Mentan Amran menyebutkan saat ini masa panen telah tiba di berbagai tempat di Indonesia dan memberikan kepastian bagi pasokan beras dalam negeri. Panen raya padi telah terjadi sejak awal bulan Maret 2024 dan akan terus berlangsung hingga bulan April 2024.

“BPS (Badan Pusat Statistik) telah memprediksi kita akan mendapatlan produksi beras pada Maret melesat 3,54 juta ton dan puncaknya di April 2024 menyentuh 4,92 juta ton. Masyarakat tidak perlu kawatir. Belanja dengan bijak kebutuhan beras hariannya,” tegas Mentan.

Selanjutnya Mentan menyebut Kementan tidak hanya berhenti pada produksi saat ini, namun terus akan memacu produksi beras melalui strategi “tanam culik”. Mentan berharap petani dapat segera menanam padi kembali seusai panen, dan pemerintah akan menjamin benih, pupuk hingga pompanisasi air bagi daerah yang butuh dukungan irigasi.

“Bapak Presiden hari ini telah meresmikan salah satu bendungan yang manfaatnya akan sangat terasa untuk meningkat produktifitas lahan yang ada. Satu masalah irigasi terpecahkan. Sebelumnya pupuk juga sudah ditambah subsidinya. Negara akan terus mendukung petani,” tambahnya.

Sebagai informasi, Dalam kunjungan ke Kompleks Pergudangan Bulog Kalangkangan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu, 27 Maret 2024, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat.  Sejak pagi hari Presiden telah melakukan kegiatan peninjauan panen raya serta peresmian  bendung irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengawal ketahanan pangan nasional dan keberpihakan pemerintah terhadap pertanian nasional.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Bupati Tolitoli Hi. Amran Hi. Yahya. *

Artikel Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini,” tegasnya.

Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.

“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj. (Penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana,” ungkapnya.

Tomsi berharap, pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok penting semakin diperkuat. Satgas Pangan di daerah dibantu stakeholders terkait perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian, mendeteksi kenaikan, dan melakukan tindakan secara langsung, termasuk dengan melakukan gerakan menanam.

“Terutama daerah-daerah yang cabainya pada hari ini sudah pada titik mendekati 100 ribu rupiah bisa dapat mengatasinya dan tidak terus berulang. Di situlah letak kepiawaian teman-teman kepala daerah untuk mengantisipasi dalam hal cabai ini,” tandasnya.*

Artikel Irjen Kemendagri Minta Pemda Operasi Pasar dalam Rangka Pengendalian Harga Beras pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa harga bawang merah dan bawang putih turun. Hanya satu yang mengalami kenaikan, yakni beras.

“Hanya satu memang—beras. Beras, kita sudah lakukan operasi pasar. Menggelontorkan ke ritel, menggelontorkan ke Cipinang. Dan kita harapkan, mungkin dalam dua atau tiga minggu ini mulai turun di masyarakat,” ujarnya.

Meskipun disebut presiden sudah turun sedikit, namun ia berharap kembali normal, mengingat stoknya yang masih ada.

“Ada 1,6 juta ton. Dalam perjalanan ada 400 ribu. Artinya ada stok 2 juta. Itupun akan kita tambah lagi 1 juta, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap—karena kekeringan produksi turun, ada stoknya,’ kata presiden.

Ia kembali menegaskan, bahwa pengaruh harga besar karena kekeringan—el nino. “Ya, sumbernya kekeringan. Dan juga karena banyak Negara, beras Negara-nya, sudah menyetop ekspor beras,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi di Pasar Jatinegara Cek Harga Beras, Juga Harga Bawang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Upah tenaga kerja sekarang sudah Rp120.000-150.000 per hari, sewa lahan tentu sudah naik diatas 3-4 juta per hektare, terus sewa peralatan pada umumnya Rp1,5 juta. Kemudian biaya panen belum dihitung rata-rata Rp3 juta/ha, bahkan di beberapa daerah masih ada biaya angkut,” usulnya, Rabu (22/2/2023), dalam keterangan tertulis kepada media.

