Protes AKSI terhadap rencana acara itu, diungkap Ketum AKSI, Piyu.

“Kami mendapatkan undangan, untuk sebuah acara grand Launching Perizinan Event Online pada tanggal 24 Juni 2024 ini. Dalam hal ini, Bapak Presiden, kami merasa keberatan, apabila kami tidak dilibatkan atau kami tidak diikutsertakan dalam perumusan atau dalam pembangunan Launching Perizinan Event Online tersebut,” ungkapnya, Sabtu (22/6/2024), lewat akun Instagram AKSI.

Menurut Piyu, mestinya para pencipta lagu atau komposer dilibatkan.

“Karena dengan dilibatkannya kami para pencipta lagu atau komposer seluruh Indonesia, tentunya ini akan menjadi sebuah preseden yang baik, contoh yang baik, untuk penggunaan karya cipta atau untuk penghargaan atas karya cipta itu sendiri,” terangnya.

Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani juga menyampaikan keberatan dengan rencana acara itu.

“Dan kami sebagai pencipta lagu, kami belum tahu bagaimana formatnya karena selama ini sebagai pihak yang tidak pernah merasa diuntungkan atas penggunaan lagu dalam live event itu, kami cukup keberatan apabila tiba-tiba ada grand launching sebuah peraturan baru yang kami tidak tahu menahu sama sekali,” kata Dhani.

Ia memohon kepada Presiden Jokowi untuk membatalkannya atau mengundurnya.

“Dan kami sejak 2014, tidak pernah mendapatkan hak yang layak dalam penggunaan lagu di live event. Maka dari itu, kita mohon Bapak Jokowi untuk tidak atau mengundurkan daripada launching-nya sehingga kami ikut terlibat dalam pembuatan peraturan-peratura tersebut,” pinta Dhani.

Disebutkan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa acara launching Perizinan Event Online sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya tiket konser.

“Penyebab mahalnya tiket salah satunya karena biaya pengamanan dan perizinan,” kata Menparekraf Sandiaga, mengutip Antara.

Sandiaga juga mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatannya nanti dalam bentuk digital, termasuk konser yang nantinya akan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang juga menyangkut perizinan keramaian dari pihak kepolisian.

Selain Parekraf, beberapa Kementerian yang akan terintegrasi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Polri.

“Pekan depan, Kapolri telah mengundang kami untuk mengintegrasikan perizinan konser berbasis digital, berbasis online. Itu rencananya, kalau nggak salah, hari Senin [24 Juni 2024] akan diluncurkan,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel AKSI Protes Launching Perizinan Event Online pertama kali tampil pada Parade.id.

“Aksi GNPR di tanggal 4 besok adalah aksi GNPR Jilid IV. GNPR mengajak seluruh masyarakat—khususnya umat Islam (elemen-elemen sebelumnya),” demikian konferensi pers GNPR yang dibacakan oleh Muhammad bin Husein Alatas, di Aula Masjid Baiturrahman, Tebet, Jakarta Selatan.

Aksi akan dilaksanakan di sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha/istana (titik aksi). Sebelum ke istana, massa akan salat Jumat di masjid Istiqlal (titik kumpul).

Pergerakan massa disebutkan oleh Panglima Aksi GNPR 411 Slamet Maarif, akan banyak titik—ikut bergabung, di mana mereka akan mulai berangkat malam, sehingga setelah Jumat melakukan longmarch ke titik aksi.

“Insya Allah akan kita maksimalkan massa—dari segala kekuatan seperti kita pernah kumpul di tahun 2016. Kita akan coba galang kembali,” ujarnya.

Adapun isu/tuntutan aksi 411 adalah “Meminta Jokowi Mundur sesuai UUD 45 dan Kebebasan Berpendapat”. Sebelum aksi H-1 akan ada penjelasan lebih lanjut terkait isu/tuntutan.

