“Kami mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama organisask masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, Khususnya polemik Presiden 3 Periode,” demikian keterangan persnya, kemarin.

Atas hal itu, ia meminta Kepada Kepolisian RI mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring iau seolah-olah seluruh anggota APDESI masuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden serta telah mencemarkan kehadiran Presiden Republik Indonesia seolah-olah ia hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi Presiden 3 Periode dari seluruh anggota APDESI.

“Meluruskan informask ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi informask yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia.”

Sikap tersebut lahir sehubungan dengan pelaksanaan Silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022 yang mengusung nama APDESI. Sikap yang berbentuk surat itu bernomor: 061/rls-dppapdesi/III/2022

APDESI beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel APDESI Bantah Ingin Perpanjangan Masa Jabatan Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama soal penanganan Covid-19. Dan kedua soal dana desa.

Soal Covid-19, Jokowi mengapresiasi peran para perangkat desa yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Mereka, kata Jokowi, telah bekerja keras, menganjurkan masyarakat untuk vaksinasi, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk cuci tangan.

“Peran para perangkat desa ini menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam penanganan Covid-19,” pengakuannya.

Sedangkan soal dana desa, Jokowi menyebut bahwa sampai tahun 2022 ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp468 triliun untuk membangun berbagai fasilitas seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

“Contohnya, saat ini telah terbangun 227.000 km jalan desa yang dibiayai dari dana desa.”

Atas dana desa yang cukup besar itu, ia meminta pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Hadir Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Jokowi Sampaikan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.