Usulan tersebut untuk merevisi kebijakan Kemendag pada tahun 2020. Dimana menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang ditanggung oleh petani.

“Hal ini menjadi penting karena saat ini tengah memasuki masa panen raya, sehingga penetapan harga yang layak menjadi sangat penting dan genting,” katanya.

Selain itu, Partai Buruh juga menyoroti disharmoni peraturan yang mengatur HPP Gabah atau Beras. HPP sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden tahun 2015, lalu direvisi melalui Peraturan Kementerian Perdagangan RI tahun 2020, dan sekarang melalui Surat Edaran Bapanas Tahun 2023. Setidaknya terdapat tiga hal yang ditemui dari perubahan peraturan tersebut.

Pertama, ketidakteraturan peraturan justru membuat penerapannya tidak optimal, bahkan kerap diacuhkan. Kedua yaitu besaran penetapan harga yang tidak sesuai dengan situasi dilapangan akan mempengaruhi produksi dan pasar.

Kemudian yang ketiga, dengan tidak dilibatkannya petani dalam perumusan harga menunjukan kehadiran Bapanas bukan dibentuk untuk tujuan awal kelembagaan pangan yang dimaksud UU 18/2012 tentang pangan.

Penjelasan di atas oleh Angga untuk mengkritisi disepakatinya harga batas bawah Rp4.200 per Kg dan harga batas atas Rp4.550 per Kg, untuk GKP di tingkat petani—akan merugikan petani padi. Penentuan harga itu menurut dia abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani.

“Seperti kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja (bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri),” katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras akan memperburuk kesejahteraan petani dan juga merugikan konsumen di Indonesia. Hal itu berkaca dari gejolak harga beras yang terjadi di Indonesia selama 2022 lalu, persoalan penyerapan beras untuk cadangan pemerintah menjadi salah satu permasalahan mendasar, bahkan menjadi dalih impor Beras 500.000 ton.

“Oleh karenanya Partai Buruh menolak Impor Beras, terlebih produksi dalam negeri sepanjang tahun lalu masih mencukupi. Partai Buruh menegaskan agar kebijakan penyerapan beras haruslah memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen,” kata Said Iqbal, Rabu (22/2/2023), dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Partai Buruh disebut Iqbal mendesak pemerintah memastikan jaminan harga yang layak sesuai dengan biaya yang ditanggung oleh petani.

“Sementara itu perlu ada kontrol ketat distribusi beras kepada masyarakat, sehingga harga beras bisa terjangkau untuk dibeli oleh konsumen. Jangan berikan peluang kepada korporasi yang menjadi ‘pemain tengah’ dalam rantai distribusi beras meraup untung besar,” tambahnya.

Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh Henry Saragih juga angkat suara, dengan menyesalkan terbitnya SE tersebut. “Penentuan harga pembelian gabah atau beras dibahas tanpa melibatkan petani. Bahkan pihaknya mendapat informasi, kementerian teknis terkait pangan seperti Kementerian Pertanian tidak diikutsertakan,” kata dia.

Sebaliknya, kata dia, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Dimana keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikannya) dengan standart premium dan harga yang premium atau harga tinggi.

“Alih-alih mengendalikan harga beras ditingkat konsumen, penetapan harga yang dilakukan Bapanas justru membuka peluang penguasaan gabah atau beras oleh korporasi. Bukan tidak mungkin kejadian serupa minyak goreng yang tidak mampu dikendalikan harganya oleh pemerintah pada tahun 2022 lalu berulang dialami beras,” kata dia, yang juga Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Bersama SPI Usulkan HPP Beras untuk GKP Segini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Oleh karenanya Partai Buruh menolak Impor Beras, terlebih produksi dalam negeri sepanjang tahun lalu masih mencukupi. Partai Buruh menegaskan agar kebijakan penyerapan beras haruslah memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen,” kata Said Iqbal, Rabu (22/2/2023), dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Partai Buruh disebut Iqbal mendesak pemerintah memastikan jaminan harga yang layak sesuai dengan biaya yang ditanggung oleh petani.

