Dalam pantauan parade.id, orasi yang disampaikan pimpinan atau koordinator mahasiswa dari kampus masing-masing umumnya menilai, bahwa selama sembilan tahun berkuasa, Jokowi belum menunaikkan janji-janjinya di banyak sektor, salah satunya pendidikan.

Pendidikan, menurut mereka, masih tidak merata, karena masih banyaknya anak bangsa yang belum merasakan bangku kuliah atau perguruan tinggi.

“Pendidikan yang harusnya menjadi hak warga kita, saat ini seperti diindustrialisasi. Padahal ini adalah hak warga seluruhnya,” kata salah satu orator.

Ia mengaku merasakan itu, karena di kampusnya, sedang terjadi. “Sistem pendidikan di Indonesia saat ini hanya untuk orang kaya saja. Dunia pendidikan kita menjadi catatan buruk. Kita berikan rapor merah ke Jokowi,” katanya, yang diamini mahasiswa.

Selain pendidikan, yang disorot pada sembilan tahun pemerintahan Jokowi adalah soal penegakan hukum.

Penegakan hukum dinilai oleh mahasiswa belum menunjukkan keadilan, terlebih terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan capres dan cawapres boleh di bawah usia 40 tahun.

“Jokowi memuluskan oligarki. Pada hari ini untuk pertama kali MK membuat putusan di luar nalar. Bahkan dosen, hakim konstitusi, menyatakan saja bingung,” kata orator lain.

Kalau dilihat dan dirasakan, hukum saat ini kata dia sudah jauh untuk membuat rakyat mendapatkan keadilan. “Misal revisi UU KPK yang berakhir seperti macan ompong,” tambahnya.

Orator lain menyebut, MK telah berubah menjadi ‘Mahkamah Keluarga’.

“Mahkamah Konstitusi resmi menjadi Mahkamah Keluarga. Terjadi usai putusan MK soal batas usia capres dan cawapres,” katanya berapi-api.

Atas hal di atas, orator lain mengingatkan, jelang pemilihan umum (baca: Pilpres), untuk lebih teliti memilih agar tidak kembali terjadi.

“Saya ingatkan kita harus terus objektif untuk siapa yang layak dari siapa pun yang beredar: pilihan rakyat atau pilihan cukong untuk memimpin Indonesia,” kata dia.

“Mahasiswa bukanlah komiditas suara. Bukan untuk dibeli dan dipergunakan suaranya untuk mereka berkuasa dan menghisap, serta menindas rakyat,” imbuhnya.

Aksi masih berlangsung.

(Rob/parade.id)

Artikel Ribuan Mahasiswa BEM SI Unjuk Rasa Sembilan Tahun Pemerintahan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Penolakan tersebut  lantaran terjadinya deadlock pada Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Februari 2023, di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat. Terdapat 4 dari 12 Wilayah Anggota BEM SI Kerakyatan menyatakan untuk walkout dari forum lantaran terjadinya arogansi dari Koordinator Pusat dan beberapa wilayah yang bersikeras melaksanakan musyawarah nasional di Solo.

Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan ini diselenggarakan dalam rangka sebagai bentuk penguatan dan evaluasi BEM SI Kerakyatan periode 2022 menuju musyawarah nasional ke-XVI, dalam pelaksanaan forum banyak terjadi proses evaluasi mulai dari evaluasi tehadap Koordiator Pusat, penyikapan Isu yang dilakukan oleh Koordinator Isu, hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI.

“Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan mulai memanas ketika membahas mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-XVI, dimana terjadi berbagai polemik terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Solo. Mulai dari problematika kesiapan kepanitiaan, kesiapan teknis, sentral konsentrasi kekuatan rezim politik, hingga penjadwalan pelaksanaan munas yang bertepatan dengan hari buruh internasional,” demikian bunyi siaran pers yang diterima parade.id, malam ini, Senin (6/3/2023).

Menyikapi problematika tersebut, karena tidak ditemukannya jawaban maupun solusi dari permasalahan yang ada mengenai urgensi untuk melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo, membuat Koordinator Pusat mengambil keputusan untuk mengambil alih forum dan menginstruksikan dalam waktu 7×24 jam agar masing-masing wilayah dapat konsolidasi terlebih dahulu.

