Sumedang (parade.id)- Rapat Koordinasi Daerah Serikat Pekerja Nasional (Rakorda SPN) se-Jawa Barat digelar. Rakorda digelar kemarin, di salah satu rumah makan di daerah Sumedang, Jawa Barat.
Ada empat yang dibahas dalam Rakorda SPN. Pertama, terkait persiapan SPN Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah menyukseskan Kongres SPN tahun depan (Januari 2024). Kedua, terkait memenangkan Partai Buruh di Provinsi Jawa Barat.
Ketiga, soal penyesalan dan pertanyaan sikap DPP SPN yang mendukung salah satu calon presiden 2024, di mana DPD SPN Jawa Barat dan Partai Buruh belum memutuskannya dalam konvensi. Terakhir atau keempat, terkait persiapan aksi pada kasus dugaan union busting kepada Pimpinan di PSP SPN PT Yakjin Sukabumi.
Terkait SPN Jawa Barat yang akan menjadi tuan rumah pada Kongres Januari 2024, Dadan Sudiana, selalu Ketua DPD SPN mengaku terhormat akan hal itu.
“Sebuah kehormatan bagi SPN Provinsi Jawa Barat yang telah terpilih menjadi tuan rumah Kongres SPN yang berskala nasional sekaligus menyesalkan keputusan kontroversial terkait dukungan DPP SPN kepada salah satu Capres pada Majenas SPN ke-4 di Lombok, Nusa Tenggara Barat tanpa melalui mekanisme yang dilalui dengan semestinya,” sesalnya.
Sementara itu, Wakil Ketua SPN Jawa Barat, Dede Koswara menyinggung kasus dugaan Union busting di PT Yakjin, dengan seruan aksi unjuk rasa.
“Aksi harus total selama satu minggu penuh. Dimulai pada hari Selasa, 21 Maret hingga Selasa, 28 Maret 2023, karena praktik Union busting harus dilawan dengan sepenuh kekuatan di lapangan,” kata dia.
Hal lain, yakni soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ia meminta agar SPN tegas dalam menyuarakan penolakannya, karena Permenaker tersebut mengebiri upah kaum buruh.
“Menekankan agar seluruh Pimpinan-pimpinan SPN di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat PSP di tingkat pabrik harus tegas menyuarakan perlawanan,” katanya.
Terkait memenangkan Partai Buruh, Sekretaris DPN SPN Jawa Barat Senan Haryono menekankan kepada seluruh Anggota SPN Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius dalam berjuang memenangkannya, dengan cara seluruh PSP-PSP se-Jawa Barat di tingkat pabrik berani mengeluarkan anggaran 10 persen dari uang cos– dalam proses perjuangan memenangkan partai dan meloloskan 37 bacaleg dari unsur SPN Jawa Barat.
Pangkomda Laskar Nasional Jawa Barat Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi menyoroti Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Dimana ia meminta kepada seluruh keluarga besar SPN Jawa Barat untuk siaga satu–mempersiapkan aksi luar biasa di Kemnakertrans, sebagai bentuk keseriusan SPN Provinsi Jawa Barat dalam melakukan perlawanan sekeras-kerasnya kepada Kemenakertrans yang kembali mengeluarkan peraturan, yang ia sebut jahat karena mengizinkan pengusaha memotong upah buruh 25 persen.
Terkait memenangkan Partai Buruh, ia menyerukan perebutan kursi di parlemen yang menurutnya saat ini dikuasai para pengusaha hitam dengan memperjuangkan kelolosan 37 bacaleg di Jawa Barat.
“Sebab di parlemen mereka terus menerus tanpa henti mempengaruhi keputusan,” serunya.
(Robi/parade.id)