Desakan KON ini disampaikan Andi untuk merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan ojol akan diberikan BBM subsidi tetapi dengan skema UMKM.

“Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadala tersebut sangat ambigu, tidak jelas, dan juga tidak memberikan solusi bagi kebutuhan BBM untuk pengemudi ojol. Pasalnya, pernyataan mengenai skema subsidi BBM, meskipun masih dalam tahap pembahasan tetapi tetap saja ujung-ujungnya adalah subsidi BBM untuk ojol dicabut,” kata Andi.

KON kata Andi, menduga bahwa apa yang disampaikan Bahlil hanya akal-akalan saja untuk meredam kemarahan driver online yang menolak pencabutan subsidi BBM bagi mereka.

“Jika subsidi BBM untuk pengendara transportasi online maka otomatis menambah beban pengeluaran mereka, selain pengeluaran lain yang selama ini menjadi beban aktivitas usaha dalam mengais rezeki di jalanan atas belas kasihan perusahaan aplikator memberikannya order, entah itu order penumpang, maupun makanan dan juga paket barang atau dokumen,” katanya.

“Itu pun pendapatan mereka dipotong lagi sebesar 20-30 persen. Akibatnya para pengendara transportasi online tidak bisa lepas dari kubangan kemiskinan,” imbuhnya.

Padahal menurut Andi, kebutuhan BBM itu sangat vital bagi pengendara transportasi online, baik itu motor maupun mobil, untuk mengais rezeki di jalanan. “Kondisi inilah yang mestinya dipahami dan dimengerti sebagai pejabat negara,” tekan Andi.

Perlu dipahami oleh Bahlil kata Andi, bahwa pengendara transportasi online ini bukan UMKM. Mereka itu pelaku usaha dengan modal motor atau mobil tetapi mendapatkan orderan dari perusahaan aplikator. “Kalau UMKM itu kan modal sendiri. Cari orderan sendiri, seperti tukang dagang bakso, pemilik warteg, dan lain-lain,” kata dia.

Tidak tepat menurut Andi ojol atau transportasi online itu dikatakan UMKM. Kalaupun dimasukkan sebagai UMKM, kemudian dikasih modal usaha, tetap saja kata dia tidak bisa berkembang modal usaha, karena orderannya tergantung belas kasihan perusahaan aplikator.

“Untuk itulah, kami mendesak Negara Berlakukan BBM subsidi tanpa syarat. Kembalikan seperti semula. Beri kami pengendara ojol ini subsidi BBM tanpa syarat supaya tidak tambah melarat,” tegas Andi.

Hal lain, KON mempertanyakan adanya skema bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi BBM bagi pengendara transportasi online. Ia mempertanyakan itu karena dirasa skema tersebut terindikasi bakal tidak dapat memenuhi kebutuhan terhadap BBM.

“Kalau kalau toh skema itu diterapkan maka dana yang diberikan tidak bakal mencukupi pembeliaan BBM. Misalnya saja duit BLT itu sebesar Rp300.000–sedangkan kebutuhan BBM motor sehari bisa mencapai Rp20.000/hari. Kalau sebulan sudah menghabiskan duit Rp 600.000,” paparnya.

“Jika demikian maka dari BLT itu pemerintah hanya bisa menutup kebutuhan BBM selama setengah bulan. Sedangkan setengah bulannya lagi ditanggung pengendara ojek motor online. Itu baru motor, belum yang menggunakan mobil,” tambahnya.

Andi mengatakan kalau pemerintah menggunakan skema BLT maka itu tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah kebutuhan BBM bagi ojol. Bahkan kata dia akan menambah beban ojol maupun pemerintah.

“Hitungan kami, saat ini ada sekitar kurang lebih ada 4 juta ojol. Kalau semua dapat BLT senilai Rp300.000 maka pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp1,2 triliun. Sedangkan dengan dana segitu, tidak cukup menutup kebutuhan BBM bagi ojol selama sebulan,” kata Andi.

“Kalau pemerintah nekad menetapkan kebijakan pencabutan subaidi BBM buat ojol dengan skema BLT dan lain-lain, kami akan tetap turun ke jalan menolak pencabutan subsidi BBM bagi ojol. Sedangkan bagi yang menerima pencabutan BBM dengan skema BLT dan lain-lain, mereka itu ojol gadungan,” tukas guraunya.

Menteri Bahlil disebutkan bahwa skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih dalam tahap pembahasan. Namun, dalam keterangan terbarunya, ia memberi sinyal bahwa pengemudi ojol bakal tetap mendapatkan subsidi, dengan menggunakan skema atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dalam skema subsidi BBM, itu masih kita godok dan sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang, itu skemanya mungkin akan blending antara adanya subsidi BBM dan pengalihan ke subsidi BLT,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Desak Pemerintah Berikan Subsidi BBM ke Ojol tanpa Syarat pertama kali tampil pada Parade.id.

Perkataan Bahlil itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Agustus 2022, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 5,44 persen dan inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,35 persen.

“Data yang dirilis BPS, menggambarkan kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi yaitu sektor industri pengolahan sebesar 0,82 persen terhadap 5,44 persen,” paparnya, Senin (8/8/2022), saat menyampaikan konferensi pers dengan topik “Ekonomi Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.

Hal ini kata dia sejalan dengan data realisasi investasi triwulan II 2022 yang telah dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM pada 20 Juli 2022 bahwa kontribusi terbesar realisasi investasi berasal dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya yaitu sebesar Rp48,2 triliun atau 15,9 persen dari total capaian realisasi Rp302,2 triliun. Tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pemerintah pun kata dia hadir untuk mendorong dunia usaha agar menciptakan lapangan kerja.

