“Kongres VII FSB NIKEUBA ini mengambil tema “Transformasi Tenaga Kerja di Era Digital Menuju Pekerjaan Yang Adil dan Berkelanjutan.” Agenda Kongres VII FSB NIKEUBA juga sedianya akan dilakukan selama 19-22 Juni 2024 di Hotel Fashion, Legian, Bali, dengan dihadiri 75 delegasi dari perwakilan Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA se Indonesia.

Pembukaan Kongres VII FSB NIKEUBA dimeriahkan dengan Tari Pendet khas Bali dan dibuka langsung oleh Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban.

Dalam sambutannya, Presiden KSBSI mengapresiasi atas terselenggaranya Kongres VII FSB NIKEUBA yang diselenggarakan di Bali.

“Dari seluruh afiliasi KSBSI, mungkin baru ini kongres federasi yang dilakukan di Bali. Untuk itu, KSBSI mengapresiasi dan mengucapkan selamat memilih kepengurusan baru DPP FSB NIKEUBA.” kata Elly Rosita Silaban.

Elly Rosita Silaban menambahkan bahwa regenerasi kepemimpinan dan laju roda organisasi harus terus dijalankan. Organisasi harus bisa melahirkan sumber daya pengurus yang berkualitas, intelek dan mampu memimpin organisasi dan berintegritas.

On the  Track

Carlos Rajagukguk mengatakan, sejauh ini, FSB NIKEUBA telah berjalan sesuai dengan koridor yang benar dan sesuai cita-cita organisasi.

“Kawan-kawan semua, FSB NIKEUBA sudah berjalan on the track yaa. Karena Saya sebagai Ketua Umum DPP juga kawan-kawan Ketua Umum yang lain, kita masih on the track dalam skala nasional, kita masih di bawah komando KSBSI,” kata Carlos dalam acara pembukaan Kongres FSB NIKEUBA KSBSI yang ke-7 yang digelar di Fashion Hotel, Legian, Bali, Rabu (19/6/2024).

Ia menegaskan tetap mengawal berbagai isu nasional sepeti Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sampai detik ini, menurutnya, bukannya diperbaiki namun justru mendegradasi hak-hak Pekerja/Buruh.

“Ini sudah disampaikan, bukan hanya didepan internal organisasi kita. Tapi juga di depan Kementerian dan kepada pemerintah pun, apa yang terjadi hari ini, bukan memperbaiki undang-undang, tapi mendegradasi hak-hak Buruh di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Carlos juga mengupas penolakan Buruh dan Pekerja atas disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

FSB NIKEUBA menjadi salah satu serikat yang meminta aturan tersebut ditolak, namun juga meminta pemerintah mencabut dan menghapusnya. Menurut Carlos, program Tapera sangat memberatkan, sementara sudah ada program perumahan Buruh seperti Tapera di BPJS Ketenagakerjaan dalam program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang sudah berjalan sampai saat ini.

Tantangan Regulasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto yang juga Wakil Ketua Bidang Program DPP FSB NIKEUBA memberikan apresiasi kepada Pengurus yang hadir dalam Kongres FSB NIKEUBA Ke-7 ini. Menurut Dedi mencari pemimpin di serikat buruh saat ini memang tidak gampang.

“Kita butuh orang-orang yang loyal, yang komit dan mau berkomunikasi ke bawah,” kata Dedi. Ia mengulas, bahwa saat ini sudah makin sulit mencari SDM di serikat buruh karena banyaknya tantangan regulasi yang dibuat pemerintah yang menyulitkan makin menyulitkan Buruh dalam merekrut anggota.

“Karena tantangan-tantangan di serikat buruh adalah.. regulasi yang menjadi salah satu momok yang menakutkan buat kita, ketika kita hari ini mempertahankan anggota pun sangat sulit apalagi merekrut.” ulasnya. Namun begitu, kata Dedi, di setiap tantangan itu pasti ada solusi-solusi.

“Saya yakin, Undang undang adalah produk manusia, produk parlemen, (maka) Undang undang bisa kita revisi,” tandasnya.

Dedi juga mengulas salah satu tantangan dari regulasi yang dihadapi buruh selain Omnibus Law UU Cipta Kerja, adalah program Tapera kedepannya. Oleh karena itu, Dedi berharap, Buruh NIKEUBA tidak boleh diam.

