Dengan anggaran yang sangat besar, cukup membuat PDN meyakinkan masyarakat terhadap pemerintah agar percepatan transformasi digital berjalan secara efektif dan efisien, agar data digital masyarakat dapat terjaga dengan aman.

Akan tetapi, Pada Kamis, 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware. Setidaknya ada 282 instansi pemerintah yang terkena serangan siber tersebut.

Dengan anggaran yang sangat besar dan lemahnya proyek PDNS sudah bisa membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur vital yang diklaim aman dan terpercaya tidak tersealisasi dengan semestinya. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Akibat dari serangan siber tersebut berdampak pada 800.000 data penerima KIPK, mundurnya pendaftaran beasiswa BPI, kendala PPDB online, termasuk imigrasi dan layanan bandara tidak berfungsi dan hanya bisa menunggu.

Oleh karena itu, Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo, BSSN, dan pihak-pihak terkait wajib bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang melanda PDNS saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menuntut pemerintah untuk :

1. Memberikan pernyataan secara terbuka dan komprehensif terkait insiden keamanan siber yang terjadi di PDNS, serta menyatakan pertanggung jawaban dengan mundurnya Budi Arie sebagai Menteri Kominfo dan Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN.

2. Mengkaji ulang proses tender dan pembangunan PDN, baik PDN sementara maupun PDN permanen yang akan dibangun dengan Langkah-langkah prosedural dan menerapkan disiplin skenario mitigasi insiden, serta kontinuitas bisnis yang berprinsip pada transparan dan akuntabel.

3. Mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama PT Telkom selaku pengelola PDN.

4. Menjamin tidak terjadinya kesalahan berulang atas semua insiden yang terjadi, baik saat ini, maupun yang akan mendatang.

*Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah se-Jabodetabek dan Banten (BSJB)

Artikel Empat Tuntutan BEM SI BSJB atas Serangan Siber ke PDN pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka membawa massa kisaran 450 orang. Datang dari berbagai daerah selain DKI Jakarta.

Berikut momen aksi mereka, yang sempat parade.id abadikan:

Dalam aksinya, BEM SI membawa 12 butir tuntutan, di antaranya soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dari 12 butir itu, semuanya diterima oleh KSP Moeldoko sebagai perwakilan pemerintah.

Ia pun menyambut baik hal itu. Bahkan Mantan Panglima itu mengundang para mahasiswa ke kantornya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel [In Picture] Aksi Mahasiswa (BEM SI) di Silang Monas terkait Kepemimpinan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aksinya, Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin mengatakan bahwa aksi ini digelar sebagai pengingat untuk Presiden Jokowi agar pro kepada rakyat. Bukan sebaliknya.

“Saya melihat tidak ada perbaikan. Kami memperingatkan Presiden Jokowi soal ini,” kata dia, di tengah-tengah aksi.

BEM SI pun membawa beberapa kajian untuk Presiden, dimana kajian itu berisi beberapa hal (bidang) terkini, sebut saja salah satunya soal ekonomi untuk solusinya. Hal itu kata dia, agar ada perbaikan di pemerintahan Jokowi.

Hal lainnya yang disinggung oleh BEM SI ialah soal utang. Selama Presiden Jokowi berkuasa, utang negara menurut dia terus mengalami peningkatan.

“Oleh karena itu kami khawatirkan tumbuh terus di tangan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Hal lainnya yang diingatkan oleh BEM SI ialah soal pemberantasan korupsi di tanah air. Menurut dia, sejauh ini pemerintahan Jokowi justru melakukan pelemahan KPK.

Hal itu dapat dilihat dari dipecatnya 58 pegawai KPK melalui tes wawancara kebangsaan (TWK).

“Katanya penguatan, justru pelemahan KPK. Makanya kami beri kajian. Kalau tidak terima kajian kami, maka kami akan kembali (aksi) lagi,” ancamnya.

BEM SI pun mengeluarkan 12 tuntutan (rakyat) dalam aksinya. Di antaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut Perppu No. 11 Tahun 2021 tentang UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Kemudian, massa juga menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih rendah.

Hal lainnya, yakni menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Disambut Moeldoko
Tuntutan BEM SI pun disambut oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Moeldoko bahkan mengundang mahasiswa untuk ke kantornya. Membicarakan atau berdialog soal apa yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Untuk itu saran saya kepada kalian, mahasiswa untuk datang ke Kantor Staf Presiden (KSP), karena kalau di sini banyak keterbatasan,” serunya, di tengah massa.

Moeldoko mengaku akan senang jika mahasiswa datang. Ia memberikan kesempatan itu. Datangkan perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengannya.

Berapa saja yang datang (perwakilan) dipersilahkan olehnya. Pun dari berbagai macam kampus mana saja dipersilahkan olehnya.

“Mari kita berbicara. Nanti saya jelaskan 12 poin yang kalian sampai tadi. Kita akan berdiakusi. Itu akan lebih bagus,” tekannya.

