Jakarta (parade.id)- Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zanji Suhadi mengaku sulit untuk tidak mengatakan bahwa pengeluaran mendesak Perpu Ciptaker tidak berhubungan dengan kepentingan elit politik.
“Kami dari Walhi mau menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah dan DPR hal terkait Ciptaker menegaskan pembangkangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan upaya pembelokan jalannya pemerintahan dan negara terhadap cita-cita konstitusi kita. Menunjukkan bahwasanya negara ini negara kekuasaan, bukan negara hukum,” kata dia, dalam diskusi Ultimatum Rakyat Diabaikan, Presiden dan DPR RI Memupuk Kemarahan Rakyat, baru-baru ini secara virtual.
Perppu ini kata dia juga menunjukkan bahwa hukum dipakai untuk memuluskan keinginan orang-orang yang sedang berkuasa, yang mestinya dipakai untuk mengendalikan kekuasaan–mengontrol usaha dan mewujudkan keadilan.
“Kepada orang yang sedang berkuasa kami mengingatkan bahwasanya yang kalian wariskan kepada rezim akan lebih susah, akan lebih sulit daripaada hari ini. Setiap presiden terus berganti di Indonesia, menyatakan bekerja bersumpah untuk rakyat tetapi pada kenyataannya semua presiden selalu mewariskan persoalan sumber daya alam, bencana dan lingkungan kepada pemerintahan berikutnya,” ia mengingatkan.
Walhi menuntut agar Presiden Jokowi mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu. Walhi juga menuntut dikeluarkannya Perppu membatalkan UU Ciptaker agar rakyat melihat pemimpinnya menghormati konstitusi.
(Juf/parade.id)