Ia mengungkapkan poin-poin kunci perihal di atas. Pertama, pemilihan China bukan Jepang.

“Proyek awalnya ditawarkan Jepang, namun pada menit terakhir setelah Jokowi naik, beralih ke China. Padahal, penawaran Jepang lebih murah secara total, terutama karena bunganya hanya 0,1 persen berbanding 2 persen dari China,” kata Anthony, dalam diskusi publik “Skandal Whoosh-Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, Rabu (5/11/2025), di Jakarta.

Kedua, alasan prinsipil, di mana kata dia Pemerintah beralasan memilih China karena skema B2B (business to business) tanpa jaminan pemerintah, sedangkan Jepang meminta G2G (government to government). Namun, alasan ini jebol dengan terbitnya Perpres 2021 yang membolehkan pemerintah memberi jaminan.

“Kalau bisa memberi jaminan, maka proyek Jepang harusnya menang,” tegas Anthony.

Ketiga soal bunga ganda. Masalah terbesar bukan pada nilai proyek, tetapi pada kemampuan bayar bunga.

“Skema Jepang: Bunga ≈ USD 75 juta/tahun. Skema China: Bunga 20x lipat lebih mahal, ≈ USD 1.5 miliar/tahun. Inilah yang membuat proyek ini terancam macet,” paparnya.

Keempat, proyek Whoosh dianggap “gelap” dan keputusannya di atas meja. “Transparansi nihil. Laporan keuangan PT KCIC tidak dipublikasikan, padahal 60 persen sahamnya milik BUMN Indonesia,” tekannya.

“Kita semua tidak tahu… Ini semuanya gelap. Proyek 7 miliar dolar ini semua gelap,” sambungnya. Keputusan proyek diduga sudah diputuskan secara politik saat Jokowi berkunjung ke China, membuat proses tender hanya formalitas belaka.

Kelima, Anthony memperingatkan keras Prabowo soal Whoosh ini, perihal pernyataan presiden yang menyatakan “tidak ada masalah” pada proyek tersebut—yang dinilainya sangat berbahaya, karena dapat dianggap mengintervensi penyelidikan KPK yang sedang berjalan.

“Jangan sampai statement dia itu seolah-olah menyatakan: ‘Eh, semua KPK yang Anda sedang menyelidiki, semua stop prosesnya’,” katanya.

Keenam, Anthony mempertanyakan siapa Pimpinan Proyek (Pimpro) dalam Whoosh. ”Analisis ini diakhiri dengan pertanyaan kunci tentang siapa sebenarnya pimpinan proyek (pimpro) yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kontroversial ini,” tanyanya,

Anthony menyimpulkan bahwa Kereta Cepat Whoosh bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah kasus yang penuh tanda tanya besar mulai dari proses pengadaan, beban finansial, hingga transparansinya. Nasib proyek megah ini kini bergantung pada komitmen pemerintahan baru untuk membuka semuanya dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.*

Artikel Skandal Whoosh, Proyek Ratusan Triliun “Gelap” dan Ancaman Bangkrut pertama kali tampil pada Parade.id.

Tarif resiprokal Trump membuat bursa saham dunia anjlok dua hari berturut-turut. Aset (wealth) senilai 6,6 triliun dolar AS menguap. Hal ini menggambarkan kondisi masa depan ekonomi dunia suram, peluang masuk resesi semakin besar.

Ekonomi Indonesia juga tidak terkecuali. Krisis moneter dan krisis fiskal sulit dihindari, it is only a matter of time. Hanya masalah waktu saja. Krisis moneter yang berkepanjangan akan menjelma menjadi krisis ekonomi secara luas.

Berikut gambaran kondisi ekonomi Indonesia setelah Trump memberlakukan tarif resiprokal kepada hampir seluruh negara di dunia.

1) Tarif resiprokal Trump membuat volume Perdagangan dunia menyusut. Ekspor Indonesia ke berbagai negara turun. Ekonomi tertekan. Defisit neraca perdagangan meningkat, kurs rupiah tertekan.