Koorlap di aksi 411 nanti adalah Buya Husen.

Tampak hadir dalam konferensi pers rencana aksi GNPR Jilid IV: Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Ketum HMI-MPO Affandi, Eddy Mulyadi, Yusuf Martak, dan lainnya. Juga hadir perwakilan ormas seperti BangJapar FI, ARM, GNPF, PA 212, Jawara 411, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GNPR 411 Menuntut Ini ke Presiden Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Seruan aksi ini menurut informasi yang kami dapatkan, menindaklanjuti hasil rapat tanggal 21 Juli 2022.

“Maka berdasarkan hasil rapat tersebut, DEN KSBSI kembali menyerukan kepada DPP Federasi
agar menginstruksikan DPC-DPC-nya untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa semaksimal mungkin pada tanggal 10 Agustus 2022 di masing-masing wilayahnya ke DPRD tingkat I dan II di masing-masing daerah,” demikian isi surat yang bernomor AB.046/int/DEN KSBSI/VII/2022, 28 Juli 2022, perihal Seruan Aksi Nasional.

Adapun untuk tuntutan dalam aksinya, KSBSI menegaskan desakan agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta
Kerja. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan
klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Tahun 2003 secara utuh.

Selain instruksi, seruan perihal Seruan Aksi Nasional, DEN KSBSI juga secara resmi menginstruksikan kepada ketiga Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk menggelar aksi unjuk rasa pada 10 Agustus 2022 bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh.

“Dengan ini disampaikan bahwa KSBSI akan melakukan aksi unjuk rasa bersama aliansi aksi Sejuta Buruh pada tanggal 10 Agustus 2022 untuk mendesak Presiden RI dan DPR RI dengan tuntutan aksi sebagaimana disebutkan dalam instruksi surat ini, demikian isi surat Instruksi DEN KSBSI, tertanggal 28 Juli 2022.

DEN KSBSI memerintahkan kepada ketiga Korwil menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

“Khusus untuk Korwil KSBSI tiga wilayah (DKI, Banten dan Jawa Barat), DEN KSBSI menginstruksikan agar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan titik kumpul disesuaikan dengan ke efektifan rute yang akan dilalui oleh massa aksi dari masing-masing wilayah,” perintah DEN KSBSI.

Ada dua tuntutan mendesak yang disuarakan KSBSI bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yakni, pertama Mendesak DPR RI untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Kedua, mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Th. 2003 secara utuh.

Kedua surat instruksi tersebut ditandatangani oleh DEN KSBSI, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Sekjen KSBSI Dedi Hardianto.

(Rob/parade.id)

Artikel Instruksi DEN KSBSI soal Aksi di Tanggal 10 Agustus 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Sunar, tampaknya menganggap hal wajar bagi kaum buruh di mana pun, May Day akan digunakan sebagai momen untuk menyuarakan aspirasi atau tuntutanya kepada pemerintah/negara, baik soal hak-hak kesejahteraan, ekonomi, hak politik, demokrasi maupun kesetaraan. Tak terkecuali buruh Indonesia maupun juga partai buruh yang mengusung hak politiknya

“1 Mei sebagai hari buruh internasional, akan diperingati oleh klas pekerja di seluruh dunia dengan berbahai macam acara, termasuk demonstrasi/aksi turun kejalan,” kata dia, kemarin, kepada parade.id.

KASBI sendiri, di tanggal 1 Mei nanti, kata dia, bersama aliansi Gebrak (juga) akan melakukan aksi (simbolis) di depan gedung DPR RI. Aksi simbolis ini tidak dilakukan secara besar-besaran, kata Sunar.

“Tidak mobilisasi besar-besaran, karena bertepatan dengan hari lebaran, Hari Raya Idulfitri. Simbolis hanya pemasangan baliho di pintu gerbang DPR RI dan dengan massa hanya sekitar 30-50 orang saja,” terangnya.

