Jakarta (parade.id)- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai menurunnya sentimen positif publik di media sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua program yang paling banyak dibicarakan. Survei terhadap pelaku UMKM juga menunjukkan keterlibatan UMKM formal dalam kedua program itu masih sangat rendah.
Temuan tersebut disampaikan Data Scientist Kontinum INDEF Wahyu Tri Utomo dan peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM (CODES) INDEF Fadhila Maulida dalam program Watch On Economy di kanal YouTube INDEF, yang diunggah Senin (2/11/2026).
Sentimen Positif Turun dari 38 Persen ke 29 Persen
Wahyu memaparkan hasil analisis big data Kontinum INDEF terhadap percakapan warganet. Pada evaluasi tahun pertama pemerintahan, sentimen positif berada di kisaran 38 persen.
“Kami melihatnya sebagai kondisi di mana publik meski memiliki sentimen negatif, itu lebih diarahkan pada kekhawatiran. Jadi, khawatir tetapi penuh harapan,” ujar Wahyu.
Pada tahun kedua, sentimen positif turun menjadi sekitar 29 persen. Menurut Wahyu, penurunan ini terjadi karena sejumlah program mulai berjalan dalam skala besar, sehingga kekhawatiran publik satu per satu muncul sebagai persoalan nyata.
“Misalnya dugaan korupsi. Bukan lagi sekadar kekhawatiran, tetapi benar-benar menjadi kasus korupsi di program MBG, di mana salah satu pejabatnya juga ditangkap,” katanya.
Untuk KDMP, kekhawatiran soal transparansi dan tata kelola juga terbukti. Wahyu menyebut KDMP akhirnya berhadapan langsung dengan peritel mapan maupun pedagang UMKM nonkorporasi karena produk yang dijual sama.
Wahyu menjelaskan, analisis difokuskan pada delapan program utama pemerintah. Dalam pengumpulan data, timnya melakukan pembersihan data dengan menyaring akun yang teridentifikasi sebagai robot atau bot. Akun yang mewakili individu sungguhan, baik pro maupun kontra, tetap dimasukkan karena dianggap wajar.
Komunikasi Pemerintah Jadi Keluhan
Menurut Wahyu, salah satu benang merah keluhan publik adalah pola komunikasi pemerintah, termasuk dalam menyampaikan capaian program. Publik juga menyuarakan sentimen negatif soal kondisi ekonomi mereka, seperti daya beli, pengangguran, dan sulitnya mencari lapangan kerja.
“Klaim-klaim itu banyak yang perlu dicek silang lagi, atau setidaknya ada yang tidak sesuai dengan temuan kami,” tuturnya.
Survei 180 UMKM: Hanya 5 Persen Terlibat MBG, 1 Persen di KDMP
Fadhila memaparkan survei CODES INDEF terhadap 180 responden UMKM, baik formal maupun informal. Hasilnya, hanya 5 persen UMKM formal yang terlibat dalam MBG dan hanya 1 persen dalam KDMP.
“Semangat kedua program ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya UMKM. Tetapi setelah dua tahun berjalan, hasil survei kami menunjukkan hanya 5 persen yang terlibat di MBG dan 1 persen di KDMP,” kata Fadhila.
Ia menilai MBG semestinya menjadi pasar alternatif bagi UMKM, terutama pelaku pengolahan pangan. Sementara KDMP seharusnya berperan sebagai agregator yang menyerap produk UMKM. Namun, menurut Fadhila, banyak UMKM justru merasa stagnan dan tergerus.
“Yang terjadi, banyak korporasi yang masuk,” ujarnya.
Fadhila juga menyoroti indikator capaian pemerintah yang dinilainya belum menyentuh semangat awal program.
“Indikatornya MBG sudah diterapkan di sekian sekolah, KDMP punya sekian gerai. Tetapi semangatnya kan penggerak ekonomi lokal, sementara ekonomi lokal tidak menjadi indikator capaian itu. Seharusnya berapa UMKM yang terlibat juga menjadi indikator,” ucapnya.
Informasi Pengadaan Kabur, Pendapatan Kantin Menurun
Menurut Fadhila, UMKM sebenarnya sudah mengetahui kedua program tersebut, tetapi informasi soal mekanisme pengadaan masih sangat kabur. Pelaku usaha tidak tahu berapa pasokan yang harus dimasukkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan bagaimana prosedurnya.
“Saya belum menemukan satu pun SPPG yang membuka pengadaan atau tender untuk UMKM,” katanya.
Ia menyebut jumlah SPPG saat ini sekitar 27.000, sedangkan jumlah UMKM mencapai 56,7 juta. Meski perbandingannya tidak satu banding satu, menurutnya ada banyak potensi efek berganda, mulai dari petani, bahan baku, hingga bahan bakar dan gas.
“Multiplier effect-nya besar. Kalau UMKM bermitra dengan dapur yang sudah tahu kebutuhan pengadaannya, ada kemungkinan mereka memperbesar skala usaha,” ujar Fadhila.
Di sisi lain, pelaku UMKM kantin sekolah merasakan penurunan pendapatan karena siswa tidak lagi jajan sejak ada MBG.
Wahyu menambahkan sejumlah dampak negatif MBG yang ramai dibahas warganet, yakni kasus keracunan makanan yang terus berulang sejak 2025 serta bertambahnya beban guru dalam menyiapkan makanan.
