Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengapresiasi keterusterangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait persoalan penegakan hukum di Indonesia. Namun, di lain sisi Sohibul mengaku sedih mengetahui keterusterangan Mahfud itu karena tidak bisa berbuat apa-apa.
“lalu siapa yg akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?” tanyanya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: Mahfud soal Penegakan Hukum Jelek: Saya Tak Bisa Apa-apa”, Jumat (18/9/2020), di akun Twitter-nya.
Sohibul melihat sejauh ini Mahfud hanya lebih menekankan motivational approach (menunggu kesadaran dari para penegak hukum). Dan menurutnya itu jelas tidak efektif. Padahal, abuse of power dari para aparat dirasa oleh Sohibul semakin menjadi-jadi.
“Baiknya Pres @jokowi n prof @mohmahfudmd lakukan structural approach (gunakan stick yg tegas). Rakyat mendukung.”
Dikutip dari media yang Sohibul tanggapi, bahwa Mahfud mengatakan penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat. Ia menyebut banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.
Mahfud mengaku dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut kecuali para penegak hukum itu sendiri.
“Saya tidak bisa melakukan apa-apa, presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas,” kata Mahfud melalui rilis yang media tersebut, Kamis (17/9).
Mahfud lantas mencontohkan kewenangan jaksa yang kerap disalahgunakan. Masyarakat pun menilai sikap dan moralitas para jaksa, termasuk penegak hukum lain telah bobrok.
“Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis,” ujarnya.
(Robi/PARADE.ID)