“Kami menuntut Komnas HAM segera menyatakan pembuhunan Josua Hutabarat adalah kejahatan HAM,” desak Martin, Kamis (8/9/2022), di depan Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.

Koordinator aksi, Akbar bahkan menyerukan agar Komnas HAM diboikot. Sampai-sampai ia meminta agar Komnas HAM dibubarkan.

“Karena mereka sudah mirip dengan cepu dalam kasus kejahatan HAM yang diduga dilakukan oleh personel polisi,” pekiknya dalam orasi.

Massa bahkan menuntut seluruh komisioner mundur dari jabatannya karena dinilai lebih memainkan peran juru bicara yang terkesan membela kepentingan Ferdy Sambo dan Polri.

“Sudah jelas ada tanda penyiksaan tapi Komnas HAM malah mengaburkan fakta tersebut. Sikap para Komisiner saat ini sudah sangat memalukan karena ingin menggiring opini publik,” kata orator lainnya.

Di lain hal, unjuk rasa ini dikatakan oleh Akbar tercoreng karena mendapat tekanan saat meyampaikan pemberitahuan keramaian di Polda Metro Jaya. Saat itu, lanjut dia, Koordinator lapangan mendapat bahasa yang dinilai kurang pantas karena disebut tidak punya otak.

“Dua hari lalu waktu menyampaikan pemberitahuan, selain ditolak saya disebut tidak punya otak oleh polisi yang bertugas untuk STTP. Saya maklum mungkin dia terganggu atau diduga punya kedekatan dengan Ferdiy Sambo,” demikian pengakuannya.

Perlu diketahui tugas dan wewenang Komnas HAM dipaparkan lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM melaksanakan sejumlah fungsi yang meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

(Irf/parade.id)

Artikel Terkait Kasus Sambo, Barak 106 Sebut Komnas HAM Tidak Independent pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berita yang terus menjadi sorotan publik ini, menurut saya sudah sangat tidak bermoral. Saya meyakini Brigadir J sebelum ajal menjemput pasti sudah meminta ampun agar tidak dibunuh,” kata dia, dalam keterangannya, kepada parade.id, kemarin.

“Ini sudah melebihi dari batas kemanusiaan, hukum humaniter perang saja melarang membunuh orang yang sudah menyerah,” sambungnya.

Ia menyebut bahwa pelaku dan otak pelaku yang membunuh Brigadir J seperti bukan manusia. Ia kembali mengutuk pembunuhan itu.

“Inilah wujud perbuatan iblis sebenarnya. Hanya iblis yang bisa melakukan perlakuan demikian. Saya berharap jangan nanti tiba-tiba jadi rohani mereka itu semua,” katanya.

Kasus kematian J dianggap Jhosua mempunyai banyak sekali kejanggalan sehingga publik terus menuntut agar kasus diselesaikan dengan transparan. Barak 106 mengingatkan agar jangan karena ingin menyelamatkan pribadi oknum akhirnya malah mengorbankan institusi Polri.

Kepada petinggi Polri, ia mengingatkan agar tidak gegabah dalam berkomentar dan diingatkan olehnya jangan mencoba menekan aksi protes dari masyarakat yang ingin kasus ini terang benderang. Sudah tidak bisa lagi peristiwa ini coba ditutup-tutupi, karena pembataian yang diterima oleh Brigadir J akhirnya membuat masyarakat melek terhadap perilaku oknum-oknum pejabat tinggi Polri.

“Saya sekali lagi menyampaikan bahwa apa yang menimpa Almarhum Brigdir J adalah kekejian dalam sejarah Polisi di Indonesia,” tegasnya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Barak 106 Mengutuk Keras Peristiwa Kematian Brigadir J pertama kali tampil pada Parade.id.

Keinginan ini lantara IDI dianggap tidak pancasilais, karena memecat mantan Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan.

“Massa demonstran beranggapan sikap yang dikeluarkan IDI sangat arogan bahkan menduga tidak melambangkan nilai Pancasila. Kami meminta IDI berhenti menjadi pembunuh anak bangsa sendiri,” kata orator sekaligus Ketum Barak 106, Martin Siahaan, kemarin, Rabu (27/4/2022).

Menurut dia, apa yang dilakukan IDI terkait pemberhentian praktik dokter Terawan tidak bisa dianggap sepele. Sebab pemberhaentian itu dapat berakibat fatal terhadap kesehatan pasien dokter Terawan.

“Sebenarnya IDI sendiri yang melanggar sumpah dan etik mereka terhadap keselematan jiwa manusia. Bagaimana nasib pasien yang sudah mendaftar, apakah dibiarkan kesehatannya yang bisa berakibat fatal?” tutur Martin.

Ditambahkannya lagi, sudah tepat kemudian pemerintah membubarkan IDI karena sudah tidak menganut pri kemanusiaan dan pri keadilan dalam menelurkan kebijakan organisasinya.

“IDI harus dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang agar nama baik Terawan dan dokter-dokter yang lainnya tidak bernasin sama. Kemudian inilah yang menjadi substansi aksi di sore hari ini,” tandas Martin.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel Barisan Rakyat 1 Juni (Barak 106) Ingin Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dibubarkan pertama kali tampil pada Parade.id.