“Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” kata Presiden Jokowi, kemarin, saat Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024, di Jakarta.

KPU pun diminta presiden juga untuk netral. Tidak memihak. Bertindak sesuai atruan yang berlaku.

“Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, ya, kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan? Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi Pemilu kita,” tambahnya.

Selain itu KPU kata presiden, harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi.

“Layani semuanya mereka ini. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percayai yang namanya hoax, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan,” pesannya.

Pendidikan politik kata presiden harus dilakukan secara masif. Tidak saja mengedukasi tentang tahapan Pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih pemilih yang cerdas.

“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses dan lancar,” yakinnya.

(Rob/parade.id)

Artikel ASN dan TNI-Polri Netral, Pesan yang Mengharuskan dari Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

“Padahal di satu sisi, bahwa barang-barang naik. Inflasi juga. Demikian tentu perlu ada penyesuaian,” kemarin, dilihat parade.id, di akun YouTube DPR RI.

Ia menanggapi itu karena dilihatnya viral Menpan RB mengusulkan Menteri Keuangan melakukan peninjauan ulang terhadap gaji ASN. Dari situ, ia berharap Menteri Keuangan memberikan respons positif untuk menaikkan gaji ASN.

“Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Menpan RB, melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan, bagaimanapun tentu tidak bisa hanya merupakan kebijakan daripada menteri Menpan RB tetapi harus melakukan koordinasi menyampaikan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang pada hari ini (kemarin, red.) hadir di Paripurna untuk menyampaikan itu,” harap Fraksi PAN itu.

Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) mengusulkan kenaikan gaji PNS, dalam rangka perombakan rumus perhitungan tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, usulan kenaikan gaji itu merupakan bagian dari rencana perubahan rumusan besaran pemberian tukin PNS. Demikian dikutip kompas.com.

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian terhadap besaran tukin, sehingga besaran gaji diusulkan naik.

(Rob/parade.id)

Artikel Anggota Komisi II DPR RI Dukung Rencana Kenaikan Gaji ASN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dlm penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos,” kritis Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (23/11/2021).

Menurut Mardani, data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran dan pengadaan. Sehingga, kata dia, untuk hal itu tidak bisa menitik beratkan kepada Kemensos sendiri.

“Kemensos tidak bisa sendiri memperbaiki data mereka, harus diintegrasikan dengan data Kemendagri. Pembenahan pun bisa dilakukan sekaligus dari sistem dan integrasi data,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Untuk itu, Mardani mengusulkan agar Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi hal ini. Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data.

Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number, kata dia, mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga.

“Tidak bisa ditawar, pemerintah harus bisa mengecek berbagai jenis pekerjaan yang seharusnya tidak berhak atas bansos tapi justru menerimanya.”

Dikutip kompas.com, keterangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebutkan 31.624 orang ASN mendapatkan bansos. Padahal, mereka tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, karena memiliki penghasilan tetap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, dalam keterangan yang dipublikasi pada laman PAN-RB, Sabtu (20/11/2021), mengatakan, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria kesejahteraan penyelenggaraan sosial.
Meskipun, sejauh ini juga tidak ada aturan yang menyebutkan ASN dilarang menerima bantuan dari pemerintah.

Tjahjo mengatakan, Kementerian PAN-RB akan terlebih dulu melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih jauh mengapa mereka bisa menerima bansos. Penelusuran yang akan dilakukan di antaranya, bagaimana sistem atau penetapan penerima bantuan di lapangan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
Jika para aparatur sipil negara terbukti melakukan kesalahan, maka akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk uang bansos,” kata Tjahjo, Kamis (18/11/2021).

“Untuk memberikan hukuman kepada PNS yang dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan,” ujar dia.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Puluhan Ribu ASN Terima Bansos, Pengelolaan Data Penerima Bantuan Dipertanyakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah revisi UU @KPK_RI UU No 19/2019. Maka @KPK_RI memerlukan cara baru untuk menjelaskan kerja-kerja besarnya,” demikian katanya, kemarin.

Korupsi adalah penyakit dalam tubuh organisasi negara dan pemerintahan. Ia bersemayam dalam semua cabang keluasaan tak terkecuali judikatif.

