Ketua Umum BKNDI, Isra A Sanaky mengatakan bahwa acara hari ini sebenarnya sekaligus untuk Rapat Evaluasi Koordinator Wilayah se-Indonesia BKNDI. Dimana dua bulan lalu pernah mengadakan acara (seminar nasional terkait program-program).

“Kita ingin mem-follow up acara dua bulan lalu. Yakni harus terealisasi di lapangan. Kita harus perjuangkan dan harus berhasil,” ujarnya, saat memberikan sambutan di hadapan puluhan pengurus (perwakilan) seluruh Indonesia.

“Target kita adalah di antaranya Rusunawa, yang menjadi agenda utama. Sebab ini besar, butuh konsentrasi yang penuh maka kita kawal penuh agar terealisasi,” sambungnya.

Dengan momentum ini ia berharap, semoga proses perjalanan BKNDI ini semakin baik untuk organisasi, juga untuk negeri kita.

Hal lain, soal kepengurusan seluruh Indonesia, Isra mengingatkan dan ingin memastikan agar bersinergi dengan Kesbangpol setempat. Untuk itu, pengurus diminta mendaftar, agar resmi. Jika tidak, kata dia, akan dianggap tidak sinergi dengan pemerintah.

Sekjen BKNDI, Viviana menekankan terkait pengurus, bahwa ke depan di daerah mulai ada kepengurusan. Target di Sumatra, salah satunya.

“Berharap seluruh di daerah ada pengurus di desa-desa. Misal di daerah Sumatra terbentuk semua. Juga di Kalimantan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Evaluasi Koordinator Wilayah se-Indonesia, Abdullah mengatakan bahwa dalam acara ini akan ada hasil/kesimpulan khusus untuk program kerja yang berkaitan dengan acara beberapa waktu lalu di tempat ini. Sebagaimana yang disebut oleh Isra di atas.

“Kami berharap apa yang menjadi ikhtiar bersama, kami menyampaikan selamat berjuang bagi kita semua,” sampainya ketika memberikan sambutan.

Tidak banyak yang Abdul sampaikan. Kendati begitu, ia atas nama panitia mengucapkan rasa terima kasih kepada semua stakeholder sehingga terselenggaranya acara ini. Tentu harapannya sebagai panitia berharap semoga menjadi ibadah dan bermanfaat di sisi Allah.

“Kalaupun ada kekurangan yang disengaja atau tidak disengaja, menyampaikan mohon maaf sedalam-dalamnya,” kata dia.

Di sesi dua acara itu, BKNDI juga menyantuni beberapa anak yatim piatu. Diabadikan foto bersama Ketum BKNDI Isra.

Hadir Pimpinan Wilayah/Daerah dari seluruh Indonesia. Juga Sekjend BKNDI, Viviana.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Hari Ulang Tahun ke VII Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pertama kali tampil pada Parade.id.

Seminar dibuka oleh perwakilan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo, Mayjen Kartiko Wardani.

“Saya ketuk saja, ya?” katanya, penanda dibukanya seminar.

Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Desa se-Indonesia( BKNDI) Isra A Sanaky mengatakan bahwa seminar ini diadakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung sekaligus membantu pemerintah dalam memeratakan pendidikan, khsususnya pendidikan yang berbasis keagamaan.

“Tujuan dari seminar ini, bahwa seminar pendidikan keagamaan se-Indonesia sudah turun menurun yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai kementerian, tetapi program itu masih dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya, di hadapan ratusan peserta dari berbagai daerah.

Salah satu yang dilihat krusial menurut Isra ialah terkait fasilitas sekolah atau yayasan keagamaan seperti pesantren, yang masih banyak terbilang jauh dari layak. Dan jumlahnya itu menurut dia tidak sedikit.

Ada ratusan bahkan kata dia ribuan fasilitas pendidikan di seluruh desa di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian, dengan total desa 71.000.

“Apakah itu pesantren yang lain, beragama lain, itu pun jauh dari fasilitas yang layak. Oleh karena itu ketika saya baca referensi pendidikan di salah satunya pendidikan pembangunan, MCK, dll itu maka menjadi tema besar kami,” jelasnya.

