“Kalau ada di antara mereka yang mengajak kita ke dalam (DPR), maka kita akan masuk semua, karena kita semua punya hak suara. Jadi tidak ada delegasi-delegasi, karena ARM mengharamkannya,” kata dia, ketika orasi.

Menurut Nico, begitulah sikap pejuang. Masuk ke dalam tanpa ada delegasi. Atau anggota dewan yang datang menemui massa aksi.

“Itulah sikap pejuang, bukan sikap pecundang. Kita adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan. Kalau mereka mauc keluar ke sini, temui kita. Tidak mau perjuangan kompromi. Kita adalah rakyat, berdaulat,” tegasnya.

Menurut Nico, hal semacam itu adalah komitmen dari ARM. Tidak ada kompromi, karena katanya kita bukanlah bangsa pecundang, melainkan bangsa pejuang.

“Maka dari itu, kita mendesak, kalian yang keluar, atau kita semua yang masuk ke dalam. Sebab kita sudah tidak mau ditipu-tipu,” kata dia.

Apabila tidak ada anggota dewan yang keluar menemui massa, maka kata Nico, DPR wajib dibubarkan.

Nico menyebut DPR saat ini seperti telah berselingkuh dengan oligarki. Salah satunya terciptanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Hingga aksi bubar, dikabarkan tidak ada kedua pihak saling bertemu. Baik perwakilan anggota dewan yang menemui massa ARM, maupun sebaliknya.

Massa ARM yang mengikuti aksi di depan gedung DPR sebanyak puluhan orang. Selain Nico, hadir juga presidium ARM (lainnya).

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi ARM Hari Ini, Nico: Tidak Ada Kompromi dengan DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antara banyak orator yang hadir, salah satunya Nico Silalahi selaku Presidium ARM menyinggung Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). UU Ciptaker ini menurut dia seperti ketegori perbudakan.

“Maka dari itu kami dari ARM akan terus melawan kebijakan (Omnibus Law, red.). Kita ini tidak anti dan benci, tapi kita ini anti penguasa yang menindas rakyat sendiri, dengan menjadikan rakyatnya sapi perah,” orasinya.

Seperti, contohnya, dampak dari UU Ciptaker ini adalah upah buruh yang hanya Rp2 juta/bulan. Upah Rp2 juta ini ada di Majalengka, Jawa Barat.

“Upah 2 juta (di Majalengka) dapat apa? Emang anaknya tidak sekolah? Tidak membutuhkan baju?” tanya Nico.

Upah Rp2 juta seperti yang disampaikan oleh Nico adalah pengakuan dari perwakilan PPMI Majalengka, Rizky, yang turut hadir.

Dia mengatakan bahwa upah di sana hanya naik Rp18.000. Naik upah sebesar itu, diakui oleh Rizky diragukan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di kenaikan upah itu, kata dia, juga tidak ada kesejahteran bagi buruh Majalengka.

“Mana Mana bukti keadilan sosial bagi kita. Sebab upah kami hanya naik 18 ribu. Minyak goreng naiknya 100 persen. Belum yang lainnya. Upah hanya segitu. Bagaimana anak-anak kami yang sekolah,” akunya.

Ia pun menyerukan kepada buruh Indonesia agar ada perubahan, untuk ke Jakarta. Menyuarakan tuntutan agar UU Ciptaker dibatalkan.

“Kita minta Presiden Jokowi batalkan. Kunci utamanya itu. Jadi kami berpikir ngapain Jokowi bikin ibu kota baru, lebih baik naikan upah kami. Karawang saja hampir 5 juta, masak Majalengka hanya 2 juta. Padahal biaya hidupnya sama,” ungkapnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi ARM dan PPMI Hari Ini di Depan DPR Memperingati May Day pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya soal UU Cipta Kerja, soal Jaminan Hari Tua (JHT), vaksinasi, kelangkaan minyak goreng, dll.

