Dalam aksinya, Mas Pamer Pungli meminta BAPPENAS segera memberlakukan one gate data Musrenbang secara tersistem dan periodik melalui setiap BAPPEDA di daerah.

“Agar mengifisiensi kinerja pemerintah pusat dalam menentukan hingga memantau perkembangan pembangunan di lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan infrastruktur nasional,” demikian siaran pers atas nama Korlap Masyhur Borut, yang diterima media, Senin (17/7/2023).

BAPPENAS maupun kementerian/lembaga terkait juga diminta oleh Mas Pamer Pungli jangan membatasi kompetensi setiap Pemda dalam melakukan monitoring maupun evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur di seputar Lokpri, termasuk melakukan pengusulan wilayah atau daerah sebagai Lokpri terbaru di daerah.

“BAPPENAS harus memperjelas porsi pembebanan anggaran dalam perencanaan, peninjauan/survei, pemilihan, penentuan, hingga pelaksanaan kegiatan program di Lokpri agar tidak ada indikasi permainan oknum terhadap anggaran, baik di tingkat pemerintah pusat maupun Pemda,” pintanya.

Satgas Saber Pungli dan KPK pun diminta oleh Mas Pamer Pungli untuk segera periksa oknum-oknum di dalam BAPPENAS yang diduga meminta ‘mahar’ dari Pemda-Pemda sebelum melakukan survei Lokpri di daerah-daerah.

“Meminta Kepala BAPPENAS, segera pecat pejabat BAPPENAS atas nama IH dan Z yang diduga terlibat kolusi dalam penentuan Lokpri di daerah-daerah,” pintanya.

Masyhur menjelaskkan, bahwa Komitmen pembangunan seperti infrastruktur telah ditunjukan Presiden Joko Widodo sejak era pemerintahan pertama melalui Program Nawacita yaitu, “Membangun Indonesia dari Pinggiran” yang diwujudkan dengan pembangunan di daerah pedalaman dan daerah perbatasan.

Keberlanjutan komitmen pemerintah tersebut salah satunya kemudian dituangkan dalam Perpres No. 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 atau disebut Renduk, berdasarkan usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sebagai pedoman nasional, Renduk sendiri memuat beberapa unsur pokok, seperti wilayah pengelolaan dan program dan kegiatan pengelolaaan perbatasan yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan di pusat dan daerah.

Pedoman tersebut dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan secara terpadu untuk memperkuat kedaulatan negara serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

BAPPENAS sepakat bahwa Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) menjadi instrumen dalam mengukur sejauh mana perkembangan pengelolaan di kawasan perbatasan oleh pemerintah.

Lokasi pengelolaan perbatasan yang diprioritaskan adalah kecamatan- kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Lokasi pengelolaan yang dipilih disebut sebagai Lokpri.

Menurut Masyhur, bahwa pemilihan Lokpri pengelolaan perbatasan secara garis besar dilakukan berdasarkan pendekatan pertahanan dan keamanan (hankam) atau security approach dan pendekatan kesejahteraan masyarakat atau prosperity approach, serta aspek kelestarian lingkungan (environmental approach) dengan mempertimbangkan aspek ketataruangan dan regional kawasan-kawasan pusat kegiatan dan penyangga di sekitarnya.

Hal itu berdasarkan Perpres No. 118 Tahun 2022 yang mengacu pada pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, jumlah Lokpri yang dikelola saat ini berjumlah 222 Lokpri yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 176 berada di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan 46 Lokpri lainnya berada di luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.

“Meskipun belum diketahui secara pasti dari pihak bertanggung jawab mana saja sehingga Lokpri tersebut kemudian ditentukan. Adanya desentralisasi wewenang Pemda dalam pembangunan, memberikan manfaat bahwa tidak ada yang lebih mengetahui segala kondisi di daerah termasuk infrastruktur, melebihi Pemda itu sendiri,” katanya.

