Mengenai soal alasan hakim memberi keringanan kepada pelaku lantaran pelaku hanya dianggap sebagai perantara Zulkifli merasa sangat kurang tepat. “Saya rasa hakim sedang larut dan terjebak dengan istilah perantara. Harusnya hakim berusaha memahami bahwa metode perantara itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk memutuskan mata rantai,” kata dia.

“Harusnya hakim dapat melihat fakta bahwa terdakwa pernah berhasil meloloskan narkoba 17 kg sabu ke Sidrap dan  kemudian mencoba untuk kembali meloloskan 30 kg. Ini berarti terdakwa dianggap punya kemampuan yang luar biasa dalam mengedarkan barang  dalam jumlah lebih besar sekaligus dianggap punya kemampuan melindungi bandar besarnya,” imbuhnya.

Harusnya pula kata dia, hakim dapat  meraba besarnya dampak kerusakan dari 17 kg sabu yang pernah diloloskan dan berfikir jika dampak 30 kg sabu itu kembali lolos dan beredar di masyarakat. “Pak hakim ini harus ingat bahwa jika 1 gram dapat merusak miniimal 5 org maka 17 kg sabu dapat merusak 85.000 orang dan kalau 30 kg sabu tidak berhasil digagalkan maka akan mampu merusak 150.000 orang warga kita,” tegasnya.

Ia rasa jika  hal ini dipahami oleh hakim maka yakin hakim tidak akan berfikir untuk memberi keringanan kepada pelaku dan tetap akan memvonis dengan hukuman mati. “Oleh karena itu tentunya kita akan mendukung penuh upaya jaksa dalam melakukan kasasi,” katanya.

“Kita berharap dukungan Bapak Presiden agar para pengedar narkoba yang tidak punya nurani menghancurkan rakyat demi mendapatkan keuntungan dapat diberi sanksi yang sangat berat dan tentunya saya kembali mengajak pemerintah dan seluruh warga untuk menjadikan Sulsel dan Makassar neraka buat para pengedar narkoba,” tukas Zulkifli.

Dikutip tribunnews, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding terhadap vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa MZ (35), seorang kurir sabu-sabu seberat 30 kg yang ditangkap di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Jaksa mengajukan banding dengan tuntutan hukuman mati atas kasus penyelundupan sabu tersebut.

Menanggapi banding tersebut, pengacara terdakwa, Awal Saputra, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan kontra memori banding setelah Jaksa mengajukan banding lebih dulu. “Jaksa menuntut hukuman mati, tetapi vonis yang dijatuhkan adalah hukuman seumur hidup. Mungkin Jaksa tidak menerima putusan itu, makanya mereka ajukan banding,” ujarnya, Jumat (3/1/2025).

Awal Saputra juga menambahkan bahwa mereka siap menghadapi banding yang diajukan oleh Jaksa.”Kami sudah menyetor kontra memori banding melalui Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi di Makassar,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel BMI Tetap Dukung Vonis Mati untuk Terdakwa Kurir Sabu 30 Kg pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketum BMI Muhammad Zulkifli yang mendapat kabar tersebut tampak terkejut. Ia menduga cara mendapatkan izin dengan yang cara kotor, tipu muslihat.

“Ada kemungkinan bahwa pihak manajemen WSC telah merencanakan pembukaan aktivitas club malam yang kemudian berpura-pura sowan  ke Wali Kota Makassar , sehingga setelah sowan maka muncullah fitnah, bahwa Wali Kota Makasar merestui beroperasinya kembali seluruh kegiatan di WSC, mulai resto hingga club malam,” dugaan Ketum BMI M Zulkifli, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2024).

Dengan begitu, BMI menganggap bahwa pihak manajemen WSC telah dengan sengaja mempermalukan seluruh pemimpin di Kota Makassar, serta mempermalukan seluruh masyarakatnya.

Bahkan WSC disebut BMI juga telah dengan sengaja mempermalukan para ulama di MUI Sulsel dan MUI Kota Makassar.

