“Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dlm penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos,” kritis Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (23/11/2021).

Menurut Mardani, data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran dan pengadaan. Sehingga, kata dia, untuk hal itu tidak bisa menitik beratkan kepada Kemensos sendiri.

“Kemensos tidak bisa sendiri memperbaiki data mereka, harus diintegrasikan dengan data Kemendagri. Pembenahan pun bisa dilakukan sekaligus dari sistem dan integrasi data,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Untuk itu, Mardani mengusulkan agar Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi hal ini. Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data.

Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number, kata dia, mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga.

“Tidak bisa ditawar, pemerintah harus bisa mengecek berbagai jenis pekerjaan yang seharusnya tidak berhak atas bansos tapi justru menerimanya.”

Dikutip kompas.com, keterangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebutkan 31.624 orang ASN mendapatkan bansos. Padahal, mereka tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, karena memiliki penghasilan tetap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, dalam keterangan yang dipublikasi pada laman PAN-RB, Sabtu (20/11/2021), mengatakan, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria kesejahteraan penyelenggaraan sosial.
Meskipun, sejauh ini juga tidak ada aturan yang menyebutkan ASN dilarang menerima bantuan dari pemerintah.

Tjahjo mengatakan, Kementerian PAN-RB akan terlebih dulu melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih jauh mengapa mereka bisa menerima bansos. Penelusuran yang akan dilakukan di antaranya, bagaimana sistem atau penetapan penerima bantuan di lapangan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
Jika para aparatur sipil negara terbukti melakukan kesalahan, maka akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk uang bansos,” kata Tjahjo, Kamis (18/11/2021).

“Untuk memberikan hukuman kepada PNS yang dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan,” ujar dia.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Puluhan Ribu ASN Terima Bansos, Pengelolaan Data Penerima Bantuan Dipertanyakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam hal ini, kami, LEKSMA Jayabaya mencoba untuk membantu pemerintah dengan menyalurkan bansos. Sebab, di tengah pandemi Covid ini, tentu semu rakyat kesulitan dengan masalah perekonomian,” demikian keterangan LEKSMA Jayabaya, yang diwakili oleh Sekum BEM RI, Muhammad Rafli, kepada parade.id, Ahad (26/9/2021).

“Untuk mengatasi hal itu, maka LEKSMA Jayabaya berinisiatif mengadakan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan darma bakti sebagai mahasiswa,” sambungnya.

Dalam penyaluran bansos, Rafli mengatakan warga cukup antusias menyambutnya. LEKSMA pun, kata dia, mengaku merasa sangat senang dengan kontribusi ini, karena secara langsung sekaligus meringankan tugas pemerintah.

Ringgo Ringgo misalnya, mengatakan bahwa dirinya merasa terbantu sekali dengan adanya acara ini.

“Terbantu sekali dengan bansos ini. Apalagi saya ngojek sudah mulai semenjak pandemi,” tuturnya.

Pun dengan Boru Siregar, salah seorang warga yang ikut menerima bansos, ia mengapresiasinya. Bansos ini menurut Boru sangat membantu dirinya.

“Karena tentunya saya sebagai seorang ibu yang menghidupi keluarga seorang diri, apalagi di tengah pandemi ini, saya sangat kesulitan,” katanya.

Kita, kata Rafli, sebagai kaum muda tentu harus saling bahu membahu untuk dapat mengurangi kesulitan rakyat di tengah melandanya Covid. Kaum muda sebagai garda terdepan harus mampu melihat situasi dan kondisi akan kesulitan-kesulitan serta masalah di tengah masyarakat.

Sebagai maum muda, kata dia, juga harus mampu bersinergi dengan rakyat dan pihak-pihak yang terkait di bidangnya untuk mengatasi serta memutus mata rantai pandemi Covid.

“Bersama rakyat saling bahu membahu menghadapi dampak dari kesulitan ekonomi,” ia mempertegas.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Dimulai  kemarin, Sabtu hingga Ahad (25-26 September 2021).

Selain BEM RI, kegiatan ini juga didukung oleh Perempuan Milenial dengan Ketumnya Nadia Y Putri, Gerakan Pejuang Muda dengan diwakili oleh Waketum Andre, serta aparat kepolisian setempat (Polres), Bekasi.