Menanggapi instruksi dari Koordinator Pusat yang normatif dan tidak menyelesaikan masalah menimbulkan tanggapan kritis dari berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan.

“Dimana berbagai wilayah menyatakan bahwasannya setiap Koordinator Wilayah yang hadir ke forum merupakan representasi sah dari wilayah yang sudah mengetahui tujuan dari agenda Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan dan tentunya sudah melaksanakan forum di tingkat wilayah untuk ditindaklanjuti dalam forum tingkat nasional yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Wisma PUTK Ciwidey Bandung, Jawa Barat.”

Kemudian dinilai menyatakan untuk kembali melaksanakan forum konsolidasi di tingkat wilayah merupakan upaya-upaya untuk membuat forum di tingkat nasional deadlock dan sangat tidak sesuai dengan prinsip aliansi.

“Hal ini membuat 4 Wilayah Sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, Sumbagut, Sumbagsel, Aceh) untuk melakukan walkout dari forum.”

Dilanjut berbagai wilayah yang melakukan walkout juga menyatakan bahwasannya Koordinator Pusat harus mengingat prinsip dasar Aliansi BEM Seluruh Indonesia yaitu inklusif, demokratis, dan transparan. Dan juga aliansi harus mampu mempunyai alur penyikapan yang jelas dengan prinsip koordinasi bukan instruksi, membawa gerakan yang membaur dengan gerakan rakyat dan menjunjung tinggi kesetaraan serta anti diskriminasi, lebih adaptif dalam mengelola isu dan eskalasi gerakan, dan independen dalam bersikap.

“Menyikapi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan Forum Konsolidasi Pengurus Inti BEM SI Kerakyatan, setelah dilakukan konsolidasi dan rasionalisasi kepada beberapa wilayah mengenai urgensi dari problematika yang ada, maka dengan ini 7 dari 12 wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (Wilayah BSJB, Sumbagut, Sumbagsel, Aceh, Papua, Sulawesi, Bali) menyatakan menolak pelaksaaan Musyawarah Nasional ke-XVI di Solo, dengan tegas pula menolak menjadi bidak bagi para elit aliansi dan memilih untuk bersuara dengan lantang menyerukan berbagai wilayah sah yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakatan untuk tidak melakukan proses pengkhianatan terhadap rakyat indonesia melalui pelaksanaan musyawarah nasional di tempat yang penuh dengan intrik kepentingan rezim politik.”

Menyepakati untuk mencari wilayah pelaksanaan yang terbebas dari unsur kepentingan rezim politik sehingga memutuskan untuk menetapkan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia sebagai tuan rumah panitia pelaksana Musyawarah Nasional ke-XVI dan bersikap hanya mengakui serta menyepakati hasil Musyawarah Nasional ke-XVI yang akan dilaksanakan di sana, karena dinilai memiliki urgensi substansi yang kuat untuk diglorifikasikan kepada khalayak ramai dan terlepas dari kepentingan sentral konsentrasi kekuatan rezim politik.

“Dan membuka ruang seluas-luasnya secara demokratis kepada kampus yang ingin bergabung dan berjuang bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan bersama untuk terus konsisten berjuang atas kepentingan bersama dan mengawal isu kerakyatan bersama gerakan rakyat lainnya, untuk ikut serta dalam melaksanakan Musyawarah Nasional ke-XVI di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau, Indonesia.”

Perlu diketahui bahwa Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menetapkan posisi struktural setahun aliansi satu tahun ke depan. Memasuki tahun 2023 menandakan bahwasannya tahun ini perlu diselenggarakan kegiatan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI, namun dalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional BEM SI yang ke-XVI timbul berbagai penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI Ke- XVI yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Solo.

(Verry/parade.id)

Artikel Rencana Pelaksanaan Munas BEM SI Kerakyatan XVI di Solo Diwarnai Penolakan pertama kali tampil pada Parade.id.

BEM SI mengaku sangat miris jika mengorelasikan janji kampanye yang telah mereka (pemerintah) gaungkan, dengan realita yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Maka menurut BEM SI, perlu adanya evaluasi besar terkait kepemimpinan pemerintah saat ini untuk perbaikan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Ada belasan tuntutan dari BEM SI di aksi kali ini. Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah mencabut keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menetapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.

