Kunjungan itu menyusul pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di China pekan ini setelah mereka sepakat bulan lalu untuk memulihkan hubungan diplomatik.
Kunjungan hari Sabtu adalah bagian dari “pelaksanaan perjanjian tripartit” yang dicapai pada 10 Maret antara dua kekuatan regional, yang ditengahi oleh China, untuk memulihkan hubungan yang terputus pada tahun 2016, kata kementerian luar negeri Saudi, seperti dilansir kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

Sebuah “delegasi teknis” Saudi bertemu dengan kepala protokol Iran di kementerian luar negeri di Teheran, SPA melaporkan. Demikian dikutip Al Jazeera.

Kedua negara memutuskan hubungan pada 2016 setelah pengunjuk rasa di Iran menyerang misi diplomatik Saudi menyusul eksekusi Riyadh terhadap seorang pemimpin Syiah terkemuka.

Pemulihan hubungan antara Arab Saudi yang berpenduduk mayoritas Muslim Sunni, pengekspor minyak terbesar di dunia, dan Iran yang berpenduduk mayoritas Syiah, sangat berselisih dengan pemerintah Barat terkait kegiatan nuklirnya, memiliki potensi untuk membentuk kembali hubungan di seluruh wilayah yang ditandai dengan pergolakan selama beberapa dekade.

Berdasarkan perjanjian bulan lalu, kedua negara akan membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu dua bulan dan menerapkan kesepakatan kerja sama keamanan dan ekonomi yang ditandatangani lebih dari 20 tahun lalu.

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah diundang oleh Raja Saudi Salman ke Riyadh, sebuah perjalanan yang direncanakan akan dilakukan setelah bulan suci Ramadan.

(Irm/parade.id)

Artikel Arab Saudi Kembali “Berteman” dengan Iran, Akan Bangun Hubungan Diplomatik pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai pertemuan diplomatik pertama yang mengumpulkan begitu banyak pemimpin Arab di tanah Israel, KTT tersebut menyoroti penataan kembali aliansi Timur Tengah yang didorong oleh keprihatinan bersama tentang di Timur Tengah; keinginan untuk ekonomi, militer dan kenegaraan Palestina oleh beberapa pemimpin Arab.

Sementara jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar orang Arab di Timur Tengah menentang normalisasi hubungan dengan Israel sebelum pembentukan negara Palestina. Publik dikecewakan.

“Diskusi awal antara para menteri pada Minggu malam dan Senin pagi berpusat pada bagaimana menciptakan infrastruktur keamanan regional untuk mempertahankan diri dari ancaman bersama, termasuk Iran, dan bagaimana menjaga keterlibatan AS di kawasan itu,” kata dua pejabat kementerian luar negeri Israel, dikutip nytimes.com.

Para menteri juga dikatakan telah membahas ketahanan pangan di wilayah tersebut. Disebabkan kekhawatiran yang meningkat oleh invasi Rusia ke Ukraina karena kedua negara tersebut adalah pemasok biji-bijian utama ke negara-negara seperti Mesir.

Tetapi serangan teroris yang menewaskan dua orang pada Minggu malam di Israel utara, tepat ketika para menteri berkumpul di selatan, adalah pengingat bagaimana penerimaan Israel oleh beberapa negara Arab tidak banyak membantu menyelesaikan tantangan utamanya: konflik dengan Palestina.

KTT berlangsung di Sde Boker, sebuah kota gurun kecil di Israel selatan yang merupakan rumah terakhir David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Israel Menjamu Empat Menlu Negeri Arab dan Menlu AS pertama kali tampil pada Parade.id.

Adrianus mengungkapkan bahwa dari hasil investigasi Ombudsman RI, hingga kini masih belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua.

“Kepada Ombudsman, aparat setempat mengaku kesulitan melakukan pendataan dikarenakan para imigran yang sering berpindah-pindah tempat,” ujar Adrianus dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ombudsman RI menyarankan agar Bupati Bogor segera melakukan pendataan para pencari suaka atau imigran secara terpadu, guna kemudahan melakukan pengawasan dan mengetahui kepastian jumlah imigran, serta melakukan koordinasi secara aktif dengan instansi pusat yang terkait dengan penanganan imigran.

