“Saran saya juga kepada KPU, kalau bisa alat peraganya (peraga kampanye) juga adalah masker dan hand sanitizer, karena ini adalah senjata penting untuk memblok tiga jenis penularan COVID-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dengan membagikan alat peraga kampanye berupa masker maupun hand sanitizer menurut dia masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya COVID-19 dan tidak melalaikan cara penularannya.

“Yang paling banyak lalai, yaitu penyebaran melalui objek, ini pasti banyak yang lalai, semua benda yang dipegang oleh yang positif kemudian ada semburan atau cairan dari yang positif ke benda itu, maka akan menular ke benda itu virusnya,” kata dia.

Kemudian jika benda itu dipegang oleh orang yang negatif, lanjut Tito orang tersebut juga bisa langsung positif COVID-19 apabila tangan yang terkontaminasi memegang area wajah, hidung, mata, atau mulut.

Oleh karena itu, ia berharap pilkada tidak menjadi klaster penyebaran baru COVID-19, caranya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penyediaan perlengkapan pencegahan penularan, disamping alat peraga kampanye.

“Jangan sampai pilkada ini jadi klaster baru, maka selain alat peraga, nanti pada saat pemungutan suara, semua diberikan alat proteksi, itu semua disiapkan juga, masker, alat cuci tangan, sarung tangan, hand sanitizer untuk para pemilih di TPS,” katanya.

Dengan menerima alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer, diharapkan masyarakat menerima manfaat sekaligus momentum untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak sosial-ekonominya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Dorong Peraga Kampanye Berupa Masker dan “Hand Sanitizer” pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pilkada ini momentum menggerakkan para kepala daerah sebanyak 270, para kontestan agar mereka berbuat bagaimana menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujarnya, di Banjarmasin, Sabtu.

Ia datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka rapak koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19, menyatakan, jangan pisahkan Pilkada dengan Covid-19 ini.

“Jadikan agenda penanganan Cobid-19 sebagai agenda utama Pilkada, maka semua akan berbuat,” katanya.

Aktivitas pada Pilkada 2020 kali ini adalah membagikan alat peraga yang berbau kampanye seperti masker yang menurut dia boleh dilakukan. “Sebab menurut penelitian di Jerman kalau semua menggunakan masker, 60 persen kurvanya akan turun,” kata dia.

Ia menyoroti masih banyak masyarakat di jalan-jalan tidak memakai masker, padahal penurunan Covid-19 ini masih tinggi, hingga perlu disadarkan ini dengan langkah tepat.

“Kenapa demikian, apakah mereka tak mau atau tidak mampu? Bikin mau dan bikin mampu, bagikan masker dan buat peraturan daerahnya,” tutur Tito.

KPU, kata dia, akan menggerakkan mesin KPU-nya dengan tema Pilkada sebagai menggerakkan melawan virus Covid-19, di mana semua petugas penyelenggara akan menjadi agen perlawanan Covid-19. “Caranya, mereka memakai masker, sarung tangan dan lainnya untuk mencontohkan kemasyarakat,” tuturnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tito Karnavian: Pilkada Momentum Menggerakkan Penanganan Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sampai dengan kemarin (Jumat, 17/7) sore sudah 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen. Mudah-mudahan daerah yang anggarannya belum cair 100 persen bisa segera terealisasikan,” kata Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu.

Pada Pilkada 2020, kata dia, ada sebanyak 270 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut, sehingga masih ada sebanyak 97 daerah yang pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen.

Menurut dia, pihak KPU RI sudah mengusulkan untuk memenuhi anggaran tersebut dari APBN. Namun apabila pemerintah daerah bisa memenuhi anggaran pilkada, maka tidak diperlukan lagi anggaran dari APBN.

“Tapi kalau pemerintah kabupaten bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN. Jadi ini nanti yang masih akan kami cek, apakah seluruh kebutuhan sudah bisa dipenuhi oleh APBD,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada setiap KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, agar terus menjaga komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

Dengan demikian, apabila ada kebutuhan peralatan yang terkait dengan alat pelindung diri, maka bisa dikoordinasikan dengan Gugus Tugas setempat atau Dinas Kesehatan setempat.

