Ketua Bidang Koperasi, UMKM, Pekerja informal (supir, ojek, pedagang kecil, pedagang kaki lima,
pedagang pasar dll), Ekonomi Kreatif, dan MLM : Irwan Hamid
Sekretaris Bidang Koperasi, UMKM, Pekerja informal (supir, ojek, pedagang kecil, pedagang kaki
lima, pedagang pasar dll), Ekonomi Kreatif, dan MLM : Henut
10. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial : Mundiah
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial : Santa H.C. Tiwouw
11. Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar : Muhammad Arira Fitra
Sekretaris Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar : Tri Agung Setiawan
12. Ketua Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata : Sabda Pranawa Djati
Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata : Roza Febrianti
13. Ketua Bidang Buruh Migran dan ART (domestic workers) : Lita Anggraeni
Sekretaris Bidang Buruh Migran dan ART (domestic workers) : Ira Laila Budiman
14. Ketua Bidang Hukum, HAM, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat : Sucipto
Sekretaris Bidang Hukum, HAM, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat : Saipul Anwar
15. Ketua Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM dan Air Bersih : Sunandar
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM dan Air Bersih : Bambang Santoso
16. Ketua Bidang Hubungan antar lembaga dan kebijakan Publik : Diding Sudrajat
Sekretaris Bidang Hubungan antar lembaga dan kebijakan Publik : Idris Idham
17. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda : Kahar S Cahyono
Sekretaris Bidang Infokom dan Propaganda : Purnomo Adhi
18. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sumatera : Tonny Pangaribuan
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sumatera : Siti Auliana
19. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Jawa : Samsuri
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Jawa : Hanifah
20. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Kalimantan : Syawal Harahap
Sekretaris Bidang Panggalangan dan Konsolidasi Kalimantan : Oktaviani
21. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sulawesi : Ramli
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sulawesi : Henry Hutabarat
22. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Indonesia Timur : Ramses Felle/Agus Pekei
Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Indonesia Timur :
23. Ketua Bidang Kebijakan Anggaran dan Pajak : Iwan Kusmawan
Sekretaris Bidang Kebijakan Anggaran dan Pajak : I Gede Sandra
24. Ketua Bidang Relawan, Penggalangan Masa, dan Satgas : Baris Silitonga
Sekretaris Bidang Relawan, Penggalangan Masa, dan Satgas : Makbul Fauzi
25. Ketua Bidang Guru Honorer, dan Swasta, Tenaga Honorer : Didi Suprijadi
Sekretaris Bidang Guru Honorer, dan Swasta, Tenaga Honorer : Ramidi
III. Wakil Sekjen :
Wakil Sekjen 1 : M Iqbal Lubis
Wakil Sekjen 2 : Marlan Ifantri Lase
Wakil Sekjen 3 : Fredy Sembiring
Wakil Sekjen 4 : Cahyo Wibowo
Wakil Sekjen 5 : M Jamsari
Wakil Sekjen 6 : Mutia Nurmala
Wakil Sekjen 7 : Ronida
IV. Bendahara :
Bendahara 1 : Mustopo
Bendahara 2 : Jajat Sudrajat
Bendahara 3 : Pipin Supinah
Bendahara 4 : Dewi Kusumah
Bendahara 5 : Agus Sarjanto
V. Anggota Majelis Rakyat (Badan Pendiri) :
1. Said Iqbal (RBI – KSPI)
2. Muhammad Yunus Nasution (SPI)
3. Riden Hatam Aziz (RBI – FSPMI)
4. Hermanto Achmad (ORI – KSPSI)
5. Ilhamsyah (Komite Politik – KPBI)
6. Mirah Sumirat (GPI)
7. Sunandar (RBI – FSPKEP)
8. Idris Idham (RBI – FSP FARKES-R)
9. Didi Suprijadi (FPTHSI)
VI. Majelis Nasional Meliputi :
Dewan Pembina
Ketua : R. Abdullah
Wakil Ketua : Sofyan
Sekretaris : Indra Munaswar
Anggota : Wawan Herfianto, Vincentius Mbete Wangge, Bambang Surjono, Charly P. Samosir
Dewan Penasehat
Ketua : Henry Saragih
Wakil Ketua : Ali Akbar
Sekretaris : Mahadi Manik
Anggota : Jisman Hutapea, Yosefat Kuwai, Reinhard Wowiling
(Sur/PARADE.ID)