Menurut Tiyo, kehadiran BEM KM UGM di forum BEM SI melalui dirinya, Wakil Ketua Bidang Analisis Sheron Adam Funay, dan Koordinator Pergerakan Fedora Rifqi Ramadhan, dilandasi semangat untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa bersama rakyat. Namun, kenyataan di lapangan justru sangat paradoks: forum yang seharusnya menjadi ruang strategis untuk perjuangan kini berubah menjadi arena konflik internal tanpa substansi serta alat pencitraan elite kekuasaan.

“Forum tersebut menjadi ruang konfliktual nir-substantif dan tempat penguasa memoles muka. Mahasiswa yang seharusnya satu visi justru terpecah hanya karena sesuatu yang diperebutkan—entah apa,” tulis Tiyo dalam keterangan persnya, dikutip Selasa.

BEM KM UGM juga secara terbuka mempertanyakan independensi gerakan mahasiswa ketika forum-forum BEM SI justru dihadiri oleh deretan pejabat negara dan simbol kekuasaan, seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kapolda, serta Kepala BIN Daerah Sumatra Barat. Tiyo menuding kehadiran mereka sebagai bentuk intervensi dan upaya “memoles muka penguasa” lewat kebersamaan dengan mahasiswa, seperti yang dipamerkan di media sosial masing-masing pejabat tersebut.

“BEM harusnya berjarak dengan penguasa demi menjaga independensi. Kenyataannya, BEM SI tidak memberi teladan dan malah membangun kemesraan yang mencurigakan,” tegasnya. Salah satu bukti yang diungkap adalah kemunculan karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumatra Barat, yang sempat disembunyikan lalu dimunculkan saat para elit hadir di acara pembukaan.

“Sebenarnya, kemesraan apa yang terjalin antara BEM SI dan BIN sehingga karangan bunga itu begitu tersembunyi tetapi akhirnya dipamerkan?” sindir Tiyo.

Kondisi internal yang semakin keruh dan minim transparansi pun mencapai puncaknya pada Jumat, 18 Juli 2025. Insiden kekerasan terjadi menjelang fajar; dua mahasiswa terluka—satu mengalami patah tulang, satu lagi lebam dan berdarah. Trauma psikis menghantui peserta lain. “Kami prihatin dan menyesalkan. Tidak ada jabatan yang seharga kesatuan dan martabat mahasiswa. Aset berharga gerakan adalah kesatuan kita, bukan kursi struktural!” tandasnya.

Tiyo juga memberi isyarat bahwa apa yang terjadi di balik layar jauh lebih besar dari yang tampak, namun demi menjaga kemurnian gerakan mahasiswa, data dan penjelasan lebih lanjut masih disimpan. Ia berpesan, jika semua hal dibuka, bukan tidak mungkin banyak kampus akan menarik diri dari gerakan BEM SI.

Menutup pernyataannya, Tiyo menegaskan BEM KM UGM akan tetap memegang teguh nilai dan marwah gerakan mahasiswa. “Kami memilih jalan sunyi tapi bercahaya: setia bersama rakyat Indonesia,” pungkasnya dalam rilis yang dirilis pada 20 Juli 2025.

Sikap kritis BEM KM UGM ini menjadi alarm keras bagi seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia agar selalu waspada terhadap potensi kooptasi, infiltrasi kekuasaan, dan konflik tanpa substansi yang justru merusak sendi-sendi perjuangan dan solidaritas mahasiswa.***

Artikel BEM KM UGM Keluar dari BEM SI Kerakyatan: Terkontaminasi Kepentingan Elit pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut sikap mereka yang di-post di IG @bemsi_official, Kamis (28/11/2024):

Pernyataan Sikap

Aliansi BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan”

POLISI MEMBUNUH LAGI : TUNTUTAN USUT TUNTAS DAN REFORMASI KEPOLISIAN

28 November 2024

“Reformasi tidak berarti mempermudah pelanggaran, tetapi menciptakan sistem yang benar-benar melindungi rakyat.” _Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Berita tidak mengenakan kembali kita dengar, institusi yang seharusnya melindungi rakyat kembali menodai amanahnya. Pada 23 November 2024, seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial AG menjadi korban penembakan oleh seorang anggota kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Kejadian tragis ini masih menjadi simpang siur akan kebenarannya.

