Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.