Takalar (PARADE.ID)- Sejumlah orang dari desa Punaga, Kec. Marbo melakukan unjuk rasa di depan Kantor Desa Punaga terkait ada dugaan bagi-bagi sisa anggaran pembangunan KBN. Massa merasa apa tengah terjadi terus menjadi polemik karena pemerintah daerah tidak merespon dengan tegas sehingga menjadi isu berkepanjangan.
Ada enam butir tuntutan dari masa yang dipimpin oleh Sainuddin ini. Pertama, menurut mereka sekarang sudah terjadi intimidasi di masyarakat Punaga seperti petisi yang dibuat oleh aparat/perangkat Desa untuk mempertahankan Sudirman selaku Pj Kades Punaga dan tentunya tidak lepas dari keterkaitan Pj. Kades Punaga.
Kedua, kebijakan Pj. Kepala Desa Punaga dalam hal ini Sdr. Sudirman, S.Sos memberikan contoh yang sangat tidak wajar dan tidak relevan terhadap pemuda penerus Desa Punaga dan masyarakat, terkait adanya sisa anggaran dibagi-bagi.
“Di siak lain, atas kebijakannya merupakan salah satu penghambat pertumbuhan kemajuan perekonomian di Desa Punaga,” demikian kata Sainuddin.
Ketiga, atas kebijakan Pj. Kepala Desa Punaga Sudirman terkiat pembangunan industri KBN, selaku warga desa Punaga merasa adanya unsur pemaksaan dan pembodohan di masyarakat terkait pembangunan KBN.
“Kami meminta kepada bapak Bupati Takalar untuk segera mencopot Sudirman, S.Sos selaku Pj. Kepala Desa Punaga, karena selama ini kepemimpinannya berkarakter otoriter dan arogansi, sehingga Pj. Kades Punaga sangat meresahkan warga Desa Punaga,” pintanya.
Kelima, Pj. Kades Punaga diduga telah mengambil keputusan sepihak terkait pemberhentian staf dan aparat desa Punaga dan diketahui keputusan SK pemberhentian staff dan aparat desa dianggap cacat hukum.
“Tuntuan aksi minggu lalu untuk segera mengganti Pj. Kades Punaga, namun hingga sampai hari ini tidak titik terang terkait tuntutan penggantian Pj. Kades Punaga dan penyegelan kantor Desa pada hari ini,” terang tutupnya.
(Reza/PARADE.ID)