Menurut Koordinator Aksi M Jufri, aksi dilakukan kembali karena pimpinan Pertamina tidak menggubris persoalan yang dibawa, yakni menurunkan harga BBM.

“Kita merasa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu mengatasi persoalan harga BBM subsidi. Padahal, harga minya dunia kan sedang turun, beberapa negara menurunkan harganya, seperti India,” kata dia, belum lama ini, kepada media.

Atas hal itu, ia menduga adanya mafia yang bermain dalam penentuan harga BBM subsidi. Selain dugaan di atas, Jufri juga menduga karena adanya kilang minyak terbesar yang pecah di Indramayu dan di Cilacap.

“Akibat itu, kita tidak punya penampung minyak. Kemudian diekspor ke Singapura untuk dikelola dan pemerintah (akhirnya) membeli darinya sehingga harga BBM subsidi naik,” analisisnya.

Kita, kata dia, rugi, karena pecahnya kilang minyak terbesar tersebut. Namun belum dapat dipastikan berapa kerugiannya.

“Oleh karena itu, kami menilai Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu dan tidak becus dalam bekerja, karena hari ini kita tidak bisa mengetahui keruguan dari kejadian itu. Kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati, karena tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa HMI-MPO di Depan Kantor Pusat Pertamina, Kinerja Dirut Disorot pertama kali tampil pada Parade.id.

“Belum selesai pandemi Covid-19, pemerintah malah menaikka harga BBM subsidi. Padahal masyarakat kita belum pulih ekonominya. Maka, kami atas Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), mengingatkan agar hal ini dijadikan atensi oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata salah satu orator.

Kenaikan harga BBM subsidi kata orator itu juga akan memengaruhi harga kebutuhan pokok. Harga akan ikut naik.

Orator lainnya mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM pertanda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tidak peduli dengan nasib bangsa. Rezim Jokowi pun dinilai belum mampu mengurus bangsa dengan baik.

“Kami sarankan, belajarlah ke UMJ. Sebab, presiden dan menteri mesti lihat bahwa ada kelompok yang peduli dengan bangsa ini, –yang sangat disayangkan atas kebijakan pemerintah,” sampainya.

Pemerintah disebutnya tidak paham dengan UUD Pasal 33, soal ekonomi. Pemerintah juga disebut tidak paham dengan Pancasila–bikin hancur karena naiknya harga BBM.

Orator lainnya menyebut bahwa kebijakan dengan menaikkan harga BBM subsidi bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak.

“Maka kami akan terus menyuarakan kebenaran ini. Kami takkan pernah takut, apalagi untuk menyampaikan bahwa UUD 1945 terkait ekonomi itu sangat fundamental dan harus menjadi agenda utama, mestinya,” katanya.

Orator itu juga menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM itu akan menambah kemiskinan rakyta Indonesia. Kenaikan harga BBM juga akan menyebabkan Inflasi, karena daya beli rakyat turun.

“Telah terjadi pengkhianatan konstitusi hari ini, terutama oleh Jokowi. Maka hari ini harus ada komitmen untuk menyampaikan (kritis) terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM,” tegasnya.

Mahasiswa UMJ menuntut agar kenaikan harga BBM subsidi dibatalkan. Mereka juga menuntut agar ekonomi dipulihkan, karena telah banyak yang mengeluh.

Aksi masih terus berlangsung. Dalam aksinya, massa membakar ban bekas.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Puluhan Mahasiswa UMJ Hari ini: Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi pertama kali tampil pada Parade.id.

Perwakilan BEM atau pimpinan mahasiswa bergilir menyampaikan orasinya, yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Umumnya, mereka menilai bahwa kenaikan harga BBM telah berdampak ke banyak hal.

Kenaikan BBM juga dinilai telah menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Apalagi di masa pemulihan ekonomi saat ini, yang berpotensi jauh dari kesejahteraan. Rezim Jokowi dinilai telah mengkhianati rakyat atas kenaikan BBM dan soal lain yang dimaksud mereka.