“Saya berharap, Buruh tidak diam, dan perlawanan di jalanan tidak boleh ditinggalkan,” tandasnya.*

Artikel Kongres Ke-7 FSB NIKEUBA di Bali Menentukan Pemimpin Baru Empat Tahun ke Depan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tentunya kami butuh pendampingan secara terus menerus dari tim BNPT. Kami merasa terbantu dengan adanya asesmen sistem keamanan yang dilakukan lembaga pemerintah dalam menyambut gelaran Word Water Forum Ke-10 pada 18-25 Mei 2024 mendatang,” akunya, dalam acara sosialisasi, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya apa yang dilakukan BNPT sangat tepat dalam membangun kesiapsiagaan dan awarrenes pengelola objek vital strategis nasional dalam mencegah potensi aksi terorisme, terutama dalam menghadapi agenda global yang dilaksanakan di Indonesia.

“Bali sekarang akan menghadapi World Water Forum, yang tentunya ini menjadi suatu catatan penting juga di mana kami, PLN Group akan melakukan siaga terkait dengan forum tersebut,” kata Heri.

Pembekalan yang diberikan oleh BNPT diakuinya amat sangat berguna untuk memastikan situasi  perseroan dalam situasi yang aman terkendali.

Word Water Forum Ke-10 menjadi perhelatan besar yang diselenggarakan Indonesia di Bali tahun 2024.

Pemerintah pun terus mempersiapkan agenda internasional dengan sedetail mungkin, demikian juga keamanan di Bali.

Aparat keamanan terus bersinergi mengamankan setiap wilayah, mulai penjagaan keamanan yang dilakukan Polri dan TNI sampai dengan asesmen sistem keamanan setiap venue yang akan digunakan hingga sistem keamanan objek vital strategis.

Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Kemaritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan WWF merupakan ajang pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air.

Luhut menyebut, setidaknya 14 kepala negara dan sekitar 50 ribu peserta akan hadir di forum tersebut.

“Ada 14 kepala negara dan 50 ribu (peserta) yang akan hadir,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

(Rob/parade.id)

Artikel Sinergitas Kementerian/Lembaga Sambut Word Water Forum ke-10 di Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pernyataan sikap Forum Peduli Keberagaman Bali yang diterima media:

PRESS RELEASE

PERNYATAAN SIKAP FORUM PEDULI KEBERAGAMAN BALI

Kami dari Forum Peduli Keberagaman Bali menyatakan sikap mengutuk dan mengecam KERAS pernyataan Oknum Anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna yang diduga telah melakukan penistaan agama dan melakukan ujaran kebencian melalui Media Sosial yang telah viral ke seluruh Indonesia :

1. Menyikapi dugaan pernyataan penistaan agama dan ujaran kebencian dari ARYA WEDAKARNA anggota DPD RI Dapil Bali yang viral melalui Media Sosial dan menimbulkan kegaduhan secara Nasional serta keresahan Masyarakat di Bali khususnya maka Kami dari Forum Peduli Keberagaman Bali pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 telah melaporkan Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI / Anggota DPD RI Dapil Bali dengan Laporan Polisi Nomor LP/10/I/2024/SPKT/POLDA BALI tanggal 03 Januari 2024 agar Pihak Polda Bali segera menindaklanjuti laporan tersebut dan Arya Weda Karna di bawa ke Pengadilan atas dugaan pernyataannya yang rasis berbau SARA dan tidak menghormati Bhineka tunggal Ika, Pancasila sebagai ideologi NKRI dan UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI.
2. Bahwa Provinsi Bali merupakan bagian Wilayah NKRI demikian juga penduduknya merupakan Warga Negara Republik Indonesia di jamin oleh Undang-undang untuk hidup dan menetap serta mencari nafkah di wilayah NKRI tanpa membeda- bedakan unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), Kami mengecam dan mengutuk KERAS kata-kata Arya Weda Karna Oknum DPD RI Dapil Bali :

” kita pakai Bahasa Bali nya yang tamiu- tamiu yang tinggal sementara itu lagi cari makan, tamiu ya pak ya, anda kan pendatang disini hah!!”” dan ““KENAPA !!! apa agama sampean gak ngajari hah !!!! APA AGAMA KAMU !!! hina sekali kamu kamu ini ya, ganti itu saya gak mau yang front liner front liner itu saya mau gadis bali yang kayak kamu rambutnya keliatan terbuka, JANGAN KASIH YANG PENUTUP PENUTUP GAK JELAS THIS IS NOT MIDLE EAST”

Pernyataan Arya Weda Karna ini sangat tidak pantas di ucapkan oleh anggota DPD RI yang seharusnya ketika berbicara “ Mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan prilaku guna menjaga perasaan orang lain” sesuai Kode etik DPD RI huruf e dan pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” dan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Pernyataan Arya Weda Karna tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan merupakan ujaran kebencian dan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A (2) jo 28 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 a ayat (1) KUHPidana.

