Jakarta (PARADE.ID)- Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP-NTT) dan Perkumpulan Mahasiswa Basodara Nusa Tenggara Timur (PMB-NTT) hari ini, Kamis (10/2/2022) menggelar aksi demonstrasi di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Aksi tersebut merupakan respons atas rencana penambangan panas bumi di Desa Wae Sano Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat NTT, di mana di sana tinggal masyarakat lingkar danau Sano Nggoang yang terdiri dari warga di tiga kampung.
Atas hal itu, Koordinator lapangan (Korlap) Yusuf Hendra dari dua elemen menyatakan bahwa Negara tidak pernah benar-benar hadir dalam persoalan di timur. Bahkan selama ini Pemerintah terkesan tidak mendengar suara penolakan warga.
“Terbukti ketika Pemerintah secara sepihak melakukan penandatanganan MoU yang di antaranya dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur,” ujar Yusuf ketika diwawancarai oleh tim parade.id.
“Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengembangkan Panas Bumi di Wae Sano, dalam acara tersebut juga turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah Untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Eksplorasi) Pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” sambungnya.
Kemudian, mereka juga dengan tegas menolak siasat Pemerintah dan perusahaan yang melakukan kegiatan konsultasi publik yang memakai pendekatan adat duduk bersama (Lonto Leok) di kampung Lempe dan di Kantor Desa Wae Sano.
“Kalau memakai pendekatan adat duduk bersama (Lonto Leok) seharusnya mendengarkan warga, bukannya memaksakan kehendak kepada warga,” imbuh Yusuf.
Berdasakan pandangan di atas, mereka menuntut dan mendesak agar Menteri ESDM, Arifin Tasrif untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di WKP Wae Sano, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.
Selain itu, mereka juga menuntut dan mendesak Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta untuk segera menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi oleh PT Sarana Multi Infra Struktur di WKP Wae Sano, selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bawah KementerianKeuangan Republik Indonesia.
Pun menuntut dan mendesak, PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk segera menghentikan segala aktifitas di Desa Wae Sano, termasuk berhenti membuat konflik antarsesama masyarakat Desa Wae Sano dan sekitarnya.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut dan mendesak Menteri Pariwisata, Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta untuk menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal, dan mendukung pengembangan pariwisata Danau Sano Nggoang yang berbasis pada masyarakat.
Massa juga menuntut dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk segera turun tangan, menghentikan rencana pengembangan panas bumi yang berpotensi besar merusak lingkungan dan ekosistem, juga Danau Sano Nggoang sebagai salah satu danau vulkanik kebanggaan Provinsi NTT.
Termasuk kepada Kepala Daerah di sana, mereka menuntut dan Mendesak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, DPRD Provinsi NTT untuk serius melakukan moratorium tambang di NTT, termasuk di dalamnya menghentikan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano dan wilayah lainnya di NTT.
“Juga mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.
“Mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, untuk berhenti memfasilitasi niat jahat pihak PT SMI dalam mengembangkan panas bumi di WKP Wae Sano, sebaliknya harus tunduk dan taat pada suara rakyat selaku pihak yang memberikan mandat kepada Anda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat,” pungkasnya tutup.
(Aby/PARADE.ID)