“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Inggris terhadap dukungan dose-sharing vaksin untuk penanganan COVID-19 di Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Jumat.

Menurut Menlu, pengiriman kali ini adalah yang kedua dari pemerintah Inggris, setelah sebelumnya sebanyak 620 ribu dosis vaksin telah diterima Indonesia pada 2 Agustus lalu.

Indonesia telah menegaskan sikap yang mendukung kerja sama global penanganan COVID-19, termasuk melalui skema dose sharing.

Pemerintah juga terlibat secara aktif dalam kerja sama antarnegara untuk penanganan COVID-19.

Selain menyatakan apresiasi atas dukungan dari Inggris, Menlu juga menyampaikan sambutan baik pemerintah RI atas keputusan Inggris yang mengeluarkan Indonesia dari daftar merah (red list) yang mencerminkan situasi COVID-19 di Tanah Air yang kian membaik.

Keputusan itu juga merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Menlu RI dengan Menlu Inggris di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir September lalu, kata Retno.

Dia menambahkan bahwa semangat solidaritas dan kerja sama semua negara merupakan kunci dalam upaya global untuk menangani krisis kesehatan ini.

Dengan kedatangan vaksin gelombang ke-86 tersebut, jumlah total vaksin yang telah tiba di Indonesia, baik dalam bentuk curah maupun jadi, mencapai 278.527.220 dosis.

“Kedatangan vaksin menunjukkan stok vaksin aman. Pemerintah mengejar target pada akhir tahun 2021, 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi. Per 8 Oktober 2021, 46,52 persen penduduk sasaran vaksinasi telah mendapatkan suntikan dosis pertama dan 26,49 persen telah divaksin lengkap,” demikian keterangan Kementerian Kominfo.

Bersamaan dengan upaya vaksinasi yang terus digencarkan, pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

*Sumber: Antara

Artikel Indonesia Terima 240 Ribu Vaksin AstraZeneca dari Inggris pertama kali tampil pada Parade.id.

Pihak berwenang negara itu menangguhkan peluncuran vaksin dua minggu lalu setelah beberapa orang muda yang sudah divaksin terpaksa dirawat di rumah sakit karena mengalami kombinasi pembekuan darah, pendarahan, serta penurunan jumlah trombosit. Beberapa di antara mereka kemudian meninggal.

Laporan TV2 tidak menyebutkan berapa lama penundaan akan berlangsung.

Norwegia adalah salah satu dari belasan negara Eropa yang telah menangguhkan peluncuran vaksin AstraZeneca karena masalah keamanan suntikan tersebut.

Namun, sebagian besar negara kini sudah melanjutkan penggunaan vaksin itu atas saran dari badan pengawas obat-obatan Eropa, European Medicines Agency (EMA).

EMA mengatakan manfaat vaksin AstraZeneca itu dalam melindungi orang dari kematian atau rawat inap terkait virus corona melebihi kemungkinan risikonya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mendukung penggunaan vaksin tersebut.

AstraZeneca, sementara itu, menyatakan bahwa tinjauan data menyangkut keamanan pada lebih dari 17 juta orang, yang sudah diimunisasi di Inggris dan Uni Eropa dengan vaksin buatannya, tidak menunjukkan bukti peningkatan risiko pembekuan darah.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Norwegia Tunda Keputusan soal Penggunaan Vaksin Covid AstraZeneca pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebelum adanya temuan ini, sudah banyak masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin. Pernyataan MUI bahwa vaksin AstraZeneca tetap dapat digunakan meski mengandung babi, tetapi tetap saja akan mempengaruhi kepercayaan sebagian besar masyarakat,” ujar Netty dalam keterangannya kepada media, Selasa (23/03/2021).

Selain soal kandungan babi ini, menurut Netty pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah untuk meyakinkan msyarakat soal kepastian aman atau tidaknya vaksin AstraZeneca.

“Beberapa negara sudah menunda untuk menggunakan vaksin AstraZeneca karena khawatir adanya dugaan soal keamanan dan efek samping yang ditimbulkan. Ini juga akan jadi PR besar bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar bisa percaya dan mau divaksinasi,” terang politisi PKS tersebut.

