Jakarta (parade.id)- Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan. Angka ini memang masih berada di atas 5 persen, namun sejumlah ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kualitas pertumbuhan tersebut patut dicermati secara kritis. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Di Balik Pertumbuhan 5,29 persen: Kuat di Angka, Rapuh di Fondasi” yang digelar secara daring pada Kamis (6/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Ahmad Heri Firdaus, dan Head of Center of Digital Economy and SMEs INDEF Izzudin Farras, dengan Zulianisa Kusmawati sebagai moderator.
Pertumbuhan Ditopang Belanja Pemerintah, Bukan Daya Beli Organik
Eko Listiyanto membuka paparannya dengan menekankan bahwa dari sisi kualitas, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski secara angka lebih tinggi. Menurutnya, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah.
“Pertumbuhan konsumsi, baik itu pemerintah maupun rumah tangga, memang ini sebetulnya sangat bergantung dari stimulus fiskal pemerintah, atau kita bisa katakan dopingnya gede sekali,” ujar Eko.
Ia membandingkan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melonjak hingga 15,97 persen secara tahunan, jauh berbeda dari kontraksi minus 0,32 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Menurut Eko, jika intervensi fiskal dihilangkan, maka daya beli murni masyarakat sesungguhnya sedang tertekan.
“Kalau seandainya laju konsumsi pemerintah enggak kencang, maka ada kemungkinan, dan sangat mungkin memang, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita bisa di bawah 5 persen,” tambahnya.
Selain itu, Eko menyoroti hilangnya bantalan eksternal akibat pertumbuhan ekspor yang melambat tajam sementara impor masih tumbuh tinggi, sehingga net ekspor menggerus pertumbuhan ekonomi hingga minus 0,78 persen. “Kita mulai kehilangan kompetitiveness di global, terutama dari hasil jualan ekspor kita,” katanya.
Anomali lain yang disorot Eko adalah sektor perdagangan yang tumbuh tinggi (6,39%) namun justru kehilangan 128.000 tenaga kerja. “Sektor perdagangan itu tumbuh, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi… tetapi dari sisi tenaga kerja itu justru malah mengalami penurunan, berkurang 128.000 orang,” ujarnya, sembari mempertanyakan apakah fenomena ini terkait penetrasi perdagangan daring.
Ia turut mengingatkan kondisi kemiskinan di pedesaan yang kian dalam meski angka kemiskinan nasional menurun tipis menjadi 7,22 juta jiwa, serta rasio gini yang justru melebar dari 0,363 menjadi 0,368. Sebagai rekomendasi, Eko mengusulkan tiga langkah kebijakan: penciptaan lapangan kerja formal untuk memperkuat daya beli organik, percepatan program reskilling dan upskilling di sektor perdagangan, serta reorientasi program bantuan sosial ke arah peningkatan pendapatan jangka panjang, khususnya bagi masyarakat desa.
Pertumbuhan Ditopang Sektor Nontradable, Industri dan Pertanian Tertinggal
Sependapat dengan Eko, Ahmad Heri Firdaus menyoroti bahwa sektor-sektor kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu industri pengolahan dan pertanian, justru tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, sektor nontradable seperti informasi dan komunikasi, akomodasi-makanan-minuman, serta pengadaan listrik tumbuh di atas rata-rata.
“Pertumbuhan ekonomi kita yang terjadi pada triwulan 2 ini lebih berpihak kepada sektor-sektor nontradable… bukan penghasil barang secara riil,” jelas Heri.
Ia juga menyoroti ironi penyerapan tenaga kerja: sektor pertanian yang menyerap 28,7 persen tenaga kerja nasional hanya tumbuh 3,8 persen, sementara sektor industri yang menyerap 13,5 persen tenaga kerja hanya tumbuh 4,52 persen. “Ini sangat-sangat ironis sekali,” tegasnya.
Heri turut mengungkap adanya perbedaan data yang mencolok antara realisasi investasi versi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan data ketenagakerjaan versi BPS. Menurutnya, BKPM mencatat penyerapan 742.000 tenaga kerja baru dalam tiga bulan (April–Juni), sedangkan BPS hanya mencatat 522.000 orang dalam periode empat bulan (Februari–Mei). “Ini enggak janjian apa gimana ini BKPM sama BPS,” ujar Heri, mempertanyakan konsistensi data kedua lembaga tersebut.
Ia menambahkan bahwa investasi yang tumbuh 7,1 persen namun ekonomi hanya tumbuh 5,29 persen menunjukkan investasi belum terkonversi secara efisien menjadi output ekonomi. Ditambah lagi, tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP (53%), sehingga menyulitkan penyerapan di sektor-sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi. “Kalau ekonominya mau tumbuh, harusnya pertumbuhan industrinya yang dioptimalkan, karena mereka merupakan kontributor terbesar,” pungkasnya.
Digitalisasi UMKM Tumbuh Pesat, tapi Belum Tentu Inklusif
Sementara itu, Izzudin Farras menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada semester II 2026. Farras menilai target itu sulit tercapai mengingat momentum Lebaran dan libur panjang yang mendorong pertumbuhan konsumsi di triwulan II tidak akan terulang di paruh kedua tahun ini.
“Sekali lagi ini janji atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh beliau sejak menjabat… tampaknya dari kinerja pertumbuhan ekonomi di paruh pertama tidak terlihat capaian pertumbuhan ekonomi mendekati angka 6 persen,” kata Farras.
Ia juga menyoroti laju realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus melambat. Berdasarkan paparannya, realisasi anggaran MBG hingga akhir triwulan II 2026 baru mencapai 37,72 persen dari total pagu Rp268 triliun, dengan pertumbuhan realisasi bulanan yang terus menurun. “Terdapat potensi bahwa laju realisasi anggaran di paruh kedua terus menurun… yang berarti dorongan program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan menurun,” jelasnya.
Terkait ekonomi digital, Farras mencatat transaksi e-commerce dan marketplace tumbuh hingga 35 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ia mengingatkan bahwa lonjakan transaksi digital ini belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas UMKM secara agregat. “Belum ada bukti bahwa digitalisasi itu bisa meningkatkan produktivitas UMKM secara agregat… ini sinyal bahwa digitalisasi belum tentu bersifat inklusif,” ujarnya, seraya menyebut kemungkinan manfaat digitalisasi lebih banyak dinikmati pelaku usaha besar ketimbang UMKM skala mikro dan ultra mikro.
Di akhir paparannya, Farras melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan. “Sudah sepatutnya Menteri Keuangan lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara, serta membenahi komunikasi kebijakan agar antara ucapan dan perbuatan bisa selaras,” tegasnya.
Rekomendasi: Pertumbuhan Perlu Ditopang Fondasi yang Kuat
Ketiga ekonom sepakat bahwa capaian pertumbuhan 5,29 persen belum mencerminkan fondasi ekonomi yang solid. Eko menekankan perlunya transparansi data mengenai kontribusi program-program strategis nasional seperti MBG terhadap pertumbuhan ekonomi. Heri mengingatkan bahwa struktur pertumbuhan saat ini berisiko memelihara ketimpangan karena sektor yang tumbuh pesat justru menyerap sedikit tenaga kerja. Sementara Farras menutup diskusi dengan menyerukan realisasi kebijakan yang lebih konkret ketimbang sekadar janji verbal dari pemerintah.
Diskusi publik ini menegaskan bahwa di balik angka pertumbuhan 5,29 persen yang tampak solid, terdapat sejumlah kerapuhan struktural, mulai dari ketergantungan pada stimulus fiskal, lemahnya sektor tradable, hingga digitalisasi yang belum sepenuhnya inklusif, yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.