Dengan banyaknya isu itu, sampai-sampai mereka meminta agar Jokowi meninggalkan posisinya sebagai Presiden. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Presidium ARM, Nico Silalahi.

Bahkan Nico menyerukan DPR RI juga layak dibubarkan.

“Kita ke sini untuk menolak UU Ciptaker. UU ini menyengsarakan kita, rakyat. Katanya mereka wakil rakyat tetapi secepat kilat mengesahkan UU itu. Sudah selayaknya DPR RI dibubarkan, karena hanya menghasilkan produk yang merugikan rakyat Indonesia. Kita harus bergerak bersama untuk itu,” orasinya.

Menurut Nico, seharusnya DPR RI, sebelum mengetuk UU itu, baiknya datangi rakyat-rakyatnya, bukan malah meluluskannya (dengan mudah).

“Maka dari itu, kita, dari ARM, menyatakan penolakan secara konsisten tanpa ada syarat apa pun. UU ini membatasi ruang gerak dan memiskinkan. DPR, dewan perampok rakyat. Mereka tak segan-segan dan malu merampok uang rakyat. Sudah berapa banyak mereka menjadi pasien KPK. Ini dewan perampok rakyat,” paparnya.

Nico mengaku sudah hampir tak lagi percaya oleh anggota dewan di DPR. Atas hal itu, kata Nico, ARM berniat untuk membentuk parlemen jalanan. Untuk itu, ia mengajak massa agar tetap terua berjuang, dengan kokoh berdiri memperjuangkan rakyat Indonesia.

“Bila perlu, kita hadirkan bersama people power. Kita duduki ini gedung. Kita buat paripurna rakyat Indonesia. Nanti kita buat, ketika DPR berubah nama dewan perampok rakyat indonesia. Kita harus wujudkan sidang rakyat, karena hari ini DPR hanyalah menjadi lembaga stempel untuk merampok rakyat,” katanya.

Masih soal Omnibus Law atau UU Ciptaker, Presiden PPMI Daeng Wahidin menjelaskan bahwa UU itu beserta turunannya sudah berdampak kepada para buruh. Dimana telah banyak memakan korban (baca: PHK). Bahkan kata dia, sudah ada jutaan yang di-PHK.

“Saya pastikan buruh melawan. Sebab sudah banyak buruh yang menjadi korban Omnibus Law. Buruh menolak UU Omnibus Law,” orasinya.

Hal lain yang disinggung oleh Daeng adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT)—Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengingatkan agar pemerintah jangan mengambil uang buruh kalau tidak dapat utang dari luar negeri.

“Masak uang punya sendiri, harus ambil tunggu 57 tahun? Sementara usia produktif dari buruh, usia 20-40 tahun. Kalau di-PHK 45 tahun, masak tunggu 56 tahun? Itu tidak benar,” ia mengingatkan.

Jokowi pun disebutnya telah membuat buruh menderita. Dan sungguh tidak adil bagi rakyat Indonesia.

“Maka hari ini, kami imbau untuk bersatu menghentikan rezim dari penindasan kepada rakyat. Jokowi lagi-lagi gagal,” kata dia.

“Ini minta tiga periode. Tidak punya malu. Jokowi gagal. Jokowi mundur! Saya minta Jokowi mundur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di Jokowi,” sambungnya.

Soal antrean membeli minyak goreng, Daeng merasa ironi. Itu karena Indonesia yang disebutnya memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar.

“Hari ini rakyat Indonesia ribuan orang antre minyak goreng. Di sumatra lagi. Padahal di sana perkebunan terbesar di sana,” umbarnya.

Soal PCR, lanjut Daeng, menyinggung dua menteri Jokowi, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Daeng menduga keduanya di balik “bisnis” PCR.

Daeng pun mendesak Jokowi untuk memecat keduanya. Dan Daeng menantang itu kepada Jokowi.