“Presiden memerintahkan agar investasi tidak hanya fokus pada teknologi tinggi saja, tetapi juga investasi padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Investasi naik, lapangan pekerjaan juga naik. Jadi imbang,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ekonomi Indonesia Triwulan II 2022 Posisi On The Track, Kata Bahlil pertama kali tampil pada Parade.id.

Dugaan keinginan rencana Bahlil memindahkan pabrik baru pupuk Kaltim ini dapat disimak melalui statment-nya pada tanggal 15 Juni 2022 di Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat. Demikian kata Sekjend DPP KP2IT Abdul Syukur Sangadji saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/6/2022).

Salah satu alasan mengapa rencana pemindahan pembangunan pabrik baru pupuk Kaltim ke Fakfak yakni mempertimbangkan kondisi pelabuhan. Namun, menurut Syukur persoalan itu adalah persoalan kecil.

“Dengan kecanggihan alat berat dan sistem penggalian—memakai teknologi canggih bisa menjawab alasan Bapak Investasi Bahlil ini. Misal soal kedalaman laut yang 8 meter bisa menjadi 20 meter dan atau sedalam mungkin,” kata dia.

Cara pandang Bahlil ini pun menurut dia mesti diluruskan. Agar jangan sampai menciderai masyarakat Teluk Bintuni.

“Otomatis pemerintah pusat telah menciderai janji pembangunan dan investasi buat masyarakat di Teluk Bintuni sebagai kawasan pembangunan industri. Dan ini menjadi preseden buruk pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kepercayaan yang selama ini dibangun untuk pembangunan pabrik baru pupuk Kaltim ini,” paparnya.

“Padahal pemerintah daerah Teluk Bintuni telah menyiapkan 200 hektare yang akan menjadi kawasan industri berbasis petrokimia terbesar—berlokasi di Kampung Obor, Sumuri,” sambungnya.

KP2IT sendiri menurut dia kecewa atas rencana pemindahan pabrik baru pupuk Kaltim tersebut. Pasalnya, rencana pembangunan pabrik di Teluk Bintuni sudah berjalan cukup lama, terlebih sudah dikonsolidasikan Pemerinah Pusat.

Ia pun meminta agar Menteri Bahlil berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dimana kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan industri khusus menjadi prioritas pembangunan—menggaet investasi dalam membangkitkan perekonomian nasional.

“Kami meminta Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia agar segera mengurungkam niatnya, karena hal ini berdampak pada kondisi dan situasi masyarakat adat. Baik itu masyarakat adat di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni,” katanya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel KP2IT Mempersoalkan Rencana Pemindahan Pabrik Baru Pupuk Kaltim ke Fakfak pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami membicarakan mengenai perkembangan terbaru yang dapat dijadikan potensi investasi di Indonesia bagi para investor asing khususnya investor asal Negeri Paman Sam ini,” demikian kata Bahlil, Sabtu (14/5/2022).

Pemerintah Indonesia menurut dia sangat terbuka dengan masuknya investasi ke Indonesia, terutama untuk investasi yang berkeadilan dan kolaboratif.

“Karena kami berpendapat bahwa sebuah investasi yang berkembang itu harus dimanfaatkan oleh semuanya, serta dapat tumbuh dan besar bersama-sama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Salah satunya adalah rencana investasi Air Products nilainya sebesar USD15 miliar, untuk saat ini sudah terealisasi tahap pertama sebesar USD7 miliar.

“Sekarang tugasnya adalah pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi. Karena uangnya sudah ada, proyeknya sudah ada.”

Pertemuan hari ini dengan Bapak Presiden dengan Pak Seifi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu tapi sudah merata.

“Mendampingi Bapak Presiden @jokowi menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi, di Hotel Ritz Carlton, Washington DC untuk membicarakan implementasi rencana investasi yang sudah disepakati sebelumnya di Dubai pada November 2021 yang lalu.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kegiatan Menteri Bahlil di Amerika Serikat dengan Pejabat Lainnya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Betulkah? Motifnya apa? Apa mereka inginnya tidak ada Pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan.? Atau apa kira2 motif mereka meminta Pemilu ditunda? #Liberte,” tanyanya, kemarin, Senin (10/1/2022).

Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas menurut itu sesat. Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap.

Dan jika betul banyak pengusaha menghendaki Pemilu 2024 ditunda, maka demi hukum Presiden dan Wapres yg sekarang akan berakhir masa jabatannya di 2024.

“Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya. Itulah hukumnya.#Liberte!” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi Covid-19.

Di dunia usaha, kata dia, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik. Demikian katanya, Ahad.

Menurut Bahlil, hal ini juga karena kalangan pengusaha baru merasa selesai babak belur dengan persoalan kesehatan akibat Covid-19.

“Dalam masa pemulihan tidak ingin diganggu persoalan politik.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Bahlil Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Benny: Motifnya Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinasi teknis pun kata Bahlil dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah dilakukan.

“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin, 10 Januari 2022 khusus untuk IUP,” kata Bahlil, kemarin.

Sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Presiden, lanjutnya, yakni untuk sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang dicabut izinnya karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa hari ini (kemarin, red.) pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan tambang mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha, dan HGU perkebunan seluas 34,448 ha. Pencabutan itu karena pemegang izin tidak pernah menyampaikan rencana kerja, tidak aktif, atau ditelantarkan.

“Pemerintah terus memberikan kemudahan izin usaha, tetapi izin yang disalahgunakan akan dicabut,” kata Presiden.

Di saat yang sama, pemerintah memberi kesempatan kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pencabutan IUP, HGU, dan HGB terhadap Sejumlah Perusahaan Segera Dilakukan pertama kali tampil pada Parade.id.