“Artinya pemerintah daerah merupakan pintu pertama sehingga dapat diketahui informasi tentang kondisi riil infrastruktur daerah sebelum sampai pada pemerintah pusat termasuk Lokpri. Meskipun secara regulasi penentuan Lokpri dilakukan dengan berdasarkan beberapa parameter yang dilaksanakan sepihak,” lanjutannya.

Dalam kaitannya dengan itu, akibat data Lokpri dalam regulasi tidak selalu mutakhir, menurut dia hal ini menjadi celah bagi beberapa oknum di lembaga pemerintah, yaitu BAPPENAS untuk “mengkondisikan” Pemda yang hendak mengusulkan pembangunan nasional di daerahnya dengan memanipulasi data Lokpri yang telah ada sebelumnya.

“Oknum di BAPPENAS ini berdalih bahwa pembangunan nasional tetap dapat dilakukan di luar Lokpri setelah Pemda pemohon memenuhi beberapa hal yang diperlukan, seperti survei oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait ke Lokpri maupun daerah usulan pembangunan dengan penganggaran surveinya dibebankan pada Pemda. Padahal jelas dalam regulasi bahwa pendanaan bersumber dari pemerintah pusat lewat APBN maupun Pemda melalui APBD,” ungkapnya lagi.

“Artinya, tugas yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, maka secara pengganggaran tidak menjadi tanggung jawab Pemda untuk memberikan pendanaan,” sambungnya.

Hal ini tentunya kata dia, selain melanggar ketentuan perundang-undangan, dan efisiensi kerja, juga mencederai komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas segala macam pungutan yang bertentangan dengan tugas-tugas aparat pemerintah.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Mas Pamer Pungli di BAPPENAS terkait Dugaan Manipulasi Lokpri pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama kata dia, perlu integrator. Sehingga KPK akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan pihak yang terlibat langsung dengan perencanaan dan pembangunan IKN, seperti: Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, Kemen PUPR, KLHK, BUMN dll.

Selanjutnya, KPK akan ambil peran sebagaimana UU untuk melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi, melakukan monitoring atas regulasi agar tidak ada celah peluang yang ramah dengan praktik korupsi, melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, serta menyusun aksi dalam Stranas PK terkait IKN.

“KPK-Bappenas akan terus koord dlm penyiapan lahan dan membangun infrastruktur IKN,” demikian tertulis di akun Twitter-nya, Kamis (3/2/2022).

Selain itu, KPK meminta pemerintah untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang baik yang meliputi aspek perencanaan, pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, serta menyusun indikator pencapaiannya.

“KPK akan kedepankan fungsi pencegahan dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi untuk mengawal IKN dan untuk itu KPK akan mengembangkan fitur pada aplikasi pencegahan KPK yaitu JAGA IKN.”

Demikian kesimpulan pertemuan KPK dan Bappenas/PPN untuk membantu pemerintah mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi dalam pembangunan Ibukota Negara yang baru. Ia berharap semoga ikhtiar ini mendapat doa dan dukungan kita semua.

(Abi/PARADE.ID)

Artikel KPK Terima Presentasi Rencana Pembangunan IKN dari Men PPN Bappenas pertama kali tampil pada Parade.id.

Bambang menyebutkan reformasi sosial akan mencakup reformasi sistem kesehatan, pendidikan, dan ketahanan bencana. Sementara itu, pemulihan ekonomi akan mencakup sektor industri, investasi, dan pariwisata.

“Industri, investasi dan pariwisata, ini adalah tiga motor yang akan kita gerakkan dan menjadi perhatian penting pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi tahun 2021,” kata Bambang dalam webinar Indonesia Development Forum 2020 di Jakarta, Rabu.

Bambang menjelaskan pada sektor pariwisata, pemerintah akan memulihkan percepatan pembangunan dari lima destinasi super prioritas serta penguatan Bali dan Batam.

