Jakarta (parade.id)- Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) penting untuk dikritisi, apalagi sudah lebih dari dua tahun di mana buruh Indonesia menyoalkannya.
“Karena ini kan sudah dianggap cacat formil. Maka kami minta pemerintah menerbitkan Perppu. Sebab, misal soal upah, kalau kami tidak mengkritisi maka sama saja kami setuju dengan turuannya juga (PP 36),” katanya, kepada media, di akhir aksi unjuk rasa pada hari ini, Jumat (28/10/2022), di dekat Patung Kuda Arjuan Wiwaha.
Elly meminta soal UU Ciptaker ini pemerihtah mau (terus) membuka ruang dialog dengan buruh. Tidak hanya itu, misal juga soal ratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan No. 155 tentang K3.
Tidak hanya kepada pemerintah, Elly mengaku, soal itu sudah dibicarakannya ke pihak DPR RI.
“Maka kami (Pimpinan) ingin pemerintah membuka ruang dan dialog, agar pemerintah terlihat benar berjuang untuk buruh,” kata dia.
Soal UU Ciptaker ini, disebut Elly, umumnya soal upah pekerja. Buruh melihat itu. Pasalnya, upah adalah “standar” kelayakan.
KSBSI meminta agar upah mengacuk ke PP 78, bukan ke PP 36. Sebab Omnibus Law itu kata dia cacat formil.
“Kalau tidak cacat formil, kami juga bisa mengikutinya. Tapi ini kan sebaliknya. Maka kami berharap pemerintah jangan mempermalukan buruh, misal soal upah yang naik sedikit. Kami minta pun terukur. Dengar suara buruh,” pungkasnya.
Aksi KSBSI kali ini tidak begitu besar. Hanya ratusan orang. Tapi, Elly memperingatkan soal itu, agar tidak melihat massa kecil, karena bisa saja massa besar kalau tuntutan KSBSI diabaikan.
(Rob/parade.id)