(Ver/PARADE.ID)

Artikel LEKSMA Jayabaya Bersama Warga Menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Benar, hari ini tim penyelidik KPK meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Juliari P. Batubara terkait dengan penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan KPK,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan bahwa KPK saat ini berupaya mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut dengan meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya.

“KPK saat ini berupaya mengembangkan dan mengungkap dugaan peristiwa pidana korupsi pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait dengan bansos pada Kemensos melalui penyelidikan terbuka dengan melakukan permintaan keterangan beberapa pihak terkait,” katanya.

KPK, kata dia, juga memastikan penyelidikan kasus tersebut terus dilakukan dan perkembangannya akan disampaikan kembali.

Sebelumnya, KPK juga telah menyebut bahwa fakta-fakta yang muncul saat persidangan Juliari dapat dijadikan pintu masuk usut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus bansos.

“Berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan terdakwa Juliari P. Batubara dan kawan-kawan benar bisa dijadikan sebagai salah satu pintu awal untuk membuka kembali adanya pihak-pihak yang diduga turut terlibat,” Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8).

Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyebut Juliari membagi jumlah alokasi kuota 1,9 juta paket bansos sembako menjadi beberapa klaster, yaitu kuota 1 juta paket untuk kelompok grup Herman Hery/Ivo Wongkaren, kuota 400.000 paket untuk grup Ihsan Yunus/Iman Ikram/Yogasmara, kuota 300.000 paket untuk kepentingan Bina Lingkungan, dan kuota 200.000 paket untuk Juliari sendiri.

Herman Hery dan Ihsan Yunus adalah politikus PDI Perjuangan, partai yang menaungi Juliari. Herman Hery saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR yang merupakan mitra KPK karena mengurus masalah hukum.

Herman Hery juga pernah diminta keterangan oleh KPK terkait dengan penyelidikan kasus bansos pada tanggal 30 April 2021.

Adapun Ihsan Yunus tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kemensos. Saat kasus Juliari mencuat, Fraksi PDIP memindahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR RI.

*Sumber: antaranews.com

Artikel KPK Minta Keterangan Juliari Batubara Pengembangan Kasus Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seringkali rantai distribusi pada tingkat tertentu terjadi pemotongan atau kecurangan, dilakukan oleh aparatur2 yg tak bertanggungjawab,” apresiasianya, seperti tertulis di akun Twitter-nya, Kamis (29/7/2021).

Cuitan Dahnil tersebut tampaknya mengarah ke penemuan Mensos atas adanya tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan pendamping program bantuan dari Kementerian Sosial, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Pungli itu sendiri dengan modus memberi potongan senilai Rp50 ribu dari bantuan senilai Rp600 ribu per keluarga. Demikian dikutip idntimes.com.

Hal tersebut didapati Risma dari laporan warga saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di dua wilayah Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Dahnil pun mengingatkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah agar hal seperti itu tak boleh terjadi lagi, apalagi di saat-saat rakyat miskin Kota Tangerang sangat membutuhkan.

Dahnil minta Wali Kota menindak tegas penemuan tersebut.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jubir Menhan Apresiasi Langkah Mensos soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pegiat antikorupsi, Febri Diansyah meresponsnya. Menurut dia, tuntutan KPK pada terdakwa korupsi Bansos Covid-19 yang hanya 11 tahun itu sangat mengecewakan.

“Ada jarak yg cukup jauh dari ancaman hukuman maks 20 tahun atau seumur hidup. Dan yg paling penting, dlm kondisi pandemi ini, Tuntutan tsb gagal menimbang rasa keadilan korban bansos covid-19,” kata Febri, kemarin.

Febri mengaku telah menduganya, bahwa sejak awal ia tidak percaya pernyataan Ketua KPK tentang hukuman mati pelaku korupsi pada pandemi Covid-19 ini. Apalagi, selain itu, penanganan kasus Bansos ini menurut dia sangat kontroversial.

“Bgmana dg peran sjumlah politikus partai? Dan, bgm nasib Penyidik kasus ini yg disingkirkan menggunakan TWK?” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Tuntutan 11 tahun penjara kepada Juliari sebagai terdakwa kasus korupsi Bansos Covid-19 menurut dia tidak mengobati kerugian masyarakat sebagi korban korupsi. Keseriusan penegak hukum pun tampak diragukan olehnya.

