“Bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan!” cuitan akun Twitter BEM UI, belum lama ini.

Dewan yang berada di kursi sana menurut BEM UI, bukan lagi sebuah “perwakilan”, melainkan para “penindas”, yaitu penindas buruh, penindas rakyat, bahkan penentang konstitusi. ‘Kami butuh DPR sebagai perwakilan rakyat, bukan sebagai perampok rakyatnya sendiri!”

DPR memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu jadi UU, karena jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi–karena terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiel.

“Selain tidak dihadirkannya partisipasi publik yang bermakna, penerbitan Perppu ini pun mengancam hak-hak rakyat dan para pekerja. Tepat pukul 10.39 WIB, 21 Maret 2023, telah terjadi pengkhianatan berupa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR.”

Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyayangkan kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Puan itu.

Ia menilai satir meme yang dibuat oleh BEM UI terhadap institusi DPR tidak patut. Demikan dikutip sindonews.com.

“Rasanya kurang patut apabila mahasiswa menyampaikan umpatan-umpatan yang kurang terdidik, asal bunyi, merendahkan akal budi. Ajak wakil-wakil rakyat berdiskusi, berdebat, secara terbuka dan mendasar,” kata Hendrawan.

Menurut dia, selama ini kritik dan masukan dari kampus, sangat diperhatikan. Seperti kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Badan Legislasi, sering ke kampus-kampus.

“Kami selalu berharap kampus memberi masukan secara lengkap dan mendalam,” ujar Hendrawan Supratikno.

(Verry/parade.id)

Artikel Perppu Ciptaker Jadi UU, BEM UI Ungkap Alasan Unggah Meme Puan pertama kali tampil pada Parade.id.

BEM UI meminta statuta itu direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. Mereka menilai bahwa statuta itu cacat formil dan materiil. Demikin tertulis di poster yang diunggah akun Twitter BEM UI, Selasa (3/5/2022).

Berikut lengkapnya (pada gambar)

Hardiknas ini menurut BEM UI merupakan sebuah momen yang dibuat untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara sekaligus mengingat perjuangannya dalam memperoleh pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda.

“Akan tetapi, sangat disayangkan perjuangan tersebut disia-siakan oleh kampus kita, yaitu Universitas Indonesia dengan berbagai macam masalah yang tidak kunjung diselesaikan hingga saat ini.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Hardiknas, Nasib UI Semakin Nahas pertama kali tampil pada Parade.id.

Politisi Gelora Fahri Hamzah misalnya, tampak mendukung BEM UI dalam cuitannya dan berharap pihak kampus menanggapinya dengan elegan.

“Semoga tindakan Rektorat UI tidak benar. Kampus harus menjadi sumber kebebasan.  Masa depan kita adalah kebebasan. Meski pandemi membelenggu fisik kita tapi jiwa dan pikiran harus merdeka. Kampus adalah persemaian generasi kepemimpinan yang harus terlepas dari pengangkangan!” tulis Fahri.

Lain Fahri, lain pula politisi Gerindra Fadli Zon. Selain tampak mendukung cuitan BEM UI, Fadli sebagai alumni mengaku mengecam sikap Rektorat yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi dari BEM UI.

“UI harusnya mengkaji n mendalami apa yg disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi n argumentasi. Sungguh memalukan pakai ‘ panggilan’ segala,” kritik Fadli.

Sementara itu politisi Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, bahwa seharusnya soal cuitan BEM UI ditanggapi biasa saja.

“Padahal lingkar kekuasaan banyak diisi aktivis mahasiswa yg dulunya juga tukang kritik. Bahkan sebelum dapat kekuasaanpun masih tukang kritik. Termasuk diisi banyak civil society yg dulu juga raja kritik. Soal gantian aja ini,” kata dia.

Misalkan saja menanggapi soal analisa BEM UI soal “lip service” Jokowi. Pasalnya, di bagian akhir unggahan BEM UI ternyata ada referensinya atas kesimpulan mereka tentang King of Lip Service.

