Jakarta (PARADE.ID)- Partai Hijau Indonesia (PHI) kembali meramaikan kancah perpolitikan tanah air. Anggota Presidium PHI, Satrio Wahyu mengatakan bahwa landasan yang mendorong partai ini diaktifkan kembali karena melihat gejolak politik yang tidak melihat betapa sekarang ekologi tengah mengalami krisis.
“Pertama, kami memandang bahwa kekalahan gerakan rakyat adalah mutlak dari bengisnya ruang demokrasi borjuis, yang kemudian hanya menganggap rakyat sebagai lumbung suara bagi para elite partai politik,” sampainya, Senin (17/1/2022).
“Sehingga, kemudian menjadi pemicu berdirinya PHI sebagai salah satu partai politik alternatif, yang berprinsip pada demokrasi partisipatoris dan ekologis,” sambungnya.
Sebagaimana dengan partai politik yang lain, PHI juga memiliki rencana ke depan untuk lebih mengenalkannya (PHI) ke publik. Di antaranya, PHI membuka ruang seluas-luasnya untuk menambah partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
“Pada dasarnya, kekalahan rakyat pada saat disahkannya membuat konstelasi politik di Indonesia mulai memanas, yang kemudian memantik beberapa elemen gerakan rakyat untuk membangun alat politiknya,” kata dia.
“PHI juga mengusung kepemipinan yang kolaboratif, sehingga bentuk strukturalnya bukan hierarkie melainkan heterarki. Tidak ada Ketua tetapi pimpinannya berbentuk Presidium yang bekerja secara kolektif,” sambung dia.
Dengan itu, PHI mengklaim bahwa mempraktikkan holakrasi. Sebuah model demokrasi yang baru. Bahkan di atas demokrasi, di mana tidak ada struktur hierarkis dan yang dipraktikkan adalah heterarki.
Setidaknya, pada periode 2021-2026 ada lima presidium dan ada 1597 anggota. Kemudian, 37,45 persen perempuan.
Lima Presidium itu adalah Nur Rosyid Murtadho, Dimitri Dwi Putra, Kristina Viri, Taibah Istiqomah, dan John Muhammad.
Selain itu, sebagai wadah alternatif, PHI akan memberikan ruang bagi kaum muda untuk memberikan ide dan gagasan bagi keberlanjutan nutrisi di dalam tubuh partai.
Ke depan, PHI juga akan berkolaboraai dengan partai politik alternatif lainnya, seperti Partai Buruh, Partai PRIMA, dll, yang berprinsip untuk menjungkirbalikan oligarki tumbuh pesat di Indonesia.
Asas PHI
PHI memastikan impian ini dapat terjadi karena mempraktikkan prinsip demokrasi akar-rumput (partisipatoris) dan prinsip politik hijau lainnya, seperti: keberlanjutan hidup, kearifan ekologis, keragaman dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip politik hijau ini, masih menurut Satrio, menjadikannya mustahil untuk seorang bandar atau sekelompok elit mendominasi dan menyelewengkan nilai-nilai universal yang diyakini tersebut.
Itu sebabnya, kata dia, PHI merupakan tempat terbaik bagi pegiat antikorupsi, antinuklir, HAM, eksponen mahasiswa 1998, pecinta alam, pengusaha mikro, petani organik dan bahkan orang biasa sekalipun untuk mengembangkan kepentingan dan membangun karir politiknya.
“Setidaknya, kami menekankan pada 6 prinsip, yaitu, Kearifan Ekologis, Keadilan sosial, Demokrasi Partisipatoris, Tanpa kekerasan, Keberlanjutan, dan Menghargai keberagaman.
(Verry/PARADE.ID)