3. Bahwa Saudara Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI / Anggota DPD RI Dapil Bali bukan hanya kali ini menyulut dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian akan tetapi Kami menduga Arya Weda Karna telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif dan menimbulkan kegaduhan di tengah Masyarakat khusus nya di Bali sehingga sangat mengganggu keharmonisan kehidupan Masyarakat di Bali yang saat ini telah terjalin keharmonisan antar penduduk.
4. Bahwa Kami Forum Peduli Keberagaman Bali pada tanggal 20 Desember 2017 lebih awal telah melaporkan Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI / Anggota DPD RI Dapil Bali atas Laporan Polisi Nomor LP/506/XII/2017/Bali/SPKT tanggal 20 Desember 2017 atas tindak pidana Ujaran Kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan tindak pidana menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dan/atau penistaan agama sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan/atau Pasal 16 UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
5. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/506/XII/2017/Bali/SPKT tanggal 20 Desember 2017 telah masuk tahap Penyidikan sesuai SP2HP dari Direskrimsus Polda Bali Nomor : B / 128 / V / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 atas Laporan Polisi Nomor LP/506/XII/2017/Bali/SPKT tanggal 20 Desember 2017 tentang peningkatan status perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan atas perkara tersebut, ARYA WEDAKARNA telah di periksa penyidik pada tahap PENYIDIKAN dan saat ini Ditkrimsus Polda Bali tinggal gelar perkara untuk menentukan status hukum ARYA WEDAKARNA, Kami mendesak agar Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra memerintahkan Dirkrimsus Polda Bali untuk melakukan gelar perkara atas LP/506/XII/2017/Bali/SPKT tanggal 20 Desember 2017 dan segera menetapkan TERSANGKA ARYA WEDA KARNA selanjutnya di tahan dan segera di adili di Pengadilan agar ada kepastian hukum atas perkara tersebut dan tidak terjadi gejolak di Masyarakat atas kegaduhan yang di lakukan Oknum DPD RI ARYA WEDA KARNA yang telang berlangsung secara berulang-ulang dan Kami juga Mendesak Kapolda Bali agar secepatnya memproses Laporan Polisi Nomor LP/10/I/2024/SPKT/POLDA BALI tanggal 03 Januari 2024 atas nama Terlapor Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI / Anggota DPD RI Dapil Bali agar segera menetapkan Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI menjadi TERSANGKA.
6. Kami Forum Peduli Keberagaman Bali juga telah membuat Laporan ke Dewan Kehormatan DPD RI di Jakarta agar Ketua DPD RI dan Ketua BK DPD RI segera memproses laporan Kami dan secepatnya memberhentikan Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI sebagai Anggota DPD RI dengan tidak hormat oleh sikap dan tindakan ARYA WEDA KARNA yang telah melanggar kode etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Kami juga bersurat kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra agar secepatnya memproses Laporan Polisi Nomor LP/10/I/2024/SPKT/POLDA BALI tanggal 03 Januari 2024 atas nama Terlapor Dr. SHRI I. G. N. ARYA WEDAKARNA MWS., S.E (MTRU) MSI / Anggota DPD RI Dapil Bali dan Laporan Polisi Nomor LP/506/XII/2017/Bali/SPKT, tanggal 20 Desember 2017.

Demikian Pernyataan sikap ini Kami nyatakan dan Kami mengucapkan trima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Media yang telah mensuport proses penegakan hukum atas oknum DPD RI Arya Weda Karna demi tegaknya due proses of law dan equality before the Law, Bahwa setiap orang sama di mata hukum dan menjalani proses hukum yang adil.

Denpasar 4 Januari 2024

Hormat Kami

ZULFIKAR RAMLY . S , S.H.,M.Hum

Advokat/Pelapor dan Kordinator Forum Peduli Keberagaman Bali

Artikel Forum Peduli Keberagaman Bali Menyatakan Sikap atas Pernyataan Arya Wedakarna pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pelaku fesyen harus benar-benar kreatif agar bisa bersaing mengingat persaingan usaha di bidang ini sangat ketat baik di pasar lokal maupun internasional. Nilai tambah juga harus ada dalam hal promosi dan pemasaran,” kata Menparekraf Sandiaga saat bertemu langsung para pelaku ekraf di Bali.