“Sementara itu perlu ada kontrol ketat distribusi beras kepada masyarakat, sehingga harga beras bisa terjangkau untuk dibeli oleh konsumen. Jangan berikan peluang kepada korporasi yang menjadi ‘pemain tengah’ dalam rantai distribusi beras meraup untung besar,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh Henry Saragih juga angkat suara, dengan menyesalkan terbitnya SE tersebut. “Penentuan harga pembelian gabah atau beras dibahas tanpa melibatkan petani. Bahkan pihaknya mendapat informasi, kementerian teknis terkait pangan seperti Kementerian Pertanian tidak diikutsertakan,” kata dia.

Sebaliknya, kata dia, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Dimana keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikannya) dengan standart premium dan harga yang premium atau harga tinggi.

“Alih-alih mengendalikan harga beras ditingkat konsumen, penetapan harga yang dilakukan Bapanas justru membuka peluang penguasaan gabah atau beras oleh korporasi. Bukan tidak mungkin kejadian serupa minyak goreng yang tidak mampu dikendalikan harganya oleh pemerintah pada tahun 2022 lalu berulang dialami beras,” kata dia, yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Sebut SE Bapanas Memperburuk Kesejahteraan Petani pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penentuan harga pembelian gabah atau beras dibahas tanpa melibatkan petani. Bahkan pihaknya mendapat informasi, kementerian teknis terkait pangan seperti Kementerian Pertanian tidak diikutsertakan,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima parade.id, Rabu (22/2/2023).

Sebaliknya, kata dia, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Dimana keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikannya) dengan standart premium dan harga yang premium atau harga tinggi.

“Alih-alih mengendalikan harga beras ditingkat konsumen, penetapan harga yang dilakukan Bapanas justru membuka peluang penguasaan gabah atau beras oleh korporasi. Bukan tidak mungkin kejadian serupa minyak goreng yang tidak mampu dikendalikan harganya oleh pemerintah pada tahun 2022 lalu berulang dialami beras,” kata dia, yang juga Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Umum SPI Menyesalkan Kebijakan Bapanas, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Stok tersebut sebagian berada di gudang-gudang petani dan tempat penyosohan. Setiap hari selalu ada distribusi dari penyosohan ke pasar-pasar. Itu yang sudah kita cek langsung,” Syahrul menyampaikan, Jumat (3/2/2023).

Untuk menstabilkan harga, Syahrul mengaku melakukan operasi pasar.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk memantau ketersediaan pangan kita, khususnya beras, di beberapa daerah.

“Langkah ini sebagai upaya verifikasi data dari standing crop, KSA BPS, maupun citra satelit. Insya Allah beras kita cukup, dan akan ada panen raya kembali pada Januari-Maret mendatang,” keyakinannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mentan Klaim Ketersediaan Beras di Provinsi Ini dalam Kondisi Aman dan Mencukupi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ke Pasar Baturiti, Tabanan, Bali ingin ngecek harga-harga. Tadi saya cek harga minyak masih baik, Rp15.000. Ya, ada kenaikan dikit. Saya kira biasa naik turun, Rp15.000,” kata Presiden, kemarin.

Selain minyak goreng yang naik, ada pula beras. Beras, kata Presiden, mengalami kenaikan tetapi sedikit. Lainnya, kata dia, stabil.

“Di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan: operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi. Terus dilakukan, meskipun baru dimulai awal Januari dilakukan tetapi belum, baru turunnya dikit. Minggu-minggu ini kita terus lakukan operasi-operasi pasar besar-besaran,” terangnya.

Presiden ditemani oleh Ibu Iriana. Di pasar tersebut, kata Presiden, Iriana sempat membeli buah-buahan. Buah-buahan itu seperti mangga, wani, dan kedondong.

(Rob/parade.id)

Artikel Harga Minyak Goreng dan Beras Naik, Kata Presiden saat Mengunjungi Pasar Baturiti pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahkan, neraca pangan kita dalam tiga tahun terakhir menunjukan semua dapat berjalan baik,” kata dia, Sabtu (22/10/2022).

Sejauh ini, kata dia, sistem ketahanan pangan kita cukup baik dan mendapatkan apresiasi dari Badan Pangan Dunia (FAO). Tidak hanya itu, ekspor pertanian kita juga tumbuh dengan baik.

Meski demikian, kita kata dia tetap harus bekerja keras. Kita harus terus petakan kebutuhan pangan ini, mana daerah produsen, mana daerah kekurangan, bagaimana mengatur ekosistem dan logistiknya

“Untuk itu, kolaborasi semua pihak harus kita perkuat, terutama dengan para bupati dan gubernur. Karena untuk mengurus pangan ini, tak bisa hanya dari pusat saja, tetapi semua daerah harus turut menjaganya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Untuk stok beras saat ini mencapai 10,2 juta ton dan masih akan bertambah lagi karena panen yang akan datang. Baginya, soal beras ini kita tak boleh bersoal dalam kondisi apa pun, karena menjadi bahan pangan pokok masyarakat.

(Rob/parade.id)

Artikel Mentan Pastikan 12 Bahan Pokok Ini Aman Beberapa Bulan ke Depan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bukan milik presiden lagi, karena beras tersebut telah didiganti oleh JNE akibat beras tersebut rusak dengan cara honornya dipotong. Sekali lagi beras yang dikubur tersebut sudah tidak higienis atau sudah tidak layak dikonsumsi,” ia menyampaikan, saat konferensi pers, Kamis (4/8/2022), Penjaringan, Jakarta Utara.

“Maka JNE menguburkan beras tersebut. Jadi, persoalan beras yang ditanam atau dikubur tersebut bukan lagi milik pemerintah tetapi milik JNE, karena JNE sudah mengganti beras tersebut,” ia melanjutkan.

Hotman menambahkan, bahwa bantuan yang dikuburkan hanya beras saja. Ia mengatakan itu karena adanya isu yang muncul, yang dikubur selain beras, yakni minyak dan telor.

“Hanya beras yang dikubur, karena kontrak kerja SSI dengan JNE tersebut soal beras saja dan Kementerian Sosial sudah urunt mengecek. Jadi, ada pihak yang mengatakan telor dan minyak yang ikut dikubur. Itu tidak benar. Mungkin telor-telor yang lain,” ungkapnya.

Hotman menceritakan, kalaupun ada persoalan yang muncul selain beras (seperti di atas) tersebut, berawal dari persoalan sangketa tanah, di mana, tanah yang dipakai JNE tersebut bermaslah sehingga hal itu viral.

Sehingga, persoalan tanah tersebut sebenarnya tidak manjadi persoalan dengan penguburan beras.

“JNE melihat ada tanah kosong, ada pihak yang menguasai dan menjaganya lalu JNE meminta izin untuk dikuburkan beras tersebut,” paparnya.

Seandainya JNE melakukan tindak korupsi atau yang lain, maka beras yang rusak atau sudah tidak higienis tersebut dijual ke pasaran dengan harga yang murah. Namun JNE tidak mau beras tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, maka diinisiasi untuk dikubur.

“Sekali lagi hanya menguburkan. Jadi ini orang karena ada sangketa tanah maka dipakailah isu ini untuk menggunakan isu ini menjadi viral. Jadi secara hukum tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh JNE,” tandasnya.

Di atas, adalah hak jawab JNE atas pemberitaan tuduhan penimbunan beras berupa barang paket bantuan sosial Presiden RI (beras Banpres) yang dikubur/ditimbun di kawasan kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Duduk perkara beras bansos ini bermula dari laporan pemilik tanah tempat penguburan beras bansos itu.

Beras-beras itu berada di dalam karung-karung berukuran 20 kg. Sebagian di antaranya tertutup terpal berwarna biru.

(Juf/parade.id)

Artikel Pengacara JNE Hotman Paris Klarifikasi soal Beras yang Dikubur pertama kali tampil pada Parade.id.