“Merupakan sebuah pernyataan yang sangat wajar, mengingat Prabowo Subianto saat ini adalah menteri/pembantu presiden dalam kabinet yang dipimpin oleh Jokowi. Artinya pernyataan Jokowi pada pelantikan menteri  23 Oktober 2019 ‘bahwa hanya ada satu visi, yaitu visi presiden‘, dalam pandangan Budi Gunawan dimaknai dengan baik oleh Menhan Prabowo Subianto,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (30/3/2023).

Adapun soal adanya pihak yang kemudian menanggapi bahwa pernyataan Budi Gunawan ini terkait dengan transisi kepemimpinan yang rencananya akan diadakan pada tahun 2024, menurut Ridha pernyataan itu terlalu dibuat-buat.

“Pertama, transisi putera mahkota atau puteri mahkota dalam budaya politik Indonesia sejak proklamasi tidak ada. Kedua, secara historis tidak pernah ada kepemimpinan yang diwariskan. Sejak transisi dari Sukarno, Suharto (Habibie), Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi,” katanya.

Ketiga, lanjutnya, secara kultural tidak pernah dikenal dalam budaya kepemimpinan yang ia sebut sebagai Aura Keprabon.

“Sesuatu itu berasal dari luar, dikenal istilah Wahyu Keprabon, yang kemudian dalam UUD 1945 Wahyu Keprabon tersebut adalah GBHN dan dalam UUD amandemen Wahyu Keprabon tersebut adalah hasil dari Pemilihan Presiden,” katanya.

Justru yang ada kondisi ini dalam analisis komunikasi disebut Ridha dapat digambarkan bahwa Budi Gunawan pengirim pesan dan audiens pada peristiwa tersebut sebagai penerima pesan.

Lalu pihak-pihak yang sibuk menanggapi hingga kemudian menjadi kebisingan, kata dia, dalam komunikasi dapat diletakkan sebagai unsur “noise” dalam komunikasi.

“Permasalahannya faktor apakah yang melatarbelakangi kebisingan ini? Kembali pada pernyataan Presiden, dalam demokrasi terdapat hak untuk menyatakan pendapat. Namun perilaku nyiyir tidak dapat disamakan sebagai hak menyatakan pendapat,” kata dia.

Dalam kebudayaan Asia Tenggara, khususnya di Jawa maka dapat diartikan aura yang dimaksud kata Ridha adalah Pancer, sehingga apabila coba menyelami pernyataan Budi Gunawan soal aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo Subianto dapat dipahami sebagai perilaku, sikap dan pandangan (visi) Jokowi yang terproyeksi kepada lingkungan sekitarnya, khususnya kepada Prabowo Subianto.

“Demikianlah budaya di Indonesia meletakkan HAM pada yang adil dan beradab,” kata dia.

Aura menurut dia adalah energi atau frekuensi/radiasi yang dimiliki oleh suatu benda yang bersifat memancar. Aura sebagai nama memiliki materi atau zat dan memiliki sifat memancar atau merambat.

Adapun dalam geraknya, aura kata dia dapat dideteksi dari perilaku dari material aura tersebut. Pada mahluk hidup, aura tergantung pada kondisi kesehatan fisik, emosi, spiritual, reaksi terhadap keadaan sekitar dan terproyeksi kepada lingkungan di sekitarnya atau yang dituju oleh perasaan dan emosi yang sedang diakses.

Aura pada manusia dapat dirasakan pada perilaku, sikap, pandangan dari individu manusia tersebut.

Sedangkan aura dalam kebudayaan, merupakan serapan atas bahasa Yunani yang berarti emas, sehingga dalam konteks aura yang memancar dari manusia dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang berkilauan seperti emas.

“Dalam kebudayaan Asia Tenggara khususnya di Jawa maka dapat diartikan aura ini adalah Pancer, sehingga apabila kita mencoba menyelami pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo Subianto dapat kita pahami sebagai perilaku, sikap dan pandangan (visi) Jokowi yang terproyeksi kepada lingkungan sekitarnya, khususnya kepada Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Budi Gunawan menyinggung aura dalam peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3/2023).

(Verry/parade.id)

Artikel Praktisi Komunikasi Anggap Wajar Penyebutan ‘Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo’ pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengecam pihak yang mengatakan bahwa BIN terlibat mengkriminalisasi Lukas Enembe. Saya rasa itu tuduhan tak berdasar dan hanya membuat gaduh. Saya sarankan kepada Bapak Lukas Enembe fokus saja untuk menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani dan jangan memprovokasi masyarakat Papua,” pintanya, dalam keterangan medianya, Senin (26/9/2022).

