Jakarta (PARADE.ID)- Polda Metro Jaya (PMJ) didesak oleh pengusaha asal Jakarta, Surya Ismail Bahari untuk menuntaskan dugaan kasus penipuan yang menyeret nama politisi Gerindra Haerul Saleh. Kasus yang sudah ia laporkan dari tahun 2019 ini diakui sudah naik ke tahap penyidikan.
“Semua bukti juga telah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Saya sebagai masyarakat biasa hanya bisa berharap agar kasus ini segera dituntaskan oleh pihak kepolisian,” harapnya, kemarin.
Surya menjelaskan duduk perkara laporannya itu. Sekitar Juli 2018 silam, kata dia, Haerul Saleh menemui dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Haerul Saleh mengatakan bahwa dirinya memiliki lahan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk digarap.
Namun, mantan anggota DPR Komisi IX itu menerangkan bahwa untuk menggarap lahan tersebut dibutuhkan dana. Dijelaskan olehnya, Haerul Saleh juga mengatakan bahwa memerlukan dana untuk mengangkut biji nikel sebanyak 100 ribu WT yang dikelola PT. Ringa Jhon Indocemet yang melakukan kerja sama operasi dengan PT. Toshida Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, dana yang diminta jumlahnya mencapai Rp16,4 miliar. Dana pinjaman berikut kompensasinya sesuai perjanjian Surya Ismail Bahari akan dikembalikan pada dua bulan, sekitar awal Agustus 2018.
“Tapi hingga saat ini saya belum terima duitnya sepeser pun,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Surya menduga ada intervensi yang diduga dilakukan di kasus tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan secara gamblang bentuk dari intervensi yang dimaksud.
Terkaut kasus tersebut awak media kami sudah mengkonfirmasi jurnalis kepada Kadiv Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus. Namun, hingga berita ini dinaikkan, pihak Polda Metro Jaya belum juga memberikan tanggapan.
Di tempat terpisah, Rafil Ketua Pemerhati Korupsi Indonesia mendesak Kapolda Metro Jaya Fadhil Imran agar tidak mempertaruhkan reputasi beliau yang kita kenal tidak ada kata kompromi dengan tersangka meskipun jabatannya adalah anggota DPR RI seperti Haerul Saleh, yang dengan berani melakukan penipuan dan penggelapan uang.
Dugaan ini harus diungkap ke publik apakah sudah SP3, dan sudah sejauh mana perkembangan penyidikannya.
“Jangan karena dia pejabat lantas perlakuannya berbeda dengan pelaku kriminal lainnya yang langsung ditahan, kita tidak mau ada standar ganda dalam proses hukum” tandasnya.
(*Irv/PARADE.ID)