Pengkuan Buya Fauzi, orang yang mengatasnamakan Bawaslu Jakarta Pusat tersebut melakukan protes karena mengibarkan Partai Buruh. Protes itu dilakukan oleh mereka di tengah-tengah aksi yang sedang berlangsung.

“Dianggap oleh mereka telah melakukan pelanggaran kampanye. Kami merasa tidak Terima. Lantas, saat itu juga kami bergerak ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat secara mendadak untuk audiensi,” ungkap Buya Fauzi.

Audiens dilakukan bersama mereka (tiga orang) yang berada di depan gedung DPR RI, yang dipimpin Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

Sementara itu, dari pihak KSPI-Partai Buruh Buya Fauzi mengatakan mengutus lim orang, termasuk dirinya. Ia dan Eddy Kuntjoro menjadi juru bicaranya.

Disampaikan oleh Buya Fauzi, bahwa “perlakuan” yang diterimanya adalah kali pertama sepanjang ia melakukan aksi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana atribut Partai Buruh dilarang-dilarang. Ia pun menduga, “perlakuan” yang diterima Partai Buruh adalah pesanan pihak tertentu.

“Namun hal itu dibantah oleh Bawaslu Jakarta Pusat,” kata dia.

Dijelaskan olehnya bahwa dalam aksi, seluruh peserta adalah konstituen Serikat Buruh/Serikat Pekerja pendiri Partai Buruh–tidak mengajak masyarakat luas untuk ikut dalam aksi. Ini, kata dia, murni acara internal KSPI-Partai Buruh.

“Ratusan, bahkan ribuan aksi tolak dan lawan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ada atribut partau saat aksi dan Bawaslu di daerah-daerah di Indonesia tidak pernah menyoalkan hal ini, karena sudah memahami adanya komunikasi antara Partai Buruh dengan Bawaslu Pusat,” terangnya.

Ia mengaku aneh dengan “perlakuan” itu kepada Partai Buruh, karena saat aksi di tempat lain, seperti di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha dengan tujuan istana, Bawaslu Jakarta Pusat tidak pernah menyoalkan itu sebelumnya.

“Akhirnya, audiensi berujung permohonan maaf dari Bawaslu Jakarta Pusat dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aksi selanjutnya (17/4/2023) akan tetap dilakukan, sebagai bentuk konsolidasi jelang peringatan Hari Buruh Dunia atau May Day pada 1 Mei 2023, serta jelang mogok nasional,” pungkasnya.

Aksi di depan gedung DPR RI kemarin adalah aksi rutin. Dilakukan tiap hari Selasa. Dimulai pekan lalu dan selanjutnya pekan depan (terakhir). Aksi pekanan ini adalah perintah Presiden KSPI-Partai Buruh Said Iqbal.

(Rob/parade.id)

Artikel Unjuk Rasa KSPI-Partai Buruh di DPR Mendapat Sorotan Bawaslu Jakarta Pusat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pertemuan itu, pemohon, dalam hal ini Partai Ummat, disebut bersedia dan sanggup memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai UMMAT sekurang-kurangnya 5 kabupaten/kota di NTT dan 10 kabupaten/kota di Sulut,serta Termohon melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.

“Hadir dalam Sidang Pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Permohonan No Register 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 dengan Pemohon Partai UMMAT, Selasa (20/12/2022) di Bawaslu,” demikian dikutip akun Twitter KPU RI.

Sebelum ada kesepakatan, juga telah dilakukan mediasi dengan Partai UMMAT yang turut dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU Idham Holik.

Sebelum itu, lewat Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengaku mendapatkan informasi yang valid bahwa Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024. Selain Partai Ummat, kata Amien, diloloskan oleh KPU.

“Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1, yang valid. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat,” kata Amien, Selasa (13/12/2022) di akun Instagram-nya.

Artikel Pimpinan Partai Ummat Bertemu Pimpinan KPU, Ini Hasilnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Permintaan pertimbangan olehnya itu karena Yulince Hosyo diduga melakukan pemalsuan dokumen kependudukan, yang merupakan kejahatan adminiatrasi.

“Dit ahun 2017/2018, Yulince Hosyo pernah mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat. Di tengah berjalanya tahapan seleksi Bawaslu, dia (Yulince Hosyo) juga mengikuti seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Jayapura, Provinsi Papua,” ungkapnya, Senin (5/9/2022), kepada media.