“Manajemen WSC  dan seluruh tenaga kerjanya telah menghina Islam dengan cara tetap melakukan aktivitas club malam di hari tasyrik (hari berkurban), tanggal 12 Zulhijjah atau Rabu tanggal 19 Juni 2024,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, ia selaku Ketum BMI sekaligus Ketua Karang Taruna Kota Makassar mengatakan, bahwa seluruh manajemen dan seluruh tenaga kerja WSC telah secara terang-terangan memperlihatkan keinginannya untuk berhadapan dengan umat Islam, dengan cara tidak menghargai hari tasyrik (hari berkurban).

Ia pun memberikan tenggat waktu kepada para pemimpin di Makassar, dibantu aparat keamanan untuk melaksanakan tugasnya dengan memberi sanksi tegas kepada manajemen WSC yang menurutnya jelas-jelas telah mempermalukan dan menghina seluruh pemimpin dan menghina agama Islam. Zul memberikan tenggat waktu 2X24 jam (hari ini).

Apabila dalam waktu yang diberikan itu para pemimpin Makassar yang dibantu aparat tidak mampu bersikap tegas, maka akan dikerahkannya aksi turun ke jalan dari seluruh Anggota BMI dan Karang Taruna Makassar, untuk mengepung WSC.

“Saya juga akan berkoordinasi dengan ormas Islam dan ormas nasional untuk ikut mengepung dan mengambil tindakan tegas kepada pihak WSC yang telah sengaja mempermalukan seluruh pemimpin, ulama dan agama kami, walaupun kami harus mengalirkan darah-darah kami,” pungkas Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel Surat Terbuka BMI soal Izin WSC di Sulsel kepada Pj Gubernur pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan Zul seiring ultimatum eks narapidana teroris bom Katedral sekaligus Panglima Nusantara 5 Matra, Akbar Muslim kepada Hotman Paris selama 7X24 jam.

“Saya ingin menyampaikan bahwa bukan cuma WSC yang dianggap akan meracuni dan menghancurkan masyarakat tetapi semua THM tentunya akan sangat berpotensi  memberi pengaruh buruk kepada masyarakat kita, bukan cuma kelakukan dan perkataan Hotman Paris yang mengajak wanita Makassar berdansa sampai akhir zaman yang memicu kemarahan kami dan masyarakat Makassar,” Zulkifli menyampaikan lewat keterangan tertulisnya kepada parade.id, Rabu (5/6/2024).

“Hampir perbuatan seluruh majanemen THM dan cafe rasa THM menghina masyarakat Makassar yang dikenal religius bahkan tidak menghargai umat Islam,” lanjut Zul.

Atas hal itu, ia mengaku memiliki beberapa bukti rekaman bagaimana kondisi THM dan cafe rasa THM ini telah dihiasi oleh wanita-wanita berhijab, seperti yang terjadi di V***, HEL***, OR***, Du***, Ka***, dan lain-lain. Dan menurut BMI kejadian ini jauh lebih menyakitkan dari bahasa Hotman Paris.

BMI pun kata dia mengaku miris melihat kondisi tersebut.

“Kami bingung dengan apa yang ada di kepala manajemen dan pengusaha THM yang tentunya sebagian besar ber-KTP muslim tetapi faktanya mereka malah membiarkan wanita-wanita berhijab masuk meramaikan tempat hiburan malam, termasuk kafe-kafe yang justru melaksanakan aktivitas sebagai THM,” kata Zul.

“Di mana istilah siri’ na pacce para petugas THM dan manajemennya? Di mana peran pengawasan pemerintah kepada mereka dan di mana siri’ na pacenya masyarakat Makassar,” ia melanjutkan.

Jadi menurutnya, soal statemen Akbar Muslim, ia tentunya mengucapkan terima kasih atas suppornya.

“Tapi perlu kami ingatkan—mari berjuang untuk melawan seluruh pengaruh buruk THM dan jangan terjebak dengan rencana kelompok tertentu yang hanya berusaha memerangi Hotman paris dengan WSC-nya, karena dianggap sebagai saingan terberat oleh THM lainnya,” ajak Zul.