Ia menilai sampai saat ini memang promosi dan pemasaran yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelaku ekraf. Oleh karena itulah pemerintah konsisten untuk terus melakukan pelatihan dan pendampingan terkait hal tersebut.

“Setelah melakukan program pelatihan dan pendampingan maka harus ada keberlanjutan program terutama untuk mendukung pemasaran dan pembiayaan. Dan, hal ini yang harus kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah hingga industri,” katanya, dikutip laman Kemenparekraf.

Ia menekankan pentingnya pelaku ekraf khususnya fesyen untuk membangun citra produk atau branding yang kuat. Di sisi lain persoalan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI juga harus menjadi perhatian.

Kota Denpasar sendiri sudah terbentuk sebagai Kabupaten/Kota Kreatif sehingga ke depan diharapkan bisa ditingkatkan kelasnya menjadi UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

“Saya akan mendorong rencana aksi ini agar lebih komprehensif dan para pelaku ekonomi kreatif di sini harus menjadi aktor yang aktif, untuk membangun daerah karena ekraf ini bisa mendorong penciptaan lapangan kerja enam kali lipat lebih banyak dari sektor-sektor lain termasuk manufaktur,” ujarnya.

Menparekraf juga menjelaskan keragaman alam dan budaya di Kota Denpasar sudah terbentuk, ekosistemnya juga sangat beragam dengan subsektor fesyen yang menjadi unggulan.

“Selain memiliki Desa Wisata Serangan, sekarang ada ekosistem ekraf yang sangat beragam. Kita lihat berbagai produk ekonomi kreatif yang bisa disentuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ujarnya.

Hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga dalam kesempatan tersebut Staf Khusus Menparekraf Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-isu Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Brigjen TNI Ario Prawiseso; Kepala Biro Komunikasi Kemenprekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun.

(Rob/parade.id)

Artikel Menparekraf Dorong Ini ke Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Stok tersebut sebagian berada di gudang-gudang petani dan tempat penyosohan. Setiap hari selalu ada distribusi dari penyosohan ke pasar-pasar. Itu yang sudah kita cek langsung,” Syahrul menyampaikan, Jumat (3/2/2023).

Untuk menstabilkan harga, Syahrul mengaku melakukan operasi pasar.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk memantau ketersediaan pangan kita, khususnya beras, di beberapa daerah.

“Langkah ini sebagai upaya verifikasi data dari standing crop, KSA BPS, maupun citra satelit. Insya Allah beras kita cukup, dan akan ada panen raya kembali pada Januari-Maret mendatang,” keyakinannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mentan Klaim Ketersediaan Beras di Provinsi Ini dalam Kondisi Aman dan Mencukupi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan yang mempermalukan Indonesia yang saat ini sedang menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 di bali. Menyikapi insiden tersebut, sebagai Ketua, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku masyarakat Bali yang dengan gagah berani menghalau aksi pendukung teroris Papua merdeka ini,” demikian kata Muhammad Zulkifli, dalam keterangannya kepada media.

Atas sikap nasionalisme rakyat Bali, BMI berharap, menjadi contoh bagi seluruh Ormas di seluruh Indonesia, untuk selalu bersinergi dengan aparat dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan kekuatan kepada saudara-saudaraku masyarakat Bali dalam rangka menghalau gerakan-gerakan yang bertujuan merongrong NKRI,” harapnya.

BMI sendiri, kata Zul, sapaan akrabnya, mengutuk keras tindakan mahasiswa Papua di Bali, tanggal 16 November 2022 itu, yang dinilai secara terang-terangan melakukan aksi dukungannya kepada Papua Merdeka.

“Kami berharap pihak aparat tidak perlu lagi mentolelir aksi-aksi apa pun yang mengarah kepada usaha untuk merongrong NKRI,” harapnya.

Soal massa aksi yang dinilai BMI mendukung Papua Merdeka viral di jagad maya. Massa aksi dengan massa penolak sempat bersitegang.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Apresiasi Masyarakat Bali Menghalau Massa Aksi Pendukung Papua Merdeka pertama kali tampil pada Parade.id.

Berdasarkan tayangan langsung Youtube Kemkominfo TV, yang dipantau di Bali, Senin dini hari, Kishida tiba setelah sejumlah pemimpin G20 lain tiba lebih dulu di Bali, di antaranya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Kemudian ada Menteri Luar Negeri Rusia Segey Lavrov, Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab, Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional (ILO) Gilbert F. Houngbo dan Presiden Islamic Development Bank (ISDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser juga tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Selain itu hadir juga Menteri Luar Negeri Mexico Marcelo Ebrard Casaubon, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Republik Korea Yoon Suk-yeol beserta istri Kim Keon-hee. Kedatangan kepala negara/delegasi dan tamu undangan lain, akan berlangsung hingga tanggal 15 November 2022, sehari sebelum puncak KTT G20 16 November 2022.