“Mace (Panggilan untuk perempuan Papua-red) ini pernah ikut seleksi Bawaslu Kabupaten Kota di Papua Barat. Kalau tidak salah Mace Yuli sudah ikut seleksi CAT Bawaslu di Papua Barat. Saat mau tes psikologi, Yulince Hosyo tidak ikut tes psikologi, terus tinggalkan lokasi tes Bawaslu di Papua Barat dan pergi terbang dengan pesawat ke Jayapura, Provinsi Papua untuk ikut CAT KPU di Jayapura pada hari besoknya,” lanjutnya.

Dari rekam jejak seperti ini, kata Martinus, menandakan bahwa Yulince Hosyo tidak konsisten dengan apa yang dilakukan.

“Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua memiliki pemerintahan yang terpisah, artinya jika Yulince Hosyo mendaftar di KPU Kota Jayapura maka harus memiliki domisili di wilayah tersebut, sedangkan yang bersangkutan (Yulince Hosyo) sudah mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Kota di Papua Barat,” ungkap dia lagi.

Kalau mau tes Bawaslu, kata dia, mestinya Bawaslu saja. Jangan juga ikut Tes KPU.

“Sebenarnya itu hak demokrasi seseorang. Akan tetapi kalau jadwal seleksi tidak bersamaan, ya, tidak masalah, ini bersamaan. Kira-kira dia maunya apa,” tegas Martinus Heselom.

Martinus Heselom berharap agar Ketua Bawaslu di Jakarta dapat lebih selektif memilih Calon Anggota Bawaslu Papua Barat periode 2022-2027 dengan mengedepankan azas kejujuran, integritas terutama memiliki pengalaman dalam kepemiluan yang baik.

Kata Martinus, Yulince Hosyo merupakan salah satu dari lima peserta lainya yang (akan) mengikuti fit and proper tesst (FPT) oleh Pimpinan Bawaslu RI, di Jakarta pada tanggal 6 September 2022.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa jadwal FPT calon anggota Bawaslu Papua Barat periode 2022-2027 dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022 di Jakarta. Keenam calon anggota Bawaslu Papua Barat itu adalah Abraham Ramandey, Elias Idie, Ibnu Mas’ud, Charles Imbir, Nurlaila Muhammad dan Yulince Hosyo.

(Juf/parade.id)

Artikel AMPPD ke Bawaslu RI: Pertimbangkan Yulince Hosyo Jadi Anggota Bawaslu Papua Barat pertama kali tampil pada Parade.id.

Eka menjelaskan mengapa agenda itu digelar. Kata dia, bahwa Sekolah Demokrasi diselenggarakan agar kader-kader GPII se-Jakarta Raya dapat memiliki pemahaman mengenai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024.

Dimana pemuda penerus bangsa harus memastikan bahwa penyelenggaraan demokrasi nanti dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan adil supaya tercipta pemimpin yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PP GPII Eri Roffi mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi—adalah salah satu fungsi paling penting dan esensial dari cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang demokratis. Oleh sebab itu, pendidikan demokrasi didorong untuk dapat diimplementasikan di generasi muda milenial yang cerdas dalam berpolitik praktis.

“Pancasila Sila keempat secara jelas mengekspresikan demokrasi di negara kita, demokrasi yang ingin diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain memerlukan institusi dan prosedur-prosedur formal, keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada kapasitas kita sebagai pemuda masyarakat dan pegiat pemilu untuk turut serta dalam proses demokrasi,” ungkapnya saat memberikan sambutan di pembukaan Sekolah Demokrasi, pada Sabtu, diterima parade.id Ahad.

Menurutnya, suasana yang demokratis adalah suasana yang terbuka dan mendorong pemuda untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri dan menyuarakannya. Untuk itu, kata dia, literasi Kepemiluan adalah salah satu tema yang penting dalam masyarakat kita saat ini dan itu sedang kita dorong juga secara serius melalui berbagai kegiatan lainnya.

Literasi kepemiluan dijelaskam olehnya, bahwa merupakan puncak literasi karena tidak sekadar mendorong keterampilan kognitif untuk menganalisis validitas atau kebenaran informasi, tetapi juga mendorong individu untuk memahami dan menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia.