Kedua, mereka meminta agar perintah menuntaskan kasus Kanjuruhan dan mewujudkan supremasi hukum dan HAM berkeadilan, tidak tebang pilih, dan menuntaskan HAM masa lalu. Ketiga, reformasi di tubuh institusi Polri dan mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat, dan dalam mengemukakan pendapat, serta menghadirkan evaluasi.

Keempat, menuntut dan mendesak pemerintah mengoreksi model pembangunan SPN yang tidak berpihak pada rakyat. Kelima, mereka menuntut pemerintah untuk menunda dan mengubah pasal-pasal bermasalah, di antaranya pasal 240 RKUHP, pasal 265 RKUHP, pasal 273 RKUHP, pasal 353 dan 354 RKUHP.

Keenam, mereka meminta agar Firli Bahuri diberhentikan dari Ketua KPK, dengan menghadirkan Perppu atas UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. Ketujuh, mereka mendesak pemerintah untuk memastikan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 berjalan dengan langsung, umum, bebas rahasia dan jujur adil (Luber Jurdil).

Kedelapan, mereka mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Presidential threshold. Kesembilan, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah prefentif untuk menanggulangi ancaman resesi.

Selanjutnya sepuluh, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. Sebelas, mereka menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

Kedua belas, mereka menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastrukur penunjang pendidika di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga belas, menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, keempat belas. mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), untuk membatalkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentant Minerba. Kelima belas, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat, dan aktivis agraria.

Keenam belas, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Ketujuk belas, menuntut dan mendesa pemerintay untuk membatalkan RUU Sisdiknas yang masih menjadi polemik.

Kedelapan belas, mendesak kepada pemerintah untuk mencabut aturan di dalam pemilihan rektor terkait 35 persen suara berasal dari Kementerian Pendidikan karena rentan terhadap kepentingan politik. Terakhir, meminta penegasan pemerintah atas UU Pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

BEM SI mengklaim, apa yang disampaikannya di atas telah melewati kajian serta penelitian. Mereka menyebut hal di atas sebagai kesalahan kepemimpinan Jokowi.

“Kami, mahasiswa, rakyat Indonesia butuh keadilan dan jawaban atas tuntutan tersebut,” kata pembaca tuntutan sebelum membubarkan diri.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi BEM SI Hari Ini Bawa 19 Tuntutan pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasannya, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak ke kebutuhan bahan pokok. Rakyat pun dinilai akan semakin kesulitan.

Rezim ini dinilai tak pantas berkuasa. Rezim tidak pro kepada rakyat Indonesia. Demikian kata salah satu orator.

Ada pula yang menganggt Presiden Jokowi telah berbohong. Berbohong karena Jokowi disebut pernah bicara takkan menaikkan BBM di tahun ini.

Massa berharap agar harga BBM diturunkan. Mengingat, perekonomian Indonesia saat ini belum begitu pulih. Jika masih tetap dengan harga yang sekarang, massa menilai ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh signifikan.

Saat di tengah aksi, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) sempat menemui massa. Perwakilan ditantang untuk mendukung harga BBM turun.

Namun perwakilan itu menyampaikan, bahwa hal itu mesti dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Aspirasi massa pun diklaim olehnya akan disampaikan ke Presiden Jokowi.

Terpantau mahasiswa yang ikut bersama BEM SI di lapangan adalah: Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Politeknik Jakarta, STEI SEBI, Universitas Andalas (Unand), Sekolah Tinggi Agama Islam Alhikmah, Institut Teknologi PLN, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan lain-lain.

Massa BEM SI memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi berakhir pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa BEM SI: Tolak Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara organisasional KPBI mendukung gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, karena kita tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah bagian dari keresahan seluruh rakyat. Kita bisa melihat poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa itu berupa persolan krisis yang ada pada hari ini, bagaimana persolan demokrasi yang ada pada hari ini secara umum, lalu bagaimana juga terkait tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum,” demikian yang disampaikan oleh Ketum KPBI, Ilhamsyah, Rabu (13/11/2022), kepada parade.id.