Pemerintah juga akan berupaya menggerakkan investasi sebagai motor perekonomian yang saat ini melambat pada triwulan II-2020.

Bambang menilai pemulihan ekonomi melalui investasi akan menggerakan penciptaan lapangan kerja, terutama Pemerintah lewat BKPM yang akan menangkap relokasi investasi dan relokasi industri dari negara-negara maju ke Indonesia.

Pada sektor industri pemerintah akan mengupayakan pertumbuhan yang lebih besar atau sama dengan PDB Indonesia. Dengan target PDB Indonesia tumbuh sebesar 4,5-5,5 persen pada 2021, sektor industri pun diharapkan tumbuh sekitar 4,5-4,7 persen.

“Sumbangan sektor industri kita harapkan meningkat dan jangan sampai industri turun lagi, tidak ada deindustrialisasi,” kata Bambang.

Ada pun sektor industri yang diprioritaskan dan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi yang sesuai dengan dinamika penanganan pasca pandemi COVID-19, yakni sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, serta kimia, dan farmasi.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bappenas Paparkan Upaya Pemulihan Ekonomi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Labuan Bajo ini kan satu kesatuan dengan Pulau Flores. Nah oleh karena itu kita ingin juga agar Pulau Flores ini menjadi lokasi wisata setingkat premium,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa kepada wartawan di Labuan Bajo, Sabtu.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan prioritas pembangunan seperti apa yang diterapkan di Pulau Flores, khususnya Labuan Bajo, dalam rangka mendukung wisata premium di daerah itu.

Suharso mengatakan alasannya mendorong hal tersebut karena memang Komodo atau Veranus Komodoensis hanya berada di NTT, khususnya di Pulau Flores. Keunggulan tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pariwisata dan lebih penting lagi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui wisatawan yang datang berwisata.

“Kita punya keunggulan Komodo. Nah inikan hanya ada di NTT, di belahan dunia manapun tidak ada sehingga saya mau katakan Komodo itu berkah buat NTT, buat pulau Flores khususnya masyarakat di sini,” ujar dia.

Tentu saja, lanjut dia, baik pemerintah pusat dan daerah mengkapitalisasi kekayaan dan keunggulan yang ada itu bukan hanya di sekitar wilayah adanya Komodo saja, tetapi juga akan dikembangkan untuk seluruh Flores untuk kepentingan NTT.

Ia juga mengatakan mendukung kebijakan dari Gubernur NTT Viktor B Laiskodat agar Pulau Komodo ke depannya akan lebih selektif untuk wisatawan. Artinya bahwa pulau itu akan menjadi wisata premium, sementara Pulau Rinca dan sekitarnya dijadikan sebagai lokasi wisata massal.

“Ini bukan untuk membuat jarak antara orang yang mampu dan tidak, tetapi semata-mata memberikan kesempatan kepada semua baik publik dalam negeri untuk menikmati sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing,” tuturnya.

Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, kata dia, kerumunan kerumunan tentu tidak ideal lagi. Demikian juga dengan wisata ke depan, orang akan datang tidak dengan jumlah yang banyak tetapi hanya beberapa orang saja.

Lebih lanjut Suharso juga menambahkan bahwa selain mendorong agar wisata premium dari segi pariwisata, Bappenas juga mendorong agar dari sektor pangan, pertanian peternakan juga dan perikanan harus aman dan dikembangkan.

“Saya kira keberadaan pariwisata itu pertama memberikan lapangan kerja yang besar ya bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga tentunya efek efek berantai itu relatif bagus di banding sekitar dan yang lain,” ujar dia.

Sebab dengan pariwisata, wisatawan memerlukan cinderamata, katanya, tentu hal itu akan mendorong industri rumahan berkembang sehingga masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pariwisata itu.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bappenas Dukung Pulau Flores Jadi Tujuan Wisata Premium pertama kali tampil pada Parade.id.