“Kalau Jokowi tidak berani pecat, Jokowi bisa diduga menikmati PCR. Pemerintahan ini berbisnis dengan rakyat. Maka dari itu hanya satu: Jokowi mundur!” pintanya.

Adapun soal lain, masih menurut Daeng, TNI-Polri diminta didesak menindak KKB di Papua. Dimana telah banyak jatuh korban dari pihak TNI-Polri maupun warga sipil, terlebih baru-baru ini delapan orang meregang nyawa.

Daeng minta agar TNI-Polri menindak itu.

Papua, kata dia, adalah harga mati bagi NKRI.

“Maka kita dukung TNI-Polri menindak KKB di sana. Bukan kita yang dihadapi oleh TNI-Polri. TNI-Polri wajib menjaganya. Haram kalau jatuh ke tangan OPM. Kita mendukung berantas KKB di sana. Gempur mereka di sana,” desaknya.

Selain Daeng, masih ada Presidium ARM yang lain, yang ikut menyatakan pendapatnya di depan DPR/MPR RI, hari ini. Dia adalah Babeh Aldo.

Babeh Aldo juga menyinggung beberapa isu, seperti minyak goreng langka, virus Corona, dan vaksin.

Soal minyak goreng langka, Babeh Aldo mengatakan bahwa ada tanda pemerintahan Jokowi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kata dia semakin parah—hampir di semua bidang.

“Negara yang dikatakan memiliki CPO sawit terbesar tetapi rakyat susah mencari minyak goreng,” kata dia, mengawali orasinya.

Hal lain adala soal virus Corona varian Omicron. Ia mengaku ragu akan hal itu, jika dilihat dari kasus antrean minyak goreng oleh banyak masyarakat.

“Mudah-mudahan rakyat ini sadar, karena terbongkar hal lain seperti Omicron. Tidak ada Omicron. Tidak ada yang mati. Bohong jika pandemi adalah darurat. Kita disebut penyebar hoax. Ternyata gara-gara minyak goreng, tidak ada yang kena Omicron,” kata dia lagi.

Sementara soal vaksin, ia menyinggung vaksin yang diduga telah kedaluwarsa tetapi didiamkan oleh anggota dewan.

“Lebih parah lagi, mandatori vaksin dilanjutkan. Itu vaksin untuk rakyat Indonesia, adalah yang sudah kedaluwarsa. Sudah tahu itu, didiamkan oleh DPR. Siapa yang tanggung jawab?”

Ia pun akan terus menyuarakan soal hal-hal di atas. Kata dia, ARM tidak pernah berhenti untuk itu.

“Sebab tugas kami adalah berjuang. Menang kalah, bukan urusan kami. Uang tidak pernah bisa membeli kami. Kami cinta negeri ini. Kami rela bahwa nyawa ini untuk Negara Indonesia. Walau kita miskin, kita tidak akan menjual bangsa Indonesia. Kita bukanlah kaum-kaum penjilat seperti mereka,” pungkasnya.

Dalam aksi tadi, ARM maupun PPMI mengklaim bahwa buruh yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan ada juga dari luar Jakarta. Seperti Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bogor, dan Cianjur.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di DPR Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Tak ada kata lelah, apalagi berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan—inilah yang selalu disuarakan rakyat yang aktif dalam gerakan ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT “ARM” di kementerian kesehatan, dan juga di gedung KPK.

Aksi kemarin sebagai lanjutan aksi 22 Desember 2021 lalu dimana ARM menagih janji Kementrian Kesehatan untuk berdiskusi BERSAMA, buka data tentang VAKSIN, tapi rupanya pihak Kemenkes tidak bersedia menemui massa meskipun sudah ada janji sebelumnya.

