Jakarta (parade.id)- Pengamat politik Muhammad Said Didu mengkritik keras pemerintah Indonesia menyusul kekacauan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif yang menjadi landasan kesepakatan tersebut.
“Kualitas intelijen kita, kualitas diplomatik kita sangat anjlok. Masa tidak ada yang mengikuti sidang Mahkamah Agung Amerika terhadap kasus yang sudah menjadi kasus harian di sana,” ujar Said Didu di Forum Keadilan TV, Selasa (23/2/2026).
Said Didu menilai insiden ini merupakan kegagalan elementer yang mencerminkan absennya ekonom andal di dalam kabinet. Ia bahkan mempertanyakan secara terbuka apakah ada menteri di bidang ekonomi yang benar-benar dapat diandalkan dan dipercaya publik saat ini.
Ia juga menyoroti paket kewajiban pembelian minyak dan gas dari AS senilai ratusan triliun rupiah yang turut tercantum dalam perjanjian tersebut. Dengan dibatalkannya dasar hukum tarif oleh MA AS, Didu berpendapat seluruh paket perjanjian itu seharusnya gugur demi hukum dan perlu dinegosiasikan ulang dari awal.
Meski demikian, Didu melihat sisi lain dari kejadian ini. Pembelian energi dari AS, menurutnya, belum tentu merugikan Indonesia — bahkan bisa lebih murah dibanding selama ini membeli melalui Singapura sebagai perantara. Yang lebih penting, ia berharap insiden ini menjadi titik balik bagi Prabowo untuk kembali menegaskan bahwa kedaulatan nasional adalah yang utama, sebagaimana diamanatkan konstitusi.