“Jadi mudah-mudahan koordinasi yang sudah baik dengan gugus tugas itu bisa diteruskan,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua KPU RI: Anggaran Pilkada di 173 Daerah Sudah Cair 100 Persen pertama kali tampil pada Parade.id.

Diantaranya manipulasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, pekerjaan infrastruktur serta mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan petahana di berbagai daerah, kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, sabtu.

Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri, KPK, Bawaslu dan Gakumdu harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas para petahana, katanya.

“Semua pihak terutama partai politik berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilukada yang jurdil, berkualitas dan jauh dari kecurangan,” kata Deddy.

Dia menilai suatu hal yang wajar jika petahana memiliki potensi besar memenangkan persaingan apabila pembangunan yang dilakukan selama periode sebelumnya langsung dirasakan oleh rakyat.

Namun apabila petahana tidak memiliki prestasi yang dirasakan masyarakat maka akan cenderung melakukan segala daya upaya memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan anggaran dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya.

“Petahana model itu patut diwaspadai semua pihak karena kondisi pandemi ini tidak saja menyediakan ruang yang besar untuk penyelewengan, tetapi juga membuka peluang bagi praktik politik uang karena himpitan ekonomi yang dirasakan rakyat,” katanya.

Selanjutnya menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, para petahana yang telah mendapatkan tiket pasti akan segera bergerak memanfaatkan momentum pandemi ini untuk melakukan pencitraan secara besar-besaran.

Kegiatan pencitraan itu diyakini Deddy tidak akan bermanfaat banyak karena masyarakat pasti sudah punya pandangan terhadap kinerja para petahana.

“Rakyat sudah tahu, jika pada periode pertama para petahana ini hanya mampu berjanji maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi janjinya pada periode kedua,” ujarnya.

Selain itu dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersatu padu mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Dia mengatakan penggunaan “refocusing” anggaran dan anggaran kehumasan perlu dipantau agar anggaran rakyat tidak digunakan untuk kampanye pemilu secara tidak etis.

Menurut dia, apabila Gubernur, Bupati dan kepala daerah ingin memberikan bantuan sosial, melaksanakan program atau promosi kehumasan maka wajib untuk memastikan hal-hal itu dilakukan atas nama kepala daerah dan wakilnya.

“Lebih baik lagi jika program-program seperti itu dihentikan sementara atau disalurkan secara netral oleh dinas-dinas terkait,” ujarnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR Ingatkan Potensi Kecurangan Jelang Pilkada 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

Jadwal yang sudah ditetapkan, antara lain upacara pembukaan yang bakal digelar pada 23 Juli 2021 di Stadion Nasional, Tokyo, dilanjutkan dengan kompetisi sehari berselang. Sementara jadwal lengkap baru akan diumumkan setelah mendapat persetujuan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).

“Hari ini kami melaporkan bahwa kami telah mengkonfirmasi jadwal kompetisi dan penggunaan semua venue yang semula direncanakan untuk tahun ini, termasuk Kampung Atlet dan media center,” kata CEO Tokyo 2020 Toshiro Muto, seperti dikutip Reuters, Jumat.

Berdasarkan jadwal baru, kompetisi akan dibuka dengan pertandingan sofbol putri di Fukushima dua hari sebelum upacara pembukaan digelar.

Adapun upacara penutupan akan berlangsung 8 Agustus 2021.

Sebelumnya, penyelenggara sempat menemukan kendala besar untuk mengamankan 42 venue yang bakal digunakan saat Olimpiade. Pasalnya, sejumlah fasilitas sebagian besar telah dipesan oleh pihak swasta untuk 2021.

Namun Muto memastikan bahwa semua venue tersebut sudah diamankan.

Kendati begitu, penyelenggara masih punya tantangan lain, yakni menyiapkan langkah-langkah penanggulangan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 selama Olimpiade digelar tahun depan.

Keputusan itu, kata Muto, akan ditentukan pada musim gugur nanti.

“Kami akan diskusi secara tuntas membahas soal penanggulangan COVID-19,” katanya.

“Topik yang akan kami bahas misalnya pengawasan di imigrasi, peningkatan tes COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19, terutama di bidang transportasi dan akomodasi.”

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Penyelenggara Umumkan Jadwal Baru Olimpiade Tokyo pertama kali tampil pada Parade.id.