Pihak kepolisian mengatakan jika sedang melerai 2 geng yang sedang tawuran sehingga terpaksa mengeluarkan tembakan yang menewaskan 1 orang dan 2 orang luka. Di sisi lain seorang satpam yang menjadi saksi mengatakan jika tidak ada tawuran yang terjadi melainkan terjadi cekcok antara pengguna jalan.

Aparat yang terlibat dalam kejadian tidak manusiawi ini berada dalam sorotan publik, sementara keluarga korban masih menunggu keadilan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tindakan sekejam ini bisa terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya dilindungi? Bagaimana mungkin senjata api digunakan tanpa protokol yang ketat dan diarahkan ke warga sipil? Mengapa kita harus percaya kepada polisi?

Kasus ini menunjukkan wajah kelam dari sistem hukum di negeri ini. Kekerasan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara terus berulang, tanpa adanya perubahan signifikan. Dengan ini, kami Aliansi BEM SI Kerakyatan, dengan tegas menyatakan:

1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk penembakan pelajar di Semarang.

2. Menuntut investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel terhadap kasus ini, serta hukuman berat bagi pelaku tanpa pandang bulu.

3. Menuntut pemerintah segera melaksanakan reformasi total di tubuh kepolisian, yang meliputi sistem rekrutmen, pelatihan berbasis HAM, evaluasi berkala, dan pemberantasan budaya kekerasan.

4. Meminta jaminan dari negara atas hak dasar rakyat untuk hidup dengan rasa aman, tanpa ancaman dari aparat yang bertindak sewenang-wenang.

Kasus penembakan siswa di Semarang hanyalah puncak gunung es dari kasus-kasus serupa. Banyak tragedi lain yang menjadi bukti nyata bahwa kekerasan oleh kepolisian di Indonesia adalah masalah sistemik, bukan sekadar perilaku oknum. Kami rangkumkan kasus-kasus yang telah terjadi atas bobroknya sistem penegakan hukum di negara kita :

1. Tragedi Kanjuruhan (2022): Pembantaian Massal di Stadion Sepak Bola

Pada 1 Oktober 2022, dunia sepak bola Indonesia berduka. Sebanyak 135 nyawa melayang dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Polisi, dengan dalih mengendalikan massa, menembakkan gas air mata ke arah tribun yang penuh dengan penonton. Hasilnya adalah kepanikan massal yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak.

Hingga kini, keluarga korban masih menunggu keadilan. Namun tetap, proses hukum berjalan lambat, bahkan cenderung memihak pelaku. Tragedi ini menjadi simbol kegagalan polisi dalam menangani kerumunan dan menegakkan protokol keamanan.

2. Penembakan 6 Laskar FPI (2020): Pelanggaran HAM Berat di Jalan Tol

Pada Desember 2020, enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tewas ditembak oleh aparat kepolisian dalam sebuah insiden di Tol Jakarta-Cikampek. Laporan Komnas HAM menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk eksekusi di luar proses hukum. Namun, hingga kini, proses hukum terhadap pelaku berjalan stagnan, menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hak asasi di Indonesia.

3. Kekerasan terhadap Mahasiswa di Kendari (2019): Nyawa Pemuda yang Terenggut

Ketika mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU kontroversial pada September 2019, kekerasan aparat kembali menelan korban. Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi dan Yusuf Kardawi, tewas akibat luka tembak. Polisi yang bertugas membubarkan massa menggunakan peluru tajam, yang jelas melanggar prosedur pengamanan aksi damai. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi di Indonesia terus terancam oleh represifitas aparat.

4. Penyiksaan di Polda Metro Jaya (2023): Budaya Impunitas yang Mengakar

Kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian seorang tersangka di tahanan Polda Metro Jaya menyoroti budaya kekerasan yang sudah mengakar di tubuh kepolisian. Tersangka yang seharusnya mendapatkan perlakuan manusiawi justru meregang nyawa akibat penyiksaan. Kasus ini mencerminkan lemahnya kontrol internal dan minimnya akuntabilitas di institusi penegak hukum.

5. Pembunuhan Afif Maulana (Maret 2023)

Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan tewas di sebuah sungai di Karawang setelah sebelumnya diduga menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Afif ditangkap atas tuduhan yang tidak jelas bersama teman-temannya, kemudian mengalami penganiayaan berat selama proses interogasi.

