Dan menurut beliau, bahw ‘semua agama benar’ adalah menurut Pancasila, karena untuk hidup bersama-sama di Indonesia.

“Tapi dalam keyakinannya masing2 pemeluk agama tetap yg benar hanya agama saya,” katanya, Rabu (15/9/2021).

Bagi kami, umat Islam, kata beliau, yang benar adalah hanya agama Islam. Kita wajib  meyakininya agar iman menancap di hati.

Namun, dalam bingkai NKRI, kata beliau, kita tak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodainya. Kita, dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara harus punya bertoleransi kepada umat beragama lain.

“Posisi TNI dan pemerintah tentu mengayomi semua umat beragama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Jangan justru ada yang sama kemudian kita membeda-bedakannya, apalagi dipertentangkan dan yang beda jangan disama-samakan.

“Namun kita tetap harus saling  memaklumi dan menghargai. Begitulah makna toleransi yg saya pahami.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Ketua MUI: Toleransi Itu Memaklumi, Bukan Menyamakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang bertindak atau gerak cepat dalam memberantas kasus yang sensetif seperti ini,” ujar Mubdi saat diwawanacarai setelah acara pembukaan pleno II PB HMI MPO di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta, Rabu (25/08/2021).

Mubdi, atau yang lebih dikenal dengan Puche ini juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Listyo Sigit Prabawo.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang mengintruksikan bawahnnya dalam bertindak cepat. Semoga Polri selalu menjadi garda terdepan memberantas kasus-kasus seperti ini,” harapnya.

Atas kasus dugaan penistaan M Kece, Puche mengingatkan kepada banyak pihak, masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Pasalnya, kata dia, sudah banyak terbukti mereka yang menggunakan sosial media tetapi justru tidak efektif sehingga mereka sendiri terkena getahnya.

“Ini menjadi PR juga bagi kita agar kita jangan salah menggunakannya. Sebab, akhir-akhir ini kita tahu bahwa sosial media begitu banyak digeluti oleh para masyarakat, baik dari kalangan muda sampai yang tua,” pengamatannya.

Sebagai tindak lanjut dari hal itu, Puche pun mengaku akan menginstruksikan kepada cabang-cabang HMI MPO agar ikut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sosial media.

“Agar bijak dalam bersosial media. Sehingga mereka tidak salah dalam menggunakan sosial media,” akunya.

Terakhir, Puche meminta, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar turut serta bertindak cepat dan tegas dengan memblokir akun-akun seperti M Kece, yang melakukan ujaran kebencian terhadap sesama anak bangsa.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel HMI MPO Apresiasi Kerja Polri dalam Memberantas Penistaan Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sobat, kisah kelahiran Nabi Musa (Quran) atau Mosses (Injil) persis kelahiran Sre Kresna yg diyakini titisan dewa Wisnu (Hindu). Keduanya berhadapan dengan raja yg keji & serakah,”katanya, Sabtu (12/6/2021), di akun Twitter-nya.

Namun menurut dia, setiap kekuasaan pasti mempunyai takdir akhirnya, tak bisa diulur dengan pesugihan atau tumbal. Misal, Kresna yang lahir dari keluarga bangsawan Yadawa, ayahnya Basudeva dan ibunya Devaki.

“Banyak bayi di kerajaan Matura, termasuk 6 kakaknya Kresna yg dibunuh karena dianggap mengancam kekuasaan.”

Begitu juga nabi Musa, lanjutnya, dimana kaisar Fir’aun yang diteror mimpi, persis dialami raja Kansa, memburu setiap anak laki-laki, terutama anak bangsa Israel, yang lahir untuk dibunuh hidup-hidup. Dalam mimpi Firaun dan Kansa, akan lahir anak yang jadi satrio piningit meruntuhkan kekuasaannya.

“Sobat, nabi Musa lahir dihadapkan dengan kekejaman Kaisar Firaun yg me-nuhan-kan dirinya & memperbudak bangsa Israel sekian lama. Demikian juga Kresna saat lahir berhadapan dengan Raja Kansa yg sangat keji & serakah.”