Ia kemudian mengingatkan pesan yang telah diberikan oleh Pj Gubernur Sulsel, untuk bersama sama menjadikan Sulsel propinsi  yang aman dan dirahmati. Zul juga mengingatkan akan program andalan Wali Koya Makassar untuk Jagai Anakta

“Tentunya kami semua berharap tindakan nyata seluruh jajaran, baik tingkat provinsi dan Pemkot, untuk dapat menyelamatkan masyarakat Makassar dari bahaya pergeseran budaya dan degradasi moral,” Zul mengingatkan.

“Akhirnya kepada Bapak Pj Gubernur dan Bapak Wali Kota Makassar, kami menitip pesan bahwa segeralah bertindak untuk mewujudkan harapan terbaik yang telah disampaikan dan jangan membuat rakyat mu menjadi kecewa,” imbuh Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel BMI: Seluruh THM Menyakiti Hati Masyarakat Makassar, Bukan Hanya WSC pertama kali tampil pada Parade.id.

“Orasi saudara Victor Yeimo yang mengaku sebagai Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua dalam acara peringatan May Day di Jakarta tanggal 1 Mei 2024 kemarin adalah orasi yang sangat mempermalukan kelompok buruh, sekaligus merupakan aksi yang sangat menghina bangsa Indonesia,” demikian keterangan Ketum BMI Muhamad Zulkifli, Kamis (2/5/2024).

Menurut BMI, aksi May Day 2024 adalah aksi May Day terkotor dan terburuk.

“Bahasa orasi Viktor yang juga  mengakui dirinya sebagai kelompok KKB dan menyerukan kepada peserta aksi untuk membakar Presiden Jokowi menurut kami Aksi May Day hari ini adalah tindakan makar kepada Presiden sekaligus kepada Negara,” kata Zulkifli.

BMI secara tegas mengutuk aksi tersebut. “Dan meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap Victor Yeimo dan memeriksa semua pihak panitia yang memberi ruang kepadanya untuk melakukan orasi tidak beradab itu,” pinta BMI.

(Verry/parade.id)

Artikel Kehadiran Victor Yeimo di May Day 2024 Mempermalukan Buruh, Kata BMI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Rencana aksi anak Papua di Makassar pasca kedatangan Haris Azhar tidak akan menarik masyarakat. Malah berpotensi chaos di lapangan,” kata dia, lewat keterangannya kepada media, kemarin.

Zul, sapaan akrabnya, mengatakan demikian karena aksi nanti seperti memberi dukungan kepada kelompok perongrong negara, yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB) OPM.

“Rencana aksi anak Papua sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi penyiksaan yang dialami oleh saudara Delfianus Kogoya yang belakangan ternyata adalah Warinus Murib  Anggota KKB OPM ini tiba-tiba muncul pasca kedatangan saudara Haris Azhar ke Asrama Papua dua hari lalu,” ungkapnya.

Menurut dia, kedatangan Haris Azhar beberapa hari lalu itu patutnya dijadikan bahan renungan anak-anak Papua di kota studi (Makassar). Hal itu agar berhati-hati dalam menyikapi aksi ini dan tidak gegabah untuk ikut dalam aksi.

“Saya yakin aksi ini tidak akan menarik simpati masyarakat Makasar dan Indonesia. Malah saya sangat hawatir akan ada kelompok yang akan ada aksi tandingan, yang berpotensi memicu chaos di lapangan. Karena saat ini masyarakat Sulsel sedang berkabung pasca terbunuhnya satu orang anak asal Toraja di tanah Papua baru-baru ini,” ia menekankan.

Kendati begitu, soal penegakan HAM di Papua, BMI kata Zul, sepakat. Akan tetapi ia mengingatkan agar tidak berat sebelah atau tebang pilih dalam menegakkan hukum atas dugaan pelanggaran HAM.

“Dan saya berharap kepada Haris Azhar (aktivis HAM) saat di Asrama Papua Intan Jaya Makasar  dua hari lalu mampu berteriak lantang ke anak Papua, agar mendesak aparat melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kami anak Papua atau pendatang di tanah Papua,” kata Zul.

Ia kembali menekankan kata sepakat soal penyiksaan yang dialami Delfianus Kogoyayang belakangan diketahui sebagai Wanuris Murib harus diproses hukum.