Selain penolakannya terhadap kenaikan harga BBM, ada beberapa isu atau tuntutan yang mereka bawa. Di antaranya menuntut pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu untuk keadilan bagi keluarga korban.

Mereka juga menolak (pembangunan) infrastruktur yang tidak memenuhi keadilan bagi rakyat Indonesia. Massa juga enuntut agar dilakukannya perbaikan untuk KPK, dengan mengembalikan independensi KPK lewat UU.

Hal lain, massa menolak normalisasi pendiidkan, khususnya kepada perguraan tinggi. Hal itu dibacakan Koordinator Pusat BEM Kerakyatan, Abdul Kholiq.

Mereka direncanakan akan kembali datang dengan massa yang lebih dari hari ini. Membawa banyak elemen untuk bergabung, karena aspirasi kami belum ditindaklanjuti. Direncakan pada tanggal 20 Oktober 2022, tepat di Hari Sumpah Pemuda.

Aksi mereka sempat diwarnai dorong-dorongan dengan aparat kepolisian, karena akan menutup jalan. Dorong-dorongan itu sempat terjadi berkali-kali. Syukur, tidak terjadi benturan.

Namun, dari masing-masing pihak mengakui bahwa ada di antara mereka mengalami luka. Baik itu dari pihak kepolisian maupun dari mahasiswa.

Massa mahasiswa bubar sekiranya pukul 18.00 WIB. Mereka melakukan aksi sejak sekitar pukul 15.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi BEM SI Kerakyatan Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu orator, Iwan, dari Serikat Pengemudi Daring (Speed), mengatakan bahwa kenaikan BBM telah berdampak kepada dirinya selalu Ojol.

“Kami dari ojek online (Ojol) pasti merasakan kenaikan harga BBM. Kita langsung kena dampaknya. Maka dari itu, Speed menolak kenaikan harga BBM. Maka kami ikut berjuang bersama GNPR,” orasinya.

Sementara orator lainnya, perwakilan dari Gerakan Muslim Jakarta (GMJ), menyatakan bahwa kenaikan BBM dirasakan banyak oleh masyarakat, yang bukan hanya kepada umat Islam saja, pun termasuk aparat kepolisian yang merasakannya. Maka kata dia penting menuntut agar BBM diturunkan.

“Kita minta diturunkan kenaikan harga BBM. Sebab, naiknya BBM tidak linear dengan harga minyak dunia. Selain itu, kami minta agar relokasi proyek seperti IKN agar dihentikan, termasuk potong gaji pejabat BUMN,” kata dia.

Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua KPK, yang turut hadir, dalam orasinya menyinggung subsidi BBM yang membebani APBN.

“Harga BBM naik bukan hanya karena alasan itu. Itu dampak dari indikasi korupsi,” kata dia.

Kalau kata Babeh Aldo, kenaikan BBM ini karena ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam memimpin. Ia meminta Jokowi mundur dari kursi presiden.

“Kalau gak mampu, mundur saja, Pak Presiden. Sebab rezim ini parah. Minyak dunia turun, tapi BBM malah dinaikkan,” ungkapnya.

Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), yang diwakili emak-emak, menilai kenaikan BBM ini menandakan justru Indonesia belum merdeka, untuk rakyat. Kemerdekaan justru kata dia hanya milik oligarki.

Jokowi pun dikatakan olehnya seperti menantang rakyat karena menaikkan harga BBM.

“Maka kami jawab tantangan Jokowi itu dengan datang ke sini. Sebab kenaikan BBM itu telah berdampak ke semua, seperti efek domino,” orasinya.

Jokowi pun disebutnya telah gagal memimpin negara. Jokowi juga gagal mengelola SDM. Ia pun meminta Jokowi mundur dengan hormat.