“Banyak bayi yg mati dibunuh hidup-hidup sebagai martir/ tumbal.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Penguasa yang Mempertahankan Jabatannya, Aktivis Singgung Sejarah Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

Kali ini giliran pemda DKI yang melakukannya. Lewat akun resmi milik Pemda DKI, mereka memposting paduan suara di masjid Istiqlal dalam rangka menyambut lebaran. Niatnya sih baik. Samalah kayak Bipang Ambawang, baik niatnya. Percaya. Tapi seriusan, kamu tidak tahu bagi sebagian besar muslim, bernyanyi di masjid itu termasuk dilarang?

Masa’ masjid kamu jadikann tempat nyanyi2, paduan suara? Bahkan kalaupun hanya jadi latar video, itu sensitif sekali. Yes. Tahu, niatnya baik, dalam rangka menyambut lebaran. Biar meriah. Ramai. Tapi itu berlebihan. Sama kayak promo babi panggang pas libur lebaran, itu baiiik banget niatnya. Karena bukan cuma umat Islam yg liburan pas lebaran. Tapi ayolah, sensitif sedikit.

Video2 ini sudah dihapus dari akun medsos Pemda DKI. Pejabatnya sudah minta maaf. Maka semoga yang tersisa adalah: yuks mari tingkatkan sedikit literasi kita dalam banyak hal.

Ketahuilah, saat literasi kita memadai. Pengetahuan kita luas, maka kita bisa lebih sensitif, lebih bersimpati, lebih berempati ke orang lain. Karena duuuh, hidup ini bukan sekadar niat baik saja. Hidup ini juga tentang toleransi, menjaga perasaan orang lain. Apalagi hal2 yg sangat sensitif.

Tapi kan, tapi kan di tempat lain boleh saja tuh mau pesta2, joget2, nyanyi2 di rumah ibadah. Duuh, dik, saat nyepi di Bali, kamu dilarang total berisik. Dan itu final. End discussion. Kalau kamu memang hobi mengkritisi ritual dan keyakinan agama lain, maka apapun akan jadi masalah bagi kamu. Karena bagi kamu, agama sendiri pun kamu phobia.

Mulailah saling memahami, bukan saling mengkritisi ritual agama.

Termasuk pahamilah: kita bisa tetap bernyanyi dengan latar Monas, Ancol, dan ribuan spot lainnya dalam rangka memeriahkan lebaran Idul Fitri. Termasuk bisa mempromosikan pempek palembang, siomay Bandung, dan ribuan makanan lainnya dalam rangka libur lebaran.

*Tere Liye, Penulis Novel ‘Selamat Tinggal’

Artikel Nyanyi di Masjid pertama kali tampil pada Parade.id.

Sehingga, tak heran jika ada sejumlah kalangan menilai ini bentuk kesengajaan.

Mungkin, ada sejumlah ahli di Kemendikbud yg berpandangan bahwa agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia tidaklah penting. Saya juga mengetahui ada pandangan bahwa pelajaran agama, menjadi beban bagi dunia pendidikan.

Kita memang tak bisa mengetahui dengan pasti apakah hilangnya frasa agama, mata kuliah Pancasila, serta mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan kesengajaan, atau sekadar produk kecerobohan Pemerintah belaka. Yang jelas, kesalahan ini fatal!

Merujuk pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, dengan jelas dimandatkan oleh konstitusi bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Jadi, pemerintah wajib menyelenggarakan sebuah “pendidikan nasional”.

Apa yang dimaksud sebagai “pendidikan nasional” itu bukan saja mencakup skalanya, yaitu sebuah pendidikan yg diselenggarakan secara nasional, dari Sabang sampai Merauke; namun juga mencakup sifatnya, yaitu sebuah pendidikan yang memiliki ciri kebangsaan (nation).