Antony yang juga sekretaris DPD GAMKI DKI Jakarta mengatakan bahwa persoalan Lukas itu adalah persoalan hukum. Maka kata dia jangan coba dipolitisir sebagai upaya mengulur proses hukum yang sedang berjalan

“Jangan sampai ada pihak yang coba mempolitisir kasus ini untuk memperlambat proses Hukum. Pak Lukas harus membuktikan dirinya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum dan jangan menyalahkan pihak-pihak lain,” ia mengingatkan.

Sebagaimana yang diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka korupsi dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar.

Soal kriminalisasi, hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Roy Rening—menyatakan dugaan adanya keterlibatan BIN dalam agenda politik di Papua hingga ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi, yang tentunya ini menjadi mengundang reaksi dari elemen masyarakat.

(Irf/parade.id)

Artikel Dituding Ada Peran BIN pada Kasus Lukas Enembe, KOMRAD Pancasila Merespons pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sasaran kami adalah pelajar. Pelajar adalah generasi penerus, aset kita,” kata Kepala BIN Daerah Kepri Brigjen Pol Riza Celvian Gumay disela-sela vaksinasi pelajar di Batam, Kepri, Jumat.

Ia menyatakan pihaknya ingin agar pelajar dapat segera melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan syarat apabila sasaran vaksinasi mencapai 80 persen.

Pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak menyiapkan 478 dosis vaksin Sinovac untuk disuntikkan kepada 4.780 pelajar di Batam. Selain di Batam, pihaknya juga menggelar kegiatan yang sama untuk sekitar 3.000 pelajar di Tanjungpinang.

Selain demi mempercepat proses belajar mengajar di sekolah, pelaksanaan vaksinasi juga diharapkan dapat menggesa pembukaan perbatasan, terutama untuk mendukung pariwisata, kata dia.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi BINDA Kepri yang mengggelar vaksinasi untuk pelajar.

Ia menyampaikan, vaksinasi merupakan upaya memutus mata rantai virus corona, sekaligus melindungi pelajar dari paparan virus, sehingga bisa belajar tatap muka seperti sedia kala.

“Sudah lebih satu tahun kita adakan belajar secara daring, jujur ini tidak maksimal,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berterimakasih kepada TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak yang menyukseskan vaksinasi.

“Alhamdulillah vaksinasi di Kepri dinilai baik. Kita ketiga terbaik setelah Bali dan DKI. Di luar Jawa dan Bali kita posisi pertama,” kata Gubernur.

Berdasarkan datanya, dari total 205.663 remaja di Kepri, sebanyak 65.703 di antaranya sudah divaksin, atau 31,64 persen.

Sedangkan di Batam saja, jumlah remaja sasaran vaksin 117.866 dengan capaian vaksinasi sekitar 28 persen.

“Ini akan kita gesa terus, dan kita secara intens menyurati pemerintah pusat untuk memenuhi dosis vaksin yang kita butuhkan. Kita beri pemahaman kepada pusat bahwa Kepri ini terdepan posisinya. Sehingga masyarakatnya harus diutamakan dalam mendapatkan imunitas tubuhnya dengan divaksin,” demikian Ansar Ahmad.

*Sumber: antaranews.com

Artikel BIN Fasilitasi Vaksinasi Covid-19 Pelajar di Kepri pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Pelaksana Harian Sub Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BIN, Brigjen TNI Irwan Mulyana dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan tes usap antigen ini digelar dengan mengerahkan tim Medical Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN).

Brigjen TNI Irwan Mulyana mengatakan swabantigen ini digelar untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Sasaran Ponpes ini, mengingat para santri akan memasuki ajaran baru pascalibur lebaran 2021.

“Dalam rangka pelaksanaan kegiatan swabantigen untuk para santri yang baru kembali berlibur. Dan sekarang mereka akan melanjutkan pembelajaran tatap muka,” ucap Brigjen TNI Irwan Mulyana.

Irwan mengatakan tim membawa 26 tenaga medis untuk mengakomodir kegiatan ini. Selain itu, dua unit mobil laboratorium tes PCR disiapkan bila ada santri yang positif atau reaktif hasil dari swab antigen.

“Sebelum itu kita laksanakan swab antigen dulu. Apabila nanti ada santri atau santriwati yang hasil swab antigen positif atau reaktif kita akan lanjutkan tindakan dengan swab PCR karena kita hari ini membawa dua mobil lab,” katanya.