Adapun soal isu atau tuntutan di tanggal 1 Mei nanti, kata Sunar, akan tetap sama dengan rencana aksi di tanggal 21 Mei mendatang. Yakni soal kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, naiknya harga sembako, penolakan revisi UU Pembentukan Peratutan Perundang-undangan (P3), dan menuntut pencabutan UU Nomor Nomor 12 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Aksi di tanggal 21 mendatang itu, kata dia, KASBI bersama GEBRAK akan melakukan aksi besara-besaran, turun ke jalan sekaligus memperingati momentum jatuhnya rezim Orde Baru (Orba). Dan memperingati pemerintah saat ini atas hal itu (Orba).

“Kami mengingatkan pemerintah sekarang yang cenderung kembali mengikuti gaya-gaya rezim Orba. Di mana demokrasi mulai di persempit, represifitas marak terjadi, kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, minimnya partisipasi publik dalam mengambil kebijakan, dll,” ia mengingatkan.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Sekjend KASBI soal Rencana Aksi Partai Buruh di Tanggal 1 Mei pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada Selasa 5 April, Kapal Musi menyalurkan BBM jenis Pertamax. Keesokan harinya, Rabu 6 April, Kapal Latomas menyalurkan BBM jenis Solar. Oleh karena itu kami mendesak Dirut Pertamina mundur dari kursi empuknya,” pinta Irwan A.H.M. selaku Korlap Aksi, Rabu (27/4/2022).

Jika belum direspon, maka pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasinya hingga tuntutannya direalisasikan. Bahkan GPI mendesak Menteri BUMN untuk turun tangan selesaikan persoalan ini.

“Sebab kami menyayangkan pihak Pertamina karena hingga saat ini belum merespon tuntutan dan surat audiensi yang dilayangkan kepada mereka,” kata dia.

Selain hal di atas, GPI menuntut pencopotan Bram Harya Prima, Iskandar Zulkarnaen, Sebedeus Pangandaheng dari TBBM Ternate. Meminta segera pihak DLH agar menyampaikan hasil pengujian sampel tumpahan minyak.

“TBBM Ternate segera merealisasikan persediaan BBM subsidi (Pertalite) untuk nelayan ring 1 Pertamina. Dan TBBM Ternate mesti segera merealisasikan bantuan tanggap darurat kepada seluruh masyarakat kelurahan Jambula.

Aksi GPI adalah aksi kedua. Aksi serupa juga menyuarakan hal di atas.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel GPI Aksi di Graha Pertamina, Menyoal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Isu atau tuntutan mereka dalam aksi pada tanggal tersebut di antaranya soal kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, naiknya harga sembako, penolakan revisi UU Pembentukan Peratutan Perundang-undangan (P3), dan menuntut pencabutan UU Nomor Nomor 12 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Lantas, seperti apa persiapan dan harapan di aksi mendatang itu? Mengapa isu-isu atau tuntutan itu yang dibawa, bukan yang lain seperti penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden?

Berikut penjelasan Sekjend KASBI Sunarno, dimana ia juga menjadi bagian dari rencana aksi mendatang:

Bisa dijelaskan soal rencana aksi mendatang?
Kalau untuk aksi (nanti), tentu berkaitan dengan situasi nasional saat ini. Ada kebijakan dari pemerintah kita yakni kenaikan harga BBM, sembako, yang tidak bisa dikontrol lagi, dan rencana elpiji yang akan naik serta soal pajak yang kemungkinan naik.
Selain itu juga menyikapi soal pembahasan revisi UU P3 (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan itu akan melegitimasi UU Nomor 12 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Jadi itu tuntutannya?
Tuntutannya turunkan harga sembako, BBM, pencabutan Omnibus Law, dan penolakan revisi UU P3.