“Penegak hukum sudah harus lebih serius dan sangat sensitif mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban korupsi.”

Selain tuntutan terhadap terdakwa, hal yang juga penting dari persidangan sebuah kasus korupsi menurutnya adalah apakah akan diungkap peran pihak lain.

“Dalam konteks kasus suap bansos Covid ini, kita membaca banyak kejanggalan terkait nama dan peran sjumlah politikus.”

Juliari dituntut 11 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara, Ini Respons Pegiat Antikorupsi pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan Luhut kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Kamis.

“Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan tengah dikarantina.

“Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita,” beber Luhut.

Saat ini pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.

Baik PT Pos Indonesia dan jaringan bank Himbara menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Namun, mereka menyampaikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

“Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan,” pinta Luhut merespons masalah penyaluran bansos.

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bansos ini.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan mulai Kamis ini, pihaknya telah mendapatkan bantuan pengangkut dari PT Pos Indonesia dan DNR (Dos Ni Roha). Bulog juga akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia. Sementara penyaluran bantuan beras diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan.

“Kita sudah siap untuk menyalurkan dan harapan kami kerja sama dengan Kemensos melalui dinas sosial di seluruh wilayah dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk aktifkan dinas sosialnya sehingga tidak ada hambatan,” tuturnya.

Buwas berharap sebelum tanggal 30 Juli mendatang, semua paket bantuan sudah sampai tujuan dan langsung diterima sesuai nama dan alamat.

“Dilaporkan oleh PT Pos bahwa sekarang kita kirim langsung kepada tujuan,” kata Buwas.

Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang hadir dalam rakor menyebutkan pihaknya telah memberikan data 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai kepada PT Pos Indonesia.

“Nanti PT Pos tinggal mengirimkan kepada penerima setelah menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kemenkeu,” jelas Don Rosano.

Sementara itu, bantuan PKH sebesar 18,8 juta data penerima beras sudah siap untuk dikirimkan. Data dari 5,9 juta penerima bantuan PPKM juga siap dikirimkan ke Himbara.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Luhut Minta Penyaluran Bansos PPKM Dipercepat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bantuan sosial tunai yang diberikan hari ini yakni uang senilai Rp600 ribu serta juga beras sebanyak 10 kilogram,” ujar Bupati Herman, di sela peninjauan di Gedung Bale Rancage Cianjur, Senin (19/7/21).

Bupati Herman berharap, bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Cianjur di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Menurut Herman, bantuan ini baru terinformasikan pada hari Sabtu. Sehingga pihaknya baru dapat melaksananakan penyaluran tersebut setelah dirapatkan.

“Jadi petugas kemarin tidak libur saya perintahkan untuk salurkan bantuan secepatnya,” kata Bupati.

Sementara Koordinator Penyaluran BST, Yati Fatmawati mengatakan, penyaluran ini merupakan bansos tahap lima dan tahap enam secara serentak se-Kabupaten Cianjur. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan di Kecamatan Cianjur sebanyak 125 KPM.

“Satu bulan kan Rp300 ribu, karena ini dua bulan, yakni bantuan yang bulan Mei dan bulan Juni jadi totalnya yang diberikan sebesar Rp600 dan beras 10 kilogram,” kata dia.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Bansos dari Pemerintah Pusat Mulai Disalurkan Pemkab Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal pembagian bansos, selaku Ketua Forum RW RT, ia mengimbau pemerintah agar lebih selektif lagi ketika ingin membagikannya (bansos) kepada warga. Hal itu karena menurutnya masih banyak warga yang belum mendapatkan bansos ataupun bantuan lainnya untuk warga terdampak PPKM Darurat.

“Kita juga harus bisa lebih selektif lagi yang berdampak itu siapa saja, karena data itu harus valid. Harus dari RT. Kan mereka yang lebih tahu warganya,” ujarnya, Ahad (18/7/2021).

“Saya harapkan kerja sama antara Kades dan atasannya dan Kecamatan juga harus melibatkan RW dan RT,” sambungnya.

