Jakarta (parade.id)- Siap-siap, pekan depan, tanggal 6 Februari 2023, Partai Buruh akan melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aksi yang disebut-sebut akan dihadiri hampir puluhan ribu orang itu, akan membawa isu atau tuntutan penolakan terhadap Perppu tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kendati begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, bahwa selain isu Perppu, juga akan ada isu lainnya, seperti RUU Kesehatan.
“Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS. Antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu,” katanya, Baru-baru ini kepada media.
“Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi. Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi. Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” tegas Said Iqbal.
Hal lain yang disoroti Said Iqbal adalah terkait dengan kewenangan BPJS yang semula di bawah Presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan.
Menurutnya, pengelola jaminan sosial di seluruh dunia mayoritas di bawah Presiden, bukan kementerian. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari rakyat dengan jumlah yang terus membesar, sehingga harus di bawah presiden.
Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, Partai Buruh juga mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. Hal ini kata Iqbal sebagaimana yang diminta presiden.
Iqbal mengkritik, RUU yang terkait dengan kepentingan bisnis terkesan cepat sekali disahkan. Tapi giliran RUU PPRT yang bersifat perlindungan tak kunjung disahkan.
“Jangan-jangan ada kepentingan industri farmasi, rumah sakit swasta besar, dan membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan sehingga pembahasannya terkesan cepat. Sedangkan yang bersifat perlindungan, seperti halnya RUU PPRT yang sudah 19 tahun tak kunjung disahkan,” tandasnya.
(Rob/parade.id)