“Dengan literasi kepemiluan, individu bukan hanya dituntut untuk menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bermanfaat dan bertanggung jawab. Jadi, literasi ini juga sangat kental dengan penguatan karakter.
Untuk itu, menanamkan literasi ini dalam bentuk sekolah demokrasi sangat penting, khususnya melalui diskusi empiris dan interaksi dengan pengawas Pemilu dan penyelenggara Pemilu tambahnya,” kata dia.

“Berargumen secara objektif itu bukan kemampuan yang natural, tetapi harus dilatih dan diasah secara sistematis. Kalau tidak diasah, menurutnya, kualitas pemahaman demokrasi akan rendah,” sambungnya.

Ia mengajak kita harus mengembangkan kemampuan yang diperlukan itu di ruang-ruang khusus melalui pembelajaran dalam interaksi antara stakeholder seperti Bawaslu dan KPU serta Peserta Pemilu.

“Untuk itu, siapa lagi kalau bukan pemuda sebagai lokomotof gerakan demokrasi kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi,” jelasnya.

Sekolah Demokrasi sangat menginspirasi para kader-kader yang ada di wilayah Jakarta Raya, salah satunua Ketua PD GPII Jakarta Barat Agung Maulana yang juga merupakan peserta agenda tersebut.

Agung merasa bahwa Sekolah Demokrasi ini sangatlah bagus untuk bekal pemuda dalam proses berdemokrasi tahun 2024 mendatang. Ia pun memberi saran agar agenda inspirasi ini dapat dilaksanakan secara bertahap dari kegiatan utamanya diselenggarakan pada dua hari ini.

“Ke depannya dibuat follow up atau pendampingan kader dalam memahami demokrasi hingga penyelenggaraan demokrasi 2024,” usulnua.

Sekolah Demokrasi tersebut dihadiri oleh seluruh utusan atau perwakilan dari setiap Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PD GPII) se-Jakarta Raya, dengan tujuan agar seluruh kader GPII di wilayah Jakarta Raya memahami sistem teknis pelaksanaan pemilu hingga pengawasan sistem penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Sekolah Demokrasi GPII ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi sekaligus mengisi keynote speaker. Dibuka oleh Wakil Ketua umum PP GPII Eri Moch Roffi.

Kemudian, materi-materi diisi oleh Komisioner KPU dan BAWASLU di setiap Kota, yang ada di Jakarta antara lain, Nur’aini Komisioner KPU Jakarta Barat, Musfir Komisioner KPU Jakarta Pusat, Ahmad Dahlan Komisioner KPU Jakarta Pusat, Cecep A Rukman Komisioner BAWASLU Jakarta Pusat, Sakhroji KPU Jakarta Timur, Dody Wijaya KPU Jakarta Selatan, dan Mahyudin Komisioner BAWASLU DKI Jakarta.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekolah Demokrasi GPII: Siap Kawal Pesta Demokrasi 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya, menurut dia untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu yang ingin “bermain” dalam tahapan rekrutmen itu.

“Penetapan calon anggota Bawaslu Provinsi ini sangat ketat. Tapi mesti diwaspadai, karena ada dugaan indikasi permainan uang yang cukup besar. Mulai dari Rp250-500 juta per orang,” kata dia, kepada media, Rabu (24/8/2022).

Pengawasan itu, kata dia, juga dimaksudkan dan diharapkan orang-orang yang terpilih menjadi anggota Bawaslu nanti benar-benar sesuai kapasitas, integritas, dan independent.

“Sehingga pengawasan, pelaksanaan Pemilu 2024 benar-benar berkualitas,” harapnya.

Eri menyebutkan, bahwa rektutmen calon anggota Bawaslu Provinsi (25) sudah berjalan. Hingga saat ini, kata dia, terpilih enam (orang) besar untuk masing-masing provinsi.

Di bulan depan atau September, tepatnya tanggal 6 September 2022, Bawaslu akan menggelar pleno terhadap hal itu.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua DPP KNPI Minta KPK dan BPK Mengawasi Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebab menurut dia, pada dasarnya, pemilihan timsel ditujukan untuk memilih orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan publik berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.

