Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Jayakarta, Supardi menilai wacana penundaan pemilu 2024 bisa dipastikan sebagai agenda politik elite tertentu untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan semata.
“Penundaan pemilu ini memamg digiring oleh kelompok tertentu yang rakus akan kekuasaan. (wacana) Ini bukan kehendak rakyat, dan dari penundaan pemilu akan berefek pada penyalahgunaan kekuasaan,” kata dia dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) secara virtual, Sabtu (19/3/2022).
“Saya menilai tidak ada kaitan sama sekali untuk menyelamatkan kondisi bangsa di situasi pandemi Covid-19, yang sampai saat ini masih belum kunjung bisa diatasi total oleh pemerintah,” sambungnya.
Penundaan Pemilu pun menurut dia juga tidak ada regulasi yang mengamininya. Sehingga secara yuridis, Supardi yakin bahwa Presiden Jokowi masih on the track di dalam persoalan isu Pemilu 2024.
“Saya yakin betul bahwa Presiden secara personal tidak ingin keluar dari aturan main konstitusi, dimana di dalam aturan menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat satu periode dan ditambah satu kali dengan jabatan yang sama, yang artinya, maksimal jabatan Presiden hanya boleh diduduki satu orang secara berturut-turut selama 10 tahun atau dua periode,” katanya.
Apalagi, kata Koordinator BEM Nusantara Wilayah Jawa ini, diketahui bahwa Presiden sudah tidak setuju untuk melakukan penundaan Pemilu dan dia sudah mengatakan itu. Jadi kalau ia lihat lebih jernih, Presiden akan memegang teguh amanat kontitusi (soal Pemilu).
Ia sangat menyayangkan ketika ada sejumlah orang dari kalangan elite politik, terlebih menjadi bagian dari kabinet di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang justru melakukan manuver dan cenderung inkonstitusional.
“Kenapa parpol minta ditunda, saya katakan ini murni Parpol yang meminta. Oleh karenanya saya mau katakan bahwa parpol-parpol tersebut sebenarnya tidak siap untuk pemilu 2024,” tandasnya.
Ia berharap semua komponen bangsa Indonesia, khususnya para elite dan tokoh nasional untuk lebih memilih menyuarakan persoalan Pemilu 2024 saja. Sementara soal isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lebih masif dan berpotensi terpublikasi secara sendirinya.
Hanya saja ketika benar-benar upaya kelompok tertentu itu benar terjadi, yakni pemilu 2024 ditunda, maka ia memastikan akan melakukan perlawanan konstitusi jalanan.
“Penudaan pemilu ini para elite membuat alarm untuk memecah belah kita, dan kalau memang terjadi penundaan pemilu ini, maka kita akan sikapi dan turun ke jalan,” pungkasnya.
(Rob/PARADE.ID)