“Sangat penting bagi pemerintah untuk mengedepankan transparansi agar masyarakat bisa benar-benar percaya,” sambungnya.

Oleh karena itu, Netty meminta agar pemerintah kembali mengedukasi masyarakat. Dan Pemerintah harus terus menggalakkan edukasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah memiliki tugas untuk menangkis segala informasi yang tidak akurat dengan data dan penjelasan yang lengkap. Cara-cara persuasi juga harus dikedepankan agar masyarakat bersedia divaksinasi tanpa ada paksaan,” ungkapnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca menggunakan bahan dari babi dalam proses pembuatannya. Sebelumnya BPOM telah lebih dulu mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin buatan Inggris tersebut.

Meski mengandung babi, MUI tetap membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karena faktor kedaruratan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kandungan Babi di AstraZaneca Turunkan Kepercayaan Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hukum darurat hanya berlaku jika tdk ditemukan Vaksin yg lain yg halal dan jika tdk dilakukan Vaksinasi membahayakan jiwa,” katanya, Ahad (22/3/2021), di akun Twitter-nya.

Bahkan katalisator babi pun menurut beliau cukup menyebabkannya manjadi haram. Seperti enzim tripsin yang hanya berfungsi sebagai katalis, dan tidak ada sama sekali di dalam vaksin.

Boleh jadi vaksi yang dimaksud adalah vaksin AstraZeneca, buatan Korea Selatan. Dan sebagaimana yang diketahui, bahwa vaksin ini sudah diberikan status keharamannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Status haram dari MUI tersebut diberi karena dalam tahapan prosesnya produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Namu begitu, MUI membolehkannya (mubah). Di antaranya karena dinilai mendesak yang menduduki kondisi darurat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Terlanjur Dibeli Pemerintah, Tidak Menyebabkan yang Haram Jadi Boleh pertama kali tampil pada Parade.id.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk melakukan asesmen menyeluruh.

“Sejak awal sudah saya pertanyakan  apakah  izin EUA  AstraZeneca keluar melalui prosedur  standar? Sebagaimana diketahui, tidak dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut di Indonesia,”ujar Netty dalam keterangan media, Selasa, (16/03/21).

Oleh sebab itu, kata dia? mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. 

“Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa  memberikan izin penggunaan darurat.”

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini,  meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan  ada yang disembunyikan.

Dalam pemberitaan media sebelumnya, disebutkan sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia dan lain-lain telah menyatakan menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Inggris tersebut. Akinat adanya  laporan kasus  pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya dari vaksin tersebut.

“Harus ada evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZaneca di luar negeri. Kita butuh cepat dan segera selesaikan  program vaksinasi,  tapi  harus tetap  mengutamakan  keamanan.”

Kita sedang perang melawan COVID-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis, ia mengingatkan.

Netty juga meminta pemerintah agar  memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah.

“Bagaimana nasib 1,1 juta  vaksin yang sudah didatangkan dan 50 juta yang sudah  dibeli pemerintah? Menurut info, masa kadaluwarsa 1,1 juta dosis tersebut  hanya sampai Mei 2021.”

Sekarang sudah memasuki pertengahan Maret. Ia mempertanyakan kalau kita tidak mampu menggunakan vaksin tersebut sebelum masa kadaluwarsanya habis.

“Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian  ini harus jadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin.”

Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri. Penting juga dijelaskan pada masyarakat apakah  skema vaksin gratis COVOX-WHO ini  benar-benar bantuan murni  bebas syarat. Jangan sampai publik berpikir, 1,1 juta dosis gratis didapatkan  karena bersedia membeli 50 juta dosis lainnya.

Terakhir, Netty meminta pemerintah agar  menggencarkan  sosialisasi mengenai vaksin dan vaksinasi. Sosialisasi menurut dia harus masif dan efektif, agar mencegah beredarnya  informasi  hoax dan tidak berdasar.

Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat  dan influencer yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti.

“Hati-hati, jangan salah pilih role model yang malah memberikan contoh buruk pada masyarakat.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Diingatkan Lakukan Asesmen atas Ditundanya Penggunaan AstraZeneca pertama kali tampil pada Parade.id.