“Tetapi, saya sampaikan bahwa pemerintah memiliki cara-cara yang cukup efektik untuk mengelola feedback dari berbagai pihak,” sambungnya.

Moeldoko mengapresiasi sikap kritis BEM SI. Bagi dirinya, mahasiswa memang harus demikian, karena mahasiswa mewakili suara rakyat.

Aksi BEM SI, kata dia, cukup bagus. Cukup tertib. Tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

“Saya juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran kalian, mahasiswa sebagai feedback jalannya pemerintahan. Hal itu ditunjukkan adanya 12 poin yang disebutkan tadi,” akunya.

Pantauan parade.id, yang tergabung dalam BEM SI antara lain IMM, Poltek Jakarta, 11 Maret, UNJ, BEM STT NF, BEM UNSOED, BEM FT UNY, Poltekes Tangerang, Poltek Negeri Lampung, Universitas Pelita Bangsa, IT PLN, STEBI, Universitas Sriwijaya, BEM FTIK, Universitas Indraprasasta, Universitas Krisdapayana, dll.

Jumlah massa diperkirakan 450-500 orang. Dipimpin seorang koordinator lapangan yang bernama Alfian dari UNJ. Ia juga Ketua BEM-nya.

Aksi dimulai pada pukul 11.00 WIB dan usai sekitar pukul 17.30 WIB.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Unjuk Rasa BEM SI Diapresiasi KSP Moeldoko pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi ini adalah aksi hasil ultimatum yang dilayangkan oleh BEM SI beberapa waktu lalu kepada Presiden Jokowi. Presiden diminta oleh mereka bersikap terhadap pegawai yang dipecat.

Menurut salah satu orator BEM SI dari Presma Institut Pertanian Bogor (IPB), atas ketiadaan sikap Presiden membalas surat yang dilayangkan tersebut, maka ia menduga KPK telah terpapar oligarki. Dimana ada upaya menghambat pemberantasan korupsi.

Bahkan ia menuding, KPK keadaan KPK saat ini ada semacam restu dari DPR RI. Maka dari ia mengimbau kepada massa aksi untuk tidak pernah diam merasakan keadaan ini.

“Maka dari itu kita kembali menyelamatkan KPK. Kita rapatkan barisan,” serunya.

KPK menurut dia, pernah dalam kondisi yang hampir mirip seperti sekarang. Tepatnya, kata dia, dua tahun lalu. Dimana muncul RUU KPK.

“Dua tahun dari sekarang reformasi mati. Sekarang hal itu ditandai adanya TWK. TWK untuk kebangsaan atau untuk kebodohan?” kata dia.

Aksi Tandingan

Bukan hanya BEM SI yang melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di KPK soal pegawai yang dipecat. Tapi ada pihak lain.

Bedanya, pihak lain ini kabarnya mendukung pemecatan tersebut.

Presma Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Zakki Musthofa Zuhad memandang aksi yang disebutnya sebagai tandingan itu lucu. Lucunya, kata dia, aksi massa tersebut diduga dibayar.

Lucu yang kedua, lanjutnya, massa kebanyakan dari anak SMP dan SMA, dengan dikoordinatori oleh orang tua, yang ia tidak merincinsi siapa.

“Sebenarnya tdk masalah. Tapi ada yanh lucu lagi. Tuntutan mereka segera pecat 56 KPK itu. Padahal mereka kan sudah dipecat. Sehingga tuntutan mereka sangat tidak rasional,” orasinya.

Hal lain yang menurutnya lucu adalah, penjagaan aparat. Kata dia, massa BEM SI dijaga ketat. Sedangkan mereka (yang massa tandingan) sebaliknya.

Hal ini menurut dia ironi. Sebab, BEM SI yang mempunyai kepentingan ingin aksi di depan KPK (persis) tapi tidak diperbolehkan. Tidak seperti massa tandingan.

“Dengan alasan massa di sana sudah banyak anak anarko (berbaju hitam),” terangnya.

Padahal kata dia, kita juga sudah coba minta waktu secara bergiliran di depan KPK setengah jam dengan massa tandingan tersebut. Namun tetap diizinkan aparat kepolisian.

Atas hal itu, massa BEM SI sempat bersitegang dengan aparat. Bahkan kedua pihak sempat bergesekan. Terjadi dua kali. 

Massa BEM SI sendiri, sebagaimana yang diakui oleh salah satu mahasiswa berjumlah kurang lebih 500-an. Datang dari berbagai daerah.

Ada yang dari Jabodetabek, Solo, Yogyakarta, dll. Kampus yang bergabung di antaranya UNJ, UI, IPB, STEI Tazkia, Universitas Sebelas Maret (UNS), Polimedia, STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG), IMM, Himpunan Mahasiswa Grafika Penerbitan (Poltek UI).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Aksi Unjuk Rasa BEM SI di KPK pertama kali tampil pada Parade.id.