Tapi, kata Fahri, ia subur oleh budaya bangsanya yang toleran pada penyimpangan aparat dan pejabat. Berat sekali kerja bersar ini jika dipikul sendiri.

“Maka saya berharap, pegawai baru @KPK_RI jangan terpukau dengan besarnya keluasaan yang kalian punya atau pupulatas yang ada di dunia maya. Tapi fokus dengan menggali semangat kolaborasi yang dala dalam UU @KPK_RI lama dan baru. Ini zaman kolaborasi kita tidak hidup sendiri,” tertulis demikian di Twitter-nya.

Adalah keliru menurut Fahri bagi mereka yang kuat dan berkuasa sepanjang sejarah adalah menganggap kekuatan dan kekuasaan itu untuk dimonopoli padahal untuk dibagi. Maka ia mengaku percaya korupsi hanya bisa hilang oleh sebuah orkestra. Dan KPK bersama presiden harus memimpin orkestra itu.

Kata Fahri, jangan percaya bahwa kolaborasi bisa merusak kalian. Justru kalau pikiran itu mulai timbul, kalian telah mengidap penyakit menyimpang. Membangun eksklusifitas moral dengan menganggap yang lain sudah rusak adalah kekacauan narasi pemberantasan korupsi, justru itu berbahaya.

Ia mengingatkan, agar jaga amanah (yang telah diberikan) ini dengan benar agar masa depan bangsa ini ada harapan.

“Selamat bekerja kawan! Rendah hatilah karena ini kerja besar. Ini kerja bersama. Ini kerja bangsa. Rakyat berdoa karena kebaikan hidup mereka sebagian dititipkan di pundak kalian.”

KPK telah melantik 1.271 pegawai yang terdiri dari 2 Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, 10 Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 13 Pemangku Jabatan Administrator, dan 1.246 Pemangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pelantikan dilakukan secara daring dan luring secara terbatas di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Fahri Percaya 1.271 yang Dilantik Menjadi ASN Adalah Generasi Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila,” kata Firli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, ada 1.362 pegawai KPK yang akan mengikuti proses alih status menjadi ASN, dan sudah 1.031 yang sudah menjalani proses alih status tersebut.

Menurut dia, masih ada sekitar 381 orang pegawai yang belum melaksanakan ujian dan masih menunggu proses alih status tersebut.

“Hari ini kami datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melaksanakan proses alih status sebanyak 1.031 orang. Ada 381 yang belum melaksanakan ujian karena akan dilaksanakan pada siang hari nanti,” ujarnya.

Firli mengatakan, KPK melakukan persiapan kerjasama dengan BKN pada Februari 2021, salah satunya terkait pelaksanaan asesmen bagi pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN.

Menurut dia, asesmen tersebut sangat penting sebagai syarat menjadi seorang ASN, dan akan dilaksanakan pada Maret hingga April 2021.

“Materi asesmen kebangsaan tersebut bukan hapalan namun mengungkapkan perilaku misalnya pertanyaan sistem negara berdasarkan Pancasila diubah berdasarkan agama, apakah setuju atau tidak setuju. Itu materinya bukan hapalan namun sikap,” katanya.

Menurut dia, kalau ada pegawai KPK yang belum bisa mengikuti asesmen tersebut karena sakit atau kerja di luar kota maka akan disiapkan tanggal 16 Maret.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Firli Pastikan 1 Juni Semua Pegawai KPK Beralih Status Jadi ASN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami meminta agar Pemda mengusut tuntas dugaan praktik pungli terhadap dana swakelola bidang SMK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019,” demikian tuntutan mereka, Kamis (10/9/2020), di depan kantor Gubernur Sulsel.

Jika benar adanya penemuan pungli tersebut, maka pendemo meminta oknum ASN dijebloskan ke penjara sekaligus bersamaan dengan kerabat Gubernur.

“Menuntut Gubernur Sulsel untuk bertanggung jawab atas kelakuan aparat bawahannya dan kerabatnya atas praktik paksaan pungli terhadap SMK penerima bantuan dana Swakelola,” pinta mereka.