Tubuhnya ditemukan beberapa hari setelah laporan kehilangan dibuat oleh keluarganya. Kejadian ini memperlihatkan buruknya pengelolaan prosedur hukum oleh aparat dan minimnya pengawasan terhadap tindakan kekerasan di institusi kepolisian. Hingga kini, kasus Afif Maulana belum diselesaikan dengan tuntas, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

6. Kekerasan Berulang di Aksi Massa

Tak terhitung banyaknya kasus kekerasan terhadap peserta aksi damai. Mulai dari pemukulan, intimidasi, hingga penggunaan kekuatan berlebihan, semua ini menunjukkan bahwa aparat seringkali bertindak melampaui batas kewenangannya. Kasus ini berulang di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, di mana mahasiswa dan masyarakat kerap menjadi sasaran kekerasan hanya karena menyuarakan hak mereka.

TUNTUTAN KAMI

Berdasarkan realitas yang terjadi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan:

1. Mendesak pemerintah dan institusi kepolisian untuk menindak tegas pelaku penembakan pelajar di Semarang, serta menjamin keadilan bagi keluarga korban.

2. Mendesak reformasi total institusi kepolisian, baik dari segi struktur, budaya kerja, maupun pengawasan terhadap perilaku aparat.

3. Menuntut komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi generasi muda.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus-kasus kekerasan oleh aparat guna memastikan terwujudnya keadilan dan keamanan di Indonesia.

(Rob/parade.id)

Artikel Aliansi BEM SI “Kerakyatan”: Polisi Membunuh Lagi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Padahal, represifitas aparat yang dilakukan pada masa Soeharto sangat membekaskan kepedihan di mata masyarakat. Luka yang dirasakan pada masa Soeharto rasanya tidak pantas apabila dibayar dengan pegelaran pahlawan nasional padanya,” kata Korwil BSJB Ahmad Fauzi Pangestu dalam keterangannya.

Luka-luka atau peristiwa yang dimaksud di antaranya: Penembak Misterius 1982-1985, tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa Talang 1989, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Trisakti 1998.

“Karena banyaknya tragedi yang terjadi, kami menuntut untuk tolak wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional. Meminta maaf kepada para korban yang dirugikan oleh keluarga Cendana,” paparnya.

Selain itu, menuntut pemerintan dengan serius menyelesaikan permasalahan HAM dan menuntut pemerintah untuk selektif dalam memilih pahlawan nasional.

MPR dalam keputusannya menghapus nama Soeharto (Presiden kedua RI) dari Ketetapan MPR soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diiringi dengan wacana memberikan gelar pahlawan nasional pada Rapat Paripurna 25 September 2024.

Beberapa hari setelah keputusan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pertemuan dengan keluarga Soeharto mengusulkan agar presiden kedua Indonesia itu dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional,” katanya.

(Verry/parade.id)

Artikel BEM SI BSJB Kerakyatan Tuntut Pencabutan TAP MPR Soeharto Pahlawan pertama kali tampil pada Parade.id.

UU yang akan direvisi tersebut adalah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI UU TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Menurut BEM SI Kerakyatan mengutip berbagai kajian dari masyarakat sipil dan juga kajian dari internal aliansi berpendapat bahwa pembahasan revisi UU Polri dan UU TNI oleh pemerintah dan DPR adalah langkah yang keliru dan sarat akan berbagai permasalahan yang tidak perlu ada—berdasarkan realitas yang terjadi saat ini, dan juga untuk terus mengawal keberlangsungan agenda-agenda reformasi.

“Mengutuk segala tindakan yang bertentangan dengan amanat reformasi dan mencederai kebebasan sipil,” keterangan pers yang diterima parade.id, Rabu (31/7/2024).

BEM SI Kerakyatan menuntut kepada Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan mengenai Revisi UU Polri dan UU TNI. Juga mendesak pemerintah dan parlemen

untuk melakukan evaluasi yang serius dan menyeluruh terhadap institusi Polri dan

TNI.

Atas hal itu, Aliansi BEM SI Kerakyatan menyeru kepada seluruh BEM di Indonesia untuk melakukan aksi di wilayah dan daerah masing-masing untuk menolaknya.

“Kami memiliki cita-cita mulia untuk memantik dan mengorkrestasikan api-api semangat perjuangan kolektif, baik dalam lingkup kampus, daerah maupun nasional dan kami tidak akan hanya mengeskalasikan dalam bentuk media-media online.”

(Rob/parade.id)

Artikel Sikap BEM SI Kerakyatan soal Revisi UU TNI-Polri pertama kali tampil pada Parade.id.