Mengapa isu itu yang dibawa?
Kalau isu soal masa jabatan presiden saya pikir akan kita usung. Tapi itu kan sebenarnya sudah terjawab juga. Tapi tetap akan disuarakan.
Secara eksplisit Jokowi berkata demikian itu kan politis. Sebab tidak mungkin dia bicara sendiri. Namanya juga dicalonkan.
Makanya melalui yang lain. Mungkin begitu. Tapi sesuai dengan bacaan kita juga bahwa konsolisasi oligarki itu sudah clear. Sejak 02-01 sudah jadi satu pemerintahan. Kita anggap sudah jadi. Clear kita anggap.

Bisa dijelaskan?
Yakni, selanjutnya bagaimana mereka ini mempertahankan kekuatannya, bagaimana juga mengamankan program-program yang sudah berjalan, ya, melalui rezim sekarang tentunya. Kalau ada rezim beda lagi, tentu akan beda lagi programnya.
Makanya di beberapa partai politik dia mengusulkan tetap kalau bisa Pemilu itu ditunda dan presiden ada perpanjangan. Itu pasti.

Jadi fokusnya tidak ke penundaan Pemilu dan jabatan presiden?
Tanggal 21 April fokusnya tidak ke sana. Kita lebih ke soal BBM, soal sembako yang harganya tidak kira-kira ini. Soal Omnibus Law dan revisi UU P3. Aksi nanti di DPR.

Itu kesepakatan?
Ya, aksi nanti kita telah bersepakat di Rakornas kemarin, tanggal 15, soal aksi tanggal 21, bahwa akan aksi. Tapi ini juga sebagai prakondisi, karena kita akan ada aksi besar, Hari Buruh, di tanggal 21 Mei 2022, yang kita geser juga, karena bertepatan dengan hari lebaran.
21 Mei ini sekaligus memperingati tumbangnya rezim Soeharto. Akan ada aksi besar-besaran juga bersama mahasiswa.

Sebelumnya sudah mengamati soal isu yang akan dibawa?
Sebenarnya ini juga kita bahas beberapa waktu lalu, di mana ada kawan-kawan mahasiswa dari BEM yang tanggal 11 April bergerak, rencananya itu kita akan aksi juga, dan ternyata juga beberapa kelompok mahasiswa bergerak juga yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan, dimana telah puluhan kampus terkonsolidasi. Dan mereka tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI).
Mereka juga terkonsolidasi dengan GEBRAK. Dan kita bersepakatan bahwa tanggal 21 April 2022 akan ada aksi.

Bagaimana tanggapan kalau isu yang dibawa kurang menggigit?
Isunya ini kalau dilihat kurang menggigit dibanding soal penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden itu, kalau kita paham itu, bahwa masa jabatan itu dan penundaan Pemilu dalam diskusi kami, karena saya pastikan tidak akan terjadi.

Artinya isu itu sesaat?
Ya, bagi kami, dua isu itu isu sesaat. KASBI tidak setuju. Cuma itu kan pertarungannya ada di DPR juga. Tidak hanya dengan masyarakat. Akan ada pertarungan di sana. Ada pertentangan. Pasti sulit untuk mengegolkan itu. Makanya dijawab juga kan oleh KPU.

Kita meyakinkan juga.

Lebih jelasnya?
Kita justru aksi nanti lebih itu terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat kecil, yang justru kita angkat. Kalau kurang menarik, tapi inilah faktanya di lapangan, di masyarakat yang justru kita angkat karena menginginkan penurunan harga-harga kebutuhan tadi: sembako, minyak atau BBM.
Isunya jadi, penolakan kenaikan BBM, sembako, pencabutan Omnibus Law, dan penolakan revisi UU P3.

Berapa banyak yang akan ikut aksi?
Berapanya belum tahu persisnya. Sebab masih proses konsolidasi. Soalnya, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Serentak.
Namun dapat kita pastikan tanggal itu turun. Sebelum itu akan ada kongres rakyat, besok, tempat masih tentatif: kampus esa unggul atau tidak di LBH Jakarta.

