Salah satu mantan napiter asal Pontianak, Kalimantan Barat banyak merasakan manfaat deradikalisasi bagi kehidupannya.

Salim Salyo (42 tahun) biasa disapa merupakan napiter pernah ditahan selama 3 tahun (2019-2022) lantaran ingin merampok sebuah bank di Surabaya, Jawa Timur untuk merakit bom dan membeli senjata api, yang kemudian akan dikirim kepada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah.

Dirinya menjalani program deradikalisasi saat masih menjadi warga binaan Kebaya Pemasyarakatan Khusus Terorisme (Lapsuster) di Lapas Kelas II B Sentul, saat itu dirinya mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Salim mengungkapkan jika Pelatihan yang ia ikuti dilaksanakan berdampingan dengan kegiatan deradikalisasi lainnya yang bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal para napiter.

“Di pelatihan itu, saya dan napiter lainnya diminta untuk memilih apa yang jadi minat kami masing-masing. Ada yang tertarik jadi montir, penjahit, dan lainnya. Karena saya basic-nya tukang bangunan, saya ambil pelatihan kayu atau mebel. Dari situ saya punya cita-cita mau buka usaha mebel kalau sudah bebas,” kata Salim saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut Salim, banyak pelatihan-pelatihan yang didapatkan saat ia menjalani masa tahanan diantaranya pengetahuan dan pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai jenis kayu.

“Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan itu. Apalagi sebelumnya saya tidak pernah mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pelatihan tersebut. Salah satunya saya diajarkan mengenai kelebihan dan kekurangan setiap jenis kayu serta penggunaan lem yang tepat untuk setiap jenis kayu,” ujar Salim.

Salim mengatakan jika ia sangat tertarik mengikuti pelatihan kayu. Ia rutin mengikuti pelatihan kayu selama sekitar 1,5 tahun. Kegiatannya berlangsung 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin-Kamis mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore.

Didampingi instruktur atau trainer, Salim mengasah kemampuannya sebagai tukang kayu dalam pelatihan tersebut. Misalnya, ia diajarkan cara membuat lemari, meja, atau kursi, bahkan miniatur yang berbahan dasar kayu.

Lebih lanjut, Salim merasa bersyukur memanfaatkan program deradikalisasi sehingga ketika ia bebas dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ia dapat untuk merintis sebuah usaha.

“Alhamdulillah ketika saya bebas, ilmu-ilmu itu menjadi bekal untuk merintis usaha mebel,” ucap dia.

“Saya terapkan semua yang saya pelajari selama ikut pelatihan di BNPT. Saya tidak mau menyia-nyiakan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan itu. Alhamdulillah ilmu itu semua sangat membantu sekali ketika saya membuka usaha mebel,” kata Salim.

Kini usaha mebel Salim tengah berkembang pesat, meski hanya dijalankan dari rumahnya yang merangkap bengkel kayu di Pontianak. Pesanan datang dari dalam, bahkan luar kota Pontianak. Produk yang banyak dipesan oleh konsumen antara lain backdrop, partisi, lemari, dan kitchen set.

Salim pun bisa mempekerjakan 2-6 orang karyawan untuk membantu usahanya. Jumlah karyawan itu tergantung dari banyaknya pesanan yang datang. “Harapan saya ke depan mudah-mudahan bisa punya toko mebel sendiri,” ujar Salim.***

Artikel Mantan Napiter yang Jadi Pengusaha Mebel, Program Deradikalisasi Berhasil pertama kali tampil pada Parade.id.

PKB ini dilaksanakan dalam rangka sinergi menyukseskan Program Desa Siapsiaga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

Sestama BNPT menegaskan bahwa dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya, Desa Siapsiaga mampu untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme.

“Desa Siapsiaga merupakan desa yang memiliki Daya Tahan dan Daya Tangkal terhadap masuknya ideologi radikal, terorisme dan ekstremisme kekerasan ke wilayah desa tersebut, dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya, untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme,” kata Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, Ak.,M.M., C.A, saat memberikan sambutan Dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Gedung BUMN, Senin (04/03/2024).

Dirinya juga menjelaskan bahwa Program Desa Siapsiaga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme mengenai Pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas di sejumlah daerah yang diidentifikasikan menjadi wilayah prioritas atau rentan terpapar.

“Melalui Aksi ini diharapkan memperoleh hasil berupa sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, baik di tingkat lokal Desa dan Nasional,” terangnya.

Oleh karena itu demi memaksimalkan kinerja Program Desa Siapsiaga, BNPT menggandeng Kementerian Desa untuk dapat bersinergi.