Aksi yang kemarin dilakukan dan diorganisir oleh BEM SI, yang akhirnya disambut oleh berbagai macam kelompok elemen masyarakat itu menurut Boing, sapaan akrabnya, adalah cerminan, di mana pada hari ini rakyat tinggal menunggu momentum.

“Sebab kita sadar sepenuhnya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun terakhir ini, itu selalu melukai hati rakyat,” kata dia.

Boing kemudian mengulas bagaimana dahulu KPBI ikut berpartisipasi ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal revisi UU KPK dan UU Minerba. Dimana itu juga muncul dalan letupan yang sangat luar biasa. Bahkan di luar dugaan kita, angkatan muda, generasi yang baru itu tumpah ruah ke jalan-jalan.

“Hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Itu yang kemudian kita kenal dengan reformasi dikorupsi,” paparnya.

Kala itu, lanjut Boing, gerakan reformasi dikorupsi adalah jelas kehendak dari apa yang menjadi keinginan mayoritas rakyat untuk menolak revisi UU KPK, karena kita sadar sepenuhnya bahwa revisi itu adalah upaya untuk melemahkan KPK. Dan kedua UU Minerba, di mana dalam rangka meliberalisasi persoalan sumber daya alam kita.

Gerakan muda reformasi dikorupsi, KPBI, bersama dengan serikat buruh yang tergabung di dalam gerakan buruh bersama rakyat (GEBRAK) pun secara aktif melakukan koordinasi, melakukan aksi bersama, mengkoordinasikan aksi di berbagai wilayah/kota karena itu ada bagian dari kepentingan dari gerakan rakyat.

Begitu juga setelah revisi UU KPK dan Minerba, pemerintah kembali membuat satu kebijakan yang juga sangat menyakiti hati rakyat, yaitu pengesahan UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi. Dan pengesahan UU Cipta Kerja ini kembali membangkitkan gerakan rakyat, tidak hanya mahasiswa tetapi juga buruh, petani, kelompok lingkungan, masyarakat adat dan berbagai macam lapisan masyarakat lainnya tumpah ruah menyatukan diri dalam barisan perlawanan di jalan-jalan hingga terjadi bentrokan di berbagai macam wilayah, dalam rangka menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi.

“Tidak hanya sampai di situ, kebijakan pemerintah belakangan hari yang mencabut subsidi Pertamax, yang mengakibatkan kenaikan harga Pertamax, menghadapi kelangkaan pada Pertalite, tentu menjadi beban rakyat. Dan menjadi keresahan betul adalah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Tiba-tiba minyak goreng hadir tetapi dengan harga yang naik 100 persen lebih,” terangnya.

Tentu ini kata Boing, menjadi seperti tumpukan kekecewaan. Tumpukan kemarahan rakyat, di tengah situasi rakyat yang sudah tertimpa situasi pandemi, di mana pukulan pandemi ini menghantam sendi-sendi kehidupan seluruh masyarakat secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis ditambah beban ekonomi dengan kebijakan Omnibus Law yang sudah berdampak pada PHK, terhadap perampasan tanah.

Kemudian ditambah dengan liberalisasi minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan dan harganya naik serta pencabutan subsidi BBM atau Pertamax. Inilah yang kemudian kata dia menjadi akumulasi besar, karena aksi kemarin yang disuarakan oleh BEM SI sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat.

“Dalam persoalan ini semua, KPBI menjadi bagian dari gerakan tersebut. KPBI mendukung sepenuhnya gerakan mahasiswa,” tegasnya.

KPBI pun mengimbau seluruh gerakan elemen rakyat bersatu padu, bergandengan tangan untuk terus melakukan upaya-upaya perlawanan dalam bentuk aksi-aksi.

Dalam posisi ini, ceritanya, KPBI kemarin juga diajak berunding, diajak pertemuan oleh beberapa kawan-kawan mahasiswa dari BEM Trisakti, ada BEM UPN, ada BEM Esa Unggul, yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan atau di dalam Aliansi Mahasiswa.

Mereka, kata Boing, mengajak kawan-kawan KPBI bersama dengan kawan GEBRAK untuk bersinergi mengkonsolidasikan gerakan rakyat yang sedang bangkit ini menjadi satu agenda perlawanan yang lebih teroganisir, lebih terpimpin, karena kita tidak ingin aksi-aksi yang dilakukan selalu berujung dengan chaos.