Untuk hal itu, realisasinya, ia mengklaim telah menulis surat langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Dan Wapres, kata dia, meresponsnya dengan baik.

Wapres mengapresiasi seminar ini dan realisasinya di kemudian harinya.

“Saya tulis surat ke Wapres, saya menjelaskan ke sana bahwa BKNDI siap bekerja mengembangkan pendidikan kegamaan se-Indonesia dan alhamdulillah beliau membalasa surat saya itu,” katanya.

Dengan surat wapres itu ia menjadikan dasar untuk sosialisi program secara nasional, misal, bagaimana merekrut lembaga keagamaan yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Saya sosialisasi hal ini tidak saya lakukan secara person karena saya takut menjadi fitnah makanya saya mengambil sikap, salah satunya kita adakan forum resmi ini,” jelasnya.

Selain Wapres, ia juga mengklaim bahwa telah mengirim surat kepada institusi/kementerian terkait (untuk mendukung apa yang menjadi niat BKNDI). Salah satunya yakni Kementeria PUPR.

Menyurati menteri terkait, salah satunya Kementerian PUPPR. Itu dasar daripada substansi seminar ini.

“Mudah-mudahan selesai seminar ini, saya minta, berbarap kepada menteri lembaga terkait sudah mulai memperhatikannya (dibangun). Sebab, pendidikan keagamaan itu bukan semata-mata hanya keagamaan saja, melainkan yang lain termasuk bagaimana cara membudayakan ikan (selain di atas),” tegasnya.

“Saya pernah ketemu menteri dan deputi, dana KUR itu kalau pesantren dan yayasan keagamaan lain dimodalin kenapa tidak? Kenapa tidak bisa?” tandasnya.

Hadir dalam seminar itu daerah di antaranya Papua, Sumatra (Riau), Banten, Jawa Barat dll. Kehadiran peserta adalah perwakilan DPD dan DPC BKNDI se-Indonesia. Pengurus ada 34 provinsi di 500 kabupaten/kota

Undangan atau tamu datang dari Menhan, yang diwakili oleh Mayjen Kartiko Wardani. Perwakilan Bakamla, Kol. Ferry. Mabes Polri, mewakili Kapolri
Intelkam Mabes Polri. Kementerian Dalam Negeri. Dari Kemnaker. Pimpinan Ponpes, kiai, pembina maupun pengasuh.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Indonesia BKNDI pertama kali tampil pada Parade.id.

Peran pesantren sebagaimana lembaga keagamaan sekaligus pendidikan tentu harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak, tak terkecuali oleh pemerintah.

Pemerintah pun tentunya sudah maksimal memperhatikan pesantren dengan kemampuan itu. Akan tetapi, harus diakui tidak semua pesantren di Indonesia terakomodir. Masih ada pesantren yang “dikecualikan”.

Untuk hal itu, Badan Komunikasi Nasional Desan se-Indonesia (BKNDI) berinisiatif membantu peran pemerintah dalam memeratakan perhatiannya kepada pesantren yang dianggap kurang terjamah melalui mimbar bebas atau yang dikenal dengan seminar. Acara seminar rencana akan dilansungkan pada tanggal 24-25 November 2021 di Jakarta.

Ketua panitia seminar, Rusdi mengatakan bahwa acara nanti akan dihadiri lebih dari 300 peserta. Tersebar di hampir daerah di Indonesia. Di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timut, Jawa Barat, Papua, Maluku, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Riau, dll.

Dalam seminar nanti, akan didiskusikan banyak hal soal masa depan pesantren, misal Bimbingan Latihan Kerja (BLK), dimana akan coba membantu para santri memasuki dunia kerja.

“Nanti akan ada bantuan seperti MCK dan BLK. Dalam BLK sendiri nanti bantuannya seperti bimbingan begitu, yang kemudian akan coba disalurkan (pengelolaan), yang boleh jadi nanti kita coba sounding ke menteri terkait (tergantung basic mereka),” sampainya, saat konferensi pers, Ahad (14/11/2021), di Jakarta.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh BKNDI ini bisa menjembatani kebutuhan lembaga keagamaan (pesantren) di desa,” sambungnya.