Mobil laboratorium PCR sudah tersertifikasi BSL-2 atau setara internasional. Hasil dari tes usap bisa diketahui lewat mobil lab PCR dalam waktu 5 sampai 6 jam.

Brigjen TNI Irwan mengatakan BIN akan terus bergerak dalam membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. BIN senantiasa siap untuk bekerja sama dengan instansi terkait atau organisasi masyarakat (ormas) bila ingin dilaksanakan tes usap antigen.

“Kita dari medical intelijen atas perintah dari pimpinan BIN kita selalu aktif berkoordinasi baik dengan instansi kementerian lembaga termasuk pesantren-pesantren dimana menghadapi pandemi COVID-19,” kata dia.

Terutama, kata dia pada situasi kembalinya masyarakat mungkin ada yang mudik termasuk santrinya libur dan sekarang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Kita terus akan melaksanakan kegiatan mungkin sebulan dua kali berdasarkan permintaan atau surat dari ormas atau kementerian lembaga atau pesantren bersurat kepada kami,” ucapnya.

Pimpinan Yayasan Daarul Aytam As Shoffy, Tifa Sa’diyah berterima kasih kepada BIN yang telah membantu melakukan swab antigen secara gratis untuk para santri. Sebab menurut dia tes tersebut sangat membantu guna menekan penyebaran COVID-19.

“Alhamdulillah, ponpes mendapatkan swabantigen gratis dari BIN dan kami sangat berterima kasih karena benar memang sangat dibutuhkan oleh santri-santri semua yang baru melaksanakan liburan. Semoga bisa terus berlanjut dan senantiasa mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT,” ujarnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel BIN Gelar Swab Antigen di Ponpes Tekan Covid-19 Pascaarus Balik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Pembukaan UUD 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dlm menentang segala bentuk penjajahan dan agresi serta peran serta aktif dlm menciptakan perdamaian dunia,” sesalnya, Rabu (19/5/2021), di akun Twitter-nya.

Menurut Mu’ti, solidaritas bangsa Indonesia atas nasib bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan amanat Konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila dan ajaran agama yang luhur.

“Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.”

Pernyataan Hendro tersebut disampaikan terkait dengan maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina. Ia menyampaikan keprihatinannya kepada teman-temannya sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.

“Untuk nasib bangsa kita, saya mohon KEKAL Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah,” katanya, dikutip suaraislam.id.

Menurut Hendropriyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apapun. Ada juga oknum aparat militer dan polisi, apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga politisi.

“Kalau ada yang melecehkan saya karena membela filsafat dasar bangsa kita, Pancasila, tolong merapatkan barisan dengan saya untuk membela diri, bangsa kita sendiri. Ironis sekali orang yang mengritik saya membela Pancasila, demi membela negeri sendiri, tapi dia menggebu-gebu membela Palestina,” ujarnya.

Lebih jauh Hendropriyono mempertanyakan apakah pengeritiknya tahu tentang siapa Palestina dan Israel itu?

“Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmoud Abbas, atau kenal dengan Ismail Haniyeh, atau kenal sama Reuven Rivlin, atau Benjamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Yang dia kenal adalah anak, istri, mantu, dan cucu sendiri. Kenapa yang dibela orang-orang yang tidak dikenal?,” tanya Ketua Penasihat PKPI, partai yang tak lolos parliamentary treshold itu.

Pernyataan Hendropriyono ini menanggapi informasi tentang adanya mantan politisi yang tidak senang terhadap sepak terjangnya yang gigih membela Pancasila, melawan ideologi asing. AM Hendropriyono juga mengingatkan tentang kehancuran Libya – dan Muammar Khadaffi.

Pemimpin Libya yang dicintai oleh 90% rakyatnya hancur akibat pengkhianat yang jumlahnya hanya 10% dari penduduk. Akibat provokasi Barat dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), rakyat Libya membunuh Khadaffi yang memberikan kesejahteraan. Khadaffi dihajar secara membabi-buta oleh orang yang notabene rakyatnya sendiri.

Orang-orang yang telah diantarnya sebagai pemilik produk domestik bruto (GDP) tertinggi per kapita di dunia. Libya memiliki angka harapan hidup terpanjang dan angka kemiskinan yang bahkan lebih rendah dibanding Kerajaan Belanda. Akibat provokasi dan pemberontak propaganda barbar Barat dan NATO, rakyat rela membunuh yang mengantarkannya untuk menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, listrik gratis, pinjaman tanpa bunga, hingga apartemen gratis saat mereka menikah.

“Lihatlah negara mereka kini sangat di bawah standar keamanan dan ekonomi. Mengerikan. Nah, penyesalan bukan datang di depan,” kata Hendropriyono mengingatkan.

Apakah, lanjut Hendropriyono, Indonesia mau mendaftar seperti negeri lain yang hancur akibat propaganda oleh kaum yang ingin menghancurkan NKRI ini, dengan mengatasnamakan agama yang kita lihat di NKRI ini.

“Saya mohon para sobatku yang tercinta bergandengan tangan dengan saya melawan pikiran penganut ideologi-ideologi asing yang sesat itu. Mereka orang yang terbawa arus sampai lupa diri, lupa anak, lupa cucu, untuk hari depan mereka,” kata Hendropriyono.

Mereka, kata Hendropriyono, malah mengurus orang lain yang belum tentu akan membalas budi jika mereka menang melawan musuhmya. Malah mungkin mereka akan mengebom anak cucu kita sampai mati dan cacat. Tidak ada dalil balas budi dalam politik. Tidak pernah ada.

“Jadi para sahabatku yang tercinta, kalau ada yang mengritik saya atau kita dalam berbicara melawan khilafah atau ideologi apapun, mohon di-counter. Lawan. Jangan takut. Jangan juga diam saja. Karena diam berarti melakukan pembiaran. Dan, itu adalah kejahatan juga. Disebut sebagai crime of omission, yakni kejahatan karena membiarkan orang melawan negara, bangsa kita sendiri,” papar Hendropriyono.

Hendropriyono mengajak dan berharap, sebelum akhir hayat, bangsa dan Negara Indonesia harus tetap berdiri dengan ideologi Pancasila. Juga belajar dari Libya, Suriah, Afghanistan, Yaman, yang hancur.

“Kita harus tetap berdiri di atas Tanah Air bangsa kita sendiri. Bukan di atas tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab,” pungkas Hendropriyono.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sekum Muhammadiyah Menyayangkan Pernyataan Hendropriyono soal Palestina pertama kali tampil pada Parade.id.

Cuplikan video kegiatan di BIN pada 10 September 2020 yang videonya diunggah oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di akun Instagram pribadinya, kata Evita, adalah demo keterampilan dari para agen atau siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), bukan pasukan khusus.

“Enggak lah, saya yakin 100 persen, tidak ada pasukan khusus. Itu salah pengertian saja. Mereka (yang tampil mendemokan keahlian itu) adalah agen atau siswa STIN yang sedang mendemonstrasikan keterampilan mereka sesuai tugas mereka,” kata Evita dalam pernyataan tertulis, di Jakarta.

Menurut anggota VI DPR RI yang sebelumnya 10 tahun duduk sebagai anggota DPR di Komisi I DPR yang bermitra dengan BIN tersebut, siswa STIN memang dilatih dengan sangat terampil, misalnya ahli pencak silat, karate, ahli siber, dan “soft skill” lainnya yang diperlukan kelak ketika mereka terjun di lapangan.

“Jadi, keahlian itulah yang dipertunjukkan sebagai bagian dari ‘ceremony’, bukan membuat pasukan khusus. Kita memang membutuhkan siswa STIN yang terampil karena mereka sumber utama SDM BIN sesuai UU Intelijen. Coba lihat juga di film-film itu, bagaimana anggota CIA, FBI atau badan intelijen lain punya keterampilan khusus ketika mereka bertugas misalnya dalam penyusupan ke komunitas apapun,” sambung Evita.

Hal itu sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebut bahwa STIN sebagai sumber utama SDM untuk BIN sehingga STIN terus mengembangkan pendidikan untuk mencapai tujuan lulusan yang berdaya saing internasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara BIN, kata dia, terus mendorong pengembangan profesi atau kemampuan profesional personel intelijen melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan.

Perlunya rekrutmen dan pengembangan profesi dan kemampuan profesional personel intelijen yang tangguh dan memiliki keahlian khusus itu, lanjut dia, sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis yang memang perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas.

Karena itu, Evita malah berharap sistem rekrutmen dan sistem pelatihan keterampilan khusus tersebut bisa diterapkan di kampus lain yang berkaitan dengan intelijen pertahanan dan keamanan negara.