Kita menginginkan satu aksi yang teroganisir, yang mempunyai energi yang panjang, yang mempunyai kemampuan mobilisasi yang sangat-sangat besar, bisa mencapai sampai jutaan yang harus terlibat di dalam proses perubahan terhadap beberapa kebijakan yang selama ini merugikan kepentingan rakyat.

“Sehingga KPBI bersama dengan GEBRAK, bersama Aliansi Mahasiswa dalam waktu dekat ini akan mendorong aksi secara nasional untuk menyuarakan kembali apa yang menjadi agenda perjuangan bagi rakyat,” ujarnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Dukung Aksi-aksi Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

Parade.id konfirmasi ke Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin soal itu, dan membenarkannya. Aksi akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB.

Adapun tuntutan yang akan dibawa oleh BEM SI ada empat. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Dan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Sebelumnya, BEM SI berencana akan menggeruduk istana besok. Estimasi peserta yang akan ikut aksi kali ini bisa mencapai 1.000 orang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel BEM SI Alihkan Tempat Aksi Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Parade.id.

“LIMAJAYA menyuarakan agar aksi yang dilakukan mahasiswa tetap bernuansa damai untuk menjaga marwah gerakan mahasiswa. Kami mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok tertentu,” demikian kata salah satu Presidium LIMAJAYA, Farid lewat siaran persnya kepada parade.id, Ahad (10/4/2022).

Selain itu, Farid mengimbau kepada seluruh elemen mahasiswa yang akan turun dalam gerakan tanggal 11 April agar mewaspadai penumpang gelap yang berpotensi memicu konflik.

Hal lainnya, LIMAJAYA mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Di antaranya soal kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat

LIMAJAYA pun menuntut agar Pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan pokok, juga mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan IKN selama ekonomi nasional belum stabil.

“Rakyat tertindas dengan ketidakadilan hukum, kebijakan-kebijakan pemerintah mengebiri hak-hak rakyatnya. Rakyat pun melarat karena kejahatan pemerintahnya sendiri.”

LIMAJAYA juga menolak keras penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ada belasan universitasn atau kampus yang mengatasnamakan LIMAJAYA. Di antaranya Universitas Jayabaya, Universitas Unindra, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Bhayangkara, Universitas Kristen Indonesia, STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, STIH Litigasi, STIH IBLAM, STAI Sadra, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, dan Unas.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel LIMAJAYA Memisahkan Diri dari BEM SI pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua JPI Martha menyebut rencana aksi BEM SI nanti itu sarat muatan kepentingan politik dan patut diduga bukanlah murni gerakan mahasiswa, karena menjadikan wacana penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sebagai grand isu utama dan disinyalir sebagai “pintu masuk” untuk melakukan aksi unjuk rasa.

“Seharusnya mahasiswa sebagai agent of change mengambil posisi sebagai ‘cooling system’ dan ‘mediator positif’ untuk generasi muda pelajar dan masyarakat. Isu-isu politik yang masih sekadar wacana dan belum terkonfirmasi secara jelas tidak usah ditanggapi maupun direspon secara berlebihan, apalagi dengan ikut unjuk rasa turun ke jalan,” kata dia, lewat rilisnya, Sabtu (9/4/2022).

Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, apalagi perempuan Indonesia, kata Martha, mestinya kita menjadi teladan dengan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat, khusus kepada generasi muda pelajar. Jangan malah terlibat mengkampanyekan ajakan kepada para pelajar untuk ikut unjuk rasa di tanggal 11 April 2022.

“Perempuan Indonesia harus terlibat aktif menjaga generasi muda, apalagi pelajar, adalah harapan bangsa, mahasiswa calon pemimpin bangsa. Marilah menjadi teladan bagi generasi muda,” ajak Martha yang juga Ketua POKJA Perempuan PP GMKI masa bakti 2016-2018.

Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden itu menurut dia hanya sekadar wacana dan tidak mungkin terjadi.

“Penetapan pemilu 2024 sudah disepakati 14 Februari 2024 oleh DPR, Pemerintah dan KPU. Ditambah kemarin, Dewan Pertimbangan Presiden Jend. TNI (Purn) Wiranto sudah mempertegasnya ketika bertemu perwakilan BEM Nusantara.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) Kritisi Rencana Aksi BEM SI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Isu demonstrasi secara besar-besaran yang terkesan provokatif dan ingin memecah belah persatuan serta kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia, dalam keterangan medianya, Rabu (6/4/2022).