Estimasi massa KASBI sendiri?
KASBI untuk Jakarta, estimasinya belum tahu.

Banyaknya seperti massa mahasiswa di DPR kemarin?
Nanti ada rapat lagi. Soalnya nanti kita pecah, karena kita tidak pusatkan di Jakarta, karena puasa, kan. Di Bekasi ada, Karawang, Subang, Cimahi, Bandung, Tasik, Garut, kita pecah-pecah, yang biasa di Jakarta. Jadi tidak ke Jakarta semuanya.
Besok itu jadi paling Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

Kalau dari mahasiswa?
AMI, BEM SI Kerakyatan, mereka sudah terdaftar itu 40 lebih kampus ikut aksi. Di Jakarta saja itu. Tapi Banten akan ke Jakarta juga. Sisanya sendiri, di daerah-daerah. BEM SI yang kemarin di DPR tidak ada.

Apa harapan dari aksi nanti?
Output-nya itu kita maunya soal politik dahulu, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu menurut kami sudah dijawab dengan normatif. Mau kita debatkan lagi kan malu juga. Masak sudah dijawab kita tuntut lagi, meskipun akan kita usung lagi (di aksi nanti). Kita sampaikan. Tapi itu tidak menjadi prioritas. Prioritas itu isu di atas tadi.

Sampai seperti apa aksi akan berlangsung?
Akan bertemu dengan perwakilan di DPR, karena kita kan mendesak revisi UU P3 itu, misalnya. Untuk diskusikan itu.
Kalau dahulu Presidennya bukan Jokowi ada kenaikan misal 500/liter sudah geger. Sudah gejolak di mana-mana dan menjadi pembahasan serius juga di DPR. Tapi yang saat ini kan tidak.
Bahkan sudah beberapa kali.
Katakanlah tarif tol, ya, naik-naik saja. BBM naik, naik saja. Tidak ada yang peduli. Sembako naik, naik saja. Tidak ada yang peduli.

Dinilai penting?
Sebab ini naiknya besar, dan sempat menghilang (minyak goreng), ini kan sangat penting dan krusial. Makanya itu yang kita usung. Itu isu prioritas.

Soal personal Partai Buruh akan hadir?
Ada simbol partai buruh di GEBRAK, kita tidak ada masalah. Kan pilihan beda-beda. Soal mereka berpartai atau tidak itu hak mereka. Itu kan pilihan. Terpenting dalam perjuangan, partainya tidak dilibatkan.

Kalau atributnya ada?
Atribut partai buruh nanti harusnya tidak ada. Sebab beberapa kali dalam aksi GEBRAK kan tidak ada. Kalaupun ada beberala orang pakai kaos partai buruh, saya rasa itu umum saja tetapi dia kam tidak sedang mengkampanyekan partai.

Anda dan mbak Nining hadir?
Ya, saya dan mbak Nining akan hadir. Juga ada bang Boing (Ilhamsyah, Ketum KPBI).

Artikel Wawancara Eksklusif dengan Sekjend KASBI soal Aksi Tanggal 21 April 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara organisasional KPBI mendukung gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, karena kita tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah bagian dari keresahan seluruh rakyat. Kita bisa melihat poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa itu berupa persolan krisis yang ada pada hari ini, bagaimana persolan demokrasi yang ada pada hari ini secara umum, lalu bagaimana juga terkait tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum,” demikian yang disampaikan oleh Ketum KPBI, Ilhamsyah, Rabu (13/11/2022), kepada parade.id.

Aksi yang kemarin dilakukan dan diorganisir oleh BEM SI, yang akhirnya disambut oleh berbagai macam kelompok elemen masyarakat itu menurut Boing, sapaan akrabnya, adalah cerminan, di mana pada hari ini rakyat tinggal menunggu momentum.

“Sebab kita sadar sepenuhnya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun terakhir ini, itu selalu melukai hati rakyat,” kata dia.

