Jakarta (PARADE.ID)- Wacana Pemilu 2024 masih menjadi polemik. Kendati hanya wacana, namun banyak pihak yang menolaknya. Pun sebaliknya.
Presiden Jokowi sendiri, soal ini sudah menegaskan bahwa ia akan tunaikan janji sebagaimana bunyi konstitusi. Walaupun ucapan itu disangsikan, karena ia mengatakan siapa pun boleh mengusulkan penundaan Pemilu.
Lantas, bagaimana Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin? Hingga saat ini, Wapres belum bersuara.
Padahal, kata pengamat politik Hendri Satrio, Wapres Ma’ruf bisa mengambil panggung politik yang kosong pada isu penundaan Pemilu.
“Beliau bisa tampil dan mengatakan lantang, ‘Saya menolak penundaan dan Pemilu tetap 14 Februari 2024’ Waaa efeknya bakal gede #Hensat,” katanya, di akun Twitter-nya, Sabtu (5/3/2022).
Jadwal Pemilu untuk Presiden dan legislatif (termasuk DPRD) sudah ditetapkan oleh pemerintah, yani pada tanggal 14 Februari 2024.
Mengetahui perihal tersebut, Hendri mengingatkan kepada bakal (calon) presiden untuk tidak banyak pencitraan.
“Finally, jadwal Pemilu diumumkan 14 Februari 2024. Cakeb ini. Jadwal Pemilu sudah ditentukan, silahkan Gas Puoool para Capres Indonesia. Mohon diingat, kriteria Capres yang diinginkan Rakyat adalah Cerdas, jadi Mohon jangan kebanyakan pencitraan,” ia mengingatkan, Selasa (25/1/2022).
“Kalau mesti banget pencitraan, ya pencitraan yang cerdas! Gudlak!” sambungnya.
Menurut founder lembaga survei KedaiKopi ini, para Capres, apalagi Menteri Kepala Daerah mestinya bisa ubah strategi pemenangan dari pencitraan ke pameran. Pamer ide, pamer karya, pamer pembangunan, kecuali emang tidak ada yang bisa dipamerka.
“Ayo jangan kebanyakan pencitraan cari something yang bisa dipamerin!”
Sementara ini kalau boleh disebut baru hanya sebatas para pendukung atau yang mengeklaim relawan ke salah satu tokoh politik untuk dijadikan Capres. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI Jakarta, dll.
Sementara itu, yang hampir dipastikan maju untuk Capres 2024, baru hanya Prabowo dan Airlangga Hartarto.
Adapun yang seperti setuju Pemilu ditunda adalah PAN, PKB, dan Golkar. Partai yang menolak, PDI P, PKS, Demokrat, Nasdem, dll.
(Rob/PARADE.ID)