Adapun soal PPKM Darurat, Daseng mengatakan bahwa RT/RW berharap agar bisa cepat selesai, karena dengan kebijakan itu banyak wirausaha kecil yang tutup. Sedangkan mereka harus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Namun, kalau mau diperpanjang maka harus ada solusi yang lain untuk meningkatkan ekonomi juga, karena pembagian diberikan oleh pemerintah mungkin belum semua terbagi, apalagi yang berdampak masih banyak kalau melihat di grup RW RT,” imbuhnya

Kendati begitu, ia mengatakan bahwa Forum RW RT menerima sekaligus memahami adanya kebijakan PPKM Darurat tersebut. Dan taat mengikutinya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Forum RW RT Cianjur Menyoal Pembagian Bansos dan PPKM Darurat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saat pertama kali pemerintah pusat mengumumkan diterapkannya PPKM darurat di Jawa dan Bali, kita langsung berkoordinasi dengan unsur Forkopimda. Selain membahas teknis pelaksanaannya, kita juga membahas menyangkut bantuan bagi warga terdampak PPKM darurat,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).

Prioritas penerima bantuan langsung tunai merupakan dikatakakan oleh Bupati ialah warga berpenghasilan rendah yang belum mendapatkan bantuan apapun seperti BPNT, PKH, ataupun BLT dana desa.

Agar tepat sasaran, Herman juga menginstruksikan perangkat daerah teknis mendata ulang warga berpenghasilan rendah pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Alhamdulillah sudah kita salurkan bantuannya,” terang Herman.

Pun pada konteks angka kesembuhan pasien konfirmasi Covid-19, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah yang dinilai berprogres baik. Saat ini angka kesembuhan pasien konfirmasi di atas kisaran 95 persen.

“Tapi kita harus tetap waspada. Terpenting dari semua ini bagaimana kita bersama-sama bisa mengendalikan kasus covid-19. Butuh kerja sama dari semua pihak, terutama masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ia mengingatkan.

Juga, kata dia, warga harus tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Kabupaten Cianjur Menjadi Daerah Pertama yang Menyalurkan Bantuan Saat PPKM pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satunya, mempercepat proses verifikasi rekening penerima perlu dilakukan. Salah sasaran seperti sebelumnya kata dia mesti dihindari.

“Pastikan data penerima bantuan telah diperbaharui. Mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan miskin berpotensi berubah dalam waktu cepat selama pandemi,” kata dia, Kamis (8/7/2021).

Selain itu, menurut Mardani, relasi pemerintah ke masyarakat harus dibuat langsung tanpa perantara. Penyaluran secara elektronik dan kolaborasi dengan fintech pun menurut dia dapat dilakukan.

“Niat baik dari pemerintah tentu akan dibantu oleh swasta. Pun banyak fintech punya infrastruktur hampir di seluruh Indonesia,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Koordinasi Kemenkeu dan Kemensos diingatkan juga olehnya jangan kendur, karena kita tidak ingin ada persoalan administrasi yang menghambat penyaluran bantuan ke depannya. Serta jadikan belanja perlindungan sosial sebagai prioritas utama, karena dampak PPKM & ekonomi masyarakat jelas menurunkan tingkat konsumsi dan pelemahan daya beli.

“Rekan2 ICW sudah membantu mengingatkan, persoalan data penerima yang berhak justru tidak dapat bantuan pada penyaluran bansos kerap muncul sepanjang tahun 2020. Ke depankan mitigasi korupsi, salah satunya dengan mengefektifkan peran pengawas internal serta masyarakat.”

Namun menurutnya, hal itu harus dimulai dari pemerintah dengan keterbukaan informasi mengenai program-program, diiringi dengan informasi pengadaan dan realisasinya. Publik pun amat berharap dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kasus ‘kutipan’ yang menjerat pejabat kita.

“Lalu pastikan seluruh tahapan pemberian bansos dikawal penuh, baik oleh publik sampai instansi yang berwenang seperti KPK, Polri & Kejagung. Di level akar rumput jg mesti diperketat, jangan sampai hanya berputar pada keluarga pejabat lurah, kepala desa, dsb.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Diingatkan untuk Tutup Celah Oknum yang Ingin Memanfaatkan Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.