“Itu saja dibantah jk dianggap tdk benar. Ketimbang dipanggil, Rektorat fasilitasi sj dikampus debat ilmiah antara BEM UI mungkin dng jubir istana dll. Salam.”

Politisi Demokrat lainnya ikut berkomentar, ia adalah Hinca Pandjaitan. Hinca tampak heran dengan laku pihak kampus yang justru meminta keterangan kepada BEM UI soal kritiknya kepada Presiden.

“Mengapa mereka harus diminta keterangan oleh kritik yang dibuat pada Presiden? Apakah kritik teman2 BEM UI tidak terlalu terang? Atau justru terang sekali, sehingga menyilaukan?” tulis Hinca.

Sementara itu, komentar juga datang dari aktivis atau pegiat antikorupsi Febri Diansyah. Mantan Jubir KPK melihat, reaksi pihak kampus menurutnya justru dapat merugikan kredibilitas Presiden Jokowi.

“Percaya deh… Kalau ga cepat direspon serius bs2 malah blunder panjang…,” katanya.

Aktivis perempuan, yang juga anak mantan Presiden Gusdur, Alissa Wahid juga angkat suara. Alissa menyinggung era dahulu dengan sekarang.

“Kalau jaman dulu begini, gak bakal ada reformasi. Rektorat-rektorat mungkin perlu pemahaman ulang tentang bedanya critical thinking dan hate-speech,” tulisnya.

Pengamat politik Hendri Satrio pun ikut mengomentari soal BEM UI ini. Menurut Hendri, gerakan mahasiswa itu harus dihargai dan diapresiasi.

“Saya dukung mahasiswa UI bukan cuma karena saya pernah jadi mahasiswa UI tapi gerakan mahasiswa harus dihargai dan diapresiasi

Apa hasilnya pertemuan ini? Dilarang? Bikin malu aja bila sampai dilarang #Hensat,” tulis Hendri di akun Twitter-nya.

Ekonom Rizal Ramli pun ikut berkomentar. Berkomentar di cuitannya Hendri. Rizal kemudian menyinggung ranking kampus kuning tersebut atas tindakan pihak rektorat.

“Ini Rektorat UI bagaikan aparat keamanan, neo-Orba banget Pantes rangkingnya nyungsep,” kata Rizal.

Ekonom lainnya, yakni Faisal Basri pun tampak mendukung sekaligus memberi dukungan kepada BEM UI, khusus ke Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra.

“Leon, dkk. jangan gentar. Kalian pantas muak dengan keadaan negeri. Tahu kan mengapa rektor takut dengan sikap kalian,” tulia Faisal.

Menurut Faisal, apa yang dicuitkan oleh BEM UI tidak lepas dari riset dan bukan asal bicara. Apalagi, kata dia, mereka punya departemen kajian strategis. Di level fakultas juga ada. Hebatnya lagi, di level universitas, pendekatannya lintas ilmu, lintas fakultas.

“Para dosen ketakutan karena kalau kritis dipersulit jadi guru besar.”

Berikut cuitan BEM UI yang menjadi perbincang dan sempat menjadi trending topic i media sosial, Twitter:

JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE

Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk “lip service” semata.

Berhenti membual, rakyat sudah mual!

Atas cuitan di atas, Rektorat Universitas Indonesia pun memanggil BEM UI. Pemanggilan itu diketahui dari surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra pada Ahas, 27 Juni 2021.

Surat itu ditujukan ke pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi. Kemudian, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda. Selain mereka, Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI juga dipanggil.

“Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemanggilan dijadwalkan pada hari Ahad, 27 Juni 2021 pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan bertempat di ruang rapat Ditmawa lantai 1.

Dalam surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, tercantum keterangan surat “Penting dan Segera”.

“Untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan terkait narasi yang disampaikan melalui poster tersebut.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kritik BEM UI untuk Presiden Jokowi Dibanjiri Tanggapan pertama kali tampil pada Parade.id.