Boing kemudian mengulas bagaimana dahulu KPBI ikut berpartisipasi ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal revisi UU KPK dan UU Minerba. Dimana itu juga muncul dalan letupan yang sangat luar biasa. Bahkan di luar dugaan kita, angkatan muda, generasi yang baru itu tumpah ruah ke jalan-jalan.

“Hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Itu yang kemudian kita kenal dengan reformasi dikorupsi,” paparnya.

Kala itu, lanjut Boing, gerakan reformasi dikorupsi adalah jelas kehendak dari apa yang menjadi keinginan mayoritas rakyat untuk menolak revisi UU KPK, karena kita sadar sepenuhnya bahwa revisi itu adalah upaya untuk melemahkan KPK. Dan kedua UU Minerba, di mana dalam rangka meliberalisasi persoalan sumber daya alam kita.

Gerakan muda reformasi dikorupsi, KPBI, bersama dengan serikat buruh yang tergabung di dalam gerakan buruh bersama rakyat (GEBRAK) pun secara aktif melakukan koordinasi, melakukan aksi bersama, mengkoordinasikan aksi di berbagai wilayah/kota karena itu ada bagian dari kepentingan dari gerakan rakyat.

Begitu juga setelah revisi UU KPK dan Minerba, pemerintah kembali membuat satu kebijakan yang juga sangat menyakiti hati rakyat, yaitu pengesahan UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi. Dan pengesahan UU Cipta Kerja ini kembali membangkitkan gerakan rakyat, tidak hanya mahasiswa tetapi juga buruh, petani, kelompok lingkungan, masyarakat adat dan berbagai macam lapisan masyarakat lainnya tumpah ruah menyatukan diri dalam barisan perlawanan di jalan-jalan hingga terjadi bentrokan di berbagai macam wilayah, dalam rangka menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi.

“Tidak hanya sampai di situ, kebijakan pemerintah belakangan hari yang mencabut subsidi Pertamax, yang mengakibatkan kenaikan harga Pertamax, menghadapi kelangkaan pada Pertalite, tentu menjadi beban rakyat. Dan menjadi keresahan betul adalah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Tiba-tiba minyak goreng hadir tetapi dengan harga yang naik 100 persen lebih,” terangnya.

Tentu ini kata Boing, menjadi seperti tumpukan kekecewaan. Tumpukan kemarahan rakyat, di tengah situasi rakyat yang sudah tertimpa situasi pandemi, di mana pukulan pandemi ini menghantam sendi-sendi kehidupan seluruh masyarakat secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis ditambah beban ekonomi dengan kebijakan Omnibus Law yang sudah berdampak pada PHK, terhadap perampasan tanah.

Kemudian ditambah dengan liberalisasi minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan dan harganya naik serta pencabutan subsidi BBM atau Pertamax. Inilah yang kemudian kata dia menjadi akumulasi besar, karena aksi kemarin yang disuarakan oleh BEM SI sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat.

“Dalam persoalan ini semua, KPBI menjadi bagian dari gerakan tersebut. KPBI mendukung sepenuhnya gerakan mahasiswa,” tegasnya.

KPBI pun mengimbau seluruh gerakan elemen rakyat bersatu padu, bergandengan tangan untuk terus melakukan upaya-upaya perlawanan dalam bentuk aksi-aksi.

Dalam posisi ini, ceritanya, KPBI kemarin juga diajak berunding, diajak pertemuan oleh beberapa kawan-kawan mahasiswa dari BEM Trisakti, ada BEM UPN, ada BEM Esa Unggul, yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan atau di dalam Aliansi Mahasiswa.

Mereka, kata Boing, mengajak kawan-kawan KPBI bersama dengan kawan GEBRAK untuk bersinergi mengkonsolidasikan gerakan rakyat yang sedang bangkit ini menjadi satu agenda perlawanan yang lebih teroganisir, lebih terpimpin, karena kita tidak ingin aksi-aksi yang dilakukan selalu berujung dengan chaos.