Terpantau gabung dalam GNPR: From Persaudaraan Islam (FPI), Serikat Pengemudi Daring (Speed) Jakarta Barat, PA 212, Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), GHURABA, Brigade 411, BangJapar, Barisan Kebangkitan Nasional (Barkin), Gerakan Muslim Jakarta (GMJ), Mujahid Fiisabilillah Sejabodetabek (MFS), UI Watch, Pemuda Islam Manggarai (PIM), HMI-MPO, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Gerakan Nasional Pembela Rakyat 2309 pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekjend KSPSI Arif Minardi menyebutkan, aksi akan diikuti oleh sekitar 300 ribu massa. Mereka datang dari beberapa daerah, di antaranya dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lain-lain.

Mereka yang bergabung disebut oleh Arif sebanyak 40 elemen buruh, dari serikat, federasi, dan serikat pekerja mandiri.

Aksi akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB (pagi)-selesai. Apabila presiden Jokowi tidak mengindahkan tuntutan AASB, maka kata Arif, AASB menuntut Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

“Karena jelas kami hampir seluruh buruh tidak menyepakati UU Cipta Kerja. Pada pembentukan UU tersebut melanggar azas, melanggar sistem perundangan dan juga melanggar, diubah-ubah UU tersebut, dan itu dibuktikan oleh keputusan MK bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat,” ungkapnya.

Jelas, kata dia, bahwa itu pelanggaran paling prinisip, melanggar azas, yaitu azas transparansi, bahwa UU ini, mulai dari perencanaan penyusunan dan selanjutnya seluruh pihak terkait harus dilibatkan.

“Wajib dilinatkan, tapi ternyata pemerintah dalam hal ini tidak menyertakan satu pun serikat buruh yang ada. Bahkan buruh yang mwndukung pun tidak dilibatkan. Kalau pemerintah pintar, yang mendukung dilibatkan, ini tidak,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan Unjuk Rasa Tanggal 10 Oktober di Istana Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam konferensi pers itu, SOPREMASI menuntut tiga hal, di antaranya: mendesak pemerintah agar membentuk suatu tim pengawas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tidak ada lagi praktik korupsi seperti anggaran Covid-19.

Dari skema penyaluran BLT ini, menurut Penanggung Jawab SOPREMASI Gawi Yaurwarin, sebagai mahasiswa yang selalu mengontrol setiap kebijakan Pemerintah, dengan melihat beberapa kebijakan yang telah berlalu dengan contoh bantuan anggaran Covid-19, yang dimana kebijakan ini tidak dikelola dengan baik sehingga terjadinya praktik korupsi oleh oknum pemerintah.

“Selaku mahasiswa, kami menilai adanya praktik korupsi ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang begitu ketat oleh pemerintah. Sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran,” kata dia, kepada parade.id.

“Maka, dengan itu kami menganjurkan kepada pemerintah agar melalui kebijakan BBM bersubsidi dengan sekam bantuan langsung tunai (BLT) agar terhindar dari oknum-oknum yang berpotensi menyalahgunakan kekuasannya untuk kepentingan pribadi—pemerintah seharusnya melakukan fungsi pengawasan yang begitu dan masif terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai di lapangan, sehingga kebijakan ini tepat pada sasaran,” sambungnya.

Kedua, SOPREMASI menuntut agar dipastikan serta diawasi agar penggunaan bersudsidi tepat sasaran.

“Pemerintah dengan resmi pada tanggal 3 September 2022 mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan skema subsidi yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga, yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai bulan September.”

Ketiga, menuntut agar engawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah—pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat.

“Akan tetapi yang sangat disayangkan ada beberapa temuan penyalahgunaan pengisian BBM di beberapa SPBU, sering terjadi oknum pemilik kendaran BBM non subsidiI mengisi BBM bersubsidi. Contohnya temuan oknum pegawai bank BCA di Jawa Tengah, dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas yang seharusnya mengisi BBM jenis pertamax tetapi kedapatan mengisi BBM dengan jenis pertalite,” ungkapnya.