Bahkan hingga emak-emak yang mendominasi massa aksi harus melawan dan mendobrak pagar Kemenkes, tak ada rasa takut untuk naik pagar dan masuk untuk menduduki KEMENKES, Drama di buat oleh pihak Kemenkes, lobi yang di lakukan untuk bisa menerima delegasi pun terjadi…dari mulai jumlah delegasi 10 orang lalu diingkari menjadi 2 orang itupun dengan waktu yang terus di ulur…alasan ruangan di bersihkan dulu, minta surat pemberitahuan, dll..dll…, menantang rakyat untuk bersabar….

ini menunjukkan bahwa para pembantu presiden tidak mampu menutupi borok pemimpin REPUBLIK +62 yang serba serampangan dalam membuat ataupun menjalankan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, korban jatuh sudah dimana mana tetapi pemerintah masih menutup mata dengan fakta-fakta di lapangan meskipun bukti sudah disajikan didepan mata.

Naluri kemanusiaannya hilang oleh ambisi materialisme,memang tidak ada yang lebih mudah bagi seorang pejabat selain menjalankan bisnis dengan rakyat lewat regulasi semua yang dibuat,akal sehat kita di KUDETA oleh Regulasi yang manipulatif berlindung dibawah penanganan Covid 19 yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam.menjalankan amanat undang-undang.

Lalu apa yang di dapat dari kejadian kemaren 13 Januari 2022..?? Inilah ..bukti bahwa pemerintah sendiri yang telah membuka kedok mereka, mengkonfirmasi jika memang benar ada misteri yang harus di buka di Kemenkes khususnya dan rezim ini umumnya.

Kami..rakyat, emak² ,yang berjuang di jalan..dengan segala resiko tak akan pernah berhenti untuk berteriak selama kedzoliman dan pengkhianatan ada di negeri ini, sebagai tameng anak² bangsa, generasi bangsa ..pemilik sah negeri ini emak² akan terus bergerak….

Yakin..akan ada saatnya TABIR & MISTERI KEMENKES akan terkuak…, Dan pada saat itu akan terbuka siapa yang bermain di balik ini semua, meski dari sebelumnya pun rakyat sudah tahu siapa… OLIGARKI sudah bermain api dengan rakyat.

Jangan salahkan rakyat jika di kemudian hari ada clash action yang akan menelan banyak COST yang besar, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri walau di injak dan di tutupi sedemikian rupa.

AKSI ARM, emak²..sudah yang dengan gagahnya sudah berhasil menunjukan pada DUNIA bahwa PEMERINTAH +62 sedang menghabisi rakyatnya sendiri, dengan tidak mau nya membuka ruang diskusi melalui data²…rakyat meminta penjelasan dan alasan tapi tak di beri juga… *Ini bukti yang tak bisa di sangkal.

Sahabat Ida fillah & lillah
Aksi ARM , tidak hanya untuk KEMENKES terus bergerak ke arah KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ), yang setadinya akan mendatangi 3 titik vital…ternyata hanya bisa di lakukan 2 kementrian…

Wait and see…aksi ARM.akan menyisir semua Kementrian sebagai pengawalan atas kebijakan² yang tidak pro rakyat.

Apa yang terjadi di KPK…?? kembali benturan terjadi antara barisan emak² dengan aparat, adu fisik langsung ..berhadapan tanpa bisa di hindari, hingga 2 orang emak² harus jadi sasaran pukul aparat dan terlindas kaki² masa…

Ada apa dengan mereka..?? KEMENKES & KPK yang sepertinya sudah kompak untuk menolak rakyat untuk berdiskusi dan bersuara..?? Apakah masalah yang di bawa menyentuh para petinggi negeri ini…??