Dalam keterangannya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai setelah mendarat dari Kamboja, Ahad (13/11/2022) malam, Presiden Jokowi menyatakan kehadiran 17 pemimpin negara G20 sangat menggembirakan, mengingat situasi global tidak dalam kondisi baik.

(Ant/parade.id)

Artikel 17 Kepala Negara Konfirmasi Kehadirannya di KTT G20 Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebagai co chair Pandemic Fund saya menyampaikan bagaimana pentingnya inisiatif ini,” kata dia, Senin (14/11/2022).

Pandemic Fund sejak dibentuk 8-9 September 2022, lalu sampai saat ini kata Basri telah berhasil menghimpun dana $1.4 milyar. Dana ini akan diberikan untuk investasi dalam prevention, preparedness and response (PPR) di low and middle income countries.

“Setiap sen dana yang di investasikan ini akan menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Investasi dalam PPR di low and middle income countries adalah langkah nyata G-20 untuk dunia. Langkah panjang sejak Italia Presidency dan Indonesia Presidency telah berhasil membuat kesepakatan besar ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Launching of The Pandemic Fund di G20 Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi selaku Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI dan Partai Buruh yang ikut memberikan bantuan, mengaku duka sangat mendalam apa yang dialami oleh korban.

“Kami berduka sangat dalam, karena Bali selama ini amat mengandalkan sektor pariwisata, yang amat terpuruk sejak masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sehingga menggugah kami (Partai Buruh, KSPI dan KSPSI Andi Gani,” katanya kepada media, Senin (7/11/2022).

Buya berharap, bantuan yang diberikan oleh Partai Buruh dapat menjadi jembatan silaturahmi antara masyarakat Bali dengan KSPI dan KSPSI Andi Ganj bersama Partai Buruh yang semakin baik demi mewujudkan Indonesia menjadi Negara Sejahtera, sesuai amanat dan cita-cita mulia partai.

Sembari memberi bantuan, warga korban longsor juga diperkenalkan soal Partai Buruh oleh Buya. Salah satunya menyebut bahwa Partai Buruh ini diinisiasi oleh 11 organisasi buruh (termasuk KSPI dan KSPSI Andi Gani).

“Dimana saat ini dipimpin oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh—melanjutkan kepemimpinan almarhum Muchtar Pakpahan yang menjadi Ketua Umum Partai Buruh sebelumnya,” kata dia.

Hal yang sama juga diperkenalkan oleh Katimsus Partai Buruh Said Salahuddin di Balai Subak Blimbinh Sari Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.

“Bahwa KSPI dan KSPSI Andi Gani adalah dua Konfederasi terbesar buruh yang ada di republik Indonesia ini,” kata dia.

Sementara itu Ferry Nuzarli selaku Pimpinan Pusat KSPSI Andi Gani dalam sambutannya mengatakan soal bantuan itu, bukan yang pertama kali dilakukan oleh KSPI dan KSPSI Andi Gani. Hal ini, kata dia, sebagai bentuk kepedulian kepada kaum buruh yang ter-PHK maupun kepada masyarakat Indonesia di mana pun berada.

Ia juga memperkenalkan Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja yang akan berjuang meningkatkan kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia.

“KSPI dan KSPSI Andi Gani bekerja sama dengan Satuan Mako Brimob Polri dan Brimobda Polda Bali, pada hari ini melakukan aksi kepedulian berbagi ratusan paket sembako terhadap para korban terdampak di daerah-daerah yang disebutkan di atas,” kata dia.

Selain Buya, Said, dan Ferry, juga hadir Wasekjend Partai Buruh Indri Yulihartini, Ketua Exco Partai Buruh Ketut Suwandi, serta beberapa perwakilan dari pimpinan Exco kabupaten/kota di provinsi Bali. Hadir pula tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Pecatuh, Kuta Selatan, Badung, Bali.

(Rob/parade.id)

Artikel Peduli Partai Buruh kepada Korban Longsor di Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini kita Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan dan tadi sudah dilaporkan kesepakatan yang sebelumnya telah tercapai akan terus dimonitor di level teknis oleh Pak Kadis (Kadispar Provinsi Bali),” kata Sandi, baru-baru ini.