Kita menginginkan satu aksi yang teroganisir, yang mempunyai energi yang panjang, yang mempunyai kemampuan mobilisasi yang sangat-sangat besar, bisa mencapai sampai jutaan yang harus terlibat di dalam proses perubahan terhadap beberapa kebijakan yang selama ini merugikan kepentingan rakyat.

“Sehingga KPBI bersama dengan GEBRAK, bersama Aliansi Mahasiswa dalam waktu dekat ini akan mendorong aksi secara nasional untuk menyuarakan kembali apa yang menjadi agenda perjuangan bagi rakyat,” ujarnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Dukung Aksi-aksi Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, Muksin menegaskan bahwa aksi hari ini adalah murni hanya mahasiswa yang “terdaftar” di LIMAJAYA. Tidak ada peserta massa lain, apalagi dugaan “penumpang gelap”, tidak.

Massa LIMAJAYA memegang betul apa yang disampaikan oleh pimpinan mereka.

“Hari ini, kami turun ke jalan tanpa ada ‘penumpang gelap’. Ini murni kami, yang tercantum dalam LIMAJAYA. Ini bentuk antisipasi kami agar aksi mahasiswa bersih dari kepentingan apa pun,” dalam orasinya, persis di depan IRTI.

Gambaran itu, menurut Muksin, adalah bentuk bahwa LIMAJAYA menolak segala bentuk provokasi dan pemecah belah.

LIMAJAYA membawa sedikitnya hampir ratusan mahasiswa, dari berbagai kampus dan atau organisasi. Tidak ada di luar itu.

“Mahasiswa jangan mau ditunggani oleh kelompok Ormas yang berupaya menyusup ke barisan mahasiswa, termasuk menolak pemberian makanan dan minuman dari kalangan ibu-ibu,” serunya, saat tepat sekelompok ibu-ibu sedang berupaya membagi-bagikan makanan dan minuman kepada peserta massa aksi yang sedang longmarch menuju Patung Kuda.

Dalam aksi, LIMAJAYA juga sempat membacakan tuntutan, atau isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah belakangan ini. Tuntutan itu berjumlah tujuh, dimana menurut Muksin, akan diperjuangkan oleh LIMAJAYA.

“Pertama, menolak eksistensi gerakan kemahasiswaan dalam pengaruh kelompok-kelompok yang sangat berkepentingan politik. Oleh karena itu, kami memisahkan diri dari kelompok BEM SI UNRI.”

Kedua, menyuarakan agar aksi yang dilakukan mahasiswa siang ini (red.) tetap bernuansa damai untuk menjaga marwah gerakan mahasiswa. Ketiga, mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok tertentu.

Untuk poin ketiga ini, LIMAJAYA sedari awal hingga akhir (berita ini dimuat) berjalan lancar dan damai.

Keempat, LIMAJAYA mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa yang akan turun (tadi) dalam gerakan siang nanti agar mewaspadai “penumpang gelap” yang berpotensi memicu konflik.

Peringatan ini, kalau dilihat dan tidak mawas, terjadi di depan gedung DPR RI. Kisruh. Dan kabarnya karena ada oknum di luar mahasiswa sehingga terjadi kisruh. Sampai-sampai memakan korban seorang dosen UI, Ade Armando. Dan boleh jadi itu karena kelengahan dan ketidakwaspadaan penyelenggara aksi.

Kelima, LIMAJAYA menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Dan keenam, menuntut agar Pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan pokok.

Ketujuh, mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) selama ekonomi nasional belum stabil. Terakhir, menolak keras penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Tuntutan di atas dibacakan oleh Presidium lainnya, yaitu Farid, di depan Tugu Proklamasi, sebelum keberangkatan ke silang Monas.

