Padahal, tahun lalu berada di level US$ 4.050 dan membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas.

Bank Dunia menyatakan, GNI dipengaruhi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk.

Menanggapi hal itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyampaikan bahwa Indonesia turun kelas bukan semata-mata akibat resesi yang disebabkan pandemic Covid-19. Tetapi juga dipicu oleh kebijakan upah murah yang diberlakukan Pemerintah.

“Ini adalah buah dari kebijakan upah murah, seperti adanya pembatasan kenaikan upah dan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral,” kata Riden Hatam Aziz, dalam keterangan persnya, kemarin.

Disampaikan, sejak awal tahun 2020 banyak daerah yang sudah tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral atau UMSK. Beberapa daerah yang lain seperti Jawa Barat, bahkan menetapkan UMSK tahun 2020 setelah melewati pertengahan tahun. Sementara itu, di tahun 2021 ini, hampir semua daerah tidak ada yang menetapkan UMSK.

Hal ini diperparah dengan kegagalan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh selama pandemi. Karena dalam kurun waktu 2020-2021 ini banyak buruh yang dirumahkan dengan dipotong gaji, serta adanya PHK besar-besaran di berbagai sektor industri. Inilah yang kemudian memukul daya beli, yang pada ujungnya berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.

“Solusinya hanya satu. Segera berlakukan UMSK di tahun 2021 dan kembalikan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak,” tegas Riden.

Riden percaya, jika upah semakin baik, maka daya beli masyarakat juga akan membaik. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli.

“Sekarang ini serba susah. Mau berjualan juga jarang ada yang membeli, karena kita semua sedang susah,” kata Riden.

Mengenai UMSK, lanjutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan mengkonsolidasikan element buruh untuk mendesak agar Gubernur di seluruh Indonesia kembali memberlakukan UMSK tahun 2021.

“Kan boleh Kepala Daerah membuat kebijakan yang lebih baik untuk rakyatnya. Masak berbuat baik dilarang,” tegasnya.

Lebih lanjut Riden Hatam Azis menyampaikan, lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja yang kemudian menghapus UMSK/UMSP justru membuat Indonesia kembali pada rezim murah, yang memicu negara kita masuk pendapatan menengah bawah.

Sebelumnya, Pemerintah juga menerbitkan PP No 78 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah tidak lagi berdasar pada kebutuhan hidup layak. Itulah yang semakin menurunkan daya beli masyarakat, yang dampaknya terasa sekarang

(Mur/PARADE.ID)

Artikel Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah, Ini Respons FSPMI pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengumuman itu disampaikan Presiden Bank Dunia David Malpass lewat surat yang ia kirim ke sejumlah gubernur bank sentral.

Malpass juga mendorong negara-negara agar mempertimbangkan keragaman gender saat mengajukan direktur eksekutif baru sebagai perwakilan mereka di Bank Dunia. Sejauh ini, hanya ada lima direktur perempuan dari total 25 direktur eksekutif Bank Dunia, kata Malpass.

Keputusan untuk bertemu lewat dunia maya daripada tatap muka langsung di Washington telah diprediksi banyak pihak, karena kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat masih tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga memberlakukan banyak pembatasan perjalanan.

Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan IMF pada April juga digelar virtual. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan beberapa pejabat lainnya mengatakan ke depannya nanti mereka berencana lebih banyak bertemu virtual.

Dalam surat yang diunggah di laman bisnis LinkedIn, Malpass menegaskan komitmen Bank Dunia untuk membantu mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian dunia. Ia juga menyampaikan Bank Dunia juga membantu negara-negara berkembang untuk memulihkan perekonomian setelah terdampak pandemi.

“Krisis COVID-19 dan lumpuhnya perekonomian dapat membalikkan seluruh kemajuan yang dicapai pada beberapa tahun terakhir ini serta menyebabkan ratusan juta orang kembali miskin,” tulis Malpass.

Ia mengatakan Bank Dunia telah menyetujui proyek kesehatan darurat di lebih dari 100 negara serta menyediakan bantuan pendanaan untuk sektor swasta di negara-negara berkembang.

Ia  menulis bahwa anggaran yang dialokasikan Bank Dunia pada tahun fiskal 2020 kemungkinan mencapai 74 miliar dolar AS (sekitar Rp1.068.86 triliun) dengan total pembiayaan selama 15 bulan yang akan berakhir pada 30 Juni 2021. Ia memperkirakan alokasi anggaran dapat naik sampai 160 miliar dolar AS (sekitar Rp2.311 triliun).

Alokasi anggaran pada tahun ini naik drastis apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019.

Malpass kembali mendorong adanya langkah tambahan mengurangi utang negara-negara miskin, di luar tawaran negara G20 yang berniat menunda penagihan utang sampai akhir tahun.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bank Dunia dan IMF Pilih Bertemu Virtual pada Oktober karena Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.