Sebelumnya para pemangku kepentingan di Canggu telah menyepakati enam poin. Yakni batasan desibel suara maksimal 70 desibel untuk area outdoor, batasan waktu operasional hingga pukul 01.00 WITA, komitmen pelaku usaha dan masyarakat serta aparat dalam rangka pengawasan di lapangan, konsistensi masyarakat dan pengusaha dan (aparat), serta konsisten melakukan pengawasan secara bersama-sama, tetap mengingatkan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar agar jangan sampai melampaui batas-batas yang disepakati.

Selain itu juga akan terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi serta penegakan aturan.

Menparekraf mengatakan, kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya akan terus diperkuat termasuk untuk nantinya ditingkatkan dalam bentuk regulasi sehingga dapat menjadi payung hukum agar dapat dilakukan penindakan jika ada yang melanggar peraturan tersebut. Pariwisata harus dapat menghadirkan harmoni dan keseimbangan sehingga harus dapat memperhatikan semua sisi sehingga tercipta kenyamanan bukan hanya bagi wisatawan tapi juga masyarakat setempat.

“Saya berharap sekali agar kesepakatan yang sudah tadi disampaikan dimonitor terus dan ditingkatkan nanti dalam bentuk regulasi yang sudah mempertimbangkan perhitungan dari perkembangan zaman dan kami harapkan bahwa ini bisa membawa Canggu ke arah lebih baik. Kesepakatan yang sudah terjalin dua hari lalu kita harapkan bisa ditingkatkan di dalam payung hukum yang bisa menjadi dasar dari implementasi dan supervisinya,” katanya, dikutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf mengatakan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian akan hal ini. Terlebih Bali dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang sebelumnya juga menjadi tempat penyelenggaraan rangkaian event internasional seperti World Tourism Day, World Conference on Creative Economy, dan lainnya.

“Kita ingin ini diselesaikan dengan kearifan lokal dan kita harapkan ini bukan yang pertama dan kita akan monitor sampai G20. Kita harapkan ini semuanya bisa tercapai solusi dan yang dikedepankan adalah pendekatan adat dan budaya,” ujar Sandiaga.

Lebih jauh, kata Menparekraf, hal ini harus jadi momentum dalam upaya menghadirkan penataan pariwisata yang lebih baik di Bali. Bagaimana nantinya Pemprov Bali juga dapat menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk melakukan penataan dari segi peruntukan kegiatan usaha.

Bali sebagai pusat pariwisata tanah air memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga kepulihan yang saat ini sudah berjalan dengan hadirnya wisatawan dapat memberikan dampak yang luas terhadap kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,1 juta dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.

“Kenapa tidak kita melakukan transformasi bukan hanya Recover Together Recover Stronger tapi juga Recover Better. Karena juga ada permasalahan yang lain seperti sampah, air, isu-isu keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf yang menaruh perhatian besar terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Canggu. Hal ini dikatakannya harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Ini perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat dan jadi momentum yang sangat penting untuk mengevaluasi hal-hal yang memang kita perlu perbaiki karena pariwisata itu dinamis, terus berkembang. Tentu juga dalam perkembangan ini juga ada norma-norma, ada peraturan yang harus kita sepakati,” kata Cok Ace.

Ia juga mendorong agar poin-poin yang telah disepakati kedua belah pihak juga ditindaklanjuti dengan mendetailkan hal-hal teknis.

“Seperti kesepakatan 70 desibel itu dihitung dari mana. Apakah di depan speaker, 10 meter, apa 50 meter, apa 100 meter, ini yang belum (disepakati) sehingga sangat relatif. Sehingga kami mohon ini dilengkapi dalam kesepakatan tersebut,” kata Cok Ace.

Ia mengatakan, kesepakatan ini nantinya akan menjadi cikal bakal dalam penyempurnaan regulasi karena saat ini peraturan yang ada baru mengatur tentang batas tingkat kebisingan untuk area indoor.

“Karena waktu (peraturan) dibuat tahun 2012, belum ada yang namanya Beach Club dan itu harus terus adaptasi,” kata Cok Ace.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Henky Manurung; Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Fadjar Hutomo; Direktur Manajamen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, Syaifullah; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun; serta sejumlah OPD perangkat pemerintah daerah Kabupaten Badung dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Badung.

(Rob/parade.id)

Artikel Menparekraf Apresiasi Pelaku Parekraf Badung, Bali terkait Polusi Suara pertama kali tampil pada Parade.id.