Sudah jelas sekarang…rezim ini tak mau berkompromi dengan rakyat…, Hanya janji² palsu yang mereka berikan, sama sekali tak punya itikad baik terhadap rakyat…

SALAH BESAR jika menilai rakyat akan diam dan manut*, semakin di tekan maka rakyat akan semakin kencang pergerakannya…

Rakyat di tindas, di tekan di banting…

maka kekuatan rakyat akan semakin besar…dan pantulan perlawanan akan semakin liar…seperti BOLA PANAS yang siap menggelinding kemana saja..menghabisi setiap benda yang ada di depannya…

Sahabat Ida Fillah & Lillah
Yakinlah tidak ada yang mampu menghentikan perjuangan yang sudah menyatu dalam setiap tarikan nafas dan aliran darah. jangan berhenti sebelum kezaliman bertekuk lutut didepan telapak kaki kita

Wallahu al musta’an
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ida

Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) aka Id@m.ARM

Artikel Aksi ARM di Tiga Titik Vital 13 Januari 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Di titik-titik tersebut, ARM akan membawa isu di antaranya soal pencabutan mandatori vaksin, menolak UU Omnibus Law, dan dugaan korupsi pejabat negara dalam bisnis PCR maupun dugaan gratifikasi oleh Presiden Jokowi.

Di samping itu, ARM juga menyoroti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Dimana RUU tersebut infonya sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Tiba-tiba sudah mau disahkan. Pasti ada yang pasang badan buat semua ini dan tentunya kalimat ‘tidak ada makan siang gratis’ berlaku dalam konteks ini,” kata Ida selaku Koordinator ARM, dalam keterangannya, Selasa (11/1/2021).

Ida pun mempertanyakan urgensi soal itu, apalagu di tengah kondisi negara sedang hancur, rakyat yang miskin dan utang negara yang membengkak hebat.

“Begitu hebatnya keinginan rezim untuk memindahkan Ibu Kota negara. Agenda besar yang sepertinya adalah pesanan seseorang atau sekelompok orang,” dugaannya.

Dalam aksi mendatang, ARM juga menuntut posisi DPR RI yang seharusnya bisa lebih kritis menanggapi isu di masyarakat dan tidak membela kepentingan rezim penguasa.

Menurutnya kepentingan rakyat bukanlah kepentingan oligarki. Sehingga DPR tidak boleh bersekongkol jahat antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.

“Memperburuk kondisi bangsa. Kelompok ARM berharap Pemerintah lebih transparan terkait kondisi stabilitas ekonomi nasional kepada rakyat,” harapnya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Jelang Aksi Tanggal 13 Januari, Koordinator ARM Turut Menyoroti RUU IKN pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi rencananya akan dilangsungkan pada hari Kamis (13/1/2022), pukul 10.00-selesai. Adapun titik kumpul di depan Indorama.

Untuk aksi di Kemenkes, Presiden PPMI, Daeng Wahidin yang tergabung di dalam ARM menjelaskan bahwa nanti akan menyoalkan kebijakan vaksinasi serta menolak kewajiban vaksin terhadap anak 6-12. Dengan alasan karena banyak yang meninggal.

“Hanya memperkaya pejabat-pejabat kita. Semua terlalu berlebihan dan cenderung memeras rakyat. Ekonomi kita justru melemah. Emak-emak menjerit,” kata dia, kemarin, di akun channel YouTube LBH DPP PPMI.

Sedangkan di Kemenkum HAM, lanjutnya, ARM akan empertanyakan dwi kewarganegaraan, karena berpotensi melegalkan imigran gelap seperti China menjadi warga negara Indonesia.

“Kemudian menyoal kebijakan karantina. Dimana kebijakan ini TKA yang tampak mudah masuk. Sementara TKI kita tidak demikian adanya. Terkesan memeras. Ini permainan elite,” terangnya.

Adapun aksi di KPK, Presidium ARM Muslim Arbi menjelaskan bahwa di sana massa akan menyoalkan Panama Papers, dimana ada nama-nama pejabat Indonesia yang masuk di dalamnya. Termasuk juga dipersoalkannya dugaan kasus korupsi Ahok yang belum diusut tuntas.

“Kami minta kepada Ketua KPK Firli untuk mengusutny,” pintanya.

