Banyak negara telah memberlakukan larangan perjalanan demi melawan pandemi, namun Jepang merupakan salah satu yang menerapkannya dengan sangat ketat, yakni melarang masuk turis dan pemegang visa dari 140 negara lebih.

“Kebijakan ini kontras dengan perlakuan yang diterima Jepang dari negara-negara G7 dan negara besar lainnya, yang memperlakukan warga asing yang tinggal lama setara dengan penduduknya dalam hal kesehatan,” kata kelompok bisnis tersebut dalam sebuah pernyataan, Selasa.

Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh kelompok lobi bisnis dari Inggris, Australia, Selandia Baru serta AS dan Eropa—yang sebelumnya telah mengeluarkan protes tentang kebijakan itu.

Jepang mengizinkan warganya kembali ke negara itu jika mereka telah menjalani tes deteksi COVID-19 serta melakukan karantina mandiri dalam periode waktu tertentu, sementara warga asing yang tinggal di Jepang harus menjalani aturan lebih ketat lagi jika ingin kembali.

Menurut kelompok bisnis di atas, langkah-langkah tersebut “hanya akan membuat enggan warga asing dan perusahaan mereka untuk bekerja dan berinvestasi di Jepang.”

Kementerian Luar Negeri Jepang belum berkomentar terkait hal ini, namun bulan lalu pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya akan memulai langkah bertahap dalam mengembalikan izin perjalanan seperti semula tergantung pada kondisi wabah, mulai dari 12 negara Asia.

Sejauh ini, aturan pembatasan wabah semacam larangan perjalanan itu telah membuat ekonomi Jepang terpukul. Negara itu mencatat kontraksi ekonomi terbesar untuk periode kuartal kedua tahun ini.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pebisnis Barat Keberatan dengan Larangan Perjalanan Jepang pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Tim Pemekaran DOB Papua Barat Daya Lambert Jitmau di Sorong, Selasa, mengatakan bahwa timnya telah menyerahkan persyaratan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dua hari lalu (Minggu 19/7) di Jakarta.

Dia mengatakan bahwa salah satu persyaratan yang diserahkan kepada pemerintah pusat (Kemenko Polhukam) adalah surat rekomendasi dari Gubernur Papua Barat yang menyatakan mendukung terhadap pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya.

Lambert menjelaskan bahwa selama 12 tahun upaya tim memperjuangkan hadirnya DOP Provinsi Papua Barat Daya tidak pernah mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Barat dan baru kali ini mendapatkan rekomendasi.

Selain itu, katanya, tim juga telah menyerahkan peta wilayah sebagai syarat jika nantinya DOP Papua Barat Daya disetujui pemerintah pusat untuk berpisah dengan Provinsi Papua Barat.

Menurut dia, setuju dan tidaknya DOB tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat, namun tim terus berupaya memperjuangkan untuk menghadirkan provinsi baru tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Dokumen rekomendasi DOB Papua Barat Daya dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sudah kami serahkan kepada pemerintah pusat selanjutnya rakyat berdoa agar terkabulkan,” kata Lambert.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tim DOB Papua Barat Daya Serahkan Persyaratan ke Kemenko Polhukam pertama kali tampil pada Parade.id.