“Salah satunya dalam mendukung Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dalam mengungkap kasus Brigadir J,” kata Direktur LBH Nusantara, Wonder Infanteri kepada media.

Menurut Wonder, dalam kasus Brigadir J, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Agus Andrianto sudah melakukan sesuai apa yang disebut semua pihak sama di mata hukum (equality before the law). Sebagai bukti, mantan Kadiv Propam, Irjen. Pol. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kuat.

“Sejumlah jenderal lain, maupun perwiranya menengah ikut dicopot bahkan semacam dikurung di Mako Brimob,” ujar Wonder.

LBH Nusantara menilai hal ini merupakan langkah berani dan tegas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

“Kami mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Dimana, selain mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J, mereka juga membongkar bisnis-bisnis gelap dinasti Ferdy Sambo yang merupakan tersangka pembunuhan ajudannya sendiri,” tegas Wonder.

Salah satu kasus yang disinggung olehnya ialah kasus perjudian, terutama kasus Konsorsium 303 yang sedang marak isunya di kalangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, LBH Nusantara meminta kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto agar tidak takut dan goyah dalam memperjuangkan keadilan dan penegakkan hukum di bumi Nusantara, khususnya dalam kasus Ferdy Sambo.

“Kami, LBH Nusantara bersama rakyat nusantara mendukung Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto bongkar kejahatan perjudian online konsorsium 303 di Indonesia sampai ke akar-akarnya!” harapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi LBH Nusantara di Mabes Polri: Dukung Kapolri dan Kabareskrim, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengerah​​​​an Tim Asistensi Bareskrim Polri ini untuk memberikan pendampingan kepada Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan terkait proses hukum kasus dugaan rudapaksa tersebut.

“Hari ini (Sabtu-red) Tim Asistensi Wasidik Bareskrim yang dipimpin seorang perwira berpangkat kombes dan tim berangkat ke Polda Sulsel,” kata Argo.

Argo menjelaskan Tim Asistensi Bareskrim Polri tersebut bakal bekerja secara profesional. Bahkan, apabila nanti ditemukan bukti baru, maka polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.

Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel telah menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut, karena aparat tidak menemukan bukti yang kuat terkait dengan perkara tersebut.

“Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali,” ujar Argo.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut memastikan bahwa penanganan proses hukum kasus dugaan rudapaksa tersebut sudah berjalan sesuai prosedur sejak kasus itu dilaporkan tanggal 9 Oktober 2019.

Proses tersebut mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, seluruhnya sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Setelah menerima laporan itu, polisi mengantar ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau “visum et repertum” bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,” ucap Argo.

Sementara itu, dari laporan hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di Kantor P2TP2A, ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya,” ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik, normal, serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Dalam pemahaman keagamaan sangat baik, termasuk untuk kondisi fisik dan mental  sehat.

Argo mengungkapkan hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya juga tidak ada temuan atau kelainan.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,” ujar Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

*Sumber: Antara

Artikel Bareskrim Kerahkan Tim Asistensi ke Polres Luwu Timur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, pemeriksaan itu belum tuntas. Nantinya pemeriksaan akan dilanjutkan seiring dengan kelengkapan dan pendalaman materi keterangan dari berbagai pihak yang terkait,” keterangannya, Sabtu (13/2/2021) kepada parade.id.

Untuk itu Ade meminta kepada Bareskrim agar segera menindaklanjuti pemeriksaan, sehingga ada kepastian hukum terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dirut PD. Sarana Jaya: apakah bisa segera ditetapkan selaku tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara.

“Kami mendesak kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memecat Yoori C Pinontoan dari jabatan Dirut PD Sarana Jaya. Alasannya agar performa PD Sarana selaku perusahaan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai Good Corportae Governance dan tidak distigmakan BUMD yang korup.”

“Sehingga di mata masyarakat bahwa BUMD ini adalah perusahaan daerah yang akuntabilitas.”

Kasus ini, lanjut dia, terungkap dalam surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang ditujukan kepada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya.

Dalam surat panggilan itu, tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Proyek perumahan tersebut menjadi janji politik Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 lalu.

Yoory dirasa olehnya akan kooperatif terkait dugaan kasusnya. Sebagaimana ketika timnya dimintai keterangan oleh Bareskrim.

“(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan,” kutip Ade.

PD Sarana Jaya sendiri merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti.

DP rumah nol persen merupakan program andalan yang dicanangkan oleh gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selaku wakil gubernur terdahulu sebelum digantikan oleh Ariza Patria. Dengan tujuan untuk membantu rakyat dengan penghasilan rendah, dan ini diharapkan menjadi variabel peningkatan kesejahteraan rakyat di ibu kota Jakarta.