“Keracunan ini sangat penting karena menyangkut nyawa manusia. Masa depan bangsa ada di tangan mereka. Namun sejak 2025 sampai sekarang terus terjadi, artinya evaluasinya belum optimal,” ucap Wahyu.
Ia menilai anggaran ratusan triliun rupiah terasa terbuang jika manfaatnya tidak sebesar harapan. Menurutnya, program semestinya diawali dengan proyek percontohan (pilot project) atau difokuskan lebih dulu pada wilayah 3T.
Wahyu juga menyebut wacana pemberian uang tunai kepada orang tua sebagai alternatif MBG mendapat resonansi di publik. Pemantauannya, kata dia, bisa melibatkan PKK atau puskesmas, meski risiko penyalahgunaan dana tetap ada. Fadhila menimpali bahwa yang terpenting adalah memastikan orang tua bisa bekerja.
“Yang ditunggu seharusnya 19 juta lapangan kerja,” katanya.
KDMP Naik ke Peringkat Dua, Sentimen Negatif Melonjak
Wahyu mengungkapkan, tahun ini KDMP menjadi pasangan MBG dalam percakapan publik. Program yang tahun lalu berada di peringkat kelima atau keenam itu kini naik ke posisi kedua, di bawah MBG.
Namun, KDMP juga menjadi program dengan kenaikan sentimen negatif tertinggi, sekitar 30 persen, dan menyumbang sentimen negatif terbanyak dari delapan program yang dianalisis.
Wahyu merinci sejumlah pemicunya:
- Penempatan lokasi. Ada gerai yang dinilai tidak tepat sasaran, bahkan sempat ramai kabar gerai di tengah laut yang kemudian dikonfirmasi sebagai kesalahan teknis. Lokasi juga ada yang di perbukitan atau jauh dari permukiman.
- Model pelatihan pengelola. Warganet mempertanyakan pelatihan oleh militer padahal kebutuhannya kemampuan manajerial dan administratif.
- Penempatan jauh dari domisili. Pengelola dari Jawa ada yang ditempatkan hingga Papua.
- Jam operasional. Gerai yang sudah beroperasi disebut hanya buka sampai pukul 14.00.
“Kalau narasinya bersaing dengan ritel yang ada, tetapi tutup pukul dua siang, bagaimana ceritanya, sementara ritel sekarang buka 24 jam?” kata Wahyu.
Ia menilai identitas KDMP masih membingungkan: apakah sebagai peritel atau pemasok UMKM.
Fadhila sependapat. Menurut dia, konsep awal KDMP sebagai agregator kini tumpang tindih dengan UMKM lokal, misalnya dalam distribusi LPG dan gerai kebutuhan pokok. Survei CODES menemukan hanya sekitar 41 persen responden yang pernah melihat aktivitas KDMP.
“Pemerintah perlu mereposisi ke mana KDMP ini akan dibawa. Kami juga mempertanyakan, tidak jelas apa peta jalannya,” ujarnya.
Ia menawarkan skema kolaborasi, yakni warung lokal mengambil barang dari KDMP dengan harga lebih murah agar tidak terjadi persaingan. Menurutnya, MBG dan KDMP seharusnya saling melengkapi dalam satu ekosistem.
“Bahan baku dari KDMP, UMKM yang mengolah, dan SPPG sebagai pasar akhirnya,” kata Fadhila.
Ia juga mempertanyakan konsep KDMP per desa karena desa bertetangga umumnya memiliki karakteristik serupa, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan antarkoperasi. Ia mengajak melihat kembali model Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.
Keduanya juga menyayangkan besarnya anggaran untuk MBG dan KDMP di tengah efisiensi anggaran dan pemangkasan dana daerah yang sebenarnya bisa dipakai untuk belanja infrastruktur.
Rekomendasi: Evaluasi Independen hingga Peran Pemda
Untuk tiga tahun ke depan, Fadhila mendorong pemerintah tidak mengedepankan kuantitas di atas kualitas. Ia merekomendasikan:
- keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal dijadikan indikator capaian;
- keterbukaan data dan informasi pemasok, termasuk kebutuhan dan mekanisme pengadaan;
- audit pemasok MBG dan KDMP agar sesuai tujuan awal;
- evaluasi independen dari pihak luar.
Fadhila juga menekankan peran pemerintah daerah dan Kementerian Desa karena dianggap paling memahami potensi wilayah, sedangkan pemerintah pusat melihat dengan “helicopter view”.
“Pemda bisa memetakan apakah KDMP masih dibutuhkan di sana, melakukan pendampingan rutin, dan mengevaluasi kinerjanya. Semua aparatur sampai tingkat desa harus bergerak,” katanya.
Wahyu mengingatkan bahwa data media sosial sangat acak, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas isu dan penuturnya. Meski demikian, kegaduhan yang masif dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah.
“Kalau suaranya massif dan kasusnya nyata, itu tanda ada yang perlu diperbaiki,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah perlu merespons kritik tanpa menambah kegaduhan baru. “Seperti niatnya memadamkan api, tetapi malah menyiram bensin.”
Menutup diskusi, Fadhila menyebut satu kata kunci untuk dua tahun pemerintahan ini: evaluasi. “Uangnya sudah banyak dikeluarkan dan program tidak bisa dihentikan karena sudah berjalan, terutama KDMP yang sudah masif di mana-mana. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi,” katanya.
Dalam penutup acara, program tersebut menyimpulkan bahwa program besar tidak otomatis menghasilkan dampak besar dan merata, dan semakin besar program, semakin tinggi tuntutan terhadap kualitas tata kelolanya.