Aksi di depan kantor Gubernur, massa tidak mendapat respon berarti. Massa pun beralih melakukan aksinya ke Dinas Pendidikan setempat.

Di sana mereka ditemui oleh perwakilan Dinas, yakni dengan Hasaherin.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari massa Aksi. Kami minta kepada masa aksi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dimaksud,” pintanya kepada massa aksi.

Apabila sudah lengkap bukti-buktinya, kata dia, massa dipersilahkan mengajukan kepada penegak hukum yang berhak menangani masalah ini.

“Dan perlu diketahui sekarang di bawah pimpinan kami antikorupsi,” terangnya.

Aksi massa dikomandoi oleh Marlin Punggawa. Selain ke kantor Gubernur dan Dinas Pendidikan, massa juga sempat melakukan aksinya di Kajati Sulsel.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Dugaan Pungli di Sekolah Libatkan Oknum ASN di Sulsel pertama kali tampil pada Parade.id.

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin di Jakarta, Senin, menyebutkan dua persoalan itu bisa berkaitan juga dengan politik uang.  Hal tersebut tentunya perlu dicegah secara bersama-sama.

Menurut dia, petahana atau orang yang memiliki posisi tinggi di satu pemerintahan dan dapat mengendalikan struktur di jajaran ASN menjadi penyebab tiga persoalan kecurangan pemilu, bahkan mungkin terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

“Ini berkelindan, kalau dia tertinggi atau tertinggi di satu kedinasan, anak buahnya itu yang diperintah untuk melakukan apa yang disebut sebagai mobilisasi memberikan bantuan, membagi bansos, dan seterusnya, baru politik uang,” katanya.

Bahkan, menurut Afifuddin, persoalan bansos itu sebenarnya telah ditemukan di 11 daerah pada masa jeda Pilkada 2020, seperti temuan di Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Batam, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Papua.

“Di beberapa kabupaten terjadi aduan ke DKPP terkait dengan apa yang dilakukan jajaran kami. Ketika menindak, jajaran kami dianggap melakukan melampaui kewenangan, dianggap tidak profesional dan etik,” katanya.

Berkaca dari celah potensi kecurangan pemilu pada masa jeda pilkada 3 bulan lalu, dia memandang perlu pengawasan menjadi perhatian bersama terhadap potensi kecurangan pilkada hingga sampai pesta demokrasi daerah itu selesai pada bulan Desember 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya secara optimal melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran pilkada.

Berbagai upaya pencegahan terhadap potensi politik uang, ujaran kebencian, dan bentuk pelanggaran pilkada lainnya akan ditekan semaksimal mungkin. Kendati demikian, kata dia, memerlukan keterlibatan dan komitmen pihak-pihak terkait dan juga masyarakat.

“Kami lakukan dengan berbagai upaya pencegahan bersama stakeholder dan masyarakat, tentu membutuhkan komitmen bersama,” katanya menegaskan.

Walau demikian, lanjut dia, manakala memang upaya pencegahan sudah secara maksimal tetapi masih ada pelanggaran, mau tidak mau penegakan aturan hukum.

“Maka, adanya Sentra Gakkumdu,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bawaslu: Persoalan Politisasi Bansos Berkelindan dengan Netralitas ASN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Risiko penularan COVID-19 mungkin diakibatkan dari penumpukan penumpang di stasiun/halte/terminal dan di dalam transportasi umum,” ujar Tjahjo Kumolo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tjahjo mengatakan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja ASNpada Instansi Pemerintah yang berlokasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dalam Tatanan Normal Baru untuk mengurangi kepadatan transportasi di wilayah tersebut.

“Surat Edaran tersebut bertujuan untuk memastikan agar Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah Jabodetabek menerapkan pengaturan jam kerja dan pembagian sif kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek,” kata Tjahjo.

Dengan SE Nomor 65 Tahun 2020 itu, Tjahjo berharap pengaturan jam kerja dan pembagian sif kerja Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah dapat mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya, baik yang bekerja di kantor atau bekerja di rumah, sesuai dengan SE Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Ia juga meminta agar jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja pada instansi yang bersangkutan.

Tjahjo juga meminta agar sif kerja pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dibagi secara proporsional.