“Karena dalam hal ini kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa telah menemukan salah satu timsel di Provinsi Gorontalo yang punya kedekatan khusus dan terindikasi berafiliasi dengan parpol,” katanya, dalam siaran persnya kepada parade.id, Jumat (27/5/2022).

Eri menyebut dugaan itu ada di Sahmin Madina. Sahmin kata Eri merupakan tim pemikir pemenangan Rahmat Gobel di Gorontalo untuk pemilu legislatif dan pilkada 2024 di sana.

Sahmin, lanjut dia, bahkan dalam kunjungan Rahmat Gobel ke Gorontalo selalu menemani bersama pengurus Nasdem setempat, dan hal tersebut dibuktikan dengan foto digital. Sahmin pun kata Eri pernah keluar negeri, yaitu ke Turki bersama Rahmat Gobel dan pengurus Nasdem Gorontalo, dan hal tersebut berdasarkan data digital dalam foto-foto yang bersangkutan bersama Rahmat Gobel dan pengurus Nasdem Gorontalo.

Untuk itu, Eri meminta kepada Bawaslu untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Timsel untuk wilayah Provinsi Gorontalo atas nama Sahmin Madina.

“Untuk itu saya Eri Moch Roffi Wakil Ketua Umum PP GPII meminta kepada Bawaslu RI untuk mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan tentang Timsel Wilayah Provinsi Gorontalo atas nama Sahmin Madina,” tandasnya pinta.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Waketum GPII Ingatkan Ini ke Bawaslu Dalam Memilih Timsel Calon Anggota pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU dan Keputusan Presiden Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bawaslu.

“Mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027, terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing,” demikian kutipan Keppres Nomor 33P Tahun 2022, yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, dalam acara pelantikan di Jakarta, Selasa.

Anggota KPU periode 2022-2027 yang dilantik tersebut ialah:

1 Betty Epsilon Idroos
2 Hasyim Asy’ari
3 Mochammad Afifuddin
4 Parsadaan Harahap
5 Yulianto Sudrajat
6 Idham Holik
7 August Mellaz
Selanjutnya, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bawaslu.

“Mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing,” demikian isi Keppres tersebut.

Anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang dilantik tersebut ialah:

1 Lolly Suhenty
2 Puadi
3 Rahmat Bagja
4 Totok Hariyono
5 Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Kedua Keppres tersebut ditetapkan pada 21 Maret 2022 di Jakarta. Setelah pembacaan Keputusan, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

“Demi Allah saya bersumpah, Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden serta DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” kata Presiden Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti anggota KPU dan Bawaslu.

Usai pembacaan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan pemberian selamat kepada para anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

*Sumber: Antara

Artikel Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 pertama kali tampil pada Parade.id.

Bahkan, penyelenggara pemilihan bisa memberikan sanksi berupa diskualifikasi dari pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) 2020, kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Senin.

Menurut Bahtiar, aturannya sudah jelas, bahwa protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin dalam setiap tahapan pilkada, termasuk saat pendaftaran bapaslon. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar, mesti ada sanksi untuk efek jera.

“Aturannya sudah sangat jelas. Jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi. Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bakal pasangan calon yang tak peduli protokol kesehatan COVID-19,” ucap Bahtiar menegaskan.

Mendagri Tito Karnavian, lanjut dia, sudah sering memperingatkan agar bakal pasangan calon tidak melakukan arak-arakan atau melakukan konvoi saat mendaftar ke KPUD setempat.

“Jangan sampai membawa massa banyak ketika proses pendaftaran. Hanya saja, kenyataan di lapangan bakal pasangan calon tetap saja membawa massa pendukung. Ini jelas melanggar aturan,” paparnya.

Dia menambahkan, sebenarnya aturan penerapan protokal COVID-19 tercantum pada PKPU Nomor 6 tahun 2020. Didalam pasal 50 ayat 3 disebutkan pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua atau sekretaris partai politik pengusul bapaslon.

“Jadi sekali lagi di dalam aturan PKPU, ditegaskan pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris partai politik pengusul dan atau bapaslon perseorangan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mencatat, sebanyak 141 bakal pasangan calon diduga melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19.

Hingga Minggu, tercatat 315 bapaslon kepala daerah telah mendaftar ke KPUD. Dugaan pelanggaran ini terkait jumlah massa yang datang ke kantor KPUD setempat.