“Dalam rangka menyukseskan program ini, BNPT menggandeng Kementerian Desa PDTT RI untuk menyinergikan program kedua belah pihak yang menyasar masyarakat desa sebagai target dari programnya,” ucap Sestama BNPT.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, S.SOS., M.SI, menyampaikan bahwa untuk jajarannya dapat menindaklanjuti kerja sama ini secepatnya.

“Kami mendukung BNPT, dan sebaliknya BNPT juga mendukung tugas-tugas Kemendes. Desa itu jadi epicentrum dari pembangunan nasional. Karena itu Saya kira kita sama sama harus segera melanjutkan tindaklanjut dari PKB, Jangan sampai kita menunggu lagi,” ungkap Taufik.

Sebagai informasi, adapun ruang lingkup dari kerja sama ini terdiri dari Pertukaran data dan informasi, Pelaksanaan Suistanable Development Goals (SDGs) Desa Damai berkeadilan melalui Program Desa Siapsiaga, Sosialisasi perdamaian antar wilayah melalui pendekatan kebudayaan, kearifan lokal dan karakteristik wilayah dalam mewujudkan Kesiapsiagaan Nasional, Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam hal penanggulangan terorisme dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.*

Artikel BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siapsiaga pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami berpendapat, ketidakadilan dan kerusakan moral serta etika dari kehidupan bernegara menjadi salah satu sebab utama yang menumbuhsuburkan radikalisme dan ekstrimisme. Jadi, radikalisme dan ekstrimisme bukan muncul dari rumah ibadah,” kata ustaz Jeje dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Ustaz Jeje menegaskan, usulan pengawasan dan pengontrolan aktivitas rumah ibadah oleh pemerintah bisamembuka peluang intervensi negara terhadap hak, kebebasan, dan kemandirian rumah ibadah dan aktivitas keagamaan yang dijamin oleh kontitusi. Ini seakan pemerintah harus lebih superioritas dari institusi agama.

“Pendekatan seperti ini pastinya mendapat reaksi dan resistensi dari pemuka agama,” ujarnya.

Ustaz Jeje menambahkan, justru yang harus dijaga dan dikontrol itu, bagaimana situasi dan kondisi yang memicu munculnya ekstrimisme di luar rumah ibadah agar tidak dibawa ke dalam kegiatan rumah ibadah.

Lebih baik di kontrol tempat-tempat atau aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak bangsa.

“Hal ini yang akan berakibat jangka panjang kepada kualitas moral generasi milenial sebagai pengganti dan penerus estafeta kepemimpinan bangsa,” pungkasnya.

Artikel Ketum Persis Tidak Setuju Usulan BNPT terkait Pengontrolan Semua Tempat Ibadah pertama kali tampil pada Parade.id.

Kemudian keduanya mengikuti kata-kata Presiden (bunyi sumpah): setia kepada UUD 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab.

Menpora Dito pernah menjadi Chef de Mission kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina, menjadi pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) DKI Jakarta. Dito kini sedang menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022/2023, bagian dari Rans PIK Basketball di Indonesia Basketball League (IBL), dan staff ahli termuda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Sedangkan Komjen Rycko pernah menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, kemudian Pati Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Artikel Menpora dan Kepala BNPT Baru Dilantik Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami harus bisa membuka ruang komunikasi yang konstruktif, menjaga agar anak muda kita tidak mudah terpapar yang untuk hal-hal yang sifatnya mengarah kepada sikap-sikap yang intoleran dan bahkan melakukan tindakan yang destruktif . Itu yang bisa tidak diinginkan,” kata Boy Rafli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Boy Rafli berharap kepada Forkompinda, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa terus memberikan bimbingan kepada para generasi muda agar cinta kepada negara.

Apalagi di era teknologi informasi yang makin berkembang ini pengaruh media sosial saat ini sungguh luar biasa, kata Kepala BNPT ini dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) dan Tokoh Agama yang berlangsung di Pondok Pesantren Ihya’ul Qur’an, Kabupaten Wonogiri, Jateng, pada Jumat (28/8).

“Karena propaganda yang terbanyak pada hari ini tentunya melalui media sosial. Dan ini tentunya kami harus bijak dalam menggunakan ataupun memanfaatkan informasi pada media sosial karena dari pengguna media sosial kita ketahui di Indonesia ini adalah umumnya para generasi muda,” ujar mantan Kapolda Papua ini.

Menurut dia, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi sampai dengan 2045, sehingga generasi usia produktif ini sangat dominan.