Di poin kedua inilah letak posisi vital “agama”, Pancasila, serta bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan kita. Ketiganya adalah ciri dari pendidikan nasional kita. Tanpa ketiganya, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah jadi kehilangan sifat kenasionalannya. Sesudah diprotes keras oleh berbagai kalangan Kemendikbud kemudian merevisi konsepnya, saya melihat tak adanya frasa agama dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan bukan sekadar kealpaan redaksional.

Sebagai produk turunan kebijakan, dokumen Peta Jalan Pendidikan yg dirumuskan oleh tim Kemendikbud semestinya merunut pada hierarki hukum dan tak boleh berbeda dari peraturan di atasnya, baik UU Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945. Seperti bisa kita baca dari Pasal 31 UUD 1945, baik Ayat (3) maupun (5), disebutkan secara eksplisit bahwa agama adalah unsur integral di dalam pendidikan nasional. Karena itu, hilangnya frasa “agama” dari Peta Jalan Pendidikan adalah sebuah peristiwa hukum dan ketatanegaraan yang serius.

Tidak masuknya frasa “agama” dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional setidaknya membuktikan dua hal. Pertama penyusunan roadmap ini ahistoris, krn telah mengabaikan pertimbangan historis, sosiologis, sekaligus yuridis yang mestinya hadir dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Tim perumus harus diisi mereka yang benar-benar paham sejarah pendidikan nasional. Mereka yang tak tahu sejarah masa lalu, tak mungkin tahu apa yang terjadi masa kini. Mereka yang tak tahu apa yang terjadi masa kini, tak mungkin bisa merancang masa depan.

Kedua, penyusunan roadmap ini tidak melibatkan stakeholder terkait. Adanya protes Muhammadiyah dan kelompok keagamaan lain adalah buktinya. Padahal, ormas seperti Muhammadiyah, misalnya, telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan jauh sejak sebelum Republik ini lahir.

Kasus hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dari PP No. 57/2021 lebih aneh lagi, karena PP tersebut seolah seperti hendak mengamandemen UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yg menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dari PP No. 57/2021 menunjukkan jika Pemerintah tidak belajar dari kesalahan hilangnya frasa “agama” dari Peta Jalan Pendidikan. Jika semula tuduhan kecerobohan hanya tertuju ke Kemendikbud, maka kasus kedua ini telah melebarkannya, sebab dalam penyusunan peraturan pemerintah ada peran Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kecerobohan esensial semacam ini?

Jangan salahkan jika kemudian publik jadi bertanya: kebijakan-kebijakan pendidikan semacam ini sebenarnya datang dari mana? Apakah benar-benar dari internal Kemendikbud dan pemerintahan? Atau konsep yg lahir dari lembaga lain di luar?

Kita paham, Mendikbud kita hari ini tak punya basis kuat dlm bidang pendidikan, sehingga ia tentu dibantu sejumlah tim pemikir di sekitarnya. Masalahnya siapa saja mereka? Ini bukan kali pertama kbjkn Pemerintah dlm bidang pendidikan mendapat sorotan demikian tajam dr masyarakat.

Kalau benar-benar lahir dari internal Kemendikbud, biasanya para birokrat pemerintahan tak akan pernah seceroboh itu dalam menyusun legal drafting kebijakan, apalagi yang sifatnya sensitif. Tetapi, kalau konsep-konsep ini lahir dari lembaga luar, Pemerintah, terutama Kemendikbud, perlu menjelaskan, siapa lembaga atau konsultan yang mereka tunjuk untuk menyusun kebijakan-kebijakan tadi, agar publik menjadi tahu.

*Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

Artikel Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia Adalah Ciri Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Agama menjadi fondasi dan sekaligus arah diknas kita,” kata dia, kemarin, di akun Twitter-nya.

Ia mengatakan, bahwa UU Sisdiknas yang menentukan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia pun diabaikan dalam peta jalan itu.

Sedangkan peta jalan yang terbaca dalam publikasi Mendiknas, menurutnya hanya menyiapkan bagaimana seharusnya pendidikan menjawab tantangan era digital dengan ilmu dan keterampilan yang cukup, tetapi jiwa yang tidak terisi.