Secara pribadi ia mengajak teman-teman mahasiswa agar tidak terlalu jauh tergiring dengan isu-isu provokatif tersebut, apalagi dibulan suci Ramadan ini, di mana kita mesti lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hormati bulan suci ini dengan kegiatan yang bernilai ibadah.

“Bulan puasa adalah salah satu bulan yang sangat penuh akan pahala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan magfirah maka seharusnya kita semua melewatinya dengan cara menjalankan amalan-amalan kebaikan, memperkuat silaturahmi, menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu, dan memperbanyak Ibadah.”

Hemat dia alangkah baiknya kita selaku mahasisa sebaiknya fokus pada isu-isu kemanusiaan dan kepentingan rakyat banyak, karena dikhawatirkan jika terlalu jauh masuk ke dalam ranah politik maka sudah pasti setiap aksinya akan ditunggangi oleh kelompok yang berkepentingan untuk memecah belah bangsa ini dan ingin melakukan gerakan inkonstitusional.

Selain itu, secara pribadi dan mengklaim seluruh DPN LKPHI mengajak mahasiswa dan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu hoax yang diberitakan. Ia mengajak kita agar fokus saja beribadah.

Sebab menurut dia, sekarang banyak pemberitaan kurang berkualitas dan tidak mendidik serta proses penyampaian berita atau pesan ke masyarakat terkesan asal-asalan dan tidak selektif, karena banyak pemberitaan yang disampaikan bermuatan bohong atau hoax.

Bahkan ia menuding, ada kelompok kecil yang diduga sengaja memainkan isu ini untuk membuat gaduh dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok ini, kata dia, tidak senang dengan Presiden sehingga mereka ingin mengacaukan stabilitas keamanan dan politik di NKRI serta ingin mejatuhkan/meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dan menurut dia hal tersebut merupakan provokator dan tindakan kejatan hukum, dalam hal ini adalah makar.

“Dan saya sangat berharap kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polri agar membongkar dalang provokator, dengan menindak tegas penyebar hoax serta menindak para perusuh bangsa,” pinta Mantan Presiden Mahasiswa Jayabaya Jakarta itu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel DPN LKPHI Menyoal Rencana Aksi Besar BEM SI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Oleh karena itu, mari bersamai gerakan ini, gerakan yang menyatukan, gerakan yang membela rakyat,” ajak Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Kaharudin, baru-baru ini, di akun IG BEM SI.

Menurut Kahar, ini adalah momentum mahasiswa Indonesia untuk mengukir sejarah dengan tinta emas, di balik rakyat yang hari ini ditindas oleh oligarki. Ia pun mengajak seluruh aliansi mahasiswa yang ada di Indonesia, kampus-kampus yang tergabung ke dalam aliansi, bergabung ke BEM SI.

“Jangan sampai mahasiswa Indonesia hari ini malah menjadi debu. Mari kita sama-sama bergerak pada tanggal 11 April 2022, aksi nasional, untuk rakyat bangkit melawan.”

“Jokowi pengkhianat rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia.”

Sebelum tanggal 11 April nanti, Aliansi BEM SI, kata Kahar, akan mengadakan aksi di daerah dengan serentak. Aksi serentak itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022.

Enam tuntutan yang mereka bawa di antaranya mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

Selanjutnya, mereka menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Hal lain, mereka mendesak sekaligus menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalagan ketahanan pangan lainnya.

Menyoal minyak goreng yang beberapa waktu lalu, bahkan kemungkinan saat ini yang terus menjadi perhatian publik, Aliansi BEM SI mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas adanya dugaan para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Soal konflik agraria di Indonesia, mereka juga memperhatikan, mendesak, dan menuntut Jokowi selaku Presiden untuk menyelesaikannya.

Terakhir, mereka mengingatkan akan janji-janji Jokowi-Ma’ruf Main. Dimana keduanya didesak untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan semua janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aliansi BEM SI Kembali Berencana Melakukan Aksi Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Parade.id.