Penerima bantuan atau perhatian oleh BKNDI nanti, diakui oleh Rusdi adalah yang betul-betul telah terverifikasi. Artinya terdaftar secara formil. Hal ini semata-mata agar tidak salah sasaran dalam bantuannya.

“BKNDI pun ikut membantu memverifikasinya (pesantren). Agar betul sampai dalam program yang dilaksanakan oleh BKNDI,” katanya jelas.

Bagi pesantren yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar—bantuan, dikatakan olehnya perlu registrasi terlebih dahulu. Sebab menurutnya kegiatan ini memiliki kuota terbatas.

Sementara itu, Sekretaris panitia, Maman, menyebut bahwa acara seminar perlu, karena saat ia meninjau banyak wilayah masih menemukan beberapa pesantren yang kelihatannya prihatin.

Oleh karena itu menurut dia perlu dibantu. Misal di daerah NTB. Di sana harus segera dibantu dan diperhatikan. Bantuan itu bersifat misalnya terkait gedung atau pembangunan.

“Di pesantren sana, bahkan untuk membantu kegiatan pesantren ada yang menjalankan peternakan ikan, kambing, dll,” akunya.

Hal itu pun diakui salah satu pengurus pondok pesantren di Lombok Timur, Prov NTB, Darul Abidin, M al-Azhari. Ia mendukung kegiatan yang akan diadakan oleh BKNDI.

Menurut dia, selain apa yang dipaparkan di atas, ia juga berharap ke depan para santri dapat melek digital sebagaimana mestinya. Hal itu menurut dia salah satunya untuk menghindari informasi-informasi tidak benar atau hoax.

“Sebagaimana visi pesantren, kita juga memiliki visi mencerdaskan anak bangsa. Pesantren membutuhkan sentuhan digital. Agar para santri pun tidak dianggap ‘kampungan’. Mesti seperti anak-anak kota,” harapnya.

“Kami berharap dari acara seminar nanti, bisa menjadi penampung aspirasi untuk akses ke kota, menjadi suatu lembaga yang bisa mengakselerasi program pusat ke daerah,” sambungnya harap.

Penanggung jawab seminar sekaligus Plt Sekjen Viviana Hanifa nanti bahwa seminar diakui juga perlu digelar. Pesantren, kata dia, masih banyak yang belum terjamah seperti pesantren lainnya. Dan maka BKNDI kata dia hadir untuk itu.

BKNDI dalam seminar nanti akan menginformasikan kepada pemerintah, instansi, atau lembaha terkait yang bisa memperhatikan pesantren yang belum terjamah itu.

“Kita fokusnya ke yayasan keagamaan. Mengapa? Karena koordinasi dengan pembina kita wapres, bisa sebagai lokomotif terdepan bagian dari program pemerintah—pesantren. Banyak yang tidak tersentuh. Kami hadir untuk kawal itu. Mudah-mudahan saja bantuan dari pemerintah bisa kita kulik habis. BKNDI sebagai pengawalnya,” bebernya.

Ia pun memohon doa agar acara seminar nanti dapat berjalan lancar.

Ketum BKNDI, Isra A. Sanaky pun berharap sama. Baginya, acara nanti mesti ada output/tujuan peningkatan kualitas pesantren, yang dimana selama ini masij dianggap hanya tempat membahas agama saja. Padahal para santri kata dia bisa selain itu dan bisa menjadi orang hebat. Dan itulah yang menurutnya salah satu tujuan BLK.

“Dasar inilah, kita punya kesempatan langsung bertanya. Tidak hanya dengar orang cerita. Lebih sempurna bicara dengan pemateri,” kata dia.

Acara seminar, tak hanya sebatas seminar saja nantinya. Kata dia akan ada hal pasca itu. Seperti yang disebutkan di atas tadi.

“Apa yang kita perjuangkan ini bukan janji kepada orang. Ini kita perjuangankan ke lembaga negeri. Saya malah mau kumpulkan ulama seluruh Indonesia di istana. Sebab, mohon maaf karena beda warna tidak dikasih. Kita ini mau kikis itu, bahwa program ini dinikmato banyak orang,” ungkapnya.