Fritz menegaskan, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan dua hal. Pertama, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan atau teguran.

Kedua, Bawaslu bakal melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

“Perlu saya tegaskan, apabila dalam kajian Bawaslu ditemukan pelanggaran terkait kedua UU tersebut, maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada pihak lain seperti kepolisian guna menindaklajuti lebih jauh. Arak-arakan dan pengerahan massa menurut saya sudah berpotensi atau dapat diduga melanggar Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 dan Pasal 93 UU 6 Nomor Tahun 2018 atau larangan dari peraturan daerah setempat,” kata Fritz.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel KPU-Bawaslu Diminta Tindak Tegas Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jenis pelanggaran pilkada ada empat jenis, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” kata Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Palu, Sabtu.

Ruslan yang merupakan Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu ini menerangkan bahwa pelanggaran pidana pemilihan dibahas bersama dalam wadah bersama Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu menjadi representasi dalam menindak pelanggaran pidana pemilihan yang didalamnya terdapat unsur dari Bawaslu, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan.

“Ketiga unsur Tim Sentra Gakkumdu harus sepaham menyatakan terpenuhi unsur pelanggaran pidana, baru bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” jelas Ruslan.

Tidak bisa memakami sistem voting, jika dari ketiga unsur itu kemudian ada yang tidak sepakat maka kasus itu urung ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

Kemudian, menyangkut dengan pelanggaran hukum lainnya yang merupakan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang Pemilu/Pemilihan.

“Misalnya terkait netralitas kepala desa maka diatur dalam undang-undang desa. Netralitas ASN maka diatur dalam undang-undang ASN,” ucapnya.

Selanjutnya mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah. Pelanggaran jenis ini akan dieksekusi oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Tugas Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi, dan menjadi kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” tegas Ruslan..

Terakhir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara yang arah penanganan diserahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dengan putusan bersifat final dan mengikat.

Kecuali penanganan pelanggaran kode etika yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, maka penanganan pelanggarannya dilakukan oleh KPU atau Bawaslu di jenjang atasnya.

Ruslan menambahkan, empat jenis pelanggaran itu tidak mempengaruhi, antara satu jenis pelanggaran dengan jenis pelanggaran lainnya.

“Artinya, jika pelanggaran pidana terhenti di pembahasan meja Sentra Gakkumdu, lantas tidak mempengaruhi penanganan pelanggaran yang lain,” tegasnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bawaslu: Ada Empat Jenis Pelanggaran Dalam Pilkada pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami juga menemukan 103.287 pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun tidak masuk dalam daftar pemilih,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, di Bandarlampung, Lampung, Jumat.

Ia mengatakan angka-angka tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) di delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020.

Dia menegaskan, meskipun tahapan coklit akan berakhir pada 13 Agustus 2020 namun masih banyak persoalan-persoalan data pemilih yang harus diselaraskan dan dibenahi jajaran KPU Provinsi Lampung yang mensupervisi KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pilkada.

Ia pun merincikan data hasil pengawasan secara Bawaslu pada tahapan coklit hingga hari Kamis (6/8) dimana pemilih yang TMS masuk daftar pemilih yakni, Bandarlampung sebanyak 46.895, Metro 1.956 orang.

“Kabupaten Pesawaran 1.896 Lampung Selatan 39.480, Lampung Timur 10.224, Lampung Tengah 12.270, Way Kanan 34.934 dan Kabupaten Pesisir Barat 1.232 orang,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut dia, untuk yang pemilih yang MS namun tidak masuk dalam daftar pemilih yakni, Bandarlampung 15.655, dan Metro 66, Kabupaten Pesawaran 742, Kabupaten Lampung Selatan 34.104, Lampung Timur 6.145, Lampung Tengah 20.503, Way Kanan 24.444, dan Pesisir Barat 1.628 orang.

Ia menjelaskan bahwa adanya pemilih TMS masuk daftar pemilih tersebut antara lain karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, anggota TNI/Polri, pemilih pindah domisili namun tidak diketahui alamatnya, pemilih belum 17 tahun, pemilih hilang akal.

“Sedangkan untuk pemilih yang MS namun tidak masuk daftar pemilih disebabkan sudah menikah dan belum memiliki KTP-elektronik,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bawaslu Temukan 148.887 Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih pertama kali tampil pada Parade.id.