Di KPK nanti, ARM juga akan mempersoalkan anak Presiden, yakni Kaesang yang membeli saham sebesar Rp92 miliar. ARM minta KPK memanggil Kaesang.

“KPK mestinya panggil. Padahal kita sama di depan hukum. Itulah yang kita anut di negeri ini. Harusnya semua diperiksa,” pintanya lagi.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel ARM akan Melakukan Aksi pada Tanggal 13 Januari 2022 di Tiga Tempat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aksinya, ARM menyoroti soal vaksin untuk anak-anak.

Menurut Koordinator atau Penanggung Jawab aksi, Daeng Wahidin, soal itu, dianggapnya seperti pemaksaan vaksin terhadap anak-anak. Dan menurut dia itu adalah bentuk kejahatan kemanusoaan.

“Hampir sebagian rakyat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan issue Covid-19 akan tetapi regulasi demi regulasi di tetapkan demi kepentingan sekelompok orang dan penguasa bukan demi rakyat. Terbaru adanya peraturan vaksinasi terhadap anak usia 6 tahun terhadap Covid ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, baik dari praktisi kesehatan, pemerhati anak, aktivis perempuan dan lainya,” demikian siaran pers kepada media, Kamis (23/12/2021).

“Apakah ini adalah kesepakatan mereka bahwa kebijakan ini hanya untuk kepentingan sepihak para pebisnis yang sedang menjalankan bisnisnya dengan kekuasaan, bukan kepentingan Covid semata?”

Daeng mempertanyakan tujuan terkait itu. Ia juga mempertanyakan maksud program tersebut selain alasan pencegahan.

Sebab menurut dia, untuk anak-anak yang terkena Covid-19 tidak banyak. Ia beralasan karena daya tahan tubuh mereka masih bagus, antibodi mereka masih sempurna.

Kalaupun ada, berdasarkan data dan fakta tingkat kesembuhan mereka adalah 99 persen. Jadi, kata dia, tak harus vaksin untuk anak-anak.

“Lalu kenapa memaksakan kehendak untuk vaksin? Ada agenda apa hingga anak-anak kami yang masih kecil harus menerima ini?” masih dalam rilis tersebut.

Daeng pun menduga dari hal di atas ada unsur kebohongan—mengatasnamakan kesehatan, menjual kesehatan rakyat, berspekulasi dengan kesehatan generasi bangsa.

“Masih belum penuhkan pundi-pundi Rupiah mereka? Apakah mereka adalah para predator negara yang memuluskan bisnisnya dengan membebani Negara sehingga negara harus menambah utang lagi sementara para pembuat kebijakan dengan enaknya menikmati hasil dari jeritan rakyat,  baik dari bisnis vaksin, PCR, antigen dan lainya. All about kesehatan.”

Daeng mengajak kita agar berpikir cerdas. Memproteksi diri dan anak-anak kita dari kejahatan manusia-manusia yang dianggapnya tak bertanggung jawab.

“Mada depanmu ada di tangan (sendiri). Kesehatan tubuh adalah milik individu, mau atau tidak mau adalah HAK INDIVIDU. Jadi jangan paksa rakyat untuk ikuti regulasi yang berhubungan langsung dengan kesehatan pribadi.”

Ia pun dan sejumlah massa yang hadir dalam aksi itu menyoalkannya, memprotes, serta menolak kebijakan yang dinilainya telah dikeluarkan oleh Kemenkes itu (soal pemberian vaksin kepada anak-anak usia 6-11 tahun).

ARM, kata dia, meminta Kemenkes untuk menarik dan memberhentikan proses pemberian vaksin kepada anak-anak di usia tersebut.

Selain ke Kemenkes, aksi ARM dilanjutkan ke Kedubes China. Isu atau tuntutan yang dibawa ke sana ialah soal setop investasi, karena itu kedok penjajah.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi Hari Ibu di Kemenkes, ARM Tolak Vaksin untuk Anak-anak pertama kali tampil pada Parade.id.