Tolok ukur dari seminar ini, diakuinya akan dibuat gelombang pertama dahulu. Kalau gelombang pertama ini sudah lancar, dan pastikan sudah dapat apa yang diharapkan, maka akann dibuat gelombang selanjutnya.

Acara seminar nanti diklaim oleh panitia didukung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Bahkan Wapres dinilai antusias. Wapres Ma’ruf nanti juga menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel BKNDI Akan Gelar Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pesantren) se-Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk menyongsong event nasional yang akan dilaksanakan di Papua, kami merasa bangga telah diapresiasi atas adanya PON dan harus dilaksanakan,” demikian pengakuannya, Jumat (4/9/2020), saat konferensi Pers di Cafe Desa BKNDI, Tebet, Jakarta Selatan.

“Kami bersama BKNDI merespon dan kami punya tanggung jawab untuk melakukan terobosan bagi 257 kepala desa di Biak Numvor,” sambungnya.

Walau diakui pembangunan di Papua cukup berat, termasuk juga infrastrukturnya, namun tanah di sana menurut dia menjanjikan.

“Saya ingin sampaikan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan membangun Papua, (soal) mampu atau tidak tergantung kita sendiri,” lanjutnya.

Menurut Frans, sudah saatnya, perubahan karakteristik dan pemikiran terbatas kita harus buang kalau mau maju Papua tidak bisa dipisahkan dalam bingkai NKRI.

Diterangkan, dalam hal ini sarasehan desa BKNDI wilayah Kawasan Timur akan segera melakukan koordinasi ke Gubernur dan Wakil Gunbernur, serta pejabat lainnya untuk percepatan acara agar bisa berjalan dengan baik. Pun termasuk sebagai bagian untuk sensukseskan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tema yang diangkat dalam Sarasehan Desa kali ini adalah “Papua Membangun Indonesia untuk Indonesia Timur”.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Ratusan Kepala Desa akan Sambut Sarasehan dan PON Papua XX pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai bagian untuk sensukseskan PON XX Tahun 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat, tema yang diangkat dalam Sarasehan Desa ini adalah “Papua Membangun Indonesia untuk Indonesia Timur”.

Frans Ronsumbre, Kepala Desa Suapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Papua mengatakan, Kab. Biak telah dipercaya untuk mempersiapkan Sarasehan Desa  Wilayah Timur Indonesia yang akan digelar bulan November 2020 di Biak Numfor.

“Untuk menyongsong event nasional yang akan dilaksanakan di Papua, kami merasa bangga telah diapresiasi atas adanya PON dan harus dilaksanakan. Kami bersama BKNDI merespon dan kami punya tanggungjawab untuk melakukan terobosan bagi 257 kepala desa di Biak Numvor,” terang Frans Ronsumbre saat konferensi Pers di Cafe Desa BKNDI, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2020).

“Pembangunan di Papua cukup berat, juga infrastrukturnya. Tanah kami menjanjikan. tapi kami butuh bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan membangun Papua, (soal) mampu atau tidak tergantung kita sendiri,” lanjutnya.

Menurut Frans, sudah saatnya, perubahan karakteristik dan pemikiran terbatas kita harus buang klo mau maju papua tidak bisa dipisahkan dalam bingkai NKRI.

Sementara itu, Ketua BKNDI Kab. Yahukimo, Yason Yahuli mengatakan, pihaknya sebagai ketua Panitia telah diberi kepercayaaan, diberikan mandat, maka dalam waktu dekat akan segera berkordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mensukseskan acara tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada presiden dan wakil presiden dan terima kasih kepada ketua BKNDI terima kasih kepada BKNDI seluruh indonesia.” kata Yason.

Diterangkan, dalam hal ini sarasehan desa BKNDI wilayah Kawasan Timur, akan segera melakukan koordinasi ke gubernur dan wakil gubernur dan pejabat lainnya untuk percepatan acara agar bisa berjalan dengan baik.

