“Dulu himbauan ke anak2 agar rajin menabung – sekarang himbauannya agar raji ngutang,” kata dia, Jumat (26/3/2021), di akun Twitter-nya.

Dikutip beritasatu.com, Sri, selain berharap berbagai stimulus perpajakan bisa mendongkrak konsumsi domestik, juga mendorong masyarakat untuk lebih berani meminjam uang ke perbankan (kredit). Hal ini menurut dia bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dengan itu perbankan diharapkan berani untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rasional. Saat ini suku bunga acuan (BI rate) sudah berada dalam posisi terendah sepanjang sejarah yaitu 3,5 persen.

“Tentu dengan itu (penyaluran kredit) bisa menggerakan ekonomi. Sekarang ini APBN menjadi pendorong ekonomi yang (lebih) dominan,” ucap Sri Mulyani dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang pada Kamis (25/3/2021).

Menkeu mengatakan untuk menggerakan ekonomi tidak bisa mengandalkan APBN saja, namun membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk meningkatkan konsumsi, pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di bidang otomotif dan properti.

“Kami mendukung dengan melakukan relaksasi atau diskon terhadap pajaknya. Diharapkan daya ungkitnya bisa meningkat untuk konsumsi barang-barang terutama yang sifatnya durable yang itu biasanya adalah kelompok konsumsi di kelompok menengah masyarakat atas,” ucap Sri Mulyani.

Pemerintah terus menjaga, memonitor, merespons bahkan menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19. Dari sisi permintaan pemerintah terus mengoptimalkan konsumsi, investasi,dan ekspor.

“Ekspor sudah mulai tumbuh di atas 8% ini harus dijaga dan benar benar memanfaatkan pemulihan ekonomi global. Sedangkan untuk investasi akan tergantung pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja dan confidence dunia usaha,” ucap Sri Mulyani.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ini Pengibaratan Kalau Rakyat Diimbau untuk Berutang ke Bank pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sehingga kedaulatan bank syariah pertama di Indonesia tersebut bisa sepenuhnya di tangan umat, di tangan anak bangsa, sekaligus sebagai penyelamatan atas berbagai sengkarut yang terus-menerus dialami Bank Muamalat,” ujar Soesatyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Bamsoet, sapaan Soesatyo, kredibilitas Bank Muamalat di mata masyarakat masih sangat baik. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya (solvability), berupa aset yang dimiliki, juga masih baik.

“Jika tak dikelola secara baik, nanti umat yang akan dirugikan,” kata dia.

Saat menerima Perkumpulan Pemegang Saham Indonesia Bank Muamalat (PPSI Bank Muamalat) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu, Bamsoet mengaku telah menyarankan Bank Muamalat melakukan sejumlah perbaikan.

Pengurus PPSI Bank Muamalat yang hadir antara lain Ketua Syaiful Amir, Dewan Pembina Suyatno, Bendahara Umum Andre Hartawan, dan Sekretaris Ahmad Sehu Ibrahim.

Bamsoet melihat catatan kinerja Bank Muamalat di tahun 2019 mengalami penurunan.

“Bank Muamalat hanya mengumpulkan laba bersih Rp 16 miliar, padahal di tahun 2018 bisa mencapai Rp 46 miliar,” ujar Bamsoet.

Rasio pembiayaan bermasalah atau nonperforming financing gross juga dinilai naik dari 3,87 persen menjadi 5,22 persen. Sedangkan nonperforming financing nett naik dari 2,58 persen menjadi 4 persen. Sementara rasio kecukupan modal naik tipis dari 12,34 persen menjadi 12,4 persen.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyarankan PPSI mendorong Direksi Bank Muamalat melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu sebagai langkah awal penyelamatan Bank Muamalat.

Hal itu bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan berlangsung pada 31 Agustus 2020 mendatang.

Audit tersebut untuk mengetahui lebih jauh kondisi Bank Muamalat sesungguhnya, sekaligus meminta saran pengangkatan Komisaris Independen yang berasal dari para pemegang saham minoritas.

Bamsoet mengatakan PPSI mengakomodir 8.000 lebih pemegang saham lokal minoritas di Bank Muamalat.

“PPSI perlu beraudiensi dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Komisi XI, OJK dan BPK bisa lebih jauh mendalami kondisi Bank Muamalat,” kata Bamsoet.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bamsoet Dorong NU-Muhammadiyah Akuisisi Saham Bank Muamalat pertama kali tampil pada Parade.id.