Oleh karena itu, Boy Rafli mengatakan dalam penggunaan media sosial ini juga perlu adanya bimbingan yang dilakukan dengan langkah-langkah literasi maupun edukasi kepada generasi muda.

“Karena tidak semua isi informasi yang ada di media sosial itu adalah bersifat positif. Karena ada yang sifatnya menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, ada yang mempromosikan cara-cara kekerasan atau destruktif dengan menyikapi suatu keadaan,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini.

Sementara itu pimpinan Pondok Pesantren Al Ihya’ul Quran, Ustad Adriansyah mengungkapakan bahwa pihaknya akan terus melindungi para santri-santrinya agar tidak mudah terpapar paham paham radikal.

“Al Quran juga mengajarkan kita untuk saling peduli, empati dan saling menjaga serta dilarang untuk melakukan tindakan kedzaliman. Itu merupakan salah satu bentuk asas yang sangat mendasar sekali sebagai suatu tindakan untuk menangkal perilaku-perilaku yang intoleran tadi,” ujar ustad Adriansyah.

Untuk itu dirinya bersyukur bisa bertemu dengan jajaran pimpinan BNPT di pesantrennya sehingga bisa terbangun sebuah komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi ini seperti diibaratkan saluran air ada sesuatu yang tersumbat itu bisa menjadi bersih.

“Jadi sesuatu yang menjadi sebuah ganjalan dan jarak, ternyata ada hal yang bisa dikomunikasikan, sehingga banyak persoalan-persoalan yang bisa terselesaikan. kata kuncinya adalah komunikasi tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah media penghubung bagi kita kedepan bisa lebih kondusif lagi,” ujarnya.

Dalam acara silahturahmi ini, Kepala BNPT didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Deradikalisasi Prof Dr Irfan Idris MA, Direktur Perlindungan Brigjen Pol Herwan Chaidir, Direktur Pencegahan Kombes Pol R Akhmad Nurwakhid SE MM dan pejabat BNPT lainnya.

Para Forkopinda yang hadir yakni Dandim 0728/Wonogiri, Kapolres Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri serta Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Tengah. Sementara dari unsur ormas yang ada di Wonogiri yakni MUI, PCNU, LDII dan ormas lainnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel BNPT: Komunikasi dengan Ulama Cegah Paham Terorisme pertama kali tampil pada Parade.id.

“Misalnya kalau terjadi konflik, kita jangan masuk pada konfliknya, tetapi bagaimana menyelesaikan konflik itu sendiri. Dan yang paling efektif adalah dengan membangun toleransi serta membangun dialog. Sehingga ada keterbukaan, saling sepemahaman dan saling menyayangi, bahkan kita bisa melakukan kerja-kerja konkrit agar agama itu bisa hadir kepada mereka untuk menyampaikan bahwa agama membawa kedamaian di dunia dan bukan sebaliknya,” ujar KH Muhammad Cholil Nafis di Jakarta, Jumat, dalam keterangan tertulis.

ia menyampaikan, konflik banyak terjadi ketika berkenaan dengan pemaksaan untuk mendapat kekuasaan. Dan acapkali yang paling mudah menjadi sumbu pendeknya atau bahan bakarnya adalah atas dasar agama. Oleh karena itu agama harus dikembalikan sebagai spirit untuk membangun nilai peradaban dan kebaikan umat manusia.

“Jangan mengimpor konflik-konflik yang ada di luar negeri itu ke Indonesia. Dilokalisirlah konfliknya di tempat itu, karena konflik itu tidak semata-mata persoalan agama, tapi karena lebih dulu ada persoalan perebutan kekuasaan di sana,” kata peraih gelar Ph.D dari University of Malaya, Malaysia itu.

Ia mengatakan umat beragama dianjurkan untuk mencintai tanah airnya. Ia mencontohkan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menyebutkan tentang betapa rindunya dia terhadap tanah kelahirannya.

“Rasulullah mengatakan ‘kalau tidak karena terpaksa aku dikeluarkan dari Makkah, aku takkan pernah hijrah ke Madinah’. Hal ini menunjukkan betapa Rasul Muhammad itu cinta terhadap Tanah Airnya. Makanya kita saling mengenal pepatah atau jargon ‘hubbul wathon minal iman’ yang dikatakan ulama besar kita pada saat itu KH Hasyim Ashari yang artinya cinta tanah Air adalah bagian dari Iman itu,” katanya.