“Banyaknya masalah bangsa ini, menyentuh nurani kami, mahasiswa-mahasiswa se-Jakarta Raya yang tergabung dalam LIMAJAYA. Kami terpanggil untuk kesekian kalinya tanpa lelah, kembali menjalankan tanggung jawab moral bangsa di pundak kami,” kata Farid.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi LIMAJAYA 11 April Bersih dari “Penumpang Gelap”, Ini Resepnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Dijelaskan oleh salah satu pimpinan BEM, bahwa pada tanggal 11 April 2022 nanti, AMI tidak mengeluarkan pernyataan ‘iya’ atau ‘tidak’ bergabung ke dalam aksi BEM SI.

AMI malah dengan tegas memberikan ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa, pelajar, dan masyarakat miskin kota untuk melakukan aksi terus menerus hingga pada tanggal 21 April.

Tanggal 21 April 2022 itu adalah agenda puncak, yang disiapkan dengan pengerahan aksi massa kembali, melibatkan elemen-elemen masyarakat, yang telah bergabung pada kongres rakyat. Kongres rakyat diadakan pada tanggal 18 April 2022.

Adapun sebelum itu, pada tanggal 13 April 2022, AMI akan melaksanakan simposium nasional yang akan membahas kajian serta rumusan permasalahan oleh anggota AMI.

“Termasuk persoalan ekonomi maupun lainnya,” demikian bunyi konferensi pers yang dibaca secara bergantian.

Ke depannya, AMI akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Yaitu mengadakan aksi simbolik, konferensi pers dan penyebaran propaganda.

Hal itu bertujuan membangkitkan kembali semangat untuk menolak penundaan Pemilu dan mengumumkan agenda AMI selanjutnya.

“Kami akan terus berjuang sampai sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik. Kami berharap, apa-api perjuangan yang terus berembus hingga ke daerah di Indonesia dapat terus menyala hingga menerangi semangat mahasiswa dan rakyat Indonesia.

AMI juga akan terus menekan pemerintah untuk menangani persoalan ekonomi yang kian memburuk belakangan ini.

“Kami tegaskan, meski dalam pergerakan ini anggota AMI banyak mendapatkan ancaman dan tindakan melanggara peraturan perundang-undangan seperti peretasan dan tindakan represif, akan tetapi kami tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan suara penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.”

Diketahui, bahwa AMI telah menggelar aksi pertama di tanggal 2 April soal wacana perpanjangan dan penundaan Pemilu. Aksi tersebut dihadiri ratusan—ribuan massa.

Dalam aksi itu, AMI menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan sikap tegas soal itu. Akan tetapi, hingga sampai tanggal 10 April 2022, Presiden belum memberikan penolakan dengan tegas.

Pernyataan ke menteri pun dinilai AMI hanya implisit dan ambigu, tanpa adanya makna pasti, salah satunya pernyataan Jokowi kepada menterinya untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.

Bagi AMI, hal itu bukanlah pernyataan yang tegas terhadap penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Maka, kami, AMI, akan terus melakukan penekanan terus kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan secara resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden serta menyepekati pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) soal Rencana Aksi Tanggal 11 April pertama kali tampil pada Parade.id.

“Namun peserta aksi unjuk rasa cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian,” kata dia, Jumat (8/4/2022).

Sesuai mandat undang-undang tersebut, maka kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidak hak penyampaian pendapat di muka umum, kata dia.

“Namun berwenang dan bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Jika unjuk rasa dihalang-halangi dan justru direspon secara represif oleh aparat, maka kata dia hal tersebut akan menurunkan citra kualitas demokrasi di dunia internasional.

“Dalam konteks Negara Hukum,HAM & Demokrasi, unjuk rasa menjadi salah satu indikator kemajuan demokratisasi di suatu negara,” tandasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Di UU, Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Tidak Perlu Mendapatkan Izin Kepolisian pertama kali tampil pada Parade.id.