Subang (PARADE.ID)- Panglima Komando Daerah (PANGKOMDA) Laskar Nasional Provinsi Jabar, Buya Fauzi mengatakan bahwa Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak dengan tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja tanpa kompromi. Penegasan itu tertuang dalam hasil atau keputusan (prioritas kepentingan buruh) di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-2 SPN Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Bahwa seluruh personel Laskar Nasional Provinsi Jabar menjadi garda terdepan dan yang pasti akan selalu dikerahkan untuk selalu mengawal aksi-aksi pengawalan di setiap sidang judical revies gugatan KSPI terhadap Omnibus Law Ciptaker, baik Uji Formil maupun Uji Materil di Mahkamah Konstitusi,” katanya, dalam siaran persnya, kemarin.
Buya menjelaskan bahwa laskar nasional adalah satuan yang dididik dan diciptakan untuk terus menerus bergerak dan berjuang di barisan terdepan dalam setiap gerakan-gerakan perlawanan terhadap Omnibus Law.
“Termasuk menjadi garda terdepan jika ledakan aksi mogok nasional jilid kedua diperintahkan oleh gederasi maupun konfederasi,” katanya, sebagai seruan kebangkitan gerakan perjuangan bagi kaum buruh Indonesia dari lokasi Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ke-2 SPN Provinsi Jabar selama dua hari sejak Rabu-Kamis (25-26 Agustus 2021) di Subang, Jabar.
Hal yang hampir sama juga disampaikan Ketua DPD SPN Provinsi Jabar Dadan Sudiana dengan mengatakan bahwa akan selalu total dalam menjalankan setiap perintah federasi dan konfederasi demi melakukan penolakan dan perlawanan terhadap Omnibus Law.
Selain poin penolakan secara tegas atas Omnibus Law, SPN Jabar juga memutuskan, meminta agar penegakan hukum jaminan sosial semesta sepanjang hayat sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 2 Tahun 2021.
SPN Jabar juga memutuskan bahwa organizer, databes, advokasi, serta Pelatsar Laskar Nasional sebagai program prioritas di Provinsi Jabar selama 1 tahun.
Rakerda selain dihadirinya oleh kedua, juga dihadiri Ketum SPN Djoko Heryono dan Sekum Ramidi, yang juga sebagai Sekjen KSPI. Selain itu hadir pula para anggota dari SPN.
(Mur/PARADE.ID)