“Ini terjadi di SPBU. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi lagi-lagi kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada oknum-oknum seperti ini,” lanjutnya.

Selain itu ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalaite dari harga awal Rp7.500 menjadi Rp10.000 perliter, kemudian harga pertamax dari Rp12.500 menjadi 14.500 per liter untuk wilayah pulau Jawa dan harga BBM yang lainnya pun ikut naik.

“Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja, unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga BBM ini pun terjadi dari berbagai daerah. Namun praktik kenaikan harga BBM dijalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia.”

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar 600 ribu.

(Irf/parade.id)

Artikel Konfres SOPREMASI: Peran Mahasiswa dalam Menyikapi BBM Bersubsidi dengan Skema BLT pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak ke kebutuhan bahan pokok. Rakyat pun dinilai akan semakin kesulitan.

Rezim ini dinilai tak pantas berkuasa. Rezim tidak pro kepada rakyat Indonesia. Demikian kata salah satu orator.

Ada pula yang menganggt Presiden Jokowi telah berbohong. Berbohong karena Jokowi disebut pernah bicara takkan menaikkan BBM di tahun ini.

Massa berharap agar harga BBM diturunkan. Mengingat, perekonomian Indonesia saat ini belum begitu pulih. Jika masih tetap dengan harga yang sekarang, massa menilai ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh signifikan.

Saat di tengah aksi, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) sempat menemui massa. Perwakilan ditantang untuk mendukung harga BBM turun.

Namun perwakilan itu menyampaikan, bahwa hal itu mesti dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Aspirasi massa pun diklaim olehnya akan disampaikan ke Presiden Jokowi.

Terpantau mahasiswa yang ikut bersama BEM SI di lapangan adalah: Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Politeknik Jakarta, STEI SEBI, Universitas Andalas (Unand), Sekolah Tinggi Agama Islam Alhikmah, Institut Teknologi PLN, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan lain-lain.

Massa BEM SI memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi berakhir pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa BEM SI: Tolak Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, soal kenaikan harga BBM subsidi. Kedua, soal upah minimum kabupaten/kota, dan terakhir soal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Isu atau tuntutan itu dibawa menurut dia karena kebijakan pemerintah itu telah menyakiti hati buruh, umumnya masyarakat Indonesia.

“Membuat KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi memastikan akan melanjutkan perjuangan selanjutnya di kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate demi menyelamatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2023, dari kejahatan Omnibus Law UU Ciptaker, karena salah satu tuntutan massa aksi pada hari ini adalah memaksa Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menaikkan UMK tahun 2023 sebesar 20 persen,” demikian keterangannya kepada parade.id, kemarin.

Dengan menaikkan UMK Tahun 2023 sebesar 20 persen, kata dia, KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi meyakini bahwa daya beli kaum buruh di Kota Bekasi dapat terselamatkan, setidaknya pasca kenaikan harga BBM yang berdampak semakin menurunnya daya beli kaum buruh di Kota Bekasi.

Aksi di Wali Kota Bekasi ini, kata Buya, juga sebagai peringatan untuk daerah lainnya, bahwa akan ada aksi terkait kesejahteraan buruh dan masyarakat Indonesia.

“Sesuai jadwal aksi yang telah diputuskan oleh KSPI dan mengetahui Kabupaten/Kota lain di Indonesia telah melakukan gerakan. Sehingga massa aksi KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi tidak tinggal diam dengan melakukan aksi di depan Kantor Wali Koya Bekasi sejak pagi hingga sore hari ini,” ia menjelaskan.

Secara gelombang, ia melanjutkan, bahwa gerakan aksi kaum buruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, sesuai instruksi aksi dari KSPI dan Partai Buruh tidak akan pernah bisa berhenti.