2) Di tengah prospek masa depan ekonomi yang suram, investasi akan melambat, atau kontraksi. Selain itu, investor lebih memilih menyimpan cash dari pada surat berharga. Artinya, akan terjadi divestasi saham dan obligasi secara besar-besaran. Artinya, akan terjadi capital outflow dalam jumlah besar.

Bursa saham global sudah anjlok. Nasib bursa saham Indonesia juga akan sama, akan anjlok. Harga saham di bursa saham Indonesia saat ini overvalued: kemahalan. Karena belum terkoreksi kebijakan tarif resiprokal Trump, akibat liburan super panjang lebaran. Investor akan berlomba-lomba menjual portfolio sahamnya ketika bursa dibuka kembali awal minggu depan. IHSG anjlok.

3) Bagaimana nasib pasar obligasi? Untuk Indonesia, pasar obligasi jauh lebih mengerikan. Utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai sekitar 430 miliar dolar AS. Lebih dari 90 persen dari utang tersebut dalam bentuk obligasi (surat utang). Kalau para pemilik obligasi divestasi 10 persen saja dari total kepemilikannya, maka kurs rupiah akan kolaps, meluncur cepat ke Rp18.000, bahkan bukan mustahil anjlok ke Rp20.000 per dolar AS.

Tidak diragukan, capital outflow 40 miliar dolar AS pasti akan membawa bencana besar bagi ekonomi Indonesia.

4) Intervensi BI tidak mungkin efektif lagi untuk mempertahankan kurs rupiah. Untuk mencegah capital outflow, kemungkinan besar BI akan menaikkan suku bunga acuan. Tidak ada pilihan lain.

Tergantung berapa cepat rupiah terdepesiasi, suku bunga akan menyesuaikan. Semakin cepat rupiah anjlok, semakin tinggi BI menaikkan suku bunga acuan.

5) Kenaikan suku bunga BI pada gilirannya akan “membunuh” sektor riil yang memang sedang sekarat akibat tarif resiprokal Trump.

Kenaikan suku bunga BI dan kenaikan kurs dolar AS, ditambah kondisi ekonomi yang sedang melemah, pada gilirannya akan memicu banyak perusahaan gagal membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Hal ini akan membuat ekonomi semakin tertekan, menuju chaos: krisis semakin dalam.

6) Di tengah kondisi ekonomi tertekan dan melambat, BI seharusnya menurunkan suku bunga. Tetapi, ancaman capital outflow membuat posisi BI dilematis. Menurunkan suku bunga akan membuat capital outflow semakin kencang. Sedangkan menaikkan suku bunga akan mempercepat ekonomi kolaps.

7) Kondisi Fiskal atau APBN juga kritis. Penerimaan negara turun, semakin memberatkan fiskal yang juga sedang sekarat. Kemampuan pemerintah memberi stimulus fiskal semakin terbatas.

Pemerintah juga dalam posisi dilematis, menaikkan atau menurunkan tarif pajak? Menurunkan tarif pajak untuk stimulus ekonomi hampir mustahil, karena fiskal akan kolaps. Sebaliknya, menaikkan tarif pajak akan mempercepat “membunuh” ekonomi.

Penutup

Kondisi di atas menggambarkan skenario yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia, sebagai akibat dari kebijakan tarif resiprokal Trump. Hal ini sulit dihindari.

Sebaliknya, perang tarif akan semakin genting. China langsung membalas kebijakan Trump, dengan mengenakan tarif resiprokal balasan sebesar 34 persen. Sebagai info, Trump sebelumnya mengenakan tarif resiprokal 54 persen kepada China.

Sejauh ini Indonesia belum memberi reaksi memadai atas diberlakukannya tarif resiprokal Trump ini. Hal ini tentu saja tidak baik. Semoga pemerintah siap, dan mampu, mengatasi tantangan ekonomi dalam waktu dekat ini.

Anthony Budiawan

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Artikel Dampak Tarif Impor Resiprokal Trump terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.