“Harapan kami, kemajuan daerah itu dapat dilihat dari perekonomian, dari desa hingga ke kota,” tandasnya.

Selain Ketua BKNDI Kab. Yahukimo Yason Yahuli, konferensi pers ini dihadiri oleh perwakilan BKNDI Papua diantaranya, Ketua BKNDI Kab. Biak Numfor Erickson Kbarek dan Ketua BKNDI Kab.Sopiori Abner Kbarek.

Sementara perwakilan Kepala Desa dari Papua yang hadir, selain Frans Ronsumbre, juga ada Viktor Nixon Kaisiepo selaku Kepala Desa Yomdori Distrik Biak Barat, Biak Numfor dan Frans Obinaru Kepala Desa Marisen Distrik Biak Barat, Biak Numfor.

Sementara itu, Ketua Umum BKNDI, Isra A Shanaky mengatakan, menambahkan penjelasan dari Panitia Sarasehan Desa, bahwa pihaknya selaku pimpinan pusat BKNDI memberikan dukungan moril dan arahan pendampingan untuk teman-teman agar sarasehan desa dapat terlaksana dengan baik dengan protap yang ada.

“Kita berharap, saat sarasehan desa nanti di Biak Numfor (pertengahan November), Bapak Presiden atau Wakil Presiden bisa mengambil kesempatan ini untuk hadir,” terang Isra.

Selain itu, Isra juga berharap menteri Perikanan dan Kelautan, Edhy Prabowo juga dapat hadir dan dapat menyerahkan bantuan bagi para Nelayan di wilayah pesisir Indonesia Timur.

Menurut Isra BKNDI sifatnya hanya menyampaikan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya sebab Kepala desa adalah bagian dari pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

“Nanti kita akan kumpulkan kepada desa untuk mengikuti sarasehan. Oleh karena itu, kami mendorong untuk menjadikan sarasehan desa sebagai inspirasi, karena gagasan besar untuk membangun desa ini harus didukung. Kami meminta kepada Presiden, Gubernur Papua, Pangdam dan Polda untuk membantu,” terangnya.

Isra mengatakan, tema kali ini, bukan sekedar tema, namun tema yang dapat membuka mata dunia dan mata nasional bahwa, orang-orang papua nasionalis apalagi dalam pembangunan termasuk nantinya akan diusulkan agar biaya pendidikan di Papua dapat digratiskan.

“Besok kita cetuskan, jika negara lain bisa menggratiskan pendidikan, maka bila perlu kita tuntut itu menteri gratiskan pendidikan di Papua. kita negeri kaya. Nantinya, 20-30 tahun mendatang kita tidak lagi bawa emas tapi kita akan bawa Sumber Daya Manusia,” tandas Isra A Shanaky.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel BKNDI Dukung Penuh Pembangunan Papua Timur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau desa yang sudah mandiri, tentunya kita tidak selalu fokus ke mereka, karena sudah mandiri. Kita lebih fokus ke desa yang dianggap tertinggal,” katanya, kemarin, di Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta.

Selain fokus, desa tertinggal juga menjadi prioritas daripada desa yang sudah mandiri ataupun maju.

“Desa kan tidak semua tertinggal. Ada desa maju dan desa mandiri. Kita bisa memilah-milah mana desa yang tertinggal itu menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Hal itu ia sampaikan, karena sejauh yang BKNDI tahu bahwa di Indonesia ini masih cukup banyak desa yang dianggap tertinggal. Ia pun memiliki cita-cita untuk desa, yakni jangan ada lagi masyarakat yang miskin di sana.

Ia juga berharap ke depannya desa-desa di seluruh Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

“Ya, tidak boleh rakyat kita miskin,” tegasnya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Banyaknya Desa Tertinggal daripada Desa Mandiri dan Maju pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ya, tidak boleh rakyat kita miskin,” ujarnya, Rabu (26/8/2020), di Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta.

Pemerintah, kata dia, melalui seminar “Dirgahayu Republik Indonesia Ke-75, Mewujudkan Pemuda Berwawasan Kebangsaan dan Berdaya Saing dalam Penguatan Program Koperasi UMKM (BUMDes)”, bisa pula meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa yang unggul, serta mampu berdaya saing di kancah global dengan menjalankan program yang dimiliki saat ini.