“Karena jika diam, maka kebijakan demi kebijakan pemerintah akan terus menyengsarakan dan mengancam nasib buruh Indonesia di masa depan. Maka saya mengajak kepada buruh agar mempersiapkan diri—karena mogok nasional adalah sebuah kepastian,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa KSPI di Wali Kota Bekasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Terkait kenaikan harga BBM misalnya, kata dia, telah mengakibatkan atau berimbas kepada menurunnya daya beli kaum buruh. Belum lagi kata dia imbas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah menghentikan laju kenaikan upah buruh di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini, yang jelas membuat kehidupan kaum buruh semakin tercekik dan dipaksa oleh pemerintah untuk hidup dalam situasi penuh keterpurukan.

Ia kemudian menyinggung soal bantuan langsung tunai (BLT), yang disebutnya hanya sebagai gula-gula manis karena diberikan sementara oleh pemerintah, untuk kemudian berubah menjadi rasa pahit selamanya.

“Seluruh massa aksi berpendapat bahwa Pemerintah sudah seenaknya mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang dirasakan semakin jauh meninggalkan rasa keadilan bagi kaum buruh di Indonesia,” kata dia, kepada parade.id.

Soal kenaikan upah buruh, Buya Fauzi, demikian sapaan akrabnya, meminta agar dinaikkan minimal 15 persen (tahun 2023). Kalau tidak kata dia, maka gelombang aksi yang terus menerus akan digerakkan oleh KSPI dan Partai Buruh, menuju konsolidasi menuju perhelatan puncak mogok nasional.

“Maka, sudahlah! Berhenti menyakiti hati rakyat. Berhenti menipu kaum buruh! Buruh Kabupaten Bandung Barat murka karena pemerintah sudah seenaknya kepada kaum buruh di Indonesia,” tegasnya.

Aksi di Bandung Barat ini sebagai instruksi KSPI dan Partai Buruh. Massa aksi disebut olehnya sempat longmarch dari lokasi Industri Batujajar menuju lokasi aksi di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Massa aksi kata dia juga sempat membuat macet jalan yang luar biasa saat akan menuju gedung DPRD.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh KSPI di Bandung: Singgung Upah dan Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Penanggung Jawab aksi, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi mengatakan bahwa aksi dilakukan sebagai respons adanya pengusaha hitam yang kerap menjadi drakula penghisap darah kaum buruh Indonesia.

“Juga sebagai sebagai awal gelombang gerakan aksi di Indonesia (selain sebagai Ibu Kota Negara) sekaligus barometer kebijakan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Dan juga sebagai pembuka mata media sebagai corong suara bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia, bahwa kaum kuruh Ibu Kota sudah bergerak dengan harapan dapat menjadi pemantik gerakan-gerkan aksi kaum buruh lainnya di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” demikian katanya kepada parade.id.

Ia bahkan menyebut bahwa kebijakan demi kebijakan yang bertubi-tubi dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini adalah ulah dari kerakusan dan keserakahan para pengusaha-pengusaha hitam di Indonesia. Pengusaha-pengusaha hitam di Indonesia itu kata dia telah menjadi drakula penghisap darah kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kaum Provinsi DKI Jakarta.
“Cukup sudah kaum buruh selama ini diam. Kali ini kita akan lawan dengan sepenuh kekuatan,” tegasnya.

Selain tuntutan utama tersebut di atas, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta juga tetap menyuarakan untuk mendukung penuh proses banding Gubernur Anies Baswedan terhadap putusan PTUN DKI Jakarta yang telah memutuskan untuk menurunkan upah buruh.
Buya mengaku, ketika asksi berlangsung, massa buruh hujan-hujanan di depan gedung Balai Kota Jakarta. Di tengah hujan itu, massa diingatkan tentang perjuangan lanjutan aksi di berbagai kota maupun daerah.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh KSPI di Balai Kota Jakarta, Penanggung Jawab Sampaikan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.