“Tapi kita harap Hariz Azhar dan anak Papua di Makasar harus paham bahwa orang ini adalah anggota KKB yang telah melakukan banyak tindak kejahatan biadab yang juga harus ditangkap dan dilakukan proses hukum,” tekannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Anak-anak Papua di Makassar Berpotensi Chaos pertama kali tampil pada Parade.id.

Zul menyampaikan itu untuk mengingatkan kepada pihak tertentu yang selama ini terkesan membela segala tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, atau yang disebutnya sebagai KKB OPM kepada masyarakat setempat.

“Pengikut OPM disiksa, kalian teriak HAM. Wahai anak Indonesia, wahai para aktivis HAM, di mana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu?” tanya Zul.

“Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM di mana pun, termasuk Papua tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan HAM yang ada di Papua, termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kita di Papua sana,” Zul melanjutkan.

Zul protes dengan pihak atau aktivis tertentu itu. “Kami protes keras kepada para manusia-manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatasnamakan dirinya pejuang HAM,” protesnya.

“Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM. Sekarang, kami ingin tanya di mana suara kalian saat saudara-saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis? Di mana suara kalian, wahai manusia berhati iblis?!” Zul melanjutkan dengan tanya.

Zul menilai, suara HAM soal di atas tidak adil, terlebih jika menyinggung Defianus Kogoya.

BMI tidak ingin ketidakadilan ini terus berjalan hanya karena alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM yang dianggap manusia—karena dinilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI.

“Kami ingin NKRI tetap utuh. Dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara. Kami minta kiranya pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi untuk mendengarkan tuntutan kami,” pinta Zul.

Tuntutan itu antara lain: Mendukung TNI/Polri dalam memberantas separatis/KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumihanguskan seluruh kelompok OPM dan pengikutnya di tanah Papua;

Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa tebang pilih; Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati;

Tangkap kembali Delfianus Kagoya, Anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku; Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh Anggota KKB yang menjalani proses hukum; Dukung Otsus;

Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang terindikasi sebagai pendukung gerakan OPM;

Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka. Soal ini, BMI melihat karena banyak mahasiswa Papua terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang dialami oleh Anggota KKB OPM Delfianus Kogoya.

“Menurut kami sah-sah saja adek-adek berteriak soal HAM tetapi harusnya adek-adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya. Mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk diberi hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum,” papar Zul.

Untuk hal-hal di atas, Negara diminta Zul tidak perlu takut dengan aksi teror mereka. Mereka, kata Zul, wajib diperangi karena kita wajib menjaga keutuhan NKRI.

Lain hal, BMI melayangkan protes keras kepada aparat kepolisian Papua. BMI protes karena aparat kepolisian membebaskan pengikut OPM yang dimaksud Zul.

“Kami ingin penjelasan, apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa. Kalau takut, maka itu Kapolda Papua mending diganti saja,” tandas Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel Jangan Tebang Pilih soal HAM di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis,” demikian bunyi putusannya, yang diterbitkan pada 10 Februari 2024.

Atas putusan itu, MUI Sulsel merekomendasikan pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat; Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya; Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok Taklim Makrifat.

Putusan sesat itu usai dilakukan pengkajian dan mudzakarah terhadap ajaran kelompok ini—disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam: Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan; Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki); Mengingkari perintah membaca Al-Qur’an; Mengingkari perintah syariat shalat; Menafsirkan Al-Qur’an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar; Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat; Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Mengetahui putusan itu, Ketum Brigade Muslim Indonesia (BMI), Muhammad Zulkifli mengapresiasinya.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi kinerja MUI Kota Makassar dan MUI Sulsel yang segera mengambil langkah cepat untuk mengkaji pernyataan-pernyataan saudara Mr TM,” Zulkifli menyampaikannya kepada parade.id, Senin (12/2/2024).

Atas putusan itu, aparat kepolisian kemudian kata Zulkifli, bisa segera menindaklanjuti pelaporan atas dugan tindak pidana infomasi hoax dan penistaan agama yang dilayangkan oleh Ketua Harian BMI Hanif Aji Muslim.