Adapun, peraturan teknis operasional pengaturan jam kerja dan pembagian shift kerja disusun dengan menyesuaikan lingkungan instansi masing-masing.

“Untuk memastikan penerapan hal tersebut, Kementerian/Lembaga/Daerah diminta untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran itu dan melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan melalui tautan https://s.id/pelaporanjamkerjaasn, setiap hari Jumat pada setiap minggunya paling lambat Pukul 16.00 WIB,” pungkas Tjahjo.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tjahjo Kumolo Minta ASN di Jabodetabek Kurangi Kepadatan Transportasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Bamsoet, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengingatkan seluruh ASN agar berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politisasi pilkada dan tetap bersikap netral sebab posisi ASN sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN.

Hal tersebut disampaikannya mengingat ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan daerah termasuk paling rentan dipolitisasi sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kontestasi pilkada.

Apalagi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat 404 aduan terkait dengan ASN hingga 8 Juli 2020.

Mantan Ketua DPR RI itu mendorong pemerintah melakukan langkah pencegahan terjadinya politisasi ASN demi kepentingan dalam pemilu atau pilkada karena ketidaknetralan ASN bisa terjadi karena adanya sumber daya yang besar, seperti fasilitas maupun anggaran.

“Pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah harus memiliki merit system yang matang guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN,” kata politikus senior Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat peran dan kewenangan KASN dalam memberikan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN.

“Terutama, (rekomendasi) dalam hal memberantas dan memberikan sanksi perihal ketidaknetralan ASN,” pungkas Bamsoet.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pilkada 2020, Ketua MPR: ASN Harus Netral pertama kali tampil pada Parade.id.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata di Jakarta, Kamis, mengatakan dari kontestasi pilkada serentak gelombang pertama hingga ketiga sejak 2015 hingga 2018 terus menunjukkan tren kenaikan laporan pelanggaran netralitas ASN.

Pada penyelenggaraan 2020 ini, kata dia potensinya terus melonjak karena saat ini berada di tengah pandemik COVID-19. Hal itu menyebabkan ruang kampanye di media dalam jaringan (daring) semakin luas.

“Karena kanal membuka ruang interaksi juga antara kandidat dengan pemilih. Bisa saja komentar atau tanda jempol sebagai bentuk dukungan menjadi model aduan terbanyak,” ucapnya.

Pada gelombang pilkada serentak pertama hingga ketiga saja kenaikan pelanggaran netralitas ASN mencapai 5-6 kali lipat atau dari 10 hingga 296 persen.

“Bahkan, data dinamis untuk Pilkada 2020, sudah mencapai 136 persen. Artinya, secara purata dari 270 wilayah yang melaksanakan pilkada setiap daerah mempunyai peluang ada satu hingga dua laporan aduan,” tuturnya.

Untuk menekan potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 tersebut, SPD menyarankan agar ada patroli siber pengawasan terhadap ASN di media sosial.

“Karena ruang kampanye lebih pada dunia maya, perlu pengawasan berupa patroli, hal itu dilakukan dengan kerja sama lembaga terkait, tidak hanya penyelenggara pemilu saja,” ujarnya.

Ada beragam alasan mengapa netralitas ASN hilir mudik diperbincangkan dalam pemilu, satu di antaranya karena ASN dianggap mampu menggerakkan potensi sosial dan politik yang mereka miliki.

Apalagi jika pembahasan isu tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pilkada dan majunya petahana dalam hajat demokrasi lokasi seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kudus, Tamzil, kata dia dapat menjadi secuil petunjuk bagaimana netralitas ASN bisa tercemar.

Tamzil diduga menerima suap terkait pengisian jabatan kepala dinas di wilayahnya. Kasus ini menguatkan desas-desus yang berkembang selama ini bahwa kepala daerah memiliki peran khusus untuk pengisian jabatan di daerah.

Dengan kepala daerah memiliki peran khusus terhadap pengisian jabatan seperti kepala dinas dan lain-lain, tindakan itu tentunya bisa berimplikasi pada dukungan yang diberikan ASN saat penyelenggaraan pilkada.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel SPD: Netralitas ASN Krusial di Pilkada 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.