“Akhirnya kita hanya menyiapkan robot, yang jiwanya tidak ada,” kata mantan Ketua MK itu.

Jika diteliti, Hamdan merasa sejak awal pembuatan peta jalan itu tidak pernah terpikir konstitusi, UU dan nilai2 agama. Maka menurutnya wajar peta jalan, telah keluar dari jalan konatitusi dan jiwa bangsa.

Bahkan kata dia, arah pendidikan kita tidak lagi berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pakar Hukum Sebut Agama Menjadi Fondasi Sekaligus Arah Pendidikan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Stlh perpres ttg investasi miras, timbul apa yang disebut Roadmap pendidikan Indonesia yang tdk lagi menempatkan frase agama,” ucapnya, Kamis (11/3/2021), di akun Twitter-nya.

Namun, setelah ada suara resistensi yang menguat maka pemerintah merespon dengan membatalkan lampirannya. Roadmap pendidikan pun kembali akan memasukkan frase agama.

“Kalau saja Umat diam, aturan/kebijakan itu akan lolos. Syukur sebagian menyuarakan resistensi,” kata imam salat di salah satu masjid di Amerika itu.

Kendati begitu, ia mengaku khawatir kalau saja benar adanya upaya serius untuk meniadakan agama dalam pendidikan. Atau justru mungkin hanya upaya “testing the water” (uji coba) ke masyarakat, khususnya Islam.

“Sehingga jelas negara sedang diarahkan ke…! diam atau menyuarakan resistensi?”

Ke depan, ia berharap bahwa semangat amar ma’ruf nahi mungkar umat (Indonesia) terus dikuatkan. Menyuarakan resistensi kepada hal-hal yang justeru merugikan bangsa/negara dan masa depan umat.

Amar ma’ruf nahi mungkar itu kata dia menjadi salah satu esensi demokrasi.

“Di Indonesialah Islam & Demokrasi saling merangkul…”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kebijakan yang Bertentangan dengan Sprit Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada beberapa catatan, tp apresiasi penyerdehanaan yang dilakukan Kemendikbud dgn membuat kurikulum lebih fleksibel dan sederhana dengan orientasi kompetensi,” cuitannya, Selasa (9/3/2021).

Hal tersebut menurut Mardani terlihat progresif dan transformatif—harapannya mampu mengarahkan pendidikan Indonesia menjadi lebih adaptif.

“Penyerdehanaan konten materi dengan fokus pada literasi & numerasi, pengembangan karakter sampai berbasis kompetensi mesti segera dilakukan.”

“Lalu sekolah penggerak yang direncanakan jg patut ditunggu karena akan fokus membentuk siswa yang akhlakul karimah, mandiri sampai bernalar kritis.”

Itu menurutnya suatu output yang pas dalam dunia pendidikan. Sebab akhlak menurut dia harus dipahami sebagai hubungan antara makhluk (manusia) dengan sang khalik (pencipta semesta) dan makhluk (manusia) dengan makhluk lainnya sesuai yang diinginkan khalik (pencipta semesta).

“Namun bukan berarti tidak menyisakan berbagai tantangan. Tentu situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan.”

Perhatikan Kondisi Geografis

Peta jalan Pendidikan dalam pemenuhan infrastruktur menurutnya juga mesti memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Juga turut kembangkan bakat minat pelajar karena desain sistem pendidikan kita selama menurutnya ini masih terfokus pada materi ajar.

Pun dengan daya saing perguruan tinggi hingga dosen Indonesia di luar negeri juga mesti ditingkatkan.

“Mengingat ke depan banyak tantangan yang akan bangsa kita hadapi karena pertumbuhan usia bangsa. Transformasi sampai adaptasi diperlukan untuk mempersiapkan SDM guna menyambut Indonesia Emas 2045.”

Salah satu poin pentingnya, kata dia, bonus demografi mesti dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Tidak ada tawar menawar, hal tersebut merupakan kunci untuk menjawab perubahan zaman.

Hal lain, Organisasi Kemahasiswaan juga memiliki peran penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah, katanya.