Ombudsman RI juga menemukan terdapat WNA di Kawasan Kampung Arab Cisarua melakukan pekerjaan di sektor informal seperti berdagang di pasar, menjadi tukang pangkas rambut, penjual parfum dan sebagainya.

Menurut Adrianus, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Imigran yang telah lama menetap di Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga menikah dengan warga sekitar dan memperoleh anak.

Berdasarkan investigasi Ombudsman, belum terdapat pembuatan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan administrasi kependudukan lainnya untuk anak hasil perkawinan campur hingga saat ini

Ombudsman RI juga menyoroti dugaan penyelundupan hukum, dimana tanah atau aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila, diduga dimiliki oleh orang asing dan dikelola oleh penduduk lokal.

“Secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal, namun pemilik sebenarnya adalah WNA,” kata dia.

Ombudsman juga menemukan terdapat Papan Reklame bertuliskan Arab di sepanjang ruas jalan wilayah Desa Tugu Selatan, hal tersebut dikhawatirkan terdapat penyebutan yang tidak sesuai dan berkesan menyesatkan.

“Belum terdapat Perda yang mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,” ujar Adrianus.

Ia menyampaikan agar perbaikan dapat dilakukan Bupati Bogor, dengan memerintahkan Camat dan Kepala Desa untuk meningkatkan pengawasan terkait keberadaan WNA, serta melakukan pendataan dan pelaporan setiap bangunan dan tempat usaha yang terindikasi dimiliki orang asing.

Bupati Bogor juga disarankan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan Bogor untuk mengetahui perkembangan terkait status kepemilikan tanah yang terindikasi dimiliki orang asing yang melakukan pelanggaran.

Adrianus mengatakan jika pemerintah Kabupaten Bogor tidak segera mengambil langkah pembenahan, maka dapat berpotensi maladministrasi yaitu tindakan pembiaran.

Selain itu, belum dilaksanakannya amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga berpotensi menjadi maladministrasi berupa tindakan pengabaian kewajiban hukum.

“Pemkab Bogor agar segera melokalisir dan menyediakan tempat penampungan bagi para imigran sebagaimana amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,” ujar Adrianus dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ombudsman RI Ungkap Hasil Pemeriksaan Tata Kelola Kampung Arab pertama kali tampil pada Parade.id.

“Negara-negara Arab menyampaikan dukungannya terhadap China terkait masalah-masalah di Hong Kong, mendukung segala upaya pengamanan berdasarkan undang-undang keamanan nasional dalam kerangka ‘satu negara, dua sistem’, dan menentang intervensi asing terhadap China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA, Rabu.

Negara-negara Arab, lanjut dia, juga menentang berbagai aktivitas anti-China yang dilakukan oleh kelompok ekstremis agama, kelompok separatis, dan pasukan teroris di Daerah Otonomi Xinjiang.

Pertemuan yang digelar secara daring pada Senin (6/7) itu juga berhasil melahirkan tiga kesepakatan bersama, yakni solidaritas China-Arab dalam memerangi COVID-19, Deklarasi Amman, dan rencana eksekusi Forum Kerja Sama China-Arab 2020-2022.

“Kedua pihak menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama sebagai senjata utama dalam komunitas internasional untuk memerangi pandemi,” ujar Zhao.

Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing Jordania Ayman Safadi itu juga menghasilkan 107 kerja sama di 20 bidang, termasuk politik, ekonomi, energi, kapasitas produksi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan.

Forum kerja sama tersebut didirikan pada 2004 atas fasilitas kerja sama dan komunikasi China dengan negara-negara Arab.

Dalam pertemuan kedelapan di Beijing pada 2018, Presiden Xi Jinping mengumumkan kemitraan strategis berorientasi masa depan China-Arab untuk kerja sama komprehentif dan pembangunan bersama.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel 19 Negara Arab Dukung Kebijakan China di Hong Kong dan Xinjiang pertama kali tampil pada Parade.id.