Jakarta (PARADE.ID)- Partai Buruh berpendapat bahwa President Threshold (PT) harus dihapuskan. Hal demikian karena menurutnya menyebabkan demokrasi kita, Indonesia tidak sehat, setidaknya di tahun 2021.
“Partai Buruh akan ikut judical review (JR). Dan meminta nol persen. Toh di putaran kedua akan muncul, sehingga biarlah banyak calon (Presiden) orang-orang baik,” ucap Presiden Partai Buruh, Said Iqbla, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (30/12/2021).
PT juga disebutnya sangat berbahaya. Bahkan membahayakan Negara. Kita, kata dia, bahkan merasakan Pilpres dimana Jokowi dan Prabowo sebagai capres pada tahun 2019, terjadi polarisasi yang kuat sekali.
Iqbal menyatakan bahwa hal demikian tidak nyaman sekali (karena terjadinya polarisasi). Sebab PT 20 persen, dan ini akibat kepentingan oligarki parpol.
“Sangat membahayakan Indonesia. Integrasi Indonesia bisa terpecah-pecah. Pasca Pilpres masih terasa,” kata dia.
Namun, ia bersyukur karena Prabowo memiliki jiwa yang besar di Pilpres kemarin. Dimana pada akhirnya Prabowo bisa menerima (kekalahan), yang pada akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi.
“Andaikan, andai, muncul tokoh ultra-nasionalis seperti di Prancis, Belanda, dan lainnya, apa yang akan terjadi, hanya karena satu orang di Pilpres Negara ini bisa terintegrasi,” terangnya.
Sekali lagi, ia menyatakan hal demikian berbahaya sekali. Maka Partai Buruh berpendapat bahwa PT itu harus dihapuskan.
Adapun soal biaya, kata Iqbal, itu sama saja. Ia bahkan mengaku tahu benar di putaran Pilpres yang dikeluarkan. Misalnya berapa biaya acapres A dan berapa capres B.
“Saya tahu benar karena saya ikut terlibat: triliun. Sama saja tentang biaya. Oleh karena itu Partai Buruh di-outlook 2022 meminta PT nol persen,” tegasnya.
(Sur/PARADE.ID)