Tidak hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Perlu diingat, di abad ke-21 ini self-directed learning sebagai outcome dari edukasi merupakan keterampilan yang paling penting

Hal itu, kata Mardani, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang fokus pada peningkatan SDM: berikan ruang peran kepada organisasi kemahasiswaan untuk ikut andil dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan.

“Ruang aspirasi, aktualisasi dan gagasan positif lainnya mesti diberikan melalui kegiatan yg relevan dengan tujuan pendidikan nasional.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang Disusun Kemendikbud pertama kali tampil pada Parade.id.

“arah pendidikan dengan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan industri tetap berpijak kepada pendidikan agama, moral, dan pendidikan karakter bangsa,” katanya.

Hal itu menurutnya juga sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 87 Tahun 2017, yaitu religiusitas, integritas, cinta tanah air, kemandirian, dan gotong-royong.

MUI, kata beliau, berpandangan bahwa peta jalan pendidikan sangat diperlukan oleh bangsa ini, karena disusun berdasarkan analisis yang realistis dan teknis untuk menyiapkan generasi sesuai dengan tren tantangan masa depan.

Hal ini beliau katakan untuk menjawab karena belum adanya keseimbangan antara pendidikan keagamaan, moral, dan karakter, yang belum termuat dalam peta jalan pendidikan.

“untuk itu hal tersebut dapat dimasukkan dalam peta jalan pendidikan secara terstruktur dan terintegrasi.”

Konsep peta jalan pendidikan menurut beliau bisa diimplementasikan di sekolah swasta, baik pada sekolah/madrasah/pesantren yang dibina oleh ormas keagamaan maupun institusi pendidikan lainnya dengan dukungan pemerintah.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pesan MUI: Arah Pendidikan Berpijak kepada Pendidikan Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

Ingatlah kisah Nabi Yusuf a.s. Beliau sukses dalam menjalani aneka ujian kehidupan dan bahkan kemudian berhasil memegang posisi yang sangat tinggi dalam pemerintahan di Mesir. Nabi Yusuf dididik langsung oleh ayahnya sendiri dan meraih hikmah dalam pengalaman kehidupannya yang sangat dinamis.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

“Dan ketika dia telah cukup dewasa Kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS Yusuf: 22). (Dalam terjemah al-Quran terbaru oleh Kementerian Agama, kata “hukman” diterjemahkan dengan “kearifan”).

Dakwah Islam di Indonesia ini telah berlangsung selama ratusan tahun, sejak abad ke-7 M. Secara umum, dakwah di Indonesia meraih sukses yang sangat besar, karena berhasil menjadikan negeri yang semula 100 persen penduduknya bukan muslim, kemudian menjadi hampir 100 persen muslim.

Lebih hebat lagi, negeri seluas ini, seberagam ini dalam suku dan bahasa, berhasil disatukan dengan satu agama dan satu bahasa (Melayu). Ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan fantastis yang dilakukan oleh orang-orang hebat, khususnya para auliya dan ulama-ulama hebat.

Selama ratusan tahun, para ulama pejuang di Nusantara menyebarkan Islam dengan ilmu dan hikmah (dengan ilmu dan kebijakan/kearifan). Karena itu, generasi berikutnya, perlu memahami sejarah dakwah di Nusantara ini dengan baik. Jangan sampai dalam berjuang mengecilkan peranan dan keilmuan para ulama di Nusantara ini.

Misalnya, dalam soal pemikiran tentang kenegaraan. Para ulama Nusantara telah sangat memahami masalah ini. Sebagai contoh, dalam Muktamar NU ke-11, di Banjarmasin, 19 Rabi’ulawwal 1355 H (9 Juni 1936 M), dibahas satu masalah bertajuk: “Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam?” Ditanyakan, “Apakah nama negara kita menurut Syara’ agama Islam?” Jawabnya: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan “Negara Islam” karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama Negara Islam tetap selamanya.” Muktamar juga memutuskan, bahwa wilayah Betawi (Jakarta) adalah “dar-al-Islam”, begitu juga sebagian besar wilayah Jawa.

