Site icon Parade.id

Setahun Bencana Aceh, Koalisi Sipil Desak Status Bencana Nasional

Foto: dok. istimewa

Banda Aceh (parade.id)- Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap bertajuk “Catatan Satu Tahun Bencana” yang dirilis di Banda Aceh pada Kamis (19/11/2026), setahun setelah bencana menghantam provinsi tersebut.

Koalisi menilai pemulihan korban berjalan lambat, sementara bencana kembali terjadi. “Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara: kapan sungai kembali normal? Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan? Kapan sawah dan kebun bisa kembali digarap?” demikian bunyi pernyataan koalisi.

Sepanjang November 2026, koalisi mencatat 13 kejadian bencana di Aceh. Di antaranya rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi. Total 37.566 jiwa terdampak.

“Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah ibu, anak, petani, dan nelayan yang kehilangan rasa aman di tanah sendiri,” tulis koalisi. Mereka juga menyebut slogan “build back better” kini “hanya tinggal omong kosong belaka”.

Koalisi menegaskan bencana ini bukan semata kehendak alam. “Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan,” tulis mereka. Menurut koalisi, 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh sudah berada pada kondisi kritis sebelum bencana melanda. Aceh juga kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang 2025, atau melonjak sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Koalisi mengkritik langkah pemerintah yang dinilai hanya berfokus pada pembangunan bronjong di hilir, sementara kerusakan di hulu dibiarkan. “Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” tulis koalisi.

Koalisi turut mempertanyakan klaim anggaran Rp100 triliun yang disebut pemerintah. Mereka menyatakan pos anggaran tersebut tidak pernah terlihat oleh publik. “Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,” tulis koalisi.

Kepada Pemerintah Aceh, koalisi meminta agar berani mengakui keterbatasan kemampuan. “Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat. Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik,” tulis mereka.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh:

  1. Menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
  2. Menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana ini.
  3. Mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat sekarang juga.
  4. Mempercepat pemulihan korban yang meliputi tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian.
  5. Memulihkan hutan, DAS, dan kawasan hulu secara menyeluruh.
  6. Mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin tambang legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan.
  7. Menindak tegas para perusak lingkungan.
  8. Membuka anggaran bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.

Bencana ekologis yang menghantam Aceh pada 2025 meninggalkan sejumlah persoalan yang hingga kini belum tuntas, mulai dari hunian tetap bagi penyintas, relokasi warga zona merah, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan. Koalisi menilai kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan hutan dan DAS yang terus berlanjut.

Exit mobile version