“Alhamdulillah ajaran Mr TM Ini dinyatakan sesat dan menyesatkan sehingga tentunya ini akan menjadi salah satu pertimbangan hukum aparat kepolisian untuk segera meindak lanjuti laporan Ketua Harian Brigade Muslim Indonesia, agar mengejar dan menangkap Mr TM ini,” Zulkifli menekankan

“Kita juga minta kepada Kemenhumkam untuk mencabut izin operasional kelompok kajian Mr TM sesuai rekomendasi pihak MUI,” imbuhnya.

Ketua Harian BMI Hanif Aji Muslim beberapa waktu lalu telah melaporkan TM ke polisi.

“Jadi tugas kami adalah membuat laporan resmi dan  jika melihat pernyataannya yang seakan menantang keberanian polisi untuk menangkapnya, maka menurut kami tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak segera melakukan proses hukum kepada manusia sombong ini, termasuk mencari tahu keterkaitan orang ini dengan kelompok kajian agama di bawah pimpinan saudara HM yang berada di Kabupaten Gowa,” kata Hanif

(Verry/parade.id)

Artikel Aliran Taklim Makrifat Pimpinan TM Dinyatakan Sesat oleh MUI Sulsel, BMI Mengapresiasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ya, betul, saya melaporkan saudara TM ini. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana infomasi hoax dan penistaan agama yang didilakukan oleh oknum inisial TM yang diduga beredar luas di medsos,” pengakuan Ketua Harian BMI Muh Hanif Aji Muslim kepada media, Senin (5/2/2024).

“Jadi kami liat ada pernyataan yang menghujat ulama dengan bahasa jancuk. Ada pernyataan tegas yang sepertinya sengaja disampaikan ke banyak orang bahwa nabi Muhammad bukanlah rasul terakhir,” ia melanjutkan.

Bahkan kata Hanif, di video lain orang ini membuat pernyataan tegas bahwa Allah itu berwujud manusia, yaitu laki laki. Ia merasa pernyataan ini adalah pernyataan yang bukan saja pernyataan yang menghina ulama (pewaris para nabi), melainkan juga merupakan pernyataan hoax dan penistaan agama.

“Jadi tugas kami adalah membuat laporan resmi dan  jika melihat pernyataannya yang seakan menantang keberanian polisi untuk menangkapnya, maka menurut kami tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak segera melakukan proses hukum kepada manusia sombong ini, termasuk mencari tahu keterkaitan orang ini dengan kelompok kajian agama di bawah pimpinan saudara HM yang berada di Kabupaten Gowa,” tekannya.

Ia berharap polisi segera melakukan proses hukum kepada orang yang dimaksud. “Kita tidak ingin pemilu damai ini dikotori oleh aksi kelompok yang diduga menyebarkan ajaran menyimpang,” harapannya.

Ini link tayangan yang dipersoalkan oleh BMI: https://youtu.be/j1dkEx5UJWE?si=Upj6ivpxiHlyIiJf

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Melaporkan TM ke Polisi karena Dugaan Penistaan Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk itu, BMI di Taiwan dan keluarganya menyatakan mendukung penuh, serta berjuang bersama untuk memenangkan Pasangan  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Koordinator Poros BMI Taiwan untuk Perubahan Dedi Rusli menjelaskan, penyampaian deklarasi ini merupakan ihtiar perjuangan politik yang diabdikan untuk memperbaiki kehidupan BMI dan keluarganya, serta membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas buruh migran, kaum buruh Indonesia, petani, nelayan, masyarakat adat dan kaum minoritas.

Selain itu,  perjuangan ini juga ditujukan untuk terwujudnya perlindungan sejati dan kesejahteraan BMI dan keluarganya sejak sebelum, saat, dan setelah kembali bekerja di luar negeri.

Menurut Dedi, BMI menilai hanya pasangan AMIN yang sejalan dengan kehendak BMI di Taiwan bahkan di seluruh negara penempatan.

“Pak Anies dan Gus Muhaimin memiliki rekam jejak yang jelas dan baik, serta telah teruji, terbukti kerja nyatanya dan keberpihakannya kepada buruh dan masyarakat,” jelas Dedi Rusli.