Mengutip Kitab Bughyatul Mustarsyidin bab “Hudnah wal-Imamah” dijelaskan: “Semua tempat dimana Muslim mampu untuk menempatinya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam (Dar-al-Islam.pen.) yang ditandai berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan “daerah perang” (dar-al-harb.pen.) hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa Tanah Betawi dan bahkan sebagian besar Tanah Jawa adalah “Daerah Islam” karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir.”) (Lihat buku “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)”, terbitan LTN-NU Jawa Timur, cetakan ketiga, 2007, hlm.176-177).

Para ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pun sangat memahami kondisi Kekhalifahan Turki Utsmani, sebelum dan sesudah kejatuhannya. Dalam Majalah “Pandji Islam” nomor 12 dan 13 tahun 1940, Soekarno menulis sebuah artikel berjudul “Memudakan Islam”, yang isinya memuji langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan Musthafa Kemal Attaturk di Turki. Tokoh Islam A. Hassan mengritik keras pandangan Soekarno tentang kedudukan agama dan negara tersebut. Di Majalah yang sama ia menulis artikel berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”.

Sejak zaman pra kemerdekaan RI, para ulama sudah menggagas ide negara Islam atau negara berdasar Islam. Tetapi, kondisi nyata di Indonesia memaksa para ulama dan pejuang di Indonesia, menerima kompromi yan diajukan oleh Bung Karno, yakni Piagam Jakarta dan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945.

Meskipun kecewa dengan hilangnya “Tujuh Kata”, tetapi para ulama mendukung fatwa KH Hasyim Asy’ari, 22 Oktober 1945, bahwa mempertahankan kemerdekaan RI adalah wajib hukumnya. Begitu juga ketika dibuka peluang perjuangan melalui Pemilihan Umum tahun 1955. Para ulama paham benar tentang kelemahan sistem demokrasi. Namun, mereka tidak menyebut Indonesia sebagai “negara kafir”. Dan hampir seluruh kekuatan Islam ketika itu ikut serta dalam pemilu 1955. Dua partai Islam mendapat suara besar, yakni Masyumi dan NU.

Ketika upaya memperjuangkan dasar negara Islam terhenti melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka para ulama dan pemimpin Islam Indonesia pun sepakat dengan Dekrit itu. Tapi, perjuangan terus dilakukan agar ajaran Islam semakin tertanam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Di era Orde Lama dan Orde Baru, umat Islam Indonesia pun mengalami berbagai ujian yang tidak ringan. Rongrongan dan kejahatan oleh PKI serta upaya Kristenisasi, sekularisasi, dan nativisasi dijalankan dengan massif. Alhamdulillah, dengan ilmu dan kebijakan para ulama dan pemimpin umat Islam, upaya itu tidak sepenuhnya berhasil.

Kini, umat Islam Indonesia kembali menghadapi ujian yang tidak ringan. Dalam keadaan seperti ini, seyogyanya para pegiat dakwah Islam di Indonesia memperkuat tali silaturrahim dan menahan diri untuk “bergaduh” di ruang publik. Semua paham, bahwa perpecahan adalah pangkal kelemahan.

Jangan sampai kita mengulang sejarah kejatuhan Kota Jerusalem di tahun 1099 dan 1918. Tiga jenis utama penyakit yang melanda umat ketika itu: cinta dunia, kelemahan dakwah, dan perpecahan umat.

Sekali lagi, kita perlu belajar ilmu dan hikmah dari para ulama dan pejuang-pejuang Islam yang arif bijaksana di Nusantara ini. Kita jangan berpecah belah dan merasa berjuang sendirian. Ingat, Allah hanya cinta jika kita berjuang dalam shaff yang rapi, seperti satu bangunan yang kokoh. (QS ash-Shaff: 4). (Depok, 8 Agustus 2020).

*Pengasuh PP Attaqwa Adian Husaini/Hidayatullah

Artikel Perlu Ilmu dan Hikmah untuk Berjuang pertama kali tampil pada Parade.id.