(Lop/PARADE.ID)

Artikel Mempertanyakan Tindaklanjut Proses Hukum Dugaan Korupsi Dirut PD Sarana Jaya pertama kali tampil pada Parade.id.

Sigit menekankan, siapapun dia, apapun latar belakangnya serta dari angkatan manapun, pengusutan kasus tetap akan berjalan. Pasalnya menjaga kepercayaan marwah institusi Polri jauh lebih penting dari apapun.

“Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Komjen Sigit melalui siaran pers, di Jakarta, Senin.

Kebijakan konkrit dan bentuk ketegasan serta komitmen dari Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dibuktikan melalui dicopotnya tiga orang jenderal dari jabatan sebelumnya lantaran diduga terlibat dalam pemberian keistimewaan Djoko Tjandra.

Sigit menyebut tim khusus yang dibentuknya akan terus menelusuri pihak-pihak lainnya yang terlibat dengan perkara tersebut.

Dia menegaskan tidak ada ruang bagi siapapun yang terlibat hal tersebut. “Siapapun yang terlibat, akan kami proses. Itu juga merupakan komitmen kami untuk menindak dan usut tuntas masalah ini,” tegas mantan Kadiv Propam Polri ini.

Sigit menambahkan pengusutan dilakukan secara transparan dan terbuka agar masyarakat bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.

Kabareskrim pun mengimbau kepada seluruh pihak manapun agar tidak ikut memperkeruh suasana dan situasi. Polri, kata dia, akan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Kami pastikan akan transparan dalam melakukan pengusutan perkara ini. Kami meminta agar masyarakat percaya dan ikut membantu mengawasi hal ini,” tutur jenderal bintang tiga ini.

Sebelumnya Brigjen Pol Prasetijo Utomo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri menyusul munculnya dugaan penerbitan surat jalan bagi Djoko Tjandra.

Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia. Nugroho Wibowo dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Irjen Pol Napoleon Bonaparte pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri. Pencopotan jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kabareskrim Pastikan Tidak Pandang Bulu Ungkap Kasus Djoko Tjandra pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, menyebutkan berbagai lomba akan digelar, seperti lomba fotografi, infografis, esai pendek, dan video pendek.

Menurut dia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat sehingga menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta politik yang membentuk masyarakat baru bernama information society.

Information society dengan berbagai risiko dan kerentanannya, sangat memungkinkan terjadinya cyber crime (kejahatan siber) yang memerlukan adaptasi Polri dalam menghadapi situasi tersebut.

Kabareskrim menyampaikan bahwa tingkat kejahatan di media sosial memiliki tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Jumlah kejahatan siber meningkat sebesar 75,73 persen dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015, jumlah kejahatan siber sebanyak 2.609 kasus, sedangkan pada 2019 jumlahnya menjadi 4.585 kasus.

Sejalan dengan itu, kata dia, kemampuan Polri dalam menyelesaikan kasus kejahatan siber dalam lima tahun tersebut meningkat sangat pesat sebesar 265,70 persen, yakni dari 624 kasus terselesaikan pada 2015 menjadi 2.282 kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Untuk tahun ini, jumlah kejahatan siber yang terjadi sejak Januari hingga pertengahan Juni 2020 mencapai 2.259 kasus dengan tingkat penyelesaian masalah sebanyak 527 kasus.

“Data-data itu menunjukkan bahwa kita terus mengakselerasi diri terhadap dunia siber, meskipun kejahatan berkembang lebih pesat. Kejahatan siber yang paling tinggi secara berturut-turut, meliputi penipuan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, dan penyebaran konten bermasalah,” katanya.

Polri, kata dia, tidak hanya melakukan penegakan hukum, namun juga harus melakukan upaya preventif atau pencegahan tindakan kejahatan di ruang siber, salah satunya melalui Cyber Police Festival dengan mengangkat tema “Aman Bersosial Media”.

“Tema ini dipilih dengan harapan masyarakat terus berinisiatif membangun konten positif di media sosial. Memerlukan cyber campaign yang mengajak masyarakat untuk aman bersosial media,” paparnya.

Strategi pencegahan melalui cyber campaign, lanjut Listyo, dilakukan untuk membangun kesadaran keamanan di ruang siber (security awareness).

Sebagai informasi, pemenang pertama lomba ini akan memperoleh Rp10 juta, pemenang kedua dan ketiga masing-masing berhak mendapatkan hadiah Rp7,5 juta dan Rp5 juta.

Untuk informasi lomba dapat diperoleh dengan membuka Instagram @ccicpolri, Facebook Fanpage Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Twitter @CCICPolri. Para peserta juga dapat berkomunikasi dengan panitia melalui nomor Whatsapp 0812-2518-6949.

(antara/PARADE.ID)

Artikel Sambut HUT Bhayangkara, Bareskrim Gelar “Cyber Police Festival” pertama kali tampil pada Parade.id.