BMI Taiwan, tegas Dedi, sangat optimis pasangan AMIN akan menang karena kehendak perubahan tidak bisa dibendung lagi. Untuk itu, BMI Taiwan juga akan meminta keluarganya memilih dan memenangkan AMIN.

Saat ini diperkirakan ada sekitar 9 juta BMI di seluruh negara di luar negeri, dengan keluarganya diperkirakan sekitar 30 juta jiwa.

Berdasarkan data BPS devisa dari BMI di luar negeri pada 2022 mencapai Rp133 triliun dan diprediksi hingga 2023 akan mencapai Rp153 triliun. []

Artikel BMI Taiwan Bentuk Poros Buruh dan Siap Menangkan AMIN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita semua tahu bahwa perang  Palestina dengan israel bukanlah perang agama tetapi perang melawan penjajah, dan tidak ada larangan untuk mengibarkan bendera Palestina dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Zulkifli kepada media, Selasa (5/12/2023).

“Yang ada adalah larangan untuk mengibarkan bendera israel. Oleh karena menurut kami statement orang ini patut diduga sebagai statement yang sifatnya provokasi yang bertujuan memicu konflik SARA,” sambutnya.

Zulkifli meminta, dengan tersebar luasnya video tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terprovokasi—dengan statement yang tidak rasional.

Ia juga meminta kepada seluruh kapolda yang disebut dalam video, termasuk Kapolda Sulut, Kapolda Papu, dan lainnya, agar tidak perlu takut dengan ancaman mereka yang mengaku perwakilan dari kerajaan sorga.

Zulkifli juga meminta kepada Kapolri, umtuk memerintahkan jajarannya agar membuat laporan tipe A dan segera melakukan proses hukum kepada orang-orang ini (dalam video) yang telah mengaku sebagai duta kerajaan sorga dan menyebarkan info-info yang telah memicu kegaduhan.

Berikut transkip potongan video orang yang belum diketahui identitasnya, yang dimaksud Ketua BMI Muhammad Zulkifli, dan yang ditayangkan oleh akun TikTok @timnas865:

“Kapolda Sulut, saya minta dengan hormat. Sebagai warga Sulut yang ada di-diaspora, bersama dengan panglima manguni di sini dan semua anak-anak basudara kawanua di seluruh daerah di luar minahasa, mohon sejak tanggal masuk desember hari ini satu desember kapolda tidak boleh mengizinkan segala macam bentuk demo angkat bendera palestina di tanah minahasa, di Sulawesi utara.

Hormat, komandan, pak kapolda, tolong jangan diizinkan. Atas nama presiden kah dia, atas nama menlu, kek, kemen apa pun atas nama malaikat siapa pun, apalagi setan balau dari mana, tidak boleh diizinkan untuk mengangkat bendera palestina demo di tanah minahasa, di tanah papua, di tanah Maluku, di tanah NTT, di tanah-tanah Kristen yang sedang memasok dalam bulan suci natal, ya.

Natal desember adalah bulan suci orang Kristen. Tidak boleh ada, dinodai dengan demo-demo bela palestina. Kita mesti menghormati orang-orang Kristen di tanah mereka. Suapaya mereka bisa menikmati perayaan natal dengan damai dan sejahtera.

Dengar pak kapolda papua, ke kapolda papua maupun kapolda papua barat, kapolda Sulawesi utara, kapolda Sumatra utara juga, supaya di daerah samosir, di tapanuli utara, tidak ada boleh demo-demo palestina, ya. Termasuk di nias, di mentawai, di tana toraja, di daerah-daerah Kristen, pada bulan desember harus berhenti demo-demo palestina.

Ini maklumat kerajaan sorga. Jadi itu tidak boleh dilanggar. Kalau Indonesia mau selamat damai dan sejahtera harus patuh pada maklumat kerajaan sorga, karena saya duta besar kerajaan sorga untuk Indonesia.”

(Verry/parade.id)

Artikel Reaksi BMI atas Video Viral Pelarangan Demo Bela Palestina di Bulan Desember pertama kali tampil pada Parade.id.