Peraih gelar Master dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpendapat bahwa memang harus ada spirit ‘ukhuwah bainal-muslimin’ atau persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah ini berdasarkan akidah keyakinan dari keagamaan kita. Berikutnya semangat ‘hubbul wathon’ dan ukhuwah Wathoniyah adalah tentang persaudaraan karena sebangsa setanah air.

“Bahwa kita punya ikatan yang sama dan kita mendirikan negara ini adalah berdasarkan mitsaq (kesepakatan), berdasarkan Darul Ahdi (negara tempat kita melakukan konsensus nasional), berdasarkan pada ikatan-ikatan kesepakatan kita untuk ber-NKRI,” katanya.

Ia mengatakan adanya persaudaraan karena seagama dan persaudaraan karena sebangsa, maka kita bertekad pada saat meraih kemerdekaan ini untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai agama untuk bangsa ini.

“Jadi jangan dibalik spirit konflik dan permusuhan didasarkan atas perbedaan agama. Tidak seperti itu. Oleh karena itu mari kita teladani para founding fathers kita pada saat mendirikan negara dan bangsa ini, bahwa kita mengisi bangsa ini dengan kesepakatan, dengan berbagai macam agama dan kita raih kemerdekaan,” katanya.

Bagi umat Islam sendiri menurutnya, bisa meniru seperti apa yang ada pada Konstitusi Madinah, yakni “Innahum ummatan wahidatan min duuni al­naas”. “Di mana kita adalah umat yang satu, tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agamanya,” jelas Dosen UIN Syarif Hidayatullah dan Institut Pembina Rohani Islam Jakarta itu.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi gugus tugas pemuka agama yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan adanya gugus tugas tersebut dapat mengintensifkan dialog keterbukaan dan saling kesepemahaman untuk menangkal, menolak, melarang dan mencegah terhadap terorisme di Indonesia ini.

“MUI sendiri sangat mendukung 100 persen, bahkan 1000 persen dengan hal ini. Kami di MUI ada yang namanya Komisi Kerukunan Umat Beragama, dan ini bisa menjadi ladangnya,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua Komisi Dakwah MUI: Selesaikan Konflik Lewat Dialog dan Toleransi pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan dalam dialog daring via aplikasi cisco webex meeting, Selasa (30/6/2020) bertajuk “Melawan dua virus mematikan radikalisme dan COVID-19”.

Acara digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Komunikasi Pencegahan Teroris (FKPT).

Menurutnya, merombak Pancasila berarti mengubah Pembukaan UUD 1945. Jika itu terjadi berarti membubarkan bangsa Indonesia.

Mengingat Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945, ujarnya adalah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara sesuai di UUD 1945 merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa.

Ia menegaskan tidak berbicara dari perspektif politik, namun murni tentang sejarah lahir dan keberadaan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan terkait sejumlah pertanyaan beberapa daerah terkait potensi konflik dari RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Termasuk disampaikan oleh Ketua FKPT Kaltara Basiran Lazaidi dalam forum itu.

Ada empat poin disampaikan Basiran yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara itu.

Pertama, terkait COVID-19, penting dalam upaya terus menerus untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak mudah termakan oleh pemikiran yang menjerumuskan pada pemikiran radikal

Poin kedua, kisruh RUU HIP harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan konflik dan radikalisme.

Poin ketiga, Basiran menyampaikan usulan agar peran Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pencegahan Radikalisme, peredaran Narkoba serta Pembinaan Ideologi Pancasila agar mendapat dukungan penuh dari pihak terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait alokasi anggaran baik APBN ataupun APBD.

Poin keempat, masalah Kaltara sebagai kawasan perbatasan, bukan hanya menghadapi kerawanan penyebaran COVID-19 juga beberapa kasus ada kelompok radikal yang masuk dari Wilayah Negara tetangga Malaysia dan Filipina.

Dialog virtual selain menghadirkan Irjen Pol. IR Hamli M.E, juga Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dab Deradikalisme BNPT, Mayjen TNI Hemdri Paruhuman Lubis dan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, DR Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I.

Dialog itu juga melibatkan narasumber dari “zona merah” radikalisme, yakni Ketua FKPT Sulteng Dr Muhd Nur Sangadji, Ketua FKPT Nusa Tenggara Barat Lalu Syafi’i.

Acara dengan moderator Suib Prawono dari pengurus FKPT Sulsel melibatkan FKPT wilayah Tengah dan Timur, yakni FKPT Kalsel, Kaltim, Kaltara, Bali, Sultra, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulut, Sulteng dan Gorontalo.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel BNPT: Pancasila Tak Mungkin Diubah pertama kali tampil pada Parade.id.