“Penguatan Struktur Organisasi BKNDI di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/kota dengan 87.000 Desa Se-indonesia harus mendorong Percepatan Program-program Pemerintah Secara Nasional Sesuai dengan Visi dan Misi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo,” imbaunya.

Perwujudan visi misi tersebut dinyatakan olehnya bisa diaktualisasikan dengan membentuk pemuda Desa/Kelurahan yang berpikiran maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing dalam rangka mempersiapkan kader-kader pemuda berkarakter semangat juang, sukarela, tanggungjawab, kesatria dan bersikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Selain itu sebagai upaya mendukung pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan dan kepemimpinan serta kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan,” kata dia lagi.

Seminar ini, kata dia, sebagai salah satu upaya membangun pemuda dan masyarakat di era modern dewasa ini selaku sumberdaya manusia berkualitas unggul dan berdaya bersaing tinggi serta diimbangi dengan bekal iman dan ahlakulkarimah.

Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) memiliki visi yang sejalan dengan Visi Pembangunan 2019-2024, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, serta misi yang searah dengan Misi Pembangunan Nasional, yaitu: mewujudkan bangsa yang berdaya saing, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RP JPN) 2019-2024.

Seminar kebangsaan ini didukung oleh Ketua Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, dan Kementerian-kementerian, di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain para Menteri dan Dirjen Kementerian yang memberikan materi, seminar juga dihadiri oleh utusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, utusan Panglima TNI dan beberapa kepala pemerintahan daerah seperti Bupati, Pimpinan legislatif dari DPRD di beberapa daerah. Sementara kegiatan ini diikuti oleh 200 Lurah se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Seminar ini juga ditandai dengan nota kesepahaman antara BKNDI dengan Ketua MPR RI dan Kementerian-kementerian tersebut.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Sejahterakan Desa, Ini Resep dari BKNDI pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam pembangunan masyarakat desa melalui prakarsa masyarakat desa itu sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Inilah yang menjadi dasar dihelatnya ‘Seminar Kebangsaan Kepemudaan Desa & Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19’ oleh Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI) dengan tema “Dirgahayu Republik Indonesia Ke 75, Mewujudkan Pemuda Berwawasan Kebangsaan dan Berdaya Saing dalam Penguatan Program Koperasi UMKM (BUMDes)”.

Acara seminar kebangsaan ini akan digelar selama dua hari tanggal 26-27 Agustus 2020 di Swiss Bell Hotel Kemayoran Jakarta. Dan sebagai penguat dari empat pilar, seminar kebangsaan ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI.

“Ketua MPR RI Pak Bambang Soesatyo sudah memastikan hadir dan membuka langsung seminar kebangsaan ini setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan beliau,” Demikian diterangkan oleh Ketua Umum DPN BKNDI, Isra A Sanaky saat konferensi pers di Cafe Desa milik BKNDI di Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2020).

Selain membuka kegiatan seminar ini, Ketua MPR, Bambang Soesatyo juga berkenan memberikan sertifikat yang telah ditandatanganinya kepada peserta seminar kebangsaan.

Menariknya, selain Ketua MPR, Isra juga memastikan, berdasarkan surat permohonan kepada Menteri, Para Menteri yang akan memberikan materi bagi peserta seminar kebangsaan ini adalah Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto,

Menteri Pemuda dan Olahraga Dr H Zainudin Amali SE M.Si, Menteri Koperasi dan UKM Drs Teten  Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.

Selain para menteri yang memberikan materi, Isra mengatakan, seminar juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, beberapa kepala pemerintahan daerah seperti Bupati, Pimpinan legislatif dari DPRD di beberapa daerah, Camat dan Lurah.

BKNDI adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan BKNDI hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia, utamanya adalah membangun perekonomian pedesaan dalam strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Seminar Kebangsaan Kepemudaan Desa, Ketua MPR dan Menhan Dipastikan Hadir pertama kali tampil pada Parade.id.