“Justru kami senang BIN punya siswa dilatih keterampilan khusus, soft skill. Sistem ini bagus jika diterapkan di institusi pendidikan lain, seperti Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang sudah bertransformasi menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Universitas Pertahanan,” katanya.

Evita juga menyambut sangat baik pengembangan program studi baru di STIN seperti Intelijen Medik, kemudian Intelijen Cyber, S2 Intelijen Ekonomi maupun S3 Ilmu Intelijen Strategis.

“Itu semua sangat bagus sebagai antisipasi terhadap ancaman pada masa depan, dan bentuk pembaruan dan modernisasi untuk mewujudkan STIM sebagai kampus bertaraf internasional, memberikan kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman NKRI,” pungkas Evita.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Legislator soal Informasi BIN Bentuk Pasukan Khusus: Tidak Benar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jika ini berita benar, yang wajib tersinggung ialah TNI dan POLRI,” kata Benny, Jumat (11/9/2020).

Dari sisi yuridis, pun Benny mempertanyakannya.

“Apa dasar juridis, BIN punya pasukan inteligen bersenjata lengkap? Mau lawan siapa?Apa ada perintah dari Presiden? Rakyat Monitor!” demikian tertulis di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Bersenjata Lengkap, BIN Pamer Pasukan Intelijen Khusus Rajawali di Hadapan Para Jenderal”.

Berikut bagian dari isi media yang dikomentari oleh Benny:

Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar acara sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia, yakni menjadi warga kehormatan.

Acara ini yaitu “Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno, Inspirator Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)” pada hari Rabu 9 September 2020 di STIN Sentul Bogor.

Namun, ada penampilan yang mengejutkan pada acara Badan Intelijen Negara (BIN) itu. Di hadapan para jenderal TNI yang hadir, BIN memamerkan sekelompok pasukan bersenjata.

Kemunculan pasukan bersenjata itu diketahui dari sebuah unggahan rekaman video yang disiarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo melalui akun instagram pribadinya.

Tidak diketahui dari mana asal pasukan itu, karena yang terlihat mereka hanya menggenakan seragam hitam-hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Dalam video itu, terdengar announcer menyebutkan keterangan bahwa pasukan yang sedang tampil itu adalah profil dari Pasukan Intelijen Khusus Rajawali BIN.

Dalam unggahan itu, Bamsoet pun menyebutkan bahwa pasukan bersenjata itu adalah pasukan khusus intelijen BIN bernama Rajawali. “Pasukan Khusus Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI,” ujarnya.

Kemunculan pasukan ini cukup menarik, sebab sebenarnya BIN bukan lembaga yang tugasnya penegakan hukum, sehingga membutuhkan pasukan bersenjata untuk konfrontasi.

Dalam Undang-undang RI nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada disebutkan bahwa BIN memiliki pasukan bersenjata seperti yang muncul di acara tersebut.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) baru saja memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia, yakni menjadi warga kehormatan.

Dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan ada beberapa jenderal yang menjadi warga kehormatan, seperti Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Mayor Jenderal Suhartono lalu Komandan Pasukan Khas TNI AU dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD.

Tak hanya itu ketiga jenderal itu saja, BIN juga memberikan status warga kehormatan kepada Jenderal TNI (purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono….

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Politisi Pertanyakan BIN Punya Pasukan Khusus pertama kali tampil pada Parade.id.

“BPIP, LEMHANAS, BIN, dan Kapolri, bahkan Panglima TNI belum ada komentar atau bicara masalah Pancasila mau diubah jadi Ekasila alias Gotong Royong secara permanen jadi UU Negara. Ada apa dengan anda semua…? Kami seluruh rakyat NKRI mencatat semuanya dalam sejarah NKRI. Paham? cuitan, Ustaz Tengku Zulkarnain, Jumat (26/6/2020).

Wabil khusus kepada Polri dan BIN, ustaz Tengku mempertanyakan langkahnya terkait RUU HIP.

“Pak Kapolri dan BIN apakah sudah diusut siapa dan kelompok apa yg usulkan perobahan Pancasila jadi Ekasila dan Gotong Royong?

Apakah anda merasa perbuatan itu tidak berbahaya? Atau anda semua setuju dgn tindakan itu?”

Beliau ragu semua institusi dan atau institusi Polri dan BIN tidak bisa membuka siapa di balik hadirnya RUU HIP ini. Namun beliau tampaknya meragukan keberanian institusi tersebut.

“Masak iya sesulit itu mengusut dan menangkap mereka? Berani?”